sejak jaman orba, papua dikeruk dan dirusak lingkungan hidup serta mentalnya, justru jaman jokowi papua mulai diperhatikan.
janganlah mendustakan kenyataan. 2018-04-02 22:10 GMT+07:00 Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>: > > > Nah, ini orang-orang suku Papua yang ngerti akan bahayanya "pembangunan" > yang digenjot pemerintah Jokowi-JK. Di kalangan orang-orang Papua sendiri > diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran untuk melindungi tanah dan > hutannya sendiri. Pikiran kepala suku yang menentang Green Peace itu harus > diluruskan. Rakyat papua tidak bisa berjuang sendirian untuk membela hak > hidupnya. Harus sama-sama dengan rakyat di segala pelosok Indonesia lainnya > yang juga mengalami penindasan yang sama. Itulah tugas yang mendesak. > Bukannya "berjuang" untuk memisahkan diri dari Indonesia. Yang mendesak > adalah berjuang untuk reforma agraria sejati dan pembangunan industri > nasional. > > > On Monday, April 2, 2018 4:20 AM, "Everistus Kayep > everistus.ka...@gmail.com [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com> wrote: > > > > perkebunan skala besar (sawit) di selatan papua bikin rakyat pribumi > menderita. saat ini pemerintah rencana bikin bendungan plta utk memasok > listrik dan air bersih ke perkebunan sawit. > https://tribun-arafura.com/2018/02/13/forpa-bd-tolak- > rencana-pembangunan-bendungan-plta-sungai-kao/ > *FORPA-BD Tolak Rencana Pembangunan Bendungan PLTA Sungai Kao* > Posted pada 13/02/2018 oleh Tribun Arafura > <https://tribun-arafura.com/author/tribunarafura/> in Aksi Protes > <https://tribun-arafura.com/category/berita/aksi-protes/>, Berita > <https://tribun-arafura.com/category/berita/>, Fakta Tanah Papua > <https://tribun-arafura.com/category/berita/fakta-tanah-papua/>, PLTA > Sungai Kao <https://tribun-arafura.com/category/plta-sungai-kao/> // 0 > Comments > > <https://tribunarafura.files.wordpress.com/2018/02/forpa-bd-konf-pers-jpr..jpg>FORPA-BD > didampingi tokoh Adat Kati-Wambon melakukan Konferensi Pers di Prima Garden > Waena, Jayapura, Senin (12/02) kemarin. Mereka secara tegas menolak Rencana > Pembangunan PLTA Sungai Kao.@forpa-bd > *JAYAPURA, Tribun-Arafura.com* — Forum Rakyat Papua Boven Digoel > (FORPA-BD) menolak Rencana Pembangunan Bendungan PLTA Sungai Kao di distrik > Waropko dan distrik Ambatkwi, Kabupaten Boven Digoel, Papua. Hal ini > ditegaskan Sekretaris FORPA-BD Everistus Kayep melalui sambungan telepon di > Merauke siang tadi, Selasa (13/02). > “FORPA-BD dengan tegas menolak Pembangunan PLTA Sungai Kao karena lokasi > yang dipilih merupakan tempat- tempat keramat yang memiliki nilai historis > dan spiritual. Tempat-tempat ini telah dihormati secara turun-temurun dan > tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Masyarakat Kati-Wambon,” jelas Kayep. > Kayep mengatakan, Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop adalah anak asli > Wambon, kerabat Kati, sehingga tanpa perlu dijelaskan, beliau secara pasti > mengetahui nilai historis dan spiritual tempat-tempat keramat tersebut. > Menurut Kayep, pihaknya telah menginventarisir, setidaknya terdapat 24 > tempat keramat di lokasi yang diincar pihak Pemerintah tanpa berkonsultasi > atau sosialisasi dengan pemilik dusun. (*Download*: *Sketsa Tempat-Tempat > Keramat > <https://tribunarafura.files.wordpress.com/2018/02/sketsa-tempat2-keramat..pdf>* > ). > “Ini seperti pencuri, diam-diam lakukan *survey*untuk studi kelayakan > seolah-olah tanah ini tidak bertuan. Nanti setelah ada penolakan dari > masyarakat baru pemerintah tersadar dari kekeliruannya dan kalang kabut > mulai bikin jadwal sosialisasi,” jelas Kayep. > Alasan lainnya, menurut Kayep, Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao > disinyalir merupakan agenda terselubung pihak korporasi di wilayah Selatan > Papua yang membutuhkan pasokan listrik murah dan irigasi. (*Download* : *Peta > Sawit Papua > <https://tribunarafura.files.wordpress.com/2018/01/atlas-sawit-papua.pdf>* > > <https://tribunarafura.files.wordpress.com/2018/01/atlas-sawit-papua.pdf> > dan *Peta Analisis Tanah Obyek Reforma Agraria di Boven Digoel > <https://tribunarafura.files.wordpress.com/2018/02/peta-analisis-tora-piaps-kabupaten-boven-digoel.pdf>* > ). > “Puluhan perusahaan Kelapa Sawit, Padi, Tebu, Kedelai, Jagung, HTI dan > pabrik turunannya yang menguasai jutaan hektar tanah-tanah adat di Papua > Selatan perlu pasokan listrik murah dan irigasi sehingga PLTA Sungai Kao > berkapasitas 65,13 Megawatt merupakan jawaban pemerintah atas kebutuhan > mereka,” jelasnya. > Kayep mengatakan, pihaknya sempat menggelar Konferensi Pers di Jayapura > pada Senin (12/02) kemarin didampingi para Tokoh Adat Kati dan Wambon dan > mereka dengan tegas menolak rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao. (*Baca* > :*Siaran > Pers FORPA-BD Tentang Penolakan Pembangunan PLTA Sungai Kao > <https://forpabd.wordpress.com/2018/02/12/siaran-pers-forpa-bd-tolak-rencana-pembangunan-bendungan-plta-sungai-kao/amp>* > ). > Ditanya tentang status proyek ini, Kayep menjelaskan, FORPA-BD sudah > menelusurinya ke Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR di Jakarta. > “Sumber kami di Ditjen SDA mengatakan, yang terprogram secara nasional > hanya 65 Bendungan sejak 2014-2019. PLTA Sungai Kao tidak terdaftar untuk > proyek TA 2018 maupun TA 2019. Di Papua yang terdaftar untuk dibangun pada > TA 2018 adalah Bendungan Baliem di Kabupaten Jawawijaya,” jelas Kayep. > Kayep menjelaskan, apa yang sedang dilakukan oleh PT. Aditya Engineering > Consultant dari Bandung bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Boven Digoel > saat ini adalah Studi Kelayakan untuk mengkaji, apakah PLTA layak dibangun > di Sungai Kao. > “PT. Aditya Engineering Consultant sudah memenangkan lelang untuk Studi > Kelayakan Pembangunan Bendungan Digoel di Kementerian PUPR dengan nilai > penawaran sama dengan nilai terkoreksi sebesar Rp 7 Milyar lebih,” kata > Kayep sembari mengatakan, pengumuman pelelangan dan pemenang tender bisa > diakses secara *online*melalui alamat > *https://lpse.pu.go.id/eproc/lelang/pemenang/28759064* > <https://lpse.pu.go.id/eproc/lelang/pemenang/28759064>. > Menyikapi Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao yang terkesan dipaksakan > ini, Kayep mengatakan FORPA-BD siap mengawal pemilik tanah untuk melakukan > penolakan sampai pihak pemerintah membatalkan rencana ini. > “Kami sejalan dengan Masyarakat Adat Kati-Wambon, akan lakukan penolakan > dengan berbagai cara, mulai dari Konferensi Pers, Mengirim Surat ke > Kementerian PUPR Demonstrasi Massa, sampai pada pemalangan lokasi yang > sudah di-*survey*,” tegas Kayep. > Dari data yang dihimpun media ini, diketahui bahwa Rencana Pembangunan > PLTA Sungai Kao dan *Survey* untuk Studi Kelayakan dilakukan tanpa > sosialisasi dan menyasar tempat-tempat keramat sehingga mendapat penolakan > dari berbagai komponen Masyarakat Adat Kati-Wambon di Waropko, Tanah Merah, > Merauke dan Jayapura. (*Baca* : *PLTA Sungai Kao Ditolak Karena Menyasar > Banyak Tempat Keramat* > <https://tribun-arafura.com/2018/02/10/plta-sungai-kao-ditolak-karena-menyasar-banyak-tempat-keramat/> > *).