Jalan tengah memang bisa menjadi jalan keluar yang baik.
Masalahnya, dijaman neo-kolonialisme/imperialisme
sekarang ini, "jalan-tengah" selalu mengarahke globalisasi,
bukan menghargai internasionalisme yang tetap saling
menghormati kedaulatan antar-nasion.
Dalam hal ini, jalan tengah investasi SDM yang diajukan
Indonesiasebagai “si miskin” haruslah tetap berdasarkan
kebutuhan memenuhi konsep bernegarasebagaimana
diamanatkan UUD’45 (pasal 31). Bukan baru 'teringat' lantas
gedabrukan lantaran diperintah “si kaya” biang globalisasi.
klik: Investasi SDM
--- SADAR@... wrote:
Seringkali dalam benak saya timbul pertanyaan, apakah tak ada jalan TENGAH yang
masih bisa dijalankan untuk maju lebih BAIK??? Jadi tidak mengambil pilihan
salah satu antara yg ektrim kanan maupun ekstrim kiri, dalam situasi atau
kondisi konkrit Indonesia sekarang ini, ... dimana Pemerintah masih belum
sepenuhnya ditangan RAKYAT dan masih kere! Apa yg masih bisa diperbuat lebih
baik untuk RAKYAT banyak? Katakanlah SEDIKIT saja MAJU selangkah untuk meringan
penderitaan kemiskinan yg selama ini diderita rakyat banyak! Salah satu SEBAB,
bukan satu-satunya, adalah kekurangan MODAL untuk meningkatkan kemampuan SDM
ini. Kalau saja PEMERINTAH yang sangat MISKIN ini berani dan bisa KURANGI 50%
anggaran utk Kementerian Agama/tahun, dan bisa dialihkan untuk kemeenterian
Pendidikan, mengucurkan subsidi bagi pemuda-pemudi mengejar keahlian diberbagai
bidang, tentu saja sangat baik! Tapi, kenyataan perjuangan ini tidaklah mudah
menghadapi tantangan keras dari kelompok Islam radikalis yg nampak sangat kuat.
Jalan termudah, menteri Tenaga Kerja menyerukan agar pengusaha bisa investasi
SDM, mengasuh dan mendidik pegawai/buruh nya agar menguasai keahlian lebih baik
dan mereka deengan sendirinya akan berkemampuan menyelesaikan TUGAS dengan
lebih sempurna! Jalan pemikiran yang logis saja, Pengusaha lebih diuntungkan
dengan jaminan mutu produksi lebih tinggi, sebaliknya tingkat keahlian manusia
ditingkatkan deengan baik akan memudahkan orang mendapat KERJA dengan upah
lebih baik pula, ...! Satu KONTRADIKSI baru tentunya terjadi, begitu seseorang
kwalitasnya meningkat, tentu berhak menuntut imbalan lebih baik, ... kalau saja
karyawan tsb. menganggap pengusaha setelah mendapat keuntungan lebih besar
tidak mengembalikan sebagaimana harapannya, dan tidak memuaskan, tentu bisa
saja akan memudahkan karyawan tsb loncat keperusahaan yang siap memberikan upah
lebih BESAR!
Itulah PERSAINGAN yang terjadi dipasar kerja kapitalis, ... dan dengan
berlangsung persaingan yg terjadi ini justru mendorong maju perkembangan
masyarakat lebih CEPAT! Jadi, TIDAK PERLU dihindari, tapi biarkan saja
berlangsung persaingan itu secara sehat, diikuti saja dengan jalankan
kebijaksanaan, mengambil jalan tengah sebagai keseimbangan yang lebih baik.
Menerima BANTUAN DANA darimanapun datangnya, dgn perhitungan sesuai kemampuan
sendiri utk membayar utang saja! Jangan ambil kebijakan ekstrim kanan mengambil
utang dengan bunga diatas 20%/th yg akhirnya sangat memberatkan orang membayar
utang selepas pendidikan itu, ... Sebaliknya juga jangan jalankan kebijakan
ekstrim kiri, menolak gunakan kucuran dana hanya karena datang dari Bank Dunia
untuk meningkatkan SDM.
ajeg 於 24/6/2018 23:25 寫道: Sayangnya pembangunan manusia yang 2-3 bulan
belakangan gencar dikampanyekan pemerintah
bukan berlatar kesadaran akan amanat UUD (pasal 31)
melainkan lantaran sabda Bank Dunia:
Investasi SDM
.. untuk kelangsungan hidup industri PMA,
hehe...
--- roeslan12@... wrote: Refleksi : Betul Pemerintah harus
mengutamakan pembangunan manusia-manusianya!!! Kepada rezim Jokowi dan para
ekonomnya harus menyadari bahwa Rakyatlah yang barus kita bangun, bukan teori
ekonomi neoliberalnya, demikian juga kepada kaum teknolog rezim Jokowi, harus
juga sadar bahwa Rakyatlatlah yang harus kira bangun bukan teknologinya untuk
menciptakan Gamor-glamor teknologi. Sampai sekarang ini saya tidak yakin bahwa
strategi mega-infrastruktur rezim Jokowi yang didasarkan pada pembangunan
jenis-jenis industri, seperti misalnya : Pabrik-pabrik, jalan TOL, Pelabuan
laut dan Lapangan terbang.,dll; yang tentu saya padat modal, akan dapat membawa
Indonesia kearah pembangunan ekonomi yang adil untuk seluruh Rakyat Indonesia.
Selain itu saya juga juga tidak yakin bahwa akumulasi human capital yang
bermutu yang juga melandasi strategi industrialisasi ini dapat meluas secara
effektif, sehingga dapat menimbulkan kelebihan dalam ekonomi. Pesimisme ini
didasarkan atas kenyataan bahwa hingga kini, Indonesia tiadak sudi melakukan
reformasi social yang mendasar, yang merupakan prasyarat mutlak bagi
emansipasai sosial yang massif.. Di era ``reformasi`` yang sudah berlangsung
selama 20 Tahun lamanya ini; Pada dasarnya adalah: anti Pasal 33 UUD 45, anti
Pancasila 1 Juni 1945 dan anti ekologi-dalam, yang kita saksikan adalah:
kebanyakan struktur-struktur sosial ekonomi kita dan tenoknologinya berakar
pada sistem kapitalis neoliberal, yang pada dasarnya didominasi oleh :
Neoloberalisme, Feodalisme, Imperialisme, Patriarki, dan rasisme. Yang ita
saksikan adalah Unit–unit ekonomi yang pada dasarnya adalah mengutamakan
kegiatan pencarian dan penumpukan nilai lebih (rente ekonomi), yang intensitas
cengkeramannya cukup tinggi dalam realitas sosial kita, sehingga tidak dapat
dirangsang untuk melakukan akkumulasi human capital yang bermutu. Mengapa ini
tidak dapat dirangsang? Jawababnnya adalah : Karena keberhasilan unit-unit
ekonomi ini hampir sepenuhnya ditentukan pada pemanfaatkan human capital dengan
bayaran murah (buruh kasar). Kesimpulaan akhir: Untuk meningkatkan akumulasi
human capital yang bermutu yang juga melandasi strategi industrialisasi ini
sehingga dapat meluas secara effektif, sehingga dapat menimbulkan kelebihan
dalam ekonomi, maka rezim Jokowi haraus meninggalkan politik pencitraan,yang
mengutamakan gensi melalui menciptakan glamor-glamor teknologi
pembangunan-pembangunan, jalan Tol, penyelenggaraan pabrik-pabik untuk investor
asing dll; Tetapi rezim Jokowi harus: 1. Memilih Urgensi bukan gengsi,
artinya bukan memilih High-technologi, yaitu glamor-glamor teknologi; tapi
memilih Urgensi yaitu membangun Kecerdasan kehidupan bangsa , yang berarti
menaikkan derajat kehidupannya sebagai bagian dari SDM, meningkatkan kemampuan
pikiran dan kemampuan budaya, menghapus sikap-sikap inlander, yang penuh dengan
minderwaardigheidscomplex. Jadi bukan tehnologinnya yang kita bangun tapi
Rakyat-lah yang harus kita bangun, berarti manusianya yang harus kita bangun.
2. Harus memilih Program penghematan bukan program utang luarnegeri, karena
utang luarnegeri ternyata telah menjadikan NKRI sebagai Negara jajahan model
baru dari kaum kapitalis neoliberal yang sudah menggelobal (IMF, Bank Dunia,
Bank RRC, dll), dan akan membebani kehiduapan generasi bangsa kita dinasa
depan. 3- Harus memilih program Kekenesan ekonomi (ekonomi kerakyatan, dan
ramah lingkungan), bukan memilih ekonomi yang munafik (ekonomi neoliberal),
yang merefleksikan dirinya dalam dialektika ekonomi yang eksploitatif, yang
menyebabkan terjadinya kesejangan social, dan kemiskinan diseluruh nusantara.
