SETUJUUU, bung Roeslan! Dipandang dari pelaksanaan UUD45, khususnya
pasal 31, dan 27 yang bung tandaskan itu, tentu saja TIDAK ada pilihan
lain, TIDAK ada JALAN TENGAH! MUTLAK harus dilaksanakan menjadi
kenyataan, ... sesuai UUD45!
Yang menjadi masalah saat Pemerintah yang berkuasa belum ada syarat,
TIDAK CUKUP *DANA* melaksanakan dengan sebaik-baiknya, bagaimana cara
mewujudkannya menjadi kenyataan? Nah, disini bisa menempuh berbagai
cara, termasuk pilihan mana yg harus didahulukan, dari mana dan
bagaimana mendapatkan DANA yg diperlukan itu? Bagaimana mendapatkan
PENGAJAR, GURU yg baik untuk mendidik SDM itu, ... dalam pengertian ini
TETAP harus menemukan JALAN TENGAH untuk menggapai apa yang bisa dicapai
sesuai kemampuan yg ada! Jangan sampai pertengkaran tiada habisnya
antara yg ekstrim kanan dan ekstrim kiri, lalu malah mangkrak tidak
jalan sama sekali! TANPA ada PERUBAHAN berkepanjangan, ... TIDAK terjadi
perbaikan bagi rakyat banyak! Atau sebaliknya, malah jadi menangkan yg
ekstrim kanan yg lebih CELAKA dan menderita bagi rakyat banyak!
Disinilah terjadi PILIHAN, perjuangan sengit yg harus dijalankan oleh
elite politik yg dinamakan wakil rakyat itu! dan diamati secara seksama
oleh pejuang-pejuangrakyat dibawah, ...
Jadi, yang realistis atau pragmatis saja, ... perjuangkanlah apa
sekiranya yang bisa di capai sekarang ini sesuai kemampuan! CAPAILAH itu
dahulu betapapun sedikit dan kecil perbaikan saja. Persis seperti anak
bayi belum setahun, yang baru mulai merangkak! Biarlah anak itu maju
dengan merangkak saja, jangan dituntut untuk jalan apalagi berlari, ...!
Mudah-mudahan penjalasan tambahan JALAN TENGAH saya ini bisa dimengerti
dengan baik, ...
Salam,
ChanCT
Roeslan [email protected] [GELORA45] 於 26/6/2018 4:28 寫道:
Nasionalisme Indonesia mengharuskan nilai-nilai pemerataan dan
keadilan. Dalam *UUD 45 *pasal mengenai Warga Negara *BAB X,*
yang judulnya *WARGA NWGARA,* *Pasal 27* (ayat 2) Tiap-tiap Warga
Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan; yang dilengkapi dengan *UUD 45 BAB XIII *yang**judulnya
*PENDIDIKAN,* *Pasal 31 ( ayat 1)* Tiap-tiap Warga Negara berhak
memdapat pekerjaan. Dan *(ayat 2*) Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan
undang-undang.**
JadiDua pasal ini *Pasal 27* (ayat 2) dan *Pasal 3*1 (ayat 1 dan 2)
adalahmerupakan target *pembangunan dan pendidikan* *yang cukup*
*eksplisit*, yang haraus dilaksanakan oleh pemerintahNKRI. Dalam
konteks ini tidak ada jalan tengah,seperti yang di gagas oleh bung
Chan CT, kecuali jika tezim neolib Jokowi telah membuang jauh-jauh
konstitusi yang berlaku di NKRI yaitu UUD 45 naskah aseli, dan
menggantinya dengan ideologi neoliberal.
Roeslan.
*Von:*ajeg [mailto:[email protected]]
*Gesendet:* Montag, 25. Juni 2018 07:59
*An:* ChanCT; [email protected]
*Betreff:* AW: [GELORA45] Perusahaan Harus Investasi Sumber Daya Manusia
Jalan tengah memang bisa menjadi jalan keluar yang baik.
Masalahnya, di jaman neo-kolonialisme/imperialisme
sekarang ini, "jalan-tengah" selalu mengarah ke globalisasi,
bukan menghargai internasionalisme yang tetap saling
menghormati kedaulatan antar-nasion.
