Nesare: > Bung jangan mengultimatum saya lebih mengerti NEP drpd lenin! > Bukan begitu kalau mau berdiskusi dengan baik.
Lusi: Bagi saya penilaian bung ini nggak soal. Karena ukuran apa yang baik atau tidak baik thd suatu pandangan, bagi kita masing-masing tidak harus sama. Tergantung pengetahuan yang dimiliki dan bahkan kalau ilmu sosial termasuk pendirian dan sikap seseorang terhadap masalah yang dipersoalkan. Sementara itu menurut catatan diskusi ini, bung yang tidak memberikan jawaban atas dua pertanyaan saya ttg perlunya syarat-syarat untuk melaksanakan suatu kebijakan perekonomian hingga bisa dinilai sebagai NEP, lih.(1) dibawah, dan sekaligus pertanyaan saya, lih.(2) ttg sistim perekonomian di Indonesia sekarang ini, yang berbunyi: (1) Karena untuk melaksanakan NEP ada syarat-syarat tertentu dan yang utama sistim kekuasaan politik kaum penghisap sudah ditumbangkan dan semua alat-alat produksi berada di tangan klas buruh. Di Indonesia bagaimana? (2) Apa di Indonesia sistim kekuasaan kaum penghisap sudah ditumbangkan dan semua alat-alat produksi sudah berada di tangan klas buruh? Untuk memperjelas pengertian ttg NEP baiklah kita ingat kembali arti kata NEP - New Economic Policy (bhs Inggris), yang dalam bhs Jerman menjadi NÖP - Neue Ökonomische Politik dan bhs Indonesianya menjadi PEB - Politik Ekonomi Baru. Politik Ekonomi Baru adalah model perekonomian Uni Soviet pada sekitar 21 Maret 1921, berlangsung sampai 1928, periode yang menggantikan masa yang diistilahkan pada waktu itu dengan kata "perang komunisme", fase perang dalam negeri. Kebijakan PEB ini, disamping terdiri dari sektor-sektor industri dan bank-bank yang sudah dinasionalisasi juga meliputi sektor-sektor perusahaan kecil, terutama pertanian dan kerajinan tangan. Selain itu, langkah penting dalam PEB adalah bergabungnya kaum tani kedalam koperasi. Kembali pd soal belum terjawabannya pertanyaan prinsipiil saya kepada bung itu. Ini termasuk syarat-syarat utama, karena masalahnya menyangkut sistim kepemilikan nilai-lebih yang akan dihasilkan oleh sistim hubungan produksi baru yang sosialistis dalam masyarakat yang dibangun ini, termasuk juga bagaimana politik pendistribusian hasil dari nilai-lebihnya. Itulah sebabnya juga mengapa sistim ekonomi yang sedang dibangun itu dinamakan Politik Ekonomi Baru. Apa yang baru? Karena nilai lebih yang dihasilkan oleh sistim baru ini tidak lagi dimiliki oleh si kapitalis itu. Nilai-lebih yang dihasilkan dlm proses hubungan kerja sosialis ini menjadi modal untuk pembangunan masyarakat sosialis. Makaitu disebut baru, karena di mana saja di dunia ini sistim semacam itu belum pernah ada. Jadi landasan masyarakat yang dibangun oleh Lenin adalah landasan sistim hubungan produksi ekonomi sosialistis. > > Nesare: > > Pertama bung bilang NEP bukan kapitalisme. Saya bantah dan katakan > salah krn: > Lenin sendiri bilang itu adalah state capitalism. Mau state mau > private tetap saja capitalism. State maupun private tidak merubah > capitalism nya. Jelas NEP itu adalah arus balik yg temporer dari > extreme policy sentralisasi dan doktrin sosialisme. NEP ini merubah > sector pertanian, retail dan industry kecil dimiliki swasta artinya > ada private ownership dimana industry berat, banking, foreign trade > tetap dikontrol oleh pusat. > Dalam NEP, petani diperbolehkan mengelola tanahnya sendiri dan bayar > pajak ke state. Pengusaha usaha kecil dan manager2nya dikenal sbg NEP > men. Bukharin supporter NEP tetapi Trotsky menolak stilah ran stalin > netral. Tetapi ketika stalin menang NEP dihapus. Lusi: NEP Menjadi langkah awal untuk memutar roda pembangunan ekonomi sosialisme dibawah syarat-syarat kekuasaan politik kaum penghisap sudah ditumbangkan dan semua alat-alat produksi berada di tangan klas buruh. Untuk mencegah bung ngarang-ngarang sendiri tentang apa yang dimaksud dan mengapa Lenin menggunakan istilah "kapitalisme negara" (tanda petik - Lusi), baiklah saya kutipkan penjelasan dia sendiri sbb.: Lenin: <<Nampaknya bagi mereka suatu susunan masyarakat dimana alat-alat produksi menjadi milik klas proletar dan kekuasaan negara di tangan klas proletar ini, tidak boleh disebut sebagai kapitalisme negara. Tetapi mereka tidak memperhatikan, mengapa saya mempergunakan penyebutan kata “Kapitalisme Negara”: PERTAMA, untuk merangkaikan saling hubungan sejarah posisi kita masakini dengan posisi dalam polemik saya terhadap mereka yang dinamakan komunis kiri, dan juga dulu saya sudah berusaha membuktikan, bahwa kapitalisme negara berkedudukan lebih tinggi dibanding dengan sistim ekonomi kita sekarang; hal ini saya kemukakan untuk mengidentifikasi korelasi yang kontinu dari kapitalisme negara biasa dengan yang luarbiasa itu, dan bahkan sepenuhnya kapitalisme negara yang samasekali luabiasa, dari hal yang saya ucapkan ketika saya memperkenalkan Politik Ekonomi Baru kepada para pembaca. KEDUA yang penting selalu bagi saya adalah tujuan praktisnya. Dan tujuan praktis Politik Ekonomi Baru kita terletak dalam hal mencapai konsesi; tetapi seandainya konsesi dengan keadaan kita tanpa diragukan sudah menjadi suatu kapitalisme negara model asli. Dari sudut pandang inilah saya menempatkan pertimbangan saya tentang kapitalisme negara.>> Mengenai masalah mengubah aparat kekuasaan dan peranan kaum tani, Lenin menjelaskannya sbb.: <<Didepan kita ada dua tugas utama yang menentukan suatu zaman baru. Pertama yaitu mengubah aparat kita yang samasekali mutlak tidak berguna dan yang kita ambil oper dari zaman sebelumnya. Disini sedikit sudah kita ubah dengan serius, yang sudah kita perjuangkan dalam waktu lima tahun namun tidak berhasil dan juga tidak akan bisa berhasil. Tugas kedua kita berada di bidang kebudayaan untuk kaum tani. Dan tujuan tugas di bidang kebudayaan di kalangan kaum tani ini punya arti ekonomi dengan mewujudkan penyatuannya ke dalam koperasi. Manakala kita berhasil sepenuhnya melaksanakan pengkoperasian itu, maka barulah kita mencapai keadaan dimana kita berdiri tegak dengan kedua belah kaki kita di bumi sosialistis. Tetapi syarat-syarat penyatuan pengkoperasian sepenuhnya ini, sekaligus termasuk peningkatan taraf kebudayaan kaum tani juga ke suatu tingkat sedemikian rupa (memang jumlah tebesar terdiri dari kaum tani) bahwa penyatuan dalam koperasi ini tidaklah mungkin, tanpa sepenuhnya melancarkan suatu revolusi kebudayaan. Pertamakali diumumkan pd 26 dan 27 Mai 1923 di "Prawda" No. 115 dan 116. dng tandatangan: N. Lenin.>> > Nesare: > > Sekarang bung berargumen lagi bahwa ada 2 fakultas: ekonomi > sosialisme dan ekonomi kapitalisme. Mau dipisah gimanapun, gak akan > bisa merubah arti ekonomi nya sendiri dari aplikasinya ke ideologi > kapitalisme dana tau sosialisme. Betul bung bisa berargumen bahwa NEP > masuk ekonomi sosialisme. Saya setuju ini. > Penjelasannya seperti diatas. Lusi: Bung salah menafsirkan kalimat saya. Itu tidak ada hubungannya dengan arti kata fakultas seperti yang bung tulis itu. Istilah "ekonomi sosialisme dan ekonomi kapitalisme" dlm kalimat saya itu menyangkut msl kapitel atau bab-bab dalam kurikulum ilmu pengetahuan ekonomi yang dikuliahkan, sedangkan istilah fakultas itu punya arti pembagian susunan admininstratif dalam suatu universitas sesuai kejuruannya. > Nesare > "...,tetapi kalau bung mau mengatakan bahwa NEP tidak sama dengan > kapitalisme ya tetap salah." Lusi: Sekali lagi di sini bung lebih pinter dari Lenin. Wong Lenin sudah menetapkan kondisi sistimnya, yaitu kekuasaan klas proletariat dlm masyarakat untuk melaksanakan NEP ciptaan dia itu. Artinya kepemilikan alat-alat produksi itu bukan lagi dikuasai oleh si kapitalis. Tindakan fundamental penegakan kediktaturan klas proletar ini punya arti, bahwa nilai-lebih yang dihasilkan dlm proses produksi bukan lagi milik si kapitalis sesuai dengan sistim hubungan produksi baru yang bersifat sosialis, sudah ditentukan menjadi milik sosial dan titik beratnya diatur untuk kepentingan sosial, bukan lagi untuk melancarkan sistim penghisapan manusia atas manusia demi mendapatkan keuntungan. Nah ini sudah masalah pendirian klas. Tapi bung tetap ngèyèl. Yah silahkan saja. Karena itu saya mengambil keputusan soal ini cukup sekian saja berdiskusi dng bung. Lusi.- > > > From: Lusi GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] > Sent: Thursday, September 7, 2017 4:57 PM > To: nesa...@yahoo.com [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com> > Cc: GELORA45@yahoogroups.com; nasional-l...@yahoogroups.com; Tatiana > Lukman <jetaimemuc...@yahoo.com> Subject: Re: Trs: [GELORA45] > Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi > oleh bung Karno. > > > Menurut kurikulum politik ekonomi marxis yang termasuk wajib diajarkan > di setiap universitas, ada dua kategori disiplin keilmuan Ekonomi > Marxis: Ilmu Ekonomi Politik Kapitalisme dan Ilmu Ekonomi Politik > Sosialisme. Adapun NEP itu termasuk dalam kategori disiplin Ilmu > Ekonomi Politik Sosialisme. Menjadi langkah awal untuk memutar roda > pembangunan ekonomi sosialisme dibawah syarat-syarat kekuasaan > politik kaum penghisap sudah ditumbangkan dan semua alat-alat > produksi berada di tangan klas buruh. > > Tidak ada yang melarang bung menafsirkannya seperti yang bung tulis di > bawah itu. Mengapa? Kan Bung Nesare lebih mengerti tentang NEP > dibandingkan dengan penciptanya sendiri, seorang marxis bernama Lenin. > > Nah tentang NEP ini cukup demikian saja timbrungan saya. > > Lusi.- > > Am Thu, 7 Sep 2017 11:45:07 -0400 > schrieb "nesa...@yahoo.com [GELORA45] > <mailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]> " <GELORA45@yahoogroups.com > <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> >: > > > Argument bung itu kan syarat2nya NEP?! > > > > Lenin menjalankan kapitalisme tidak? Jawabannya jelas iya. Jelas > > sekali progression menuju state capitalism didalam workers’ state. > > Itu adalah system ekonomi yg mencakup free market dan kapitalisme > > walaupun harus ikut state control. > > Ngapain dikasih syarat? Wong syaratnya sudah ada waktu itu > > memang buruh sdh menang dan kaum penghisap sdh kalah. > > Oh kalau bukan sosialisme, gak boleh menerapkan NEP? > > Atau maksudnya negara kapitalisme gak boleh menerapkan NEP krn NEP > > milik negara sosialisme? > > Macem2 saja argumennya. > > Nesare > > > > > > > > From: Lusi GELORA45@yahoogroups.com > > <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] > > Sent: Thursday, September 7, 2017 11:01 AM To: nesa...