4. Harus memilih program kedaulatan rakyat, bukan memilih program kedaulatan
pasar, karena kedaulatan pasar telah menyebabkan malapetaka besar bagi
kesejahteraan hidup rakyat terutama wong ciliknya (cermati program kenaikan
harga BBM). Harus siap, back to the basics >>Pasal 33 UUD 45>> mengutamakan
kedaulatan rakyat daripada kedaulatan pasar bebes. 5. Harus memilih program
menjunjung tinggi pri-kemanusiaan atau HAM, seperti yang tercantum dalam sila
ke dua dari Pancasila 1 Juni 1945 versi BK, bukan memilih pelanggaran HAM,
seperti yang dilakukan oleh rezim orde baru, dan antek-anteknya dalam bentuk
penghilangan (penculikan) aktivis sampai pembunuhan aktivis dll. Mungkin ada
yang mau menambahkan. Roeslan.
Von: ChanCT
Perusahaan Harus Investasi Sumber Daya Manusia
Sabtu, 23 Juni 2018 | 21:47
http://sp.beritasatu.com/home/perusahaan-harus-investasi-sumber-daya-manusia/124647
Berita Terkait § SDM Maritim Banyak Bekerja Di Luar Negeri
[JAKARTA] Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri meminta seluruh
perusahaan di Indonesia melakukan investasi sumber daya manusia (SDM) untuk
memperkuat bisnis perusahaan. Selama ini,
kebanyakan perusahaan masih menganggap investasi SDM sebagai beban padahal
investasi SDM merupakan kunci utama untuk keberlangsungan dan kemajuan bisnis
perusahaan. "Investasi SDM dan pengembangan industri harus berjalan paralel..
Investasi SDM harus kita genjot dan ekosistem ketenagakerjaan kita harus
diperbaiki sehingga memungkinan orang bekerja dan perusahaan berkembang," kata
Hanif dalam acara Halal Bihalal dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten
(GNIK) di Jakarta, Jumat (22/6) sebagaimana dalam siaran persnya, Sabtu (23/6).
Menurut Hanif, di negara-negara Eropa, sekitar 70% investasi SDM dilakukan oleh
dunia usaha. Investasi SDM harus dipimpin oleh dunia usaha, seperti
negara-negara maju di Eropa. "Investasi SDM tidak bisa sepenuhnya hanya
diserahkan kepada pemerintah. Di Eropa peran swasta dalam investasi SDM sangat
besar. Pemerintah hanya memimpin dan mengawal," kata Hanif. Dikatakan Hanif,
SDM harus menjadi tumpuan bangsa Indonesia untuk maju, berkembang, dan menjadi
negara makmur dan berkeadilan. “Kita tidak bisa terus menerus mengandalkan SDA
karena SDA akan habis dan bisa menimbulkan ketidakadilan antargenerasi.
"Investasi SDM adalah kunci supaya negara dapat berkembang dengan pesat dan
mampu bersaing," ungkap Hanif. Ia mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk
melakukan investasi SDM mulai tahun 2018 dan seterusnya. “Untuk itu mulai 2019
Presiden Jokowi menambahkan anggaran untuk pelatihan vokasi di Kemnaker," kata
Hanif. Salah satu cara cepat investasi SDM, kata Hanif, adalah melalui
pendidikan vokasi dan pemagangan. Pelatihan vokasi bisa menjadi terobosan agar
kompetensi yang dilatih bisa menyesuaikan perubahan karakter industri. "Dan
pemagangan merupakan investasi yang jauh lebih murah daripada merekrut pekerja
baru yang kurang berpengalaman," tutur Hanif. Oleh karena itu, lanjutnya, SDM
dan dunia usaha harus berjalan secara berimbang dan saling mendukung. Apalagi,
tegas Hanif, di era yang berubah dengan sangat cepat seperti saat ini, SDM
harus disiapkan secara matang untuk menghadapi perubahan.. "Inovasi sangat
penting dilakukan, sehingga para pekerja bisa mengikuti perkembangan zaman,"
kata Hanif. Sehingga, tambahnya, partisipasi dunia usaha sangat penting untuk
menyiapkan SDM yang siap terhadap perubahan zaman. "Saya berterima kasih kepada
praktisi SDM yang bersedia mengambil peran tambahan menggenjot perbaikan
kualitas SDM Indonesia melalui Gerakan Nasional Indonesia Kompeten," kata
Hanif. Menurut Hanif, GNIK menjadi sesuatu yang sangat baik untuk menciptakan
kesadaran bagi dunia usaha bagaimana pemagangan diterapkan. Untuk diketahui,
GNIK merupakan sebuah organisasi dengan anggota para praktisi SDM di berbagai
perusahaan di Indonesia. Ketua GNIK, Yunus Triyonggo, mengatakan pihaknya akan
melakukan sertifikasi terhadap 2.000 praktisi SDM pada tahun 2019 untuk
mendukung program pemerintah. "Para praktisi SDM yang sudah tersertifikasi
tersebut diharapkan akan menyelenggarakan pemagangan nasional di perusahaan
masing-masing," kata Yunus. [E-8]
