Ya betul diperhatikan. Diperhatikan untuk terus dikeruk kekayaannya dan
digunduli hutannya. Tentu anda tahu soal Freeport, bukan? Jokowi janji
menerapkan Trisakti yang salah satu kebijakannya adalah mandiri dalam ekonomi.
Tapi apa kenyataannya? Berlarut-larut soal Freeport, toh akhirnya pengerukan
emas jalan terus dan kekayaan rakyat Papua diboyong ke luar negeri. Anda sudah
baca pendapat pejabat Komisi IV DPR yang minta agar pemerintah pusat turun
tangan melawan LSM yang berusaha melindungi lingkungan?? Di situ jelas buat apa
dibangun jalan tol di papua. Bukan untuk kepentingan rakyat Papua. Emangnya
rakyat Papua punya mobil untuk bersenang-senang melewati jalan tol itu???
Tidak! Jalan tol itu untuk melancarkan transportasi penjarahan kekayaan alam
Papua. Persis seperti Belanda kolonial yang membangun jalan raya di Jawa dulu.
apakah itu untuk kepentingan penduduk pribumi? tidak! Untuk memudahkan
transportasi hasil perkebunan ke pelabuhan!!! Anda sudah baca berita yang
pernah saya postingkan tentang bagaimana rakyat Papua ditipu oleh
perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk menjual tanahnya dengan harga seperti
kacang goreng?? Dari situ SANGAT DIPERLUKAN pekerjaan meningkatkan kesadaran
rakyat Papua agar tidak mudah ditipu dan juga berorganisasi untuk melawan
perampasan tanah adatnya dan penghialngan sumber kehidupannya. Hanya dengan
berorganisasi orang bisa berjuang membela haknya. Dengan penggundulan hutan,
rakyat Papua kehilangan sumber penghidupanannya. Mereka makan sagu, tidak makan
sawit! Dan sagu tumbuh secara alami di hutan-hutan.
Otonomi juga tidak memakmurkan rakyat jelata Papua. Upah kaum buruh Papua masih
dibawah kebutuhan hidup layak. Padahal biaya hidup sangat tinggi.
Singkatnya PR rakyat Papua adalah mengorganisasi diri untuk memperjuangkan
kelangsungan hidupnya!
On Wednesday, April 4, 2018 4:17 AM, Ronggo Gmail <[email protected]>
wrote:
sejak jaman orba, papua dikeruk dan dirusak lingkungan hidup serta mentalnya,
justru jaman jokowi papua mulai diperhatikan.
janganlah mendustakan kenyataan.
2018-04-02 22:10 GMT+07:00 Tatiana Lukman [email protected] [GELORA45]
<[email protected]>:
Nah, ini orang-orang suku Papua yang ngerti akan bahayanya "pembangunan"
yang digenjot pemerintah Jokowi-JK. Di kalangan orang-orang Papua sendiri
diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran untuk melindungi tanah dan
hutannya sendiri. Pikiran kepala suku yang menentang Green Peace itu harus
diluruskan. Rakyat papua tidak bisa berjuang sendirian untuk membela hak
hidupnya. Harus sama-sama dengan rakyat di segala pelosok Indonesia lainnya
yang juga mengalami penindasan yang sama. Itulah tugas yang mendesak. Bukannya
"berjuang" untuk memisahkan diri dari Indonesia. Yang mendesak adalah berjuang
untuk reforma agraria sejati dan pembangunan industri nasional.
On Monday, April 2, 2018 4:20 AM, "Everistus Kayep
[email protected] [GELORA45]" <[email protected]> wrote:
perkebunan skala besar (sawit) di selatan papua bikin rakyat pribumi
menderita. saat ini pemerintah rencana bikin bendungan plta utk memasok listrik
dan air bersih ke perkebunan sawit.