@yahoo.com > > Subject: Re: Trs: [GELORA45] > > Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi > > nasionalisasi oleh bung Karno. > > > > Nimbrung sedikit atas diskusi tanggapan Nesare versus Tatiana soal > > NEP. > > > > Kutipan mulai, > > > > Nesare: > > > > > > Saya bilang lenin saja menerapkan NEP walaupun dia anti > > > kapitalisme itu karena kalau negara lagi susah apalagi berkaitan > > > dengan duit, cara apapun akan dipakai pemimpinnya. Ini yang > > > dilakukan lenin dalam menanggungi masalah ekonomi rusia waktu itu > > > yg lagi kesusahan. > > > > > > Pendapat dan tindakan itu hal yang berbeda dan bisa berlainan. > > > Pendapat Lenin sosialis tetapi tindakan nya NEP. > > > Begitu juga bung Karno sosialis tetapi tindakannya bikin UU PMA > > > 1958. > > > Dah ngerti?! > > > . . . . . > > > Nesare > > > > Kutipan selesai. > > > > > > Lusi: > > > > Arti dan nuansa NEP itu bukan kapitalisme seperti banyak sangkaan > > orang. Misalnya pendapat bung diatas: "Saya bilang lenin saja > > menerapkan NEP walaupun dia anti kapitalisme itu . . .)". > > > > Karena untuk melaksanakan NEP ada syarat-syarat tertentu dan yang > > utama sistim kekuasaan politik kaum penghisap sudah ditumbangkan dan > > semua alat-alat produksi berada di tangan klas buruh. > > Apa di Indonesia sistim kekuasaan kaum penghisap > > sudBregai sumber modal pembangunan ekonomi sosialis. > > Ini pertama kali ada di dunia.itbandigkeitkan dan semua alat-alat > > produksi sudah berada di tangan klas buruh? Berikut saya kutipkan > > ulasan Lenin mengenai pelaksanaan NEP. > > > > Bhs Jeman, Lenin: > > Man betrachte aber, wie sich die Sache jetzt geändert hat, da ja die > > Staatsmacht bereits in den Händen der Arbeiterklasse liegt, da die > > politische Macht der Ausbeuter gestürzt ist und alle > > Produktionsmittel (mit Ausnahme derer, die der Arbeiterstaat > > freiwillig, zeitweilig und bedingt den Ausbeutern als Konzession > > überläßt) sich in den Händen der Arbeiterklasse befinden. > > 6. Januar 1923. > > > > Terjemahan Bhs Indonesia, Lenin: > > << Tetapi orang memandang sebagaimana persoalannya sekarang yang > > telah berubah, oleh karena ya kekuasaan negara sudah berada di > > tangan klas buruh, karena kekuasaan politik kaum penghisap sudah > > ditumbangkan dan semua alat-alat produksi (dengan perkecualian bagi > > mereka yang menyerahkannya pada negara secara sukarela, untuk > > sementara dan dengan syarat pada kaum penghisap sebagai konsesi) > > berada di tangan klas buruh. > > > > 6 Januari 1923. > > (Lih. Kumpulan Karya Lenin bhs Jerman: Lenin Werke, Dietz Verlag > > Berlin, 1973, Band 33, Seite 461) >> > > > > Lusi.- > > > > > > > -------------------- > > > > > > > > > Jadi jangan bilang saya bodoh dan buta krn saya gak mau baca > > > seluruh karya lenin yg berkaitan dgn NEP dan saya menghubungkan > > > NEP dan freeport! Emangnya baca seluruh ide lenin ttg NEP bisa > > > apa? kelihatannya bung sudah baca semuanya ya? Tolong kasih tahu > > > isi dan pesannya apa? Saya jelas sdh bilang: lenin menerapkan NEP > > > krn kesulitan menggerakkan ekonomi rusia! Tolong jabarkan dimana > > > pentingnya membaca seluruh ide lenin ttg NEP ini?! > > > > > > Bung juga menulis bahwa bung Karno juga mengartikan penanaman > > > modal asing sama dengan imperialisme. Saya tanya kalau bung Karno > > > menang dengan asumsi semua yg dikirim sekolah keluar negeri sudah > > > pintar2, baik2 dan siap utk menjalankan RI, apakah bung Karno > > > tidak akan melakukan PMA kenegara asing nantinya? > > > > > > Jelas sekali bung gak ngerti arti “go to hell with your aid” dan > > > “bung Karno bukan anti investasi asing”. > > > > > > Makanya bung menulis: bung Karno bilang PMA = imperialism hanya > > > utk mendukung pendapat bung bahwa bung Karno tidak akan > > > menasionalisasikan freeport krn bung Karno tidak akan kasih PMA > > > masuk Indonesia. > > > > > > Sudah tahu belum kesalahan berpikirnya bung? Itu terletak diakhir > > > kalimat diatas yaitu: walaupun bung Karno anti imperialism, bung > > > Karno tidak anti investasi asing. Begitu juga bung Karno tidak > > > bodoh utk tidak akan melakukan PMA dinegara asing kalau RI sudah > > > siap dibangun oleh bangsanya sendiri. Yg bung Karno teksahra > > > wagenknechtankan itu adalah kesejahteraan rakyat. Siapkan diri > > > sendiri lalu kelola sumber daya yg ada utk mencapai tujuan > > > bersama itu. Ini pesan umumnya. Bukannya nasionalisasi dan PMA. > > > sahra wagenknecht > > > > > > > > > Nesare > > > > > > Tatiana Lukman <jetaimemuc...@yahoo.com > > > Sent: Wednesday, September > > > 6, 2017 2:57 PM To: GELORA45@yahoogroups.com > > > <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> > > > <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> ; nesa...@yahoo.com > > > <mailto:nesa...@yahoo.com>temu_er...@yahoogroups.com> > > > <mailto:temu_er...@yahoogroups.com> > > > > Subject: Re: Trs: > > > [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi > > > nasionalisasi oleh bung Karno. > > > > > > > > > Jangan bicara soal NEP kalau tidak bersedia mempelajari seluruh > > > karya Lenin yang berkaitan dengan NEP. Benar-benar sangat bodoh > > > dan kebutaan luar biasa akan sejarah, membandingkan NEP dengtan > > > eksplotasi Freeport yang sedang menjadi tema. Dulu sudah pernah > > > terjadi perdebatan tentang NEP yang digunakan oleh remo Chan untuk > > > membela restorasi kapitalisnya Deng dengan satu-satunya > > > argumenatasi pendapatnya pemimpin remo Jepang!! Chan juga tidak > > > bersedia mempelajari karya Lenin yang berkaitan dengan NEP, > > > karena sudah tentu merasa dirinya pintar dan sudah cukup tahu > > > hanya dengan baca tulisannya remo Jepang. Argumentasi saya yang > > > membedakan NEP dengan reform kapitalis Deng SAMA SEKALI tidak > > > mendapat bantahan dari Chan. Seperti biasa, dia diamkan > > > argumentasi itu, dan dia masukkan masalah lain... Begitulah debat > > > kusir remo Chan. > > > > > > > > > > > > Inilah pendapat fraksi PKI di DPR pada tahun 1957. > > > > > > > > > Perjuangan nasional kita melawan imperialisme Belanda pada > > > hakekatnya adalah perjuangan melawan modal Belanda. Jika rakyat > > > Indonesia pertama-tama berjuang untuk merebut kekuasaan politik, > > > dari tangan Belanda, maka hal ini tidak lain karena kekuasaan > > > politik yang didirikan oleh Belanda di Indonesia adalah justru > > > untuk melindungi dan menjamin keamanan modal Belanda di dalam > > > memeras tenaga rakyat dan kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu > > > melawan kolonialisme atau imperialisme adalah sama dengan melawan > > > modal asing. Imperialisme adalah identik dengan penanaman modal > > > asing atau ekspor modal.Pengertian yang semacam ini tidak hanya > > > dimiliki oleh kaum buruh Komunis. Bung Karno dalam tulisannja “ > > > Mentjapai Indonesia Merdeka ” menyatakan: “Sejak adanya > > > opendeur-politiek di dalam tahun 1905, maka modal yang boleh masuk > > > ke Indonesia dan mencari rezeki di Indonesia bukanlah lagi modal > > > Betanda saja, tetapi juga modal Inggeris, juga modal Amerika, juga > > > modal Jepang, juga modal Jerman, juga modal Perancis, juga modal > > > Italia, juga modal lain-lain, sehingga imperialisme di Indonesia > > > kini adalah imperialisme yang internasional karenanya. Raksasa > > > ‘biasa’ yang dulu berjengkelitan di atas pada kerezekian > > > Indonesia, kini sudah menjadi raksasa Rahwana Dasamuka yang > > > bermulut sepuluh”. Dari tulisan Bung Karno ini, jelaslah bahwa > > > beliau juga mengartikan penanaman modal asing sama dengan > > > imperialisme. Oleh karena itu pula sesuai dengan pernyataan Bung > > > Karno, yang saya kutip di atas ini, dengan rancangan > > > Undang-undang yang akan mengundang masuk modal asing dari segala > > > sudut dunia tidak bisa diartikan lain kecuali memperkuat > > > kedudukan imperialisme internasional yang sudah bercokol di > > > negeri kita selama ini. > > > > > > > > > Dengan menunjukkan arti daripada penanaman modal asing yang > > > identik dengan imperialisme, saya tidak hendak terus begitu saja > > > menarik kesimpulan, bahwa setiap orang yang membela politik > > > penanaman modal asing berarti lahir-batin orang itu juga membela > > > politik imperialisme. Memang ada golongan yang membela politik > > > penanaman modal asing karena mereka itu sesungguhnya adalah > > > agen-agen imperialisme. Tetapi ada juga orang yang menyetujui > > > penanaman modal asing dengan perhitungan seakan-akan penanaman > > > modal asing itu bisa memperbaiki tingkat penghidupan rakyat dan > > > bisa membantu perkembangan ekonomi nasional. > > > > > > Terhadap Pemerintah yang rupanya juga memperhitungkan bahwa > > > penanaman modal asing itu bisa memperbaiki tingkat penghidupan > > > rakyat dan membantu perkembangan ekonomi nasional, fraksi kami, > > > Fraksi Partai Komunis Indonesia, ingin menunjukkan kenyataan bahwa > > > selama ini di Indonesia sudah bercokol cukup banyak modal asing, > > > tetapi justru karena kekuasaan modal asing ini maka ekonomi > > > nasional Indonesia tidak bisa berkembang dan tingkat penghidupan > > > > > > > > > > > > > > > On Wednesday, September 6, 2017 8:06 PM, "nesa...@yahoo.com > > > <mailto:nesa...@yahoo.com > > > to:GELORA45@yahoogroups.com> > > > <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> > wrote: > > > > > > > > > UU PMA 78 tahun 1958 sudah ada dijaman Orla yg memerlukan modal > > > asing utk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta > > > memperbesar produksi nasional. Ini hasil kerja sama pemerintah dan > > > DPR. Didalam UU PMA ini ada jelas terlihat bagaimana upaya dari > > > pemerintah untuk melindungi kepentingan ekonomi rakyat dan > > > melindungi dari ancaman pemodal asing pada sektor2 strategis. > > > > > > > > > UU PMA 1958 diganti menjadi UU No. 16 tahun 1965. Dalam UU 1965 > > > ini PMA dihentikan. Disini kelihatan sikap revolusioner bung > > > Karno dgn Berdikari nya Disini jelas bung Karno tidak anti PMA > > > tetapi mendahulukan kedaulatan dan kepentingan rakyat. Saya yakin > > > kalau rakyat sudah siap ya kran PMA dan atau kerja sama dengan > > > pihak asing akan terjadi. Program mengirim mahasiswa/I keluar > > > negeri dalam rangka ini: mempersiapkan sumber daya manusianya > > > baru terus itu bekerja membangun negara. > > > > > > > > > Bukannya bung Karno tidak mau kerja sama dgn asing atau anti PMA > > > Kalau PKI saya tidak tahu. Wong dalam PKI sendiri tidak selalu 1 > > > suara (aidit mungkin tidak setuju dgn PMA tetapi nyoto belum > > > tentu). Lenin saja menerapkan NEP ketika kesulitan ekonomi. Tidak > > > bisa dianalisa sikap PKI bagaimana nantinya kalau bung Karno dan > > > PKI masih tetap berkuasa terhadap PMA dan campur tangan asing. > > > Tetapi kalau bung Karno jelas dia tidak anti PMA/investasi asing. > > > > > > Nesare > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > <mailto:diskusifo...