http://www.antaranews.com/berita/629767/presiden-akan-gebug-organisasi-anti-pancasila?
utm_source=populer_home&utm_medium=populer&utm_campaign=news
*Presiden akan "gebug" organisasi anti-Pancasila*
Rabu, 17 Mei 2017 17:23 WIB | 8.208 Views
Pewarta: Meidyatama Suryodiningrat
Presiden akan
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Mensesneg Pratikno
(keempat kanan) menyampaikan arahan saat pertemuan dengan pemimpin
redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta Kapolri bertindak tegas
sesuai dengan hukum yang berlaku jika ada pihak-pihak yang memecah belah
masyarakat, mengancam negara dengan paham yang bertentangan dengan hukum
dan dasar negara. (ANTARA /Puspa Perwitasar)
Saya katakan kepada Kapolri jangan terpengaruh pakai hitung-hitungan
yang lain. Kalau ada bukti silahkan ditindak. Kalau gebug, ya gebug
saja! Jangan sampai ragu-ragu...."
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo berjanji akan bertindak
tegas secara hukum kepada kelompok-kelompok dan organisasi yang
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Presiden dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional, di
Jakarta, Rabu, mengatakan telah meminta Kapolri untuk bertindak tegas
sesuai dengan hukum yang berlaku jika ada pihak-pihak yang memecah belah
masyarakat, mengancam negara dengan paham yang bertentangan dengan
hukum, dasar negara, termasuk gerakan PKI.
"Saya katakan kepada Kapolri jangan terpengaruh pakai hitung-hitungan
yang lain. Kalau ada bukti silahkan ditindak. Kalau gebug, ya gebug
saja! Jangan sampai ragu-ragu. Organisasi yang sudah jelas bertentangan
dengan Pancasila, UUD 45 dan hukum harus ditindak," kata Presiden di
Istana Merdeka.
Presiden mengingatkan bahwa dia dipilih oleh rakyat, dan dilantik
sebagai presiden harus berpegangan dan menjaga konstitusi.
Presiden tidak secara khusus mengatakan organisasi mana yang ia maksud
tetapi mengatakan hal ini termasuk PKI. "Kalau PKI muncul gebug saja,"
Jokowi menegaskan.
Presiden juga mengatakan bahwa ia menghargai hak mengeluarkan pendapat
dan berdemokrasi, tapi Indonesia juga negara yang berdasar hukum yang
harus ditaati dan ditegakkan.
Saat ditanya oleh mengapa ia menggunakan istilah 'gebug' dan bukan yang
lain seperti 'jewer', Presiden mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan
ketegasan.
"Istilah yang paling cocok itu 'gebug', kalau saya pakai istilah 'jewer'
nanti dianggap tidak tegas," ujar Presiden.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2017