https://tribun-arafura.com/ 2018/02/13/forpa-bd-tolak-
rencana-pembangunan-bendungan- plta-sungai-kao/FORPA-BD Tolak Rencana
Pembangunan Bendungan PLTA Sungai KaoPosted pada 13/02/2018 oleh Tribun Arafura
in Aksi Protes, Berita, Fakta Tanah Papua, PLTA Sungai Kao // 0
CommentsFORPA-BD didampingi tokoh Adat Kati-Wambon melakukan Konferensi Pers di
Prima Garden Waena, Jayapura, Senin (12/02) kemarin. Mereka secara tegas
menolak Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao.@forpa-bdJAYAPURA,
Tribun-Arafura.com — Forum Rakyat Papua Boven Digoel (FORPA-BD) menolak Rencana
Pembangunan Bendungan PLTA Sungai Kao di distrik Waropko dan distrik Ambatkwi,
Kabupaten Boven Digoel, Papua. Hal ini ditegaskan Sekretaris FORPA-BD Everistus
Kayep melalui sambungan telepon di Merauke siang tadi, Selasa (13/02).“FORPA-BD
dengan tegas menolak Pembangunan PLTA Sungai Kao karena lokasi yang dipilih
merupakan tempat- tempat keramat yang memiliki nilai historis dan spiritual.
Tempat-tempat ini telah dihormati secara turun-temurun dan tidak bisa
dipisahkan dari kehidupan Masyarakat Kati-Wambon,” jelas Kayep.Kayep
mengatakan, Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop adalah anak asli Wambon,
kerabat Kati, sehingga tanpa perlu dijelaskan, beliau secara pasti mengetahui
nilai historis dan spiritual tempat-tempat keramat tersebut.Menurut Kayep,
pihaknya telah menginventarisir, setidaknya terdapat 24 tempat keramat di
lokasi yang diincar pihak Pemerintah tanpa berkonsultasi atau sosialisasi
dengan pemilik dusun. (Download: Sketsa Tempat-Tempat Keramat).“Ini seperti
pencuri, diam-diam lakukan surveyuntuk studi kelayakan seolah-olah tanah ini
tidak bertuan. Nanti setelah ada penolakan dari masyarakat baru pemerintah
tersadar dari kekeliruannya dan kalang kabut mulai bikin jadwal sosialisasi,”
jelas Kayep.Alasan lainnya, menurut Kayep, Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao
disinyalir merupakan agenda terselubung pihak korporasi di wilayah Selatan
Papua yang membutuhkan pasokan listrik murah dan irigasi. (Download : Peta
Sawit Papua dan Peta Analisis Tanah Obyek Reforma Agraria di Boven
Digoel).“Puluhan perusahaan Kelapa Sawit, Padi, Tebu, Kedelai, Jagung, HTI dan
pabrik turunannya yang menguasai jutaan hektar tanah-tanah adat di Papua
Selatan perlu pasokan listrik murah dan irigasi sehingga PLTA Sungai Kao
berkapasitas 65,13 Megawatt merupakan jawaban pemerintah atas kebutuhan
mereka,” jelasnya.Kayep mengatakan, pihaknya sempat menggelar Konferensi Pers
di Jayapura pada Senin (12/02) kemarin didampingi para Tokoh Adat Kati dan
Wambon dan mereka dengan tegas menolak rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao.
(Baca :Siaran Pers FORPA-BD Tentang Penolakan Pembangunan PLTA Sungai
Kao).Ditanya tentang status proyek ini, Kayep menjelaskan, FORPA-BD sudah
menelusurinya ke Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR di Jakarta. “Sumber
kami di Ditjen SDA mengatakan, yang terprogram secara nasional hanya 65
Bendungan sejak 2014-2019. PLTA Sungai Kao tidak terdaftar untuk proyek TA 2018
maupun TA 2019. Di Papua yang terdaftar untuk dibangun pada TA 2018 adalah
Bendungan Baliem di Kabupaten Jawawijaya,” jelas Kayep.Kayep menjelaskan, apa
yang sedang dilakukan oleh PT. Aditya Engineering Consultant dari Bandung
bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Boven Digoel saat ini adalah Studi
Kelayakan untuk mengkaji, apakah PLTA layak dibangun di Sungai Kao.“PT. Aditya
Engineering Consultant sudah memenangkan lelang untuk Studi Kelayakan
Pembangunan Bendungan Digoel di Kementerian PUPR dengan nilai penawaran sama
dengan nilai terkoreksi sebesar Rp 7 Milyar lebih,” kata Kayep sembari
