Ya betul diperhatikan. Diperhatikan untuk terus dikeruk kekayaannya dan 
digunduli hutannya. Tentu anda tahu soal Freeport, bukan? Jokowi janji 
menerapkan Trisakti yang salah satu kebijakannya adalah mandiri dalam ekonomi. 
Tapi apa kenyataannya? Berlarut-larut soal Freeport, toh akhirnya pengerukan 
emas jalan terus dan kekayaan rakyat Papua diboyong ke luar negeri. Anda sudah 
baca pendapat pejabat Komisi IV DPR yang minta agar pemerintah pusat turun 
tangan melawan LSM yang berusaha melindungi lingkungan?? Di situ jelas buat apa 
dibangun jalan tol di papua. Bukan untuk kepentingan rakyat Papua. Emangnya 
rakyat Papua punya mobil untuk bersenang-senang melewati jalan tol itu??? 
Tidak! Jalan tol itu untuk melancarkan transportasi penjarahan kekayaan alam 
Papua. Persis seperti Belanda kolonial yang membangun jalan raya di Jawa dulu. 
apakah itu untuk kepentingan penduduk pribumi? tidak! Untuk memudahkan 
transportasi hasil perkebunan ke pelabuhan!!! Anda sudah baca berita yang 
pernah saya postingkan tentang bagaimana rakyat Papua ditipu oleh 
perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk menjual tanahnya dengan harga seperti 
kacang goreng?? Dari situ SANGAT DIPERLUKAN pekerjaan meningkatkan kesadaran 
rakyat Papua agar tidak mudah ditipu dan juga berorganisasi untuk melawan 
perampasan tanah adatnya dan penghialngan sumber kehidupannya. Hanya dengan 
berorganisasi orang bisa berjuang membela haknya. Dengan penggundulan hutan, 
rakyat Papua kehilangan sumber penghidupanannya. Mereka makan sagu, tidak makan 
sawit! Dan sagu tumbuh secara alami di hutan-hutan.
Otonomi juga tidak memakmurkan rakyat jelata Papua. Upah kaum buruh Papua masih 
dibawah kebutuhan hidup layak. Padahal biaya hidup sangat tinggi. 
Singkatnya PR rakyat Papua adalah mengorganisasi diri untuk memperjuangkan 
kelangsungan hidupnya! 

    On Wednesday, April 4, 2018 4:17 AM, Ronggo Gmail <ronggo...@gmail.com> 
wrote:
 

 sejak jaman orba, papua dikeruk dan dirusak lingkungan hidup serta mentalnya,
justru jaman jokowi papua mulai diperhatikan.

janganlah mendustakan kenyataan.

2018-04-02 22:10 GMT+07:00 Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45] 
<GELORA45@yahoogroups.com>:

     Nah, ini orang-orang suku Papua yang ngerti akan bahayanya "pembangunan" 
yang digenjot pemerintah Jokowi-JK. Di kalangan orang-orang Papua sendiri 
diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran untuk melindungi tanah dan 
hutannya sendiri. Pikiran kepala suku yang menentang Green Peace itu harus 
diluruskan. Rakyat papua tidak bisa berjuang sendirian untuk membela hak 
hidupnya. Harus sama-sama dengan rakyat di segala pelosok Indonesia lainnya 
yang juga mengalami penindasan yang sama. Itulah tugas yang mendesak. Bukannya 
"berjuang" untuk memisahkan diri dari Indonesia. Yang mendesak adalah berjuang 
untuk reforma agraria sejati dan pembangunan industri nasional.  

    On Monday, April 2, 2018 4:20 AM, "Everistus Kayep 
everistus.ka...@gmail.com [GELORA45]" <GELORA45@yahoogroups.com> wrote:
 

