Waktu Jokowi jadi Gubernur DKI, yang dia keluarkan
adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dibagikan hanyake pelajar DKI dari keluarga
miskin, tidak ke setiap
warganegara sebagaimana amanat UUD '45.
Nah, pertanyaannya: kepintaran seperti apa yang dimaui
Jokowi cs dengan membagi-bagi KJP yang berlaku
sebagai kartu ATM? Kepintaran jenis apa yang mendorong
Jokowi membagi-bagi uang tunai ke anak sekolah?
Di thread ini pembahasan investasi SDM memang tentang
vokasi di dunia industri karena pembicaranya kan
menteri tenaga kerja. Coba baca paparan SPG Bank Dunia
yang menteri keuangan itu, intisari dari 'investasi SDM' ini
tak ubahnya politik balas budi di jaman penjajahan Belanda
yang bertujuan mencetak pengikut penjajah - dengan sendirinya
sekarang untuk mencetak pengikut nekolim, sekurangnya
menggalakkan bisnis pendidikan di Indonesia. Lihat saja
riuhnya polemik tentang pembukaan cabang sekolah / universitas
asing di Indonesia atau obrolan soal dosen impor dll di
milis ini.
Kalau Anda yakin Jokowi menjalankan pendidikan buruh di
usaha mebelnya, lha kenapa tidak langsung dia jalankan secara
nasional sejak awal kepresidenannya? Kenapa harus menunggu
dititahkan dulu oleh Bank Dunia di akhir masa jabatannya?
--- SADAR@... wrote:
Bung Ajeg, UUD45 Pasal 31 menentukan PENDIDIKAN NASIONAL, sejak Jokowi menjabat
Gubernur DKI-Jakarta sudah mulai dengan keluarkan Kartu Indonesia Pintar untuk
anak usia 6 tahun sampai 21 tahun. Saya kira sudah cukup baguuus, hanya
pelaksanaannya saja diperhatikan dan lebih lanjut disempurnakan, jangan sampai
masih ada anak-anak lolos dan tidak sempat duduki dibangku sekolah saja. Sedang
yang dipersoalkan investasi SDM ini pendidikan kejuruan khusus yang sebetulnya
dibutuhkan pengusaha dalam meningkatkan kwalitas PRODUKSI, dipihak lain dengan
sendirinya meningkatkan kwalitas karyawan/buruh nya. Saya yakin, Jokowi saat
jalankan usaha meuble/perabot rumahtangga juga jalankan pendidikan ini, ...
Tukang-tukang kayu heibat, sehingga hasil produksinya cukup berkwalitas bisa
dieksport keluarnegeri. Sesungguhnya saja, pemerintah selama ini telah lakukan
PEMBOROSAN tenaga-ahli bangsanya sendiri! Bayangkan masa Pemerintah Soekarno
lebih 50 tahun yl, ratusan mahasiswa yg ditugaskan belajar menggali ilmu di
luarnegeri dicabut passportnya begitu saja, dibiarkan terlunta-lunta dinegeri
orang. Sebagian kecil yang lulus sebelum G30S sudah pulang bekerja, ditangkap,
dibuang ke Pulau Buru tanpa tahu apa dan dimana kesalahan/dosa yang dilakukan.
Setelah di-"BEBAS" kan juga tidak diperlakukan sebagai WARGA yang berhak
mendapatkan kerja layak! Jangankan bekerja sesuai dengan profesi, keahliannya,
... hidup layak sebagai manusia saja tidak!
Belum lagi bicara bagaimana seharusnya Pemerintah berusaha keras menyedot si
Jenius muda-mudi Indonesia yang tersangkut diluarnegeri, agar mereka bisa
secepat mungkin pulang kampung menyumbangkan keahliannya itu, ...
ajeg 於 25/6/2018 13:58 寫道:Jalan tengah memang bisa menjadi jalan keluar yang
baik.
Masalahnya, di jaman neo-kolonialisme/imperialisme
sekarang ini, "jalan-tengah" selalu mengarah ke globalisasi,
bukan menghargai internasionalisme yang tetap saling
menghormati kedaulatan antar-nasion.