@googlegroups.com> > Subject: Re: Trs: > > > [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi > > > nasionalisasi oleh bung Karno. > > > > > > > > > SEANDAINYA tidak ada kudeta Suharto dan BK tetap jadi presiden, > > > maka PKI tentu akan masih terus hidup!! Pasti tidak akan perlu > > > menasionalisasi Freeport, karena pertama=tama tidak akan diijinkan > > > baik oleh PKI maupun BK eksplotasi Freeport seperti yang > > > dijalankan Suharto!! KArena tidak akan pernah diijinkan kelahiran > > > PMA yang mengeruk kekayaan alam kita oleh pemodal asing dengan > > > mengabaikan kepentingan rakyat , lingkungan dan kedaulatan rakyat! > > > > > > > > > > > > On Tuesday, September 5, 2017 2:02 PM, "nesa...@yahoo.com > > > <mailto:nesa...@yahoo.com%0b%3e%20%3e%20[GELORA45]%0b%3e%20%3e%20%3cmailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]%0b%3e%20%3cmailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]%3e%20%3e%0b%3e%20%3e%20%3cmailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]%3e%20> > > > [GELORA45]sahra wagenknecht > > > <mailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]%0b%3e%20%3cmailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]%3e%20> > > > <mailto:nesa...@yahoo.com%20[GELORA45]> " > > > <GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com%0b> > > > <mailto:GELORA45@yahoogroups.com%0b> > > > <mailto:GELORA45@yahoogroupscom> > > > > > > > > > > > > > > > > > > Betul setuju dengan komentar bung ini. > > > > > > Ini dulu. Jamannya masih perang krn RI masih dirongrong. Revolusi > > > masih berjalan. > > > > > > Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang presiden RI itu adalah bung > > > Karno. Apakah bung berpendapat bung Karno akan menasionalisasi > > > semua perusahaan asing yg ada termasuk freeport hasil dagangan > > > Orba/soeharto? > > > > > > > > > > > > Pendapat saya: bung Karno tidak akan menasionalisasikan > > > perusahaan2 asing itu. Dia tidak sebodoh itu. > > > > > > Nesare > > > > > > > > > > > > > > > > > > From: GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> > > > <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> > > > <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> > > > [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] Sent: Tuesday, September 5, > > > 2017 4:22 AM Subject: Re: Trs: [GELORA45] > > > >Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi > > > >nasionalisasi oleh bung Karno. > > > Siapa yang suruh Suharto bayar Belanda ganti rugi nasionalisasi > > > yang dilakukan pemerintahan Sukarno?? Kan itu karena Suharto antek > > > imperialis, maka dia mau saja disuruh bayar. Sama seperti > > > perusahaan dan pemilik hotel AS di Kuba yang menuntut supaya Kuba > > > bayar nasionalisasi yang dilakukan ketika Revolusi menang. Selama > > > Kuba tidak mau jadi antek AS, tidak akan ada pembayaran apa-apa!! > > > > > > KMB dibatalkan BK, juga karena menganggap isinya sangat tidak > > > adilsevim dagdelen dan sangat pro Belanda... Antara lain, masak > > > Indonesia harus bertanggung jawab dan bayar hutang-hutangnya > > > Belanda!! > > > > > > Seandainya BK mau jadi antek imperialis dan kaum pemodal asing > > > seperti pemerintahan sejak Suharto sampai sekarang, tidak ada > > > alasan kaum imperialis untuk menjatuhkan Sukarno...PMA seperti > > > yang dijalankan Suharto dan rezim boneka tanpa Suharto sampai > > > sekarang bukanlah PMA yang diinginkan BK.... PMA yang sekarang > > > dipraktekkan adalah PMA yang diinginkan PSI dan MASYUMI!!! Itu > > > jelas dalam perdebatan di DPR ...Dan jelas BK anti penghisapan > > > dan menginginkan Sosialisme... Justru sekarang banyak orang yang > > > mempreteli BK dari karakter anti nekolimnya!!! > > > > > > > > > > > > Pada Selasa, 5 September 2017 6:19, "kh djie dji...