mengatakan, pengumuman pelelangan dan pemenang tender bisa diakses secara
onlinemelalui alamat
https://lpse.pu.go.id/eproc/ lelang/pemenang/28759064.Menyikapi Rencana
Pembangunan PLTA Sungai Kao yang terkesan dipaksakan ini, Kayep mengatakan
FORPA-BD siap mengawal pemilik tanah untuk melakukan penolakan sampai pihak
pemerintah membatalkan rencana ini.“Kami sejalan dengan Masyarakat Adat
Kati-Wambon, akan lakukan penolakan dengan berbagai cara, mulai dari Konferensi
Pers, Mengirim Surat ke Kementerian PUPR Demonstrasi Massa, sampai pada
pemalangan lokasi yang sudah di-survey,” tegas Kayep.Dari data yang dihimpun
media ini, diketahui bahwa Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao dan Survey untuk
Studi Kelayakan dilakukan tanpa sosialisasi dan menyasar tempat-tempat keramat
sehingga mendapat penolakan dari berbagai komponen Masyarakat Adat Kati-Wambon
di Waropko, Tanah Merah, Merauke dan Jayapura. (Baca : PLTA Sungai Kao Ditolak
Karena Menyasar Banyak Tempat Keramat).[AB/TA]. Benarkahhegemoni negara
maju ataukah karena perhatian terhadap keruskanhutan tanah ulayat yang
dilakukan oleh rezim neo-Mojopahit dan koncobin sahatbat mereka dengan subsidi
negara untuk membuat perkebunankelapa sawit?http://www.suarakarya.id/
detail/64046/Hegemoni-Negara- Maju-Sebabkan-Sawit- Diperlakukan-Tidak-Adil
Hegemoni Negara Maju Sebabkan SawitDiperlakukan Tidak Adil
Seminarpersawitan diselenggarakan majalah Sawit Indonesia, Kamis(29/3/2018), di
Jakarta. (suarakarya.id/laksito) 29Maret 2018 22:45 WIB
Penulis : Laksito Adi Darmono
SuaraKarya.id - JAKARTA: Gabungan Pengusaha KelapaSawit Indonesia (GAPKI),
mendukung penuh penguatan IndonesianSustainable Palm Oil System (ISPO).. Oleh
karena itu, perlu dibangunkolaborasi dengan semua pihak, antarpelaku usaha,
petani, danpemerintah. “Kita melakukan kolaborasi, advokasi dan memperbanyak
komunikasidengan para pelaku usaha maupun pemerintah, agar kita satu suaradalam
ISPO,” ujar Ketua GAPKI Kacuk Sumarto, dalam diskusi"ISPO dan Keberterimaan
Pasar Global" yang diadakan MajalahSawit Indonesia, di Jakarta, Kamis
(29/3/2018). Sertifikasi ISPO, menurut Kacuk bukan sekadar syarat untuk
dapatditetima pasar, namun sekaligus digunakan untuk membentuk perilakupelaku
industri sawit. “Untuk itu, sekarang tinggal prosesmendapatkan sertifikasi ISPO
dapat dipercepat,” ujarnya. Meskipun diakuinya, negara konsumen meminta banyak
standar,utamaya dari aspek lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia,
namunadanya unsur kepentingan dagang dan hegemoni negara maju,mengakibatkan
sawit diperlakukan tidak adil, seperti tindakandiskriminasi dan hambatan
perdagangan. “Sehingga ISPO harus mampumenjawab tantangan itu,” ucap Kacuk.
Rino Afrino Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa SawitIndonesia
(Apkasindo) menambahkan, kunci sukses dari pelaksanaan ISPOharus ada kolaborasi
antara pemerintah dengan pelaku usaha perkebunansawit. Kebijakan ISPO harus
diikuti oleh terciptanya regulasi percepatanpenyelesaian masalah yang dialami
oleh petani. “Sepertipenyelesaian lahan di kawasan hutan, gambut, STDB, lahan
gambut,akses pasar dan permodalam,” ujarnya. Selain itu, katanya, kebijakan
ISPO harus mendorong perbaikan tatakelola perkebunan, meningkatkan
keberterimaan pasar dan peningkatandaya saing. Rino juga mengusulkan mandatori
ISPO petani dapat berjalan asalkanpemerintah juga membantu untuk menyelesaikan
persoalan petani sepertikebun petani di kawasan hutan dan legalitas. Kalau
memang belum siap,maka mandatori ISPO petani diundur dari tahun 2020 menjadi
tahun2025. "Usulan kami pemerintah membantu petani untuk menyelesaikanmasalah
yang dihadapi. Untuk itu, mandatori dapat diundur menjadi2025 setelah masalah
petani dapat terselesaikan," ucapnya. *
