Silakan periksa semua pemberitaan tentang investasi SDM ini yangsekonyong-konyong bikin kalangkabut pemerintah, dijamin bolak-balik akan ditemukan pernyataanpemerintah semacam ini: “Untuk itu mulai 2019 Presiden Jokowi menambahkan anggaran untuk pelatihan vokasi di Kemnaker," kata Hanif. Kata kuncinya adalah meminta perusahaan menambah investasi pelatihan vokasi untuk kementerian tenaga kerja, bukan untuk kementerian agama apalagi kementerian pendidikan. Apa artinya ini dalam konteks jor-jorannya pemerintah mengundang investasi infrastruktur, manufaktur dll, silakan dibeberdi sini.--- ilmesengero@... wrote: Apa yang membuat rezim berkuasa mengharuskan perusahaan menginvestasi pada SDM?
hanya pentingkan ilmu gurun pasir masa silam ketika dunia berada dalam 2018-06-24 17:25 GMT+02:00 ajeg :Sayangnya pembangunan manusia yang 2-3 bulan belakangan gencar dikampanyekan pemerintah bukan berlatar kesadaran akan amanat UUD (pasal 31) melainkan lantaran sabda Bank Dunia: InvestasiSDM ... untuk kelangsungan hidup industri PMA, hehe... --- roeslan12@... wrote:Refleksi : Betul Pemerintah harus mengutamakan pembangunan manusia-manusianya!!! Kepada rezim Jokowi dan para ekonomnya harus menyadari bahwa Rakyatlah yang barus kita bangun, bukan teori ekonomi neoliberalnya, demikian juga kepada kaum teknolog rezim Jokowi, harus juga sadar bahwa Rakyatlatlah yang harus kira bangun bukan teknologinya untuk menciptakan Gamor-glamor teknologi.Sampai sekarang ini saya tidak yakin bahwa strategi mega-infrastruktur rezim Jokowi yang didasarkan pada pembangunan jenis-jenis industri, seperti misalnya : Pabrik-pabrik, jalan TOL, Pelabuan laut dan Lapangan terbang.,dll; yang tentu saya padat modal, akan dapat membawa Indonesia kearah pembangunan ekonomi yang adil untuk seluruh Rakyat Indonesia. Selain itu saya juga juga tidak yakin bahwa akumulasi human capital yang bermutu yang juga melandasi strategi industrialisasi ini dapat meluas secara effektif, sehingga dapat menimbulkan kelebihan dalam ekonomi. Pesimisme ini didasarkan atas kenyataan bahwa hingga kini, Indonesia tiadak sudi melakukan reformasi social yang mendasar, yang merupakan prasyarat mutlak bagi emansipasai sosial yang massif...Di era ``reformasi`` yang sudah berlangsung selama 20 Tahun lamanya ini; Pada dasarnya adalah: anti Pasal 33 UUD 45, anti Pancasila 1 Juni 1945 dan anti ekologi-dalam, yang kita saksikan adalah: kebanyakan struktur-struktur sosial ekonomi kita dan tenoknologinya berakar pada sistem kapitalis neoliberal, yang pada dasarnya didominasi oleh : Neoloberalisme, Feodalisme, Imperialisme, Patriarki, dan rasisme. Yang ita saksikan adalah Unit–unit ekonomi yang pada dasarnya adalah mengutamakan kegiatan pencarian dan penumpukan nilai lebih (rente ekonomi), yang intensitas cengkeramannya cukup tinggi dalam realitas sosial kita, sehingga tidak dapat dirangsang untuk melakukan akkumulasi human capital yang bermutu. Mengapa ini tidak dapat dirangsang? Jawababnnya adalah : Karena keberhasilan unit-unit ekonomi ini hampir sepenuhnya ditentukan pada pemanfaatkan human capital dengan bayaran murah (buruh kasar). Kesimpulaan akhir: Untuk meningkatkan akumulasi human capital yang bermutu yang juga melandasi strategi industrialisasi ini sehingga dapat meluas secara effektif, sehingga dapat menimbulkan kelebihan dalam ekonomi, maka rezim Jokowi haraus meninggalkan politik pencitraan,yang mengutamakan gensi melalui menciptakan glamor-glamor teknologi pembangunan-pembangunan, jalan Tol, penyelenggaraan pabrik-pabik untuk investor asing dll; Tetapi rezim Jokowi harus: 1. Memilih Urgensi bukan gengsi, artinya bukan memilih High-technologi, yaitu glamor-glamor teknologi; tapi memilih Urgensi yaitu membangun Kecerdasan kehidupan bangsa , yang berarti menaikkan derajat kehidupannya sebagai bagian dari SDM, meningkatkan kemampuan pikiran dan kemampuan budaya, menghapus sikap-sikap inlander, yang penuh dengan minderwaardigheidscomplex. Jadi bukan tehnologinnya yang kita bangun tapi Rakyat-lah yang harus kita bangun, berarti manusianya yang harus kita bangun.2. Harus memilih Program penghematan bukan prog ram utang luarnegeri, karena utang luarnegeri ternyata telah menjadikan NKRI sebagai Negara jajahan model baru dari kaum kapitalis neoliberal yang sudah menggelobal (IMF, Bank Dunia, Bank RRC, dll), dan akan membebani kehiduapan generasi bangsa kita dinasa depan.3- Harus memilih program Kekenesan ekonomi ( ekonomi kerakyatan, dan ramah