Dalam hal ini, jalan tengah investasi SDM yang diajukan
Indonesia sebagai “si miskin” haruslah tetap berdasarkan
kebutuhan memenuhi konsep bernegara sebagaimana
diamanatkan UUD’45 (pasal 31). Bukan baru 'teringat' lantas
gedabrukan lantaran diperintah “si kaya” biang globalisasi.
klik: *Investasi SDM
<https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/225889?soc_src=mail&soc_trk=ma>*
--- SADAR@... wrote:
Seringkali dalam benak saya timbul pertanyaan, apakah tak ada jalan
TENGAH yang masih bisa dijalankan untuk maju lebih BAIK??? Jadi tidak
mengambil pilihan salah satu antara yg ektrim kanan maupun ekstrim
kiri, dalam situasi atau kondisi konkrit Indonesia sekarang ini, ...
dimana Pemerintah masih belum sepenuhnya ditangan RAKYAT dan masih
kere! Apa yg masih bisa diperbuat lebih baik untuk RAKYAT banyak?
Katakanlah SEDIKIT saja MAJU selangkah untuk meringan penderitaan
kemiskinan yg selama ini diderita rakyat banyak!
Salah satu SEBAB, bukan satu-satunya, adalah kekurangan MODAL untuk
meningkatkan kemampuan SDM ini. Kalau saja PEMERINTAH yang sangat
MISKIN ini berani dan bisa KURANGI 50% anggaran utk Kementerian
Agama/tahun, dan bisa dialihkan untuk kemeenterian Pendidikan,
mengucurkan subsidi bagi pemuda-pemudi mengejar keahlian diberbagai
bidang, tentu saja sangat baik! Tapi, kenyataan perjuangan ini
tidaklah mudah menghadapi tantangan keras dari kelompok Islam
radikalis yg nampak sangat kuat.
Jalan termudah, menteri Tenaga Kerja menyerukan agar pengusaha bisa
investasi SDM, mengasuh dan mendidik pegawai/buruh nya agar menguasai
keahlian lebih baik dan mereka deengan sendirinya akan berkemampuan
menyelesaikan TUGAS dengan lebih sempurna! Jalan pemikiran yang logis
saja, Pengusaha lebih diuntungkan dengan jaminan mutu produksi lebih
tinggi, sebaliknya tingkat keahlian manusia ditingkatkan deengan baik
akan memudahkan orang mendapat KERJA dengan upah lebih baik pula, ...!
Satu KONTRADIKSI baru tentunya terjadi, begitu seseorang kwalitasnya
meningkat, tentu berhak menuntut imbalan lebih baik, ... kalau saja
karyawan tsb. menganggap pengusaha setelah mendapat keuntungan lebih
besar tidak mengembalikan sebagaimana harapannya, dan tidak memuaskan,
tentu bisa saja akan memudahkan karyawan tsb loncat keperusahaan yang
siap memberikan upah lebih BESAR!
Itulah PERSAINGAN yang terjadi dipasar kerja kapitalis, ... dan dengan
berlangsung persaingan yg terjadi ini justru mendorong maju
perkembangan masyarakat lebih CEPAT! Jadi, TIDAK PERLU dihindari, tapi
biarkan saja berlangsung persaingan itu secara sehat, diikuti saja
dengan jalankan kebijaksanaan, mengambil jalan tengah sebagai
keseimbangan yang lebih baik. Menerima BANTUAN DANA darimanapun
datangnya, dgn perhitungan sesuai kemampuan sendiri utk membayar utang
saja! Jangan ambil kebijakan ekstrim kanan mengambil utang dengan
bunga diatas 20%/th yg akhirnya sangat memberatkan orang membayar
utang selepas pendidikan itu, ... Sebaliknya juga jangan jalankan
kebijakan ekstrim kiri, menolak gunakan kucuran dana hanya karena
datang dari Bank Dunia untuk meningkatkan SDM.
ajeg 於24/6/2018 23:25 寫道:
Sayangnya pembangunan manusia yang 2-3 bulan
belakangan gencar dikampanyekan pemerintah
bukan berlatar kesadaran akan amanat UUD (pasal 31)
melainkan lantaran sabda Bank Dunia:
*Investasi SDM
<https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/225889?soc_src=mail&soc_trk=ma>*
.. untuk kelangsungan hidup industri PMA,
hehe...
--- roeslan12@... wrote:
*Refleksi : **Betul Pemerintah harus mengutamakan pembangunan
manusia-manusianya!!!*
Kepada rezim Jokowi dan para ekonomnya harus menyadari bahwa Rakyatlah
yang barus kita bangun, bukan teori ekonomi neoliberalnya, demikian
juga kepada kaum teknolog rezim Jokowi, harus juga sadar bahwa
Rakyatlatlah yang harus kira bangun bukan teknologinya untuk
menciptakan Gamor-glamor teknologi.