*[AB/TA]. > > *Benarkah hegemoni negara maju ataukah karena perhatian terhadap keruskan > hutan tanah ulayat yang dilakukan oleh rezim neo-Mojopahit dan konco bin > sahatbat mereka dengan subsidi negara untuk membuat perkebunan kelapa > sawit?* > http://www.suarakarya.id/ detail/64046/Hegemoni-Negara- > Maju-Sebabkan-Sawit- Diperlakukan-Tidak-Adil > <http://www.suarakarya.id/detail/64046/Hegemoni-Negara-Maju-Sebabkan-Sawit-Diperlakukan-Tidak-Adil> > > Hegemoni Negara Maju Sebabkan Sawit Diperlakukan Tidak Adil > [image: Hegemoni Negara Maju Sebabkan Sawit Diperlakukan Tidak Adil] > Seminar persawitan diselenggarakan majalah Sawit Indonesia, Kamis > (29/3/2018), di Jakarta. (suarakarya.id/laksito) > 29 Maret 2018 22:45 WIB > Penulis : Laksito Adi Darmono > > *SuaraKarya.id - JAKARTA: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia > (GAPKI), mendukung penuh penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil System > (ISPO). Oleh karena itu, perlu dibangun kolaborasi dengan semua > pihak, antarpelaku usaha, petani, dan pemerintah. * > “Kita melakukan kolaborasi, advokasi dan memperbanyak komunikasi dengan > para pelaku usaha maupun pemerintah, agar kita satu suara dalam ISPO,” ujar > Ketua GAPKI Kacuk Sumarto, dalam diskusi "ISPO dan Keberterimaan Pasar > Global" yang diadakan Majalah Sawit Indonesia, di Jakarta, Kamis > (29/3/2018). > Sertifikasi ISPO, menurut Kacuk bukan sekadar syarat untuk dapat ditetima > pasar, namun sekaligus digunakan untuk membentuk perilaku pelaku industri > sawit. “Untuk itu, sekarang tinggal proses mendapatkan sertifikasi ISPO > dapat dipercepat,” ujarnya. > Meskipun diakuinya, negara konsumen meminta banyak standar, utamaya dari > aspek lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia, namun adanya unsur > kepentingan dagang dan hegemoni negara maju, mengakibatkan sawit > diperlakukan tidak adil, seperti tindakan diskriminasi dan hambatan > perdagangan. “Sehingga ISPO harus mampu menjawab tantangan itu,” ucap > Kacuk. > Rino Afrino Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit > Indonesia (Apkasindo) menambahkan, kunci sukses dari pelaksanaan ISPO harus > ada kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha perkebunan sawit. > Kebijakan ISPO harus diikuti oleh terciptanya regulasi percepatan > penyelesaian masalah yang dialami oleh petani. “Seperti penyelesaian lahan > di kawasan hutan, gambut, STDB, lahan gambut, akses pasar dan permodalam,” > ujarnya. > Selain itu, katanya, kebijakan ISPO harus mendorong perbaikan tata kelola > perkebunan, meningkatkan keberterimaan pasar dan peningkatan daya saing. > Rino juga mengusulkan mandatori ISPO petani dapat berjalan asalkan > pemerintah juga membantu untuk menyelesaikan persoalan petani seperti kebun > petani di kawasan hutan dan legalitas. Kalau memang belum siap, maka > mandatori ISPO petani diundur dari tahun 2020 menjadi tahun 2025. > "Usulan kami pemerintah membantu petani untuk menyelesaikan masalah yang > dihadapi. Untuk itu, mandatori dapat diundur menjadi 2025 setelah masalah > petani dapat terselesaikan," ucapnya. * > > > > > >
