Enak saja anda bilang klaim Sukarno tanpa bukti! anda tidak tahu ratusan
komunis dibuang di Boven Digul?? Nayoan, putra Menado dan Aliarcham, putra
Jawa, dan beberapa kawan lagi, jasadnya terbaring di tanah Papua. Itu salah
satu bukti bahwa Papua memang dikuasai Belanda, dan menjadi bagian dari Hindia
Belanda. KIta bicara soal batasan wilayah Indonesia yang diwarisi dari periode
kolonial. Jadi bukan Sukarno yang mengklaim seenaknya sendiri!! Kalau anda mau
bilang "sebelum kekuasaan belanda", ya tidak ada Indonesia, yang ada adalah
berbagai kerajaan lokal/daerah. Bukan saja Papua yang terpisah, Jawapun
terbagi-bagi dalam berbagai kerajaan, tidak ada kesatuan. Demikian juga
pulau-pulau besar dan kecil lainnya. Maka itu saya tantang anda, kalau tidak
mau mengakui batasan wilayah Indonesia menurut apa yang diwariskan kolonial
Belanda, bikinlah anda peta Indonesia yang sesuai dengan keadaan SEBELUM
kolonisasi Belanda!!Bisa nggak! Jangan hanya nuduh seenak wudel sendiri tanpa
mempertimbangkan fakta sejarah. Buat anda fakta sejarah itu means nothing.
Karena anda tidak punya semangat patriotik! Fakta sejarah itu ditulis dengan
darah, penderitaan dan jiwa...tahu nggak??? Papua Barat dibebaskan Sukarno dari
penjajahan Belanda!! Jos Sudarso gugur dalam menunaikan tugas yang berhubungan
dengan pembebasan Irian Barat!Sekarang anda menggunakan perbedaan etnik/suku
bangsa. Persis seperti Belanda kolonial yang juga menggunakan perbedaan suku
bangsa untuk menolak menyerahkan Papua dan terus mengangkangi Papua!!!
Emangnya orang Dayak sama dengan orang Jawa? Emangnya orang tionghoa sama
sukunya dengan orang Indonesia lainnya.. Orang tionghoa yang jelas-jelas datang
dari Tiongkokpun, tidak senang didiskriminasi, bukan? Soal kehidupan masyarakat
adat, bukan hanya papua yang punya tradisi kehidupan kolektif. Orang Dayak juga
punya kehidupan kolektif yang kuat, tidak kenal kepemilikan pribadi, etc.Saya
sama sekali tidak menggunakan transmigrasi untuk membenarkan apa yang ada sebut
"kolonisasi"... Karena bagi saya TIDAK ADA KOLONISASI INDONESIA TERHADAP
PAPUA!!! PAPUA DIKOLONISASI OLEH BELANDA! PAPUA BARAT MENJADI BAGIAN DARI
INDONESIA KETIKA DIPROKLAMASIKAN KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945!!! Tanpa PEPERA,
tanpa TRANSMIGRASI, PAPUA MERUPAKAN BAGIAN DARI WILAYAH INDONESIA!!Soal analisa
kelas, bukan saya yang harus membuatnya. Anda yang harus membuatnya. Saya tidak
perlu lagi membuat analisa kelas. Semua pandangan dan sikap yang tercermin
dalam segala tulisan dan komentar sudah mencerminkan titik tolak saya, yaitu
bertolak dari analisa kelas, bukan berdasar pada agama, atau suku atau
perbedaan warna kulit. Andalah yang harus belajar dulu karya Mao tentang
analisa kelas , baru akan mengerti sikap saya.Justru karena saya bertolak dari
analisa kelas, maka bagi saya solusinya bukan referendum. Solusi untuk tahap
sekarang adalah reforma agraria sejati dan pembangunan industri nasional!!!
Solusi itu juga berlaku untuk papua.
On Monday, April 2, 2018 10:49 PM, Jonathan Goeij <[email protected]>
wrote:
Yang anda sebut fakta sejarah pada dasarnya hanyalah klaim sepihak Bung Karno
tanpa ada bukti apapun bahwa Papua adalah bagian Indonesia sebelum penguasaan
Belanda. Coba anda berikan analisa kelas anda yang membawa kepada kesimpulan
Papua bagian Indonesia, yg saya lihat dari berbagai sudut seperti etnisitas,
bahasa, budaya, dlsb orang2 Papua tidak sama dgn Indonesia.. Rakyat Papua pada
dasarnya menganut sistem komunisme, property adalah milik bersama, milik
ulayat, masyarakat tanpa kelas. Sedang Indonesia penganut sistem kelas, sistem
kapitalis murni, tanah adalah milik pribadi, makanya akan di-petak2 dikasih
sertifikat yg kemudian dgn gampang dgn duit ala kadarnya dipindah tangankan.
Transmigrasi memang salah pemerintah, para transmigran sendiri adalah orang2
yang berusaha memperbaiki nasib. Tetapi apakah adanya transmigrasi itu kemudian
menjadi pembenar kolonialisasi Papua?
Mengapa anda sedemikian keras menolak referendum di Papua?Bagaimana kalau para
transmigran itu juga ikut referendum? Anda masih menolak?
On Monday, April 2, 2018, 1:22:47 PM PDT, Tatiana Lukman
<[email protected]> wrote:
Anda tetap tidak bisa menjawab dan memberi alternatif sebagai akibat dari
tidak mau mengakui fakta sejarah yang anda sepelekan dan remehkan itu. Fakta
sejarah bahwa Belanda tidak mau meninggalkan Papua Barat juga ingin anda
lupakan!! Yang menjadi pegangan anda hanya "free choice" a la amerika!! Anda
tidak pernah mendasarkan diri pada analisa kelas. Makanya kita berada di dua
barisan yang bertentangan... Di samping itu, anda sendiri mengakui tidak ada
jaminan "kemerdekaan" Papua akan membebaskan rakyatnya dari cengkeraman modal
asing. Lantas buat apa mengorbankan nyawa bagi sebuah gerakan yang tak tentu
program dan perspektif hari depan bagi rakyatnya sendiri... Dan juga harus
diingat , sekarang ini di Papua sudah ditinggali orang dari berbagai suku
bangsa. Ini akibat politik transmigrasi pemerintah. Jangan salahkan orang yang
transmigrasi. semua orang berusaha untuk memperbaiki hidupnya.. Pemerintahlah
yang tidak pernah dapat menyediakan pekerjaan bagi semua tenaga kerja. Untuk
itu diperlukan perjuangan untuk melahirkan perubahan yang sesuai dengan
kepentingan rakyat. Saya tahu orang semacam anda sangat meremehkan gerakan
rakyat karena masih kecil. Ya begitulah memang potongan orang yang bisanya
hanya mencela gerakan, dirinya sendiri hidup mapan; mengeluarkan simpati dengan
menandatangani petisi pun tidak bersedia!!
On Monday, April 2, 2018 8:41 PM, "Jonathan Goeij [email protected]
[GELORA45]" <[email protected]> wrote:
Setiap orang didunia mempunyai godaan besar waktu di-iming2in harta
besar, sedemikian juga yg terjadi dgn para kepala suku ataupun para pejabat
Papua itu. Hal yang manusiawi. Dan makin lama jadi wilayah Indonesia makin
menular sikap korupsi itu, apalagi bagi para kepala suku itu dgn gampang
diframing sebagai pengikut Papua Merdeka kalau menolak "pembangunan" yang
artinya "harta atau nyawa" menolak harta akan kehilangan nyawa.
Tidak ada jaminan tidak akan diserahkan kemodal asing, tetapi setidaknya itu
atas pilihan sendiri free choice, juga baik pembagian hasil ataupun pajak akan
diterima orang Papua sendiri tidak dijadikan bancakan Jakarta.