Dalam hal ini, jalan tengah investasi SDM yang diajukan
Indonesia sebagai “si miskin” haruslah tetap berdasarkan
kebutuhan memenuhi konsep bernegara sebagaimana
diamanatkan UUD’45 (pasal 31). Bukan baru 'teringat' lantas
gedabrukan lantaran diperintah “si kaya” biang globalisasi.
klik: Investasi SDM
--- SADAR@... wrote:
Seringkali dalam benak saya timbul pertanyaan, apakah tak ada jalan TENGAH
yang masih bisa dijalankan untuk maju lebih BAIK??? Jadi tidak mengambil
pilihan salah satu antara yg ektrim kanan maupun ekstrim kiri, dalam situasi
atau kondisi konkrit Indonesia sekarang ini, ... dimana Pemerintah masih belum
sepenuhnya ditangan RAKYAT dan masih kere! Apa yg masih bisa diperbuat lebih
baik untuk RAKYAT banyak? Katakanlah SEDIKIT saja MAJU selangkah untuk meringan
penderitaan kemiskinan yg selama ini diderita rakyat banyak! Salah satu SEBAB,
bukan satu-satunya, adalah kekurangan MODAL untuk meningkatkan kemampuan SDM
ini. Kalau saja PEMERINTAH yang sangat MISKIN ini berani dan bisa KURANGI 50%
anggaran utk Kementerian Agama/tahun, dan bisa dialihkan untuk kemeenterian
Pendidikan, mengucurkan subsidi bagi pemuda-pemudi mengejar keahlian diberbagai
bidang, tentu saja sangat baik! Tapi, kenyataan perjuangan ini tidaklah mudah
menghadapi tantangan keras dari kelompok Islam radikalis yg nampak sangat kuat.
Jalan termudah, menteri Tenaga Kerja menyerukan agar pengusaha bisa investasi
SDM, mengasuh dan mendidik pegawai/buruh nya agar menguasai keahlian lebih
baik dan mereka deengan sendirinya akan berkemampuan menyelesaikan TUGAS dengan
lebih sempurna! Jalan pemikiran yang logis saja, Pengusaha lebih diuntungkan
dengan jaminan mutu produksi lebih tinggi, sebaliknya tingkat keahlian manusia
ditingkatkan deengan baik akan memudahkan orang mendapat KERJA dengan upah
lebih baik pula, ...! Satu KONTRADIKSI baru tentunya terjadi, begitu seseorang
kwalitasnya meningkat, tentu berhak menuntut imbalan lebih baik, ... kalau
saja karyawan tsb. menganggap pengusaha setelah mendapat keuntungan lebih besar
tidak mengembalikan sebagaimana harapannya, dan tidak memuaskan, tentu bisa
saja akan memudahkan karyawan tsb loncat keperusahaan yang siap memberikan
upah lebih BESAR!
Itulah PERSAINGAN yang terjadi dipasar kerja kapitalis, ... dan dengan
berlangsung persaingan yg terjadi ini justru mendorong maju perkembangan
masyarakat lebih CEPAT! Jadi, TIDAK PERLU dihindari, tapi biarkan saja
berlangsung persaingan itu secara sehat, diikuti saja dengan jalankan
kebijaksanaan, mengambil jalan tengah sebagai keseimbangan yang lebih baik.
Menerima BANTUAN DANA darimanapun datangnya, dgn perhitungan sesuai kemampuan
sendiri utk membayar utang saja! Jangan ambil kebijakan ekstrim kanan mengambil
utang dengan bunga diatas 20%/th yg akhirnya sangat memberatkan orang membayar
utang selepas pendidikan itu, ... Sebaliknya juga jangan jalankan kebijakan
ekstrim kiri, menolak gunakan kucuran dana hanya karena datang dari Bank Dunia
untuk meningkatkan SDM.
ajeg 於 24/6/2018 23:25 寫道: Sayangnya pembangunan manusia yang 2-3 bulan
belakangan gencar dikampanyekan pemerintah
bukan berlatar kesadaran akan amanat UUD (pasal 31)
melainkan lantaran sabda Bank Dunia:
Investasi SDM
.. untuk kelangsungan hidup industri PMA,
hehe...
--- roeslan12@... wrote: Refleksi : Betul Pemerintah harus
mengutamakan pembangunan manusia-manusianya!!! Kepada rezim Jokowi dan para
ekonomnya harus menyadari bahwa Rakyatlah yang barus kita bangun, bukan teori
ekonomi neoliberalnya, demikian juga kepada kaum teknolog rezim Jokowi, harus
juga sadar bahwa Rakyatlatlah yang harus kira bangun bukan teknologinya untuk
menciptakan Gamor-glamor teknologi. Sampai sekarang ini saya tidak yakin bahwa
strategi mega-infrastruktur rezim Jokowi yang didasarkan pada pembangunan
jenis-jenis industri, seperti misalnya : Pabrik-pabrik, jalan TOL, Pelabuan
laut dan Lapangan terbang.,dll; yang tentu saya padat modal, akan dapat membawa
Indonesia kearah pembangunan ekonomi yang adil untuk seluruh Rakyat Indonesia.
