Apa yang membuat rezim berkuasa mengharuskan perusahaan menginvestasi pada SDM?
hanya pentingkan ilmu gurun pasir masa silam ketika dunia berada dalam 2018-06-24 17:25 GMT+02:00 ajeg [email protected] [GELORA45] < [email protected]>: > > > Sayangnya pembangunan manusia yang 2-3 bulan > belakangan gencar dikampanyekan pemerintah > bukan berlatar kesadaran akan amanat UUD (pasal 31) > melainkan lantaran sabda Bank Dunia: > > *Investasi SDM > <https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/225889>* > > .. untuk kelangsungan hidup industri PMA, > hehe... > > > --- roeslan12@... wrote: > > *Refleksi : Betul Pemerintah harus mengutamakan pembangunan > manusia-manusianya!!!* > > Kepada rezim Jokowi dan para ekonomnya harus menyadari bahwa Rakyatlah > yang barus kita bangun, bukan teori ekonomi neoliberalnya, demikian juga > kepada kaum teknolog rezim Jokowi, harus juga sadar bahwa Rakyatlatlah yang > harus kira bangun bukan teknologinya untuk menciptakan Gamor-glamor > teknologi. > > Sampai sekarang ini saya tidak yakin bahwa strategi mega-infrastruktur rezim > Jokowi yang didasarkan pada pembangunan jenis-jenis industri, seperti > misalnya : Pabrik-pabrik, jalan TOL, Pelabuan laut dan Lapangan > terbang.,dll; yang tentu saya padat modal, akan dapat membawa Indonesia > kearah pembangunan ekonomi yang *adil untuk seluruh Rakyat Indonesia*. > Selain itu saya juga juga tidak yakin bahwa *akumulasi human capital yang > bermutu yang juga melandasi strategi industrialisasi ini dapat meluas > secara effektif, sehingga dapat menimbulkan kelebihan dalam ekonomi.* > > Pesimisme ini didasarkan atas kenyataan bahwa hingga kini, Indonesia > tiadak sudi melakukan reformasi social yang mendasar, yang merupakan > prasyarat mutlak bagi *emansipasai sosial yang massif..* > > Di era ``reformasi`` yang sudah berlangsung selama 20 Tahun lamanya ini; > Pada dasarnya adalah: anti Pasal 33 UUD 45, anti Pancasila 1 Juni 1945 dan > anti ekologi-dalam, yang kita saksikan adalah: kebanyakan > struktur-struktur sosial ekonomi kita dan tenoknologinya berakar pada > sistem kapitalis neoliberal, yang pada dasarnya didominasi oleh : > *Neoloberalisme, > Feodalisme, Imperialisme, Patriarki, dan rasisme.* Yang ita saksikan > adalah Unit–unit ekonomi yang pada dasarnya adalah mengutamakan kegiatan > pencarian dan penumpukan *nilai lebih (rente ekonomi),* yang intensitas > cengkeramannya cukup tinggi dalam realitas sosial kita, sehingga tidak > dapat dirangsang untuk melakukan akkumulasi human capital yang bermutu. > Mengapa ini tidak dapat dirangsang? Jawababnnya adalah : *Karena > keberhasilan unit-unit ekonomi ini hampir sepenuhnya ditentukan pada > pemanfaatkan human capital dengan bayaran murah (buruh kasar). * > > *Kesimpulaan akhir:* Untuk meningkatkan akumulasi human capital yang > bermutu yang juga melandasi strategi industrialisasi ini sehingga dapat > meluas secara effektif, sehingga dapat menimbulkan kelebihan dalam ekonomi, > maka rezim Jokowi haraus meninggalkan politik pencitraan,yang mengutamakan > gensi melalui menciptakan glamor-glamor teknologi pembangunan-pembangunan, > jalan Tol, penyelenggaraan pabrik-pabik untuk investor asing dll; Tetapi > rezim Jokowi harus: > > *1.* Memilih *Urgensi* *bukan* *gengsi,* artinya bukan memilih > High-technologi, yaitu glamor-glamor teknologi; tapi memilih *Urgensi* yaitu > membangun Kecerdasan kehidupan bangsa , yang berarti menaikkan derajat > kehidupannya sebagai bagian dari SDM, meningkatkan kemampuan pikiran dan > kemampuan budaya, menghapus sikap-sikap inlander, yang penuh dengan > minderwaardigheidscomplex. Jadi bukan tehnologinnya yang kita bangun tapi > *Rakyat*-lah yang harus kita bangun, berarti manusianya yang harus kita > bangun. > > *2.* Harus memilih Program *penghematan* *bukan* *program utang > luarnegeri*, karena utang luarnegeri ternyata telah menjadikan NKRI > sebagai Negara jajahan model baru dari kaum kapitalis neoliberal yang sudah > menggelobal (IMF, Bank Dunia, Bank RRC, dll), dan akan membebani kehiduapan > generasi bangsa kita dinasa depan. > > *3-* Harus memilih program *Kekenesan* *ekonomi* *(ekonomi kerakyatan, > dan ramah lingkungan),* *bukan* memilih *ekonomi yang munafik (ekonomi > neoliberal), *yang merefleksikan dirinya dalam dialektika ekonomi yang > eksploitatif, yang menyebabkan terjadinya kesejangan social, dan kemiskinan > diseluruh nusantara. > > *4.