     perkebunan skala besar (sawit) di selatan papua bikin rakyat pribumi 
menderita. saat ini pemerintah rencana bikin bendungan plta utk memasok listrik 
dan air bersih ke perkebunan sawit.
https://tribun-arafura.com/ 2018/02/13/forpa-bd-tolak- 
rencana-pembangunan-bendungan- plta-sungai-kao/FORPA-BD Tolak Rencana 
Pembangunan Bendungan PLTA Sungai KaoPosted pada 13/02/2018 oleh Tribun Arafura 
in Aksi Protes, Berita, Fakta Tanah Papua, PLTA Sungai Kao // 0 
CommentsFORPA-BD didampingi tokoh Adat Kati-Wambon melakukan Konferensi Pers di 
Prima Garden Waena, Jayapura, Senin (12/02) kemarin. Mereka secara tegas 
menolak Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao.@forpa-bdJAYAPURA, 
Tribun-Arafura.com — Forum Rakyat Papua Boven Digoel (FORPA-BD) menolak Rencana 
Pembangunan Bendungan PLTA Sungai Kao di distrik Waropko dan distrik Ambatkwi, 
Kabupaten Boven Digoel, Papua. Hal ini ditegaskan Sekretaris FORPA-BD Everistus 
Kayep melalui sambungan telepon di Merauke siang tadi, Selasa (13/02).“FORPA-BD 
dengan tegas menolak Pembangunan PLTA Sungai Kao karena lokasi yang dipilih 
merupakan tempat- tempat keramat yang memiliki nilai historis dan spiritual. 
Tempat-tempat ini telah dihormati secara turun-temurun dan tidak bisa 
dipisahkan dari kehidupan Masyarakat Kati-Wambon,” jelas Kayep.Kayep 
mengatakan, Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop adalah anak asli Wambon, 
kerabat Kati, sehingga tanpa perlu dijelaskan, beliau secara pasti mengetahui 
nilai historis dan spiritual tempat-tempat keramat tersebut.Menurut Kayep, 
pihaknya telah menginventarisir, setidaknya terdapat 24 tempat keramat di 
lokasi yang diincar pihak Pemerintah tanpa berkonsultasi atau sosialisasi 
dengan pemilik dusun. (Download: Sketsa Tempat-Tempat Keramat).“Ini seperti 
pencuri, diam-diam lakukan surveyuntuk studi kelayakan seolah-olah tanah ini 
tidak bertuan. Nanti setelah ada penolakan dari masyarakat baru pemerintah 
tersadar dari kekeliruannya dan kalang kabut mulai bikin jadwal sosialisasi,” 
jelas Kayep.Alasan lainnya, menurut Kayep, Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao 
disinyalir merupakan agenda terselubung pihak korporasi di wilayah Selatan 
Papua yang membutuhkan pasokan listrik murah dan irigasi. (Download : Peta 
Sawit Papua dan Peta Analisis Tanah Obyek Reforma Agraria di Boven 
Digoel).“Puluhan perusahaan Kelapa Sawit, Padi, Tebu, Kedelai, Jagung, HTI dan 
pabrik turunannya yang menguasai jutaan hektar tanah-tanah adat di Papua 
Selatan perlu pasokan listrik murah dan irigasi sehingga PLTA Sungai Kao 
berkapasitas 65,13 Megawatt merupakan jawaban pemerintah atas kebutuhan 
mereka,” jelasnya.Kayep mengatakan, pihaknya sempat menggelar Konferensi Pers 
di Jayapura pada Senin (12/02) kemarin didampingi para Tokoh Adat Kati dan 
Wambon dan mereka dengan tegas menolak rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao. 
(Baca :Siaran Pers FORPA-BD Tentang Penolakan Pembangunan PLTA Sungai 
Kao).Ditanya tentang status proyek ini, Kayep menjelaskan, FORPA-BD sudah 
menelusurinya ke Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR di Jakarta. “Sumber 
kami di Ditjen SDA mengatakan, yang terprogram secara nasional hanya 65 
Bendungan sejak 2014-2019. PLTA Sungai Kao tidak terdaftar untuk proyek TA 2018 
maupun TA 2019. Di Papua yang terdaftar untuk dibangun pada TA 2018 adalah 
Bendungan Baliem di Kabupaten Jawawijaya,” jelas Kayep.Kayep menjelaskan, apa 
yang sedang dilakukan oleh PT. Aditya Engineering Consultant dari Bandung 
bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Boven Digoel saat ini adalah Studi 
Kelayakan untuk mengkaji, apakah PLTA layak dibangun di Sungai Kao.“PT. Aditya 
Engineering Consultant sudah memenangkan lelang untuk Studi Kelayakan 
Pembangunan Bendungan Digoel di Kementerian PUPR dengan nilai penawaran sama 
dengan nilai terkoreksi sebesar Rp 7 Milyar lebih,” kata Kayep sembari 
mengatakan, pengumuman pelelangan dan pemenang tender bisa diakses secara 
onlinemelalui alamat
https://lpse.pu.go.id/eproc/ lelang/pemenang/28759064.Menyikapi Rencana 
Pembangunan PLTA Sungai Kao yang terkesan dipaksakan ini, Kayep mengatakan 
FORPA-BD siap mengawal pemilik tanah untuk melakukan penolakan sampai pihak 
pemerintah membatalkan rencana ini.“Kami sejalan dengan Masyarakat Adat 
Kati-Wambon, akan lakukan penolakan dengan berbagai cara, mulai dari Konferensi 
Pers, Mengirim Surat ke Kementerian PUPR Demonstrasi Massa, sampai pada 
pemalangan lokasi yang sudah di-survey,” tegas Kayep.Dari data yang dihimpun 
media ini, diketahui bahwa Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao dan Survey untuk 
Studi Kelayakan dilakukan tanpa sosialisasi dan menyasar tempat-tempat keramat 
sehingga mendapat penolakan dari berbagai komponen Masyarakat Adat Kati-Wambon 
di Waropko, Tanah Merah, Merauke dan Jayapura. (Baca : PLTA Sungai Kao Ditolak 
Karena Menyasar Banyak Tempat Keramat).[AB/TA].       Benarkahhegemoni negara 
maju ataukah karena perhatian terhadap keruskanhutan tanah ulayat yang 
dilakukan oleh rezim neo-Mojopahit dan koncobin sahatbat mereka dengan subsidi 
negara untuk membuat perkebunankelapa sawit?http://www.suarakarya.id/ 
detail/64046/Hegemoni-Negara- Maju-Sebabkan-Sawit- Diperlakukan-Tidak-Adil