Selain itu saya juga juga tidak yakin bahwa akumulasi human capital yang
bermutu yang juga melandasi strategi industrialisasi ini dapat meluas secara
effektif, sehingga dapat menimbulkan kelebihan dalam ekonomi. Pesimisme ini
didasarkan atas kenyataan bahwa hingga kini, Indonesia tiadak sudi melakukan
reformasi social yang mendasar, yang merupakan prasyarat mutlak bagi
emansipasai sosial yang massif.. Di era ``reformasi`` yang sudah berlangsung
selama 20 Tahun lamanya ini; Pada dasarnya adalah: anti Pasal 33 UUD 45, anti
Pancasila 1 Juni 1945 dan anti ekologi-dalam, yang kita saksikan adalah:
kebanyakan struktur-struktur sosial ekonomi kita dan tenoknologinya berakar
pada sistem kapitalis neoliberal, yang pada dasarnya didominasi oleh :
Neoloberalisme, Feodalisme, Imperialisme, Patriarki, dan rasisme. Yang ita
saksikan adalah Unit–unit ekonomi yang pada dasarnya adalah mengutamakan
kegiatan pencarian dan penumpukan nilai lebih (rente ekonomi), yang
intensitas cengkeramannya cukup tinggi dalam realitas sosial kita, sehingga
tidak dapat dirangsang untuk melakukan akkumulasi human capital yang bermutu.
Mengapa ini tidak dapat dirangsang? Jawababnnya adalah : Karena keberhasilan
unit-unit ekonomi ini hampir sepenuhnya ditentukan pada pemanfaatkan human
capital dengan bayaran murah (buruh kasar). Kesimpulaan akhir: Untuk
meningkatkan akumulasi human capital yang bermutu yang juga melandasi strategi
industrialisasi ini sehingga dapat meluas secara effektif, sehingga dapat
menimbulkan kelebihan dalam ekonomi, maka rezim Jokowi haraus meninggalkan
politik pencitraan,yang mengutamakan gensi melalui menciptakan glamor-glamor
teknologi pembangunan-pembangunan, jalan Tol, penyelenggaraan pabrik-pabik
untuk investor asing dll; Tetapi rezim Jokowi harus: 1. Memilih Urgensi bukan
gengsi, artinya bukan memilih High-technologi, yaitu glamor-glamor teknologi;
tapi memilih Urgensi yaitu membangun Kecerdasan kehidupan bangsa , yang
berarti menaikkan derajat kehidupannya sebagai bagian dari SDM, meningkatkan
kemampuan pikiran dan kemampuan budaya, menghapus sikap-sikap inlander, yang
penuh dengan minderwaardigheidscomplex. Jadi bukan tehnologinnya yang kita
bangun tapi Rakyat-lah yang harus kita bangun, berarti manusianya yang harus
kita bangun. 2. Harus memilih Program penghematan bukan program utang
luarnegeri, karena utang luarnegeri ternyata telah menjadikan NKRI sebagai
Negara jajahan model baru dari kaum kapitalis neoliberal yang sudah
menggelobal (IMF, Bank Dunia, Bank RRC, dll), dan akan membebani kehiduapan
generasi bangsa kita dinasa depan. 3- Harus memilih program Kekenesan ekonomi
(ekonomi kerakyatan, dan ramah lingkungan), bukan memilih ekonomi yang munafik
(ekonomi neoliberal), yang merefleksikan dirinya dalam dialektika ekonomi yang
eksploitatif, yang menyebabkan terjadinya kesejangan social, dan kemiskinan
diseluruh nusantara. 4. Harus memilih program kedaulatan rakyat, bukan memilih
program kedaulatan pasar, karena kedaulatan pasar telah menyebabkan malapetaka
besar bagi kesejahteraan hidup rakyat terutama wong ciliknya (cermati program
kenaikan harga BBM). Harus siap, back to the basics >>Pasal 33 UUD 45>>
mengutamakan kedaulatan rakyat daripada kedaulatan pasar bebes.. 5. Harus
memilih program menjunjung tinggi pri-kemanusiaan atau HAM, seperti yang
tercantum dalam sila ke dua dari Pancasila 1 Juni 1945 versi BK, bukan memilih
pelanggaran HAM, seperti yang dilakukan oleh rezim orde baru, dan
antek-anteknya dalam bentuk penghilangan (penculikan) aktivis sampai pembunuhan
aktivis dll. Mungkin ada yang mau menambahkan. Roeslan.
Von: ChanCT
Perusahaan Harus Investasi Sumber Daya Manusia
Sabtu, 23 Juni 2018 | 21:47
http://sp.beritasatu.com/home/perusahaan-harus-investasi-sumber-daya-manusia/124647