On Monday, April 2, 2018, 11:15:45 AM PDT, Tatiana Lukman
<[email protected]> wrote:
Kalau sudah dimulai dengan mengabaikan fakta sejarah dan tidak mau mengakui
wilayah yang diwarisi dari jaman kolonial, ajukan pikiran genial anda untuk
membuat batas-batas wilayah sesuai dengan fakta sejarah sebelum kolonialisme
Belanda!! Dan apa jaminannya Papua yang "merdeka" tidak diserahkan oleh para
pemimpinnya kepada modal asing??? Anda lihat di antara kepala suku Papua , ada
yang sadar akan bahaya modal asing, tapi ada juga yang pro modal asing dan
dengan senang hati menyambut investasi dan "pembangunan" yang akhirnya akan
menghabiskan seluruh hutan seperti halnya di Jawa, Sumatra dan Kalimantan. Apa
anda sudah meneliti watak kelas dari para pemimpin gerakan kemerdekaan yang
anda dukung itu?? Barangkali anda cukup senang dengan melihat Papua "merdeka"
dan dikuasai oleh kaum komprador dari suku bangsa Papua sendiri??? Hanya ganti
suku bangsa saja!!! Persis seperti di Afrika Selatan yang dikuasai oleh ANC
yang sama sekali tidak peduli pada nasib rakyatnya sendiri menghisap dan
menindas seperti dulu pada jaman apartheid..
Hilangnya tanah dan hutan papua sama sekali TIDAK tergantung pada merdeka atau
tidaknya Papua dari Indonesia!!! Ia bergantung pada perjuangan seluruh rakyat
Indonesia termasuk Papua melawan pemerintah neo-liberal yang mengabdi
sepenuhnya kepada kepentingan para pemodal asing dan kaum imperialis!!!
On Monday, April 2, 2018 6:15 PM, "Jonathan Goeij [email protected]
[GELORA45]" <[email protected]> wrote:
Bila tetap bersama Indonesia yang terjadi jelas sekali, orang2 Papua akan
kehilangan tanah mereka, hutan beralih rupa jadi perkebunan kelapa sawit,
industri pertanian, dan pertambangan. Hutan hilang, tanah ulayat hilang. Bila
tidak musnah hanya akan jadi kuli dan homeless ditanah sendiri.
Kesemuanya itu hanya demi "fakta sejarah" semu omong kosong klaim sak enak
udele dewe nan geragas akan wilayah.
---In [email protected], <jetaimemucho1@...> wrote :
Nah, ini orang-orang suku Papua yang ngerti akan bahayanya "pembangunan" yang
digenjot pemerintah Jokowi-JK. Di kalangan orang-orang Papua sendiri diperlukan
usaha untuk meningkatkan kesadaran untuk melindungi tanah dan hutannya sendiri.
Pikiran kepala suku yang menentang Green Peace itu harus diluruskan. Rakyat
papua tidak bisa berjuang sendirian untuk membela hak hidupnya. Harus sama-sama
dengan rakyat di segala pelosok Indonesia lainnya yang juga mengalami
penindasan yang sama. Itulah tugas yang mendesak. Bukannya "berjuang" untuk
memisahkan diri dari Indonesia. Yang mendesak adalah berjuang untuk reforma
agraria sejati dan pembangunan industri nasional.
On Monday, April 2, 2018 4:20 AM, "Everistus Kayep everistus.kayep@...
[GELORA45]" <[email protected]> wrote:
perkebunan skala besar (sawit) di selatan papua bikin rakyat pribumi
menderita. saat ini pemerintah rencana bikin bendungan plta utk memasok listrik
dan air bersih ke perkebunan sawit.
https://tribun-arafura.com/2018/02/13/forpa-bd-tolak-rencana-pembangunan-bendungan-plta-sungai-kao/FORPA-BD
Tolak Rencana Pembangunan Bendungan PLTA Sungai KaoPosted pada 13/02/2018 oleh
Tribun Arafura in Aksi Protes, Berita, Fakta Tanah Papua, PLTA Sungai Kao // 0
CommentsFORPA-BD didampingi tokoh Adat Kati-Wambon melakukan Konferensi Pers di
Prima Garden Waena, Jayapura, Senin (12/02) kemarin. Mereka secara tegas
menolak Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao.@forpa-bdJAYAPURA,
Tribun-Arafura.com — Forum Rakyat Papua Boven Digoel (FORPA-BD) menolak Rencana
Pembangunan Bendungan PLTA Sungai Kao di distrik Waropko dan distrik Ambatkwi,
Kabupaten Boven Digoel, Papua. Hal ini ditegaskan Sekretaris FORPA-BD Everistus
Kayep melalui sambungan telepon di Merauke siang tadi, Selasa (13/02).“FORPA-BD
dengan tegas menolak Pembangunan PLTA Sungai Kao karena lokasi yang dipilih
merupakan tempat- tempat keramat yang memiliki nilai historis dan spiritual.
Tempat-tempat ini telah dihormati secara turun-temurun dan tidak bisa
dipisahkan dari kehidupan Masyarakat Kati-Wambon,” jelas Kayep.Kayep
mengatakan, Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop adalah anak asli Wambon,
kerabat Kati, sehingga tanpa perlu dijelaskan, beliau secara pasti mengetahui
nilai historis dan spiritual tempat-tempat keramat tersebut.Menurut Kayep,
pihaknya telah menginventarisir, setidaknya terdapat 24 tempat keramat di
lokasi yang diincar pihak Pemerintah tanpa berkonsultasi atau sosialisasi
dengan pemilik dusun. (Download: Sketsa Tempat-Tempat Keramat).“Ini seperti
pencuri, diam-diam lakukan surveyuntuk studi kelayakan seolah-olah tanah ini
tidak bertuan. Nanti setelah ada penolakan dari masyarakat baru pemerintah
tersadar dari kekeliruannya dan kalang kabut mulai bikin jadwal sosialisasi,”
jelas Kayep.Alasan lainnya, menurut Kayep, Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao
disinyalir merupakan agenda terselubung pihak korporasi di wilayah Selatan
Papua yang membutuhkan pasokan listrik murah dan irigasi. (Download : Peta
Sawit Papua dan Peta Analisis Tanah Obyek Reforma Agraria di Boven
Digoel).“Puluhan perusahaan Kelapa Sawit, Padi, Tebu, Kedelai, Jagung, HTI dan
pabrik turunannya yang menguasai jutaan hektar tanah-tanah adat di Papua
Selatan perlu pasokan listrik murah dan irigasi sehingga PLTA Sungai Kao
berkapasitas 65,13 Megawatt merupakan jawaban pemerintah atas kebutuhan
mereka,” jelasnya.Kayep mengatakan, pihaknya sempat menggelar Konferensi Pers
di Jayapura pada Senin (12/02) kemarin didampingi para Tokoh Adat Kati dan
Wambon dan mereka dengan tegas menolak rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao.
(Baca :Siaran Pers FORPA-BD Tentang Penolakan Pembangunan PLTA Sungai
Kao).Ditanya tentang status proyek ini, Kayep menjelaskan, FORPA-BD sudah
menelusurinya ke Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR di Jakarta. “Sumber
kami di Ditjen SDA mengatakan, yang terprogram secara nasional hanya 65
Bendungan sejak 2014-2019. PLTA Sungai Kao tidak terdaftar untuk proyek TA 2018
maupun TA 2019. Di Papua yang terdaftar untuk dibangun pada TA 2018 adalah
Bendungan Baliem di Kabupaten Jawawijaya,” jelas Kayep.Kayep menjelaskan, apa
yang sedang dilakukan oleh PT. Aditya Engineering Consultant dari Bandung
bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Boven Digoel saat ini adalah Studi
Kelayakan untuk mengkaji, apakah PLTA layak dibangun di Sungai Kao.“PT. Aditya
Engineering Consultant sudah memenangkan lelang untuk Studi Kelayakan
Pembangunan Bendungan Digoel di Kementerian PUPR dengan nilai penawaran sama
dengan nilai terkoreksi sebesar Rp 7 Milyar lebih,” kata Kayep sembari
mengatakan, pengumuman pelelangan dan pemenang tender bisa diakses secara
onlinemelalui alamat
https://lpse.pu.go.id/eproc/lelang/pemenang/28759064.Menyikapi Rencana
Pembangunan PLTA Sungai Kao yang terkesan dipaksakan ini, Kayep mengatakan
FORPA-BD siap mengawal pemilik tanah untuk melakukan penolakan sampai pihak
pemerintah membatalkan rencana ini.“Kami sejalan dengan Masyarakat Adat
Kati-Wambon, akan lakukan penolakan dengan berbagai cara, mulai dari Konferensi
Pers, Mengirim Surat ke Kementerian PUPR Demonstrasi Massa, sampai pada
pemalangan lokasi yang sudah di-survey,” tegas Kayep.Dari data yang dihimpun
media ini, diketahui bahwa Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao dan Survey untuk
Studi Kelayakan dilakukan tanpa sosialisasi dan menyasar tempat-tempat keramat
sehingga mendapat penolakan dari berbagai komponen Masyarakat Adat Kati-Wambon
di Waropko, Tanah Merah, Merauke dan Jayapura. (Baca : PLTA Sungai Kao Ditolak
Karena Menyasar Banyak Tempat Keramat).[AB/TA]. Benarkah hegemoni negara maju
ataukah karena perhatian terhadap keruskan hutan tanah ulayat yang dilakukan
oleh rezim neo-Mojopahit dan konco bin sahatbat mereka dengan subsidi negara
untuk membuat perkebunan kelapa sawit?http://www.suarakarya.id/
detail/64046/Hegemoni-Negara- Maju-Sebabkan-Sawit- Diperlakukan-Tidak-Adil
Hegemoni Negara Maju Sebabkan Sawit Diperlakukan Tidak Adil
Seminar persawitan diselenggarakan majalah Sawit Indonesia, Kamis (29/3/2018),
di Jakarta. (suarakarya.id/laksito)29 Maret 2018 22:45 WIB
Penulis : Laksito Adi Darmono
SuaraKarya.id - JAKARTA: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI),
mendukung penuh penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Oleh
karena itu, perlu dibangun kolaborasi dengan semua pihak, antarpelaku usaha,
petani, dan pemerintah.“Kita melakukan kolaborasi, advokasi dan memperbanyak
komunikasi dengan para pelaku usaha maupun pemerintah, agar kita satu suara
dalam ISPO,” ujar Ketua GAPKI Kacuk Sumarto, dalam diskusi "ISPO dan
Keberterimaan Pasar Global" yang diadakan Majalah Sawit Indonesia, di Jakarta,
Kamis (29/3/2018).Sertifikasi ISPO, menurut Kacuk bukan sekadar syarat untuk
dapat ditetima pasar, namun sekaligus digunakan untuk membentuk perilaku pelaku
industri sawit. “Untuk itu, sekarang tinggal proses mendapatkan sertifikasi
ISPO dapat dipercepat,” ujarnya.Meskipun diakuinya, negara konsumen meminta
banyak standar, utamaya dari aspek lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia,
namun adanya unsur kepentingan dagang dan hegemoni negara maju, mengakibatkan
sawit diperlakukan tidak adil, seperti tindakan diskriminasi dan hambatan
perdagangan. “Sehingga ISPO harus mampu menjawab tantangan itu,” ucap
Kacuk.Rino Afrino Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit
Indonesia (Apkasindo) menambahkan, kunci sukses dari pelaksanaan ISPO harus ada
kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha perkebunan sawit.Kebijakan
ISPO harus diikuti oleh terciptanya regulasi percepatan penyelesaian masalah
yang dialami oleh petani. “Seperti penyelesaian lahan di kawasan hutan, gambut,
STDB, lahan gambut, akses pasar dan permodalam,” ujarnya.Selain itu, katanya,
kebijakan ISPO harus mendorong perbaikan tata kelola perkebunan, meningkatkan
keberterimaan pasar dan peningkatan daya saing.Rino juga mengusulkan mandatori
ISPO petani dapat berjalan asalkan pemerintah juga membantu untuk menyelesaikan
persoalan petani seperti kebun petani di kawasan hutan dan legalitas. Kalau
memang belum siap, maka mandatori ISPO petani diundur dari tahun 2020 menjadi
tahun 2025."Usulan kami pemerintah membantu petani untuk menyelesaikan masalah
yang dihadapi.. Untuk itu, mandatori dapat diundur menjadi 2025 setelah masalah
petani dapat terselesaikan," ucapnya. *