Hegemoni Negara Maju Sebabkan SawitDiperlakukan Tidak Adil
Seminarpersawitan diselenggarakan majalah Sawit Indonesia, Kamis(29/3/2018), di 
Jakarta. (suarakarya.id/laksito) 29Maret 2018 22:45 WIB 
Penulis : Laksito Adi Darmono 
SuaraKarya.id - JAKARTA: Gabungan Pengusaha KelapaSawit Indonesia (GAPKI), 
mendukung penuh penguatan IndonesianSustainable Palm Oil System (ISPO).. Oleh 
karena itu, perlu dibangunkolaborasi dengan semua pihak, antarpelaku usaha, 
petani, danpemerintah. “Kita melakukan kolaborasi, advokasi dan memperbanyak 
komunikasidengan para pelaku usaha maupun pemerintah, agar kita satu suaradalam 
ISPO,” ujar Ketua GAPKI Kacuk Sumarto, dalam diskusi"ISPO dan Keberterimaan 
Pasar Global" yang diadakan MajalahSawit Indonesia, di  Jakarta, Kamis 
(29/3/2018). Sertifikasi ISPO, menurut Kacuk bukan sekadar syarat untuk 
dapatditetima pasar, namun sekaligus digunakan untuk membentuk perilakupelaku 
industri sawit. “Untuk itu, sekarang tinggal prosesmendapatkan sertifikasi ISPO 
dapat dipercepat,” ujarnya. Meskipun diakuinya, negara konsumen meminta banyak 
standar,utamaya dari aspek lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia, 
namunadanya unsur kepentingan dagang dan hegemoni negara maju,mengakibatkan 
sawit diperlakukan tidak adil, seperti tindakandiskriminasi dan hambatan 
perdagangan. “Sehingga ISPO harus mampumenjawab tantangan itu,” ucap Kacuk. 
Rino Afrino Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa SawitIndonesia 
(Apkasindo) menambahkan, kunci sukses dari pelaksanaan ISPOharus ada kolaborasi 
antara pemerintah dengan pelaku usaha perkebunansawit. Kebijakan ISPO harus 
diikuti oleh terciptanya regulasi percepatanpenyelesaian masalah yang dialami 
oleh petani. “Sepertipenyelesaian lahan di kawasan hutan, gambut, STDB, lahan 
gambut,akses pasar dan permodalam,” ujarnya. Selain itu, katanya, kebijakan 
ISPO harus mendorong perbaikan tatakelola perkebunan, meningkatkan 
keberterimaan pasar dan peningkatandaya saing. Rino juga mengusulkan mandatori 
ISPO petani dapat berjalan asalkanpemerintah juga membantu untuk menyelesaikan 
persoalan petani sepertikebun petani di kawasan hutan dan legalitas. Kalau 
memang belum siap,maka mandatori ISPO petani diundur dari tahun 2020 menjadi 
tahun2025. "Usulan kami pemerintah membantu petani untuk menyelesaikanmasalah 
yang dihadapi. Untuk itu, mandatori dapat diundur menjadi2025 setelah masalah 
petani dapat terselesaikan," ucapnya. *

     

      



   
  • [GELORA45] Hegemoni N... Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
    • Re: [GELORA45] H... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
    • Re: [GELORA45] H... Everistus Kayep everistus.ka...@gmail.com [GELORA45]
      • Re: [GELORA4... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
        • Re: [GEL... Ronggo Gmail ronggo...@gmail.com [GELORA45]
          • Re: ... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
    • Re: [GELORA45] H... Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
    • Re: [GELORA45] H... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
      • Re: [GELORA4... Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
        • Re: [GEL... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
          • Re: ... Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
            • ... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
            • ... 'Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]
              • ... jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
                • ... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
                • ... Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]

Kirim email ke