Sampai sekarang ini saya tidak yakin bahwa strategi mega-infrastruktur
rezim Jokowi yang didasarkan pada pembangunan jenis-jenis
industri,seperti misalnya : Pabrik-pabrik, jalan TOL, Pelabuan laut
dan Lapangan terbang.,dll; yang tentu saya padat modal, akan dapat
membawa Indonesia kearah pembangunan ekonomi yang _adil untuk seluruh
Rakyat Indonesia_. Selain itu saya juga juga tidak yakin bahwa
*akumulasi human capital yang bermutu****yang juga melandasi strategi
industrialisasi ini dapat meluas secara effektif, sehingga dapat
menimbulkan kelebihan dalam ekonomi**.*
Pesimisme ini didasarkan atas kenyataan bahwa hingga kini, Indonesia
tiadak sudi melakukan reformasi social yang mendasar, yang merupakan
prasyarat mutlak bagi */emansipasai sosial yang massif../*
Di era ``reformasi`` yang sudah berlangsung selama 20 Tahun lamanya
ini; Pada dasarnya adalah: anti Pasal 33 UUD 45, anti Pancasila 1
Juni 1945 dan anti ekologi-dalam, yang kita saksikan adalah:
kebanyakan struktur-struktur sosial ekonomi kita dan tenoknologinya
berakar pada sistem kapitalis neoliberal, yang pada dasarnya
didominasi oleh : /Neoloberalisme, Feodalisme, Imperialisme,
Patriarki, dan rasisme./ Yang ita saksikan adalah Unit–unit ekonomi
yang pada dasarnya adalah mengutamakan kegiatan pencarian dan
penumpukan *nilai lebih (rente ekonomi),* yang intensitas
cengkeramannya cukup tinggi dalam realitas sosial kita, sehingga tidak
dapat dirangsang untuk melakukan akkumulasi human capital yang
bermutu. Mengapa ini tidak dapat dirangsang? Jawababnnya adalah :
*Karena keberhasilan unit-unit ekonomi ini hampir sepenuhnya
ditentukan pada pemanfaatkan human capital dengan bayaran murah (buruh
kasar). *
*Kesimpulaan akhir:*Untuk meningkatkan akumulasi human capital yang
bermutu yang juga melandasi strategi industrialisasi ini sehingga
dapat meluas secara effektif, sehingga dapat menimbulkan kelebihan
dalam ekonomi, maka rezim Jokowi haraus meninggalkan politik
pencitraan,yang mengutamakan gensi melalui menciptakan glamor-glamor
teknologi pembangunan-pembangunan, jalan Tol, penyelenggaraan
pabrik-pabik untuk investor asing dll; Tetapi rezim Jokowi harus:
*1.*Memilih */Urgensi /*_bukan_ */gengsi,/* artinya bukan memilih
High-technologi, yaitu glamor-glamor teknologi; tapi memilih
*/Urgensi/* yaitu membangun Kecerdasan kehidupan bangsa , yang berarti
menaikkan derajat kehidupannya sebagai bagian dari SDM, meningkatkan
kemampuan pikiran dan kemampuan budaya, menghapus sikap-sikap
inlander, yang penuh dengan minderwaardigheidscomplex. Jadi bukan
tehnologinnya yang kita bangun tapi *Rakyat*-lah yang harus kita
bangun, berarti manusianya yang harus kita bangun.
*2.*Harus memilih Program */penghematan/* _bukan_ */program utang
luarnegeri/*, karena utang luarnegeri ternyata telah menjadikan NKRI
sebagai Negara jajahan model baru dari kaum kapitalis neoliberal yang
sudah menggelobal (IMF, Bank Dunia, Bank RRC, dll), dan akan membebani
kehiduapan generasi bangsa kita dinasa depan.
*3-*Harus memilih program */Kekenesan ekonomi/* */(ekonomi kerakyatan,
dan ramah lingkungan),/* _bukan_ memilih */ekonomi yang munafik
(ekonomi neoliberal), /*yang merefleksikan dirinya dalam dialektika
ekonomi yang eksploitatif, yang menyebabkan terjadinya kesejangan
social, dan kemiskinan diseluruh nusantara.
*/4./*Harus memilih program */kedaulatan rakyat,/* _bukan_ memilih
program */kedaulatan pasar/*, karena kedaulatan pasar telah
menyebabkan malapetaka besar bagi kesejahteraan hidup rakyat terutama
wong ciliknya (cermati program kenaikan harga BBM). Harus siap, */back
to the basics >>Pasal 33 UUD 45>> mengutamakan kedaulatan rakyat
daripada kedaulatan pasar bebes./*
*5.*Harus memilih program */menjunjung tinggi/* */pri-kemanusiaan atau
HAM/*, seperti yang tercantum dalam sila ke dua dari Pancasila 1 Juni
1945 versi BK, _bukan_ memilih pelanggaran HAM, seperti yang dilakukan
oleh rezim orde baru, dan antek-anteknya dalam bentuk penghilangan
(penculikan) aktivis sampai pembunuhan aktivis dll. Mungkin ada yang
mau menambahkan.
Roeslan.
*Von:*ChanCT
*Perusahaan Harus Investasi Sumber Daya Manusia*
Sabtu, 23 Juni 2018 | 21:47
http://sp.beritasatu.com/home/perusahaan-harus-investasi-sumber-daya-manusia/124647
Hanif Dhakiri. [beritasatu]
*Berita Terkait*
§SDM Maritim Banyak Bekerja Di Luar Negeri
<http://sp.beritasatu.com/home/sdm-maritim-banyak-bekerja-di-luar-negeri/89373>
[JAKARTA] Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri meminta
seluruh perusahaan di Indonesia melakukan investasi sumber daya
manusia (SDM) untuk memperkuat bisnis perusahaan.
Selama ini, kebanyakan perusahaan masih menganggap investasi SDM
sebagai beban padahal investasi SDM merupakan kunci utama untuk
keberlangsungan dan kemajuan bisnis perusahaan.
"Investasi SDM dan pengembangan industri harus berjalan paralel..
Investasi SDM harus kita genjot dan ekosistem ketenagakerjaan kita
harus diperbaiki sehingga memungkinan orang bekerja dan perusahaan
berkembang," kata Hanif dalam acara Halal Bihalal dengan Gerakan
Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Jakarta, Jumat (22/6)
sebagaimana dalam siaran persnya, Sabtu (23/6).
Menurut Hanif, di negara-negara Eropa, sekitar 70% investasi SDM
dilakukan oleh dunia usaha. Investasi SDM harus dipimpin oleh dunia
usaha, seperti negara-negara maju di Eropa. "Investasi SDM tidak bisa
sepenuhnya hanya diserahkan kepada pemerintah. Di Eropa peran swasta
dalam investasi SDM sangat besar. Pemerintah hanya memimpin dan
mengawal," kata Hanif.
Dikatakan Hanif, SDM harus menjadi tumpuan bangsa Indonesia untuk
maju, berkembang, dan menjadi negara makmur dan berkeadilan. “Kita
tidak bisa terus menerus mengandalkan SDA karena SDA akan habis dan
bisa menimbulkan ketidakadilan antargenerasi. "Investasi SDM adalah
kunci supaya negara dapat berkembang dengan pesat dan mampu bersaing,"
ungkap Hanif.
Ia mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk melakukan investasi SDM
mulai tahun 2018 dan seterusnya. “Untuk itu mulai 2019 Presiden Jokowi
menambahkan anggaran untuk pelatihan vokasi di Kemnaker," kata Hanif.
Salah satu cara cepat investasi SDM, kata Hanif, adalah melalui
pendidikan vokasi dan pemagangan. Pelatihan vokasi bisa menjadi
terobosan agar kompetensi yang dilatih bisa menyesuaikan perubahan
karakter industri. "Dan pemagangan merupakan investasi yang jauh lebih
murah daripada merekrut pekerja baru yang kurang berpengalaman," tutur
Hanif.
Oleh karena itu, lanjutnya, SDM dan dunia usaha harus berjalan secara
berimbang dan saling mendukung. Apalagi, tegas Hanif, di era yang
berubah dengan sangat cepat seperti saat ini, SDM harus disiapkan
secara matang untuk menghadapi perubahan.. "Inovasi sangat penting
dilakukan, sehingga para pekerja bisa mengikuti perkembangan zaman,"
kata Hanif.
Sehingga, tambahnya, partisipasi dunia usaha sangat penting untuk
menyiapkan SDM yang siap terhadap perubahan zaman. "Saya berterima
kasih kepada praktisi SDM yang bersedia mengambil peran tambahan
menggenjot perbaikan kualitas SDM Indonesia melalui Gerakan Nasional
Indonesia Kompeten," kata Hanif.
Menurut Hanif, GNIK menjadi sesuatu yang sangat baik untuk menciptakan
kesadaran bagi dunia usaha bagaimana pemagangan diterapkan. Untuk
diketahui, GNIK merupakan sebuah organisasi dengan anggota para
praktisi SDM di berbagai perusahaan di Indonesia.
Ketua GNIK, Yunus Triyonggo, mengatakan pihaknya akan melakukan
sertifikasi terhadap 2.000 praktisi SDM pada tahun 2019 untuk
mendukung program pemerintah. "Para praktisi SDM yang sudah
tersertifikasi tersebut diharapkan akan menyelenggarakan pemagangan
nasional di perusahaan masing-masing," kata Yunus.. [E-8]
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