* Harus memilih program *kedaulatan rakyat**,* *bukan* memilih program > *kedaulatan > pasar*, karena kedaulatan pasar telah menyebabkan malapetaka besar bagi > kesejahteraan hidup rakyat terutama wong ciliknya (cermati program kenaikan > harga BBM). Harus siap, *back to the basics >>Pasal 33 UUD 45>> > mengutamakan kedaulatan rakyat daripada kedaulatan pasar bebes.* > > *5.* Harus memilih program *menjunjung tinggi* *pri-kemanusiaan atau HAM*, > seperti yang tercantum dalam sila ke dua dari Pancasila 1 Juni 1945 versi > BK, *bukan* memilih pelanggaran HAM, seperti yang dilakukan oleh rezim > orde baru, dan antek-anteknya dalam bentuk penghilangan (penculikan) > aktivis sampai pembunuhan aktivis dll. Mungkin ada yang mau menambahkan. > > Roeslan. > > > *Von:* ChanCT > > *Perusahaan Harus Investasi Sumber Daya Manusia* > Sabtu, 23 Juni 2018 | 21:47 > > http://sp.beritasatu.com/home/perusahaan-harus-investasi- > sumber-daya-manusia/124647 > [image: Hanif Dhakiri. [beritasatu]] > Hanif Dhakiri. [beritasatu] > > *Berita Terkait* > > § SDM Maritim Banyak Bekerja Di Luar Negeri > <http://sp.beritasatu.com/home/sdm-maritim-banyak-bekerja-di-luar-negeri/89373> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > [JAKARTA] Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri meminta > seluruh perusahaan di Indonesia melakukan investasi sumber daya manusia > (SDM) untuk memperkuat bisnis perusahaan. > > Selama ini, kebanyakan perusahaan masih menganggap investasi SDM sebagai > beban padahal investasi SDM merupakan kunci utama untuk keberlangsungan dan > kemajuan bisnis perusahaan. > > "Investasi SDM dan pengembangan industri harus berjalan paralel.. > Investasi SDM harus kita genjot dan ekosistem ketenagakerjaan kita harus > diperbaiki sehingga memungkinan orang bekerja dan perusahaan berkembang," > kata Hanif dalam acara Halal Bihalal dengan Gerakan Nasional Indonesia > Kompeten (GNIK) di Jakarta, Jumat (22/6) sebagaimana dalam siaran persnya, > Sabtu (23/6). > > Menurut Hanif, di negara-negara Eropa, sekitar 70% investasi SDM dilakukan > oleh dunia usaha. Investasi SDM harus dipimpin oleh dunia usaha, seperti > negara-negara maju di Eropa. "Investasi SDM tidak bisa sepenuhnya hanya > diserahkan kepada pemerintah. Di Eropa peran swasta dalam investasi SDM > sangat besar. Pemerintah hanya memimpin dan mengawal," kata Hanif. > > Dikatakan Hanif, SDM harus menjadi tumpuan bangsa Indonesia untuk maju, > berkembang, dan menjadi negara makmur dan berkeadilan. “Kita tidak bisa > terus menerus mengandalkan SDA karena SDA akan habis dan bisa menimbulkan > ketidakadilan antargenerasi. "Investasi SDM adalah kunci supaya negara > dapat berkembang dengan pesat dan mampu bersaing," ungkap Hanif. > > Ia mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk melakukan investasi SDM mulai > tahun 2018 dan seterusnya. “Untuk itu mulai 2019 Presiden Jokowi > menambahkan anggaran untuk pelatihan vokasi di Kemnaker," kata Hanif. > > Salah satu cara cepat investasi SDM, kata Hanif, adalah melalui pendidikan > vokasi dan pemagangan. Pelatihan vokasi bisa menjadi terobosan agar > kompetensi yang dilatih bisa menyesuaikan perubahan karakter industri. "Dan > pemagangan merupakan investasi yang jauh lebih murah daripada merekrut > pekerja baru yang kurang berpengalaman," tutur Hanif. > > Oleh karena itu, lanjutnya, SDM dan dunia usaha harus berjalan secara > berimbang dan saling mendukung. Apalagi, tegas Hanif, di era yang berubah > dengan sangat cepat seperti saat ini, SDM harus disiapkan secara matang > untuk menghadapi perubahan.. "Inovasi sangat penting dilakukan, sehingga > para pekerja bisa mengikuti perkembangan zaman," kata Hanif. > > Sehingga, tambahnya, partisipasi dunia usaha sangat penting untuk > menyiapkan SDM yang siap terhadap perubahan zaman. "Saya berterima kasih > kepada praktisi SDM yang bersedia mengambil peran tambahan menggenjot > perbaikan kualitas SDM Indonesia melalui Gerakan Nasional Indonesia > Kompeten," kata Hanif. > > Menurut Hanif, GNIK menjadi sesuatu yang sangat baik untuk menciptakan > kesadaran bagi dunia usaha bagaimana pemagangan diterapkan. Untuk > diketahui, GNIK merupakan sebuah organisasi dengan anggota para praktisi > SDM di berbagai perusahaan di Indonesia. > Ketua GNIK, Yunus Triyonggo, mengatakan pihaknya akan melakukan > sertifikasi terhadap 2.000 praktisi SDM pada tahun 2019 untuk mendukung > program pemerintah. "Para praktisi SDM yang sudah tersertifikasi tersebut > diharapkan akan menyelenggarakan pemagangan nasional di perusahaan > masing-masing," kata Yunus. [E-8] > > > >
