Apakah udang dibalik rempeyek? ---In [email protected], <ajegilelu@...> wrote :
Kalau ada kemauan apalagi mengerti undang-undang mestinya ya tinggal tegakkan saja hukumnya. Masalah dengan Jokowi ini kan omongannya sendiri sering tidak dia mengerti. Bilang perundingan dengan Freeport baru bisa dimulai paling cepat 2 tahun sebelum kontrak habis tahun 2021, ternyata tahun 2017 ini Freeport sudah mengantongi perpanjangan izin merusak lingkungansampai 2041. --- jonathangoeij@... wrote: Seharusnya kegiatan2 penambangan di Puncak Jaya itu dihentikan saja. Selain tidak menguntungkan juga merusak lingkungan besar2an. --- ajegilelu@...> wrote : Kalau betul pemerintah suka dengan hukum yang tegak mestinya sudah membekukan PTFI berdasarkan UU No.4/2009 tentang Minerba yang mewajibkan usaha penambangan dilengkapi fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang (smelter). Bagi yang belum melengkapi diberi kesempatan untuk membangun selama 5 tahun sejak UU tsb diberlakukan tahun 2009. Dengan begitu, pemerintah bisa membekukan perusahaan yang hingga tahun 2014 belum juga memiliki smelter. Sementara, seperti kita tahu, PTFI terkesan menolak kewajiban ini. Dengan berbagai dalih mereka terus mengulur-ulur waktu untuk menutupi kibulannya membangun smelter. Ada apa? Dan sekarang, siapa berani menjamin PTFI tidak ngibuli Jokowi dengan minta waktu 5 tahun lagi untuk membangun smelter di Papua. Ada apa PTFI ogah-ogahan begini? Yang bikin geram adalah, pemerintah tidak mau terbuka kenapa smelter PTFI itu penting bagi Indonesia. Padahal sudah banyak ahli pertambangan yang mengungkap bahwa yang dirampok AS dari Tembagapura itu bukan cuma emas. Sebab, dalam konsentrat yang mereka ekspor terkandung bahan-bahan berharga lainnya. Sangat berharga. Inilah perampokan yang sesungguhnya karena tidak dicantumkan sebagai hasil tambang PTFI yang identik penambang emas. --- lusi_d@... wrote: Betul pada pokoknya ada dua pendapat. Satu mendorong perpanjangan kontrak PT Freeport dan yang kedua kontrak selesai dan tidak ada masalah perpanjangan pada tahun 2021 nanti. Perdebatan ttg kepemilikan saham (51 versus 49%) itu adalah akal busuk kaum neoliberal dan komprador imperialis untuk menjebak penguasa elite di Indonesia mengambil sikap yang meneruskan hak pengelolaan dan perampokan kekayaan alam di Irian Barat itu ke PT Freeport dan sekali-kali jangan mengembalikan hak kepemilikan penguasaan dan pengelolaan wilayah tambang PT Freeport ke Indonesia pada tahun 2021 nanti. Kaum investor menuntut jaminan sambil taktik merangkak-rangkak sedapat mungkin dengan cara menyodorkan tuntutan semaksimal mungkin satu per satu. Kita mestinya yah tidak perlu ikut-ikut bodoh dengan memperpanjang pengurasan kekayaan alam negerinya sendiri. Yang terpokok harus ada keberanian menentang kapital untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Tanpa keberanian semacam itu tidak akan tumbuh keyakinan kemenangan mempertahankan hakmilik nasionnya sendiri. Kita perhatikan kwalitet manusia penguasa di Indonesia sekarang yang sudah pada ribut membayangkan limpahan rejeki finansial atau saham yang disimbulkan dengan istilah papa minta-saham melalui pertunjukan cakar-mencakar antar mereka. Jadi bukannya konsistens dengan janji mereka sendiri untuk menegakkan prinsip berdikari di bidang ekonomi itu yang menuntun politiknya, tapi rebutan rezeki saham. Orang harus berani menegakkan sendiri prinsip berdikari. Menegakkan ideologi patriotisme. Seberapapun ramainya orang menjajakan saham kalau tidak dirangkaikan dengan hasil produknya sendiri pada suatu saat nilai saham itu akan menjadi kertas gombal nol besar dan mampuslah si pemegang saham semacam itu. Belajarlah dari kebangkrutan Lemann Brothers Bank yang akhirnya aib penggelembungan bank-bank itu semuanya terbongkar dan menjalar ke seluruh dunia kapital finans dalam situasi yang sudah tidak bisa dikontrol lagi berapa nilai real setiap bank itu sebenarnya. Lain halnya kalau nilai produk itu dikuasai sendiri oleh negara yang berani menegakkan prinsip berdikari dalam ekonominya. Jadi masih ada yang menjamin nilai finansnya ketika krisis yang pasti akan datang itu terjadi. Sebab bagaimanapun krisis dan kontradiksi yang meruncing antar kekuasaan imperialis di Asia ini tidak akan terhindarkan. Tapi sampai sekarang yang saya perhatikan di Indonesia ini borjuis kecilnya, termasuk kaum sarjananya, kayaknya segan atau merasa sudah tidak mungkin meningkatkan pandangan klasnya bahkan menjadi borjuis nasional pun, karena itu lebih tertarik langsung jadi komprador saja? Oh enak ya ideologi cepat saji itu! Memang banyak orang yang pedenya merosot kalau digertak dengan soal kapital ketika memulai menggagas pelaksanaan berdikari di lapangan usaha. Jalan keluar yang terbayang dalam otaknya sampai sekarang atau larinya yah akhirnya ke utang-utangan saja. Tapi kita tengok kejadian baru-baru ini. Ada juga sikap lain yang perlu mendapat perhatian dan bisa dikembangkan. Angkatan Udara beli pesawat udara ke Rusia dengan sistim pembayaran barter bahan baku. Ternyata Rusia mau menerima. Mengapa? Karena usaha ini bisa dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan. Tidak perlu lewat dana devisa dolar atau euro dan dengan cara ini bisa menutup penggelembungan kapital. Karena itu kita bisa mengerti juga, mengapa cara semacam ini tidak disenangi oleh kaum koruptor dan kaum neo-liberal. Sementara ini kita semua kan katanya antikorupsi tokh. Diberi jalan yang menutup kemungkinan korupsi juga tetap bimbang-bimbang? Saya kira usaha keras menggagalkan perpanjangan kontrak pengurasan kekayaan alam negeri kita terhadap PT Freeport masih akan berlanjut sampai berhasil. Secara perjanjian internasional sebenarnya tidak ada penghalang kok. Untuk Jokowi, yang semacam ini sebenarnya merupakan kesempatan emas terakhir untuk naik daun lagi. Tergantung berani atau tidak. Lusi.- Am Tue, 5 Sep 2017 23:06:30 +0200 schrieb kh djie : > Bung Lusi, > Ya, tampaknya ada dua alternatif : > 1. Dihentikan kontraknya. Ternyata ini bukan pilihan pmerintah > sekarang. Tidak tahu kelanjutannya apa kesepakatan Pemerintah dan > Free Port akan ditolak atau disetujui oleh DPR ? Komisi khusus DPR > bisa sewa tenaga2 ahli. Kita juga tidak tahu apa sudah ada perusahaan > tambang lain mndekati pemerintah Indonesia untuk kemungkinan mengoper > tambang ini kalau Free Port pergi bawa semua peralatannya. Biasanya > penerjun baru minta bebas pajak berapa tahun, karena harus beli > mesin2 baru, memasangnya dll. Perubahan dari investor lama ke > investor baru bisa menelan waktu ber-bulan2, pegawai harus etap > dibayar. 2.Seperti persetujuan yang tercapai sekarang . Bagaimana > akan dibiayainya tidak tahu. > Kemungkinan pemerintah bikin satu perusahaan, dan perusahaan itu jual > puluhan ribu amapi ratusan ribu saham yang harganya tidak mahal?, > supaya rakyat banyak bisa beli ? Yang kuat uangnya, ya bisa beli > ratusan sampai puluhan ribu saham atau dibatasi satu orang maximum > sekian saham, sepertri pernah dilakukan di Belanda ? Tetapi hanya > bisa laku kalau procentage keuntungannya cukup baik. Perusahaan > pemerintah ini yang akan pegang saham 51 %. Mungkin ada cara2 lain, > tidak tahu. Beberapa orang dulu di pekerjaan fannya Ayax. Waktu Ayax > masuk Bursa, mereka sama sekali tidak perhitungkan untung rugi, > pokoknya beli, dukung Ayax. Mula2 tidak ada untungnya. Sekarang > mereka untung banyak. Salam, > KH > > 2017-09-05 20:50 GMT+02:00 Lusi D. : (Message over 64 KB, truncated)