@gmail.com > > > <mailto:dji...@gmail.com> <mailto:dji...@gmail.com> > > > <mailto:dji...@gmail.com> [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com > > > <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> > menulis: > > > > > > Ini terkait dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den > > > Haag, Belanda, yang memutuskan sebagai imbalan atas penyerahan > > > kedaulatan kepada Republik Indonesia (saat itu Republik Indonesia > > > Serikat) pada 27 Desember 1949, Indonesia harus membayar utang > > > kepada Belanda sebesar 4,5 milyar gulden –awalnya Belanda meminta > > > 6,5 milyar gulden. > > > > > > <https://myrepro.files.wordpress.com/2016/02/picsart_02-16-08-32-27.jpg> > > > > > > Selain itu, untuk membangun kembali pascaperang, Belanda > > > mendapatkan gelontoran dana, dalam bentuk hutang, dari program > > > Marshall Plan AS antara tahun 1948-1951 sebesar US$1.128 juta. > > > Sumbangan dari Marshall Plan dan Indonesia ini dikenal sebagai > > > The Miracle of Holland (keajaiban Belanda). > > > > > > “Indie verloren, betekende niet ramspoed geboren (Hindia hilang, > > > bukan berarti tiba bencana). Belanda masih bisa menarik keuntungan > > > dari bekas jajahannya meski tanah jajahan itu sudah lepas,” tulis > > > sejarawan Lambert Giebels dalam “De Indonesische > > > Injectie” (Sumbangan Indonesia), yang dimuat di De Groene > > > Amsterdammer, Januari 2000. > > > > > > Setelah membayar sekira 4 milyar gulden antara tahun 1950-1956, > > > Indonesia secara sepihak membatalkan persetujuan KMB. Belakangan, > > > pada awal Orde Baru, berdiri Inter Govenmental Group on Indonesia > > > (IGGI), diketuai oleh Belanda, yang punya agenda tersembunyi > > > berupa mencari penyelesaian utang Indonesia zaman Orde Lama, yang > > > berkaitan dengan nasionalisasi perusahaan Belanda, sekira US$2,4 > > > milyar. > > > > > > Giebels tak habis pikir, mengapa Belanda tega melakukan itu kepada > > > Indonesia. Padahal kepada Suriname, yang juga bekas jajahannya, > > > Belanda membayar lunas ganti rugi atas perbudakan sebesar 1,5 > > > milyar euro begitu Suriname merdeka pada 25 November 1975. Jumlah > > > itu dianggap belum cukup. “Suriname berhak mendapat ganti rugi > > > senilai 50 milyar euro,” kata ekonom Suriname Armand Zunder > > > kepada Philip Smet dari Radio Nederland Wereldomroep, 2 Juli 2010. > > > > > > Zunder membandingkan kasus Suriname dengan kasus lainnya. Belanda > > > minta ganti rugi dari Jerman setelah Perang Dunia II. Jerman > > > membayar lebih dari 120 milyar euro untuk warga Yahudi. Organisasi > > > Internasional DiversCités sudah berseru kepada Parlemen Prancis, > > > juga negara-negara Eropa termasuk Belanda, untuk membayar ganti > > > rugi kepada bekas jajahannya atas peran mereka dalam perbudakan. > > > Pada 1999, di Afrika terbentuk The Africa World Reparations and > > > Repatriation Truth Commission, sebuah komisi penyelidik > > > internasional yang menuntut ganti rugi. Menurut hukum > > > internasional, perbudakan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap > > > kemanusiaan. > > > > > > Bagaimana dengan Belanda? Jangankan ganti rugi, permintaan maaf > > > atas penjajahan dan aksi militer di masa lalu baru disampaikan > > > pemerintah Belanda pada 2005. Mereka juga akhirnya mengakui 17 > > > Agustus 1945 sebagai hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan > > > lagi 27 Desember 1949. > > > > > > > > > > > > > > > > > >