lingkungan), bukan memilih eko nomi yang munafik (ekonomi neoliberal), yang merefleksikan dirinya dalam dialektika ekonomi yang eksploitatif, yang menyebabkan terjadinya kesejangan social, dan kemiskinan diseluruh nusantara.4. Harus memilih program kedaulatan rakyat, bukan memilih program kedaulatan pasar, karena kedaulatan pasar telah menyebabkan malapetaka besar bagi kesejahteraan hidup rakyat terutama wong ciliknya (cermati program kenaikan harga BBM). Harus siap, back to the basics >>Pasal 33 UUD 45>> mengutamakan kedaulatan rakyat daripada kedaulatan pasar bebes.5. Harus memilih program menjunjung tinggi pri-kemanusiaan atau HAM, seperti yang tercantum dalam sila ke dua dari Pancasila 1 Juni 1945 versi BK, bukan memilih pelanggaran HAM, seperti yang dilakukan oleh rezim orde baru, dan antek-anteknya dalam bentuk penghilangan (penculikan) aktivis sampai pembunuhan aktivis dll. Mungkin ada yang mau menambahkan. Roeslan. Von: ChanCT Perusahaan Harus Investasi Sumber Daya Manusia Sabtu, 23 Juni 2018 | 21:47http://sp.beritasatu.com/home/ perusahaan-harus-investasi- sumber-daya-manusia/124647 Hanif Dhakiri. [beritasatu] Berita Terkait§ SDM Maritim Banyak Bekerja Di Luar Negeri [JAKARTA] Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri meminta seluruh perusahaan di Indonesia melakukan investasi sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat bisnis perusahaan.Selama ini, kebanyakan perusahaan masih menganggap investasi SDM sebagai beban padahal investasi SDM merupakan kunci utama untuk keberlangsungan dan kemajuan bisnis perusahaan."Investasi SDM dan pengembangan industri harus berjalan paralel.. Investasi SDM harus kita genjot dan ekosistem ketenagakerjaan kita harus diperbaiki sehingga memungkinan orang bekerja dan perusahaan berkembang," kata Hanif dalam acara Halal Bihalal dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Jakarta, Jumat (22/6) sebagaimana dalam siaran persnya, Sabtu (23/6).Menurut Hanif, di negara-negara Eropa, sekitar 70% investasi SDM dilakukan oleh dunia usaha. Investasi SDM harus dipimpin oleh dunia usaha, seperti negara-negara maju di Eropa. "Investasi SDM tidak bisa sepenuhnya hanya diserahkan kepada pemerintah. Di Eropa peran swasta dalam investasi SDM sangat besar. Pemerintah hanya memimpin dan mengawal," kata Hanif.Dikatakan Hanif, SDM harus menjadi tumpuan bangsa Indonesia untuk maju, berkembang, dan menjadi negara makmur dan berkeadilan. “Kita tidak bisa terus menerus mengandalkan SDA karena SDA akan habis dan bisa menimbulkan ketidakadilan antargenerasi. "Investasi SDM adalah kunci supaya negara dapat berkembang dengan pesat dan mampu bersaing," ungkap Hanif.Ia mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk melakukan investasi SDM mulai tahun 2018 dan seterusnya. “Untuk itu mulai 2019 Presiden Jokowi menambahkan anggaran untuk pelatihan vokasi di Kemnaker," kata Hanif.Salah satu cara cepat investasi SDM, kata Hanif, adalah melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. Pelatihan vokasi bisa menjadi terobosan agar kompetensi yang dilatih bisa menyesuaikan perubahan karakter industri.. "Dan pemagangan merupakan investasi yang jauh lebih murah daripada merekrut pekerja baru yang kurang berpengalaman," tutur Hanif.Oleh karena itu, lanjutnya, SDM dan dunia usaha harus berjalan secara berimbang dan saling mendukung. Apalagi, tegas Hanif, di era yang berubah dengan sangat cepat seperti saat ini, SDM harus disiapkan secara matang untuk menghadapi perubahan.. "Inovasi sangat penting dilakukan, sehingga para pekerja bisa mengikuti perkembangan zaman," kata Hanif.Sehingga, tambahnya, partisipasi dunia usaha sangat penting untuk menyiapkan SDM yang siap terhadap perubahan zaman. "Saya berterima kasih kepada praktisi SDM yang bersedia mengambil peran tambahan menggenjot perbaikan kualitas SDM Indonesia melalui Gerakan Nasional Indonesia Kompeten," kata Hanif.Menurut Hanif, GNIK menjadi sesuatu yang sangat baik untuk menciptakan kesadaran bagi dunia usaha bagaimana pemagangan diterapkan. Untuk diketahui, GNIK merupakan sebuah organisasi dengan anggota para praktisi SDM di berbagai perusahaan di Indonesia.Ketua GNIK, Yunus Triyonggo, mengatakan pihaknya akan melakukan sertifikasi terhadap 2.000 praktisi SDM pada tahun 2019 untuk mendukung program pemerintah. "Para praktisi SDM yang sudah tersertifikasi tersebut diharapkan akan menyelenggarakan pemagangan nasional di perusahaan masing-masing," kata Yunus. [E-8]
