Sebagai negara, bangsa ini sedang kehilangan arah.
Akibatnya, hilang percaya diri, hilang jatidiri, bahkan
hilang harga diri.
Kira-kira kenapa revolusi itu tidak dimulai?
--- iqbalsantoso@... wrote:
Sy tidak tahu bagaimana utk propinsi lain dan keadaan sekarang ini, tetapi
mungkin tetap sama.
Untuk DKI di jaman Ahok setiap kelurahan menyediakan berbagai jenis pelatihan
vocational yang diberikan secara gratis plus fasilitas gratis lainnya. Mau
belajar reparasi mobil dan motor bisa. Mau belajar komputer bisa. Yg wanita mau
belajar menjahit juga bisa. Ada berbagai macam ketrampilan. Pengumuman ada
dimana-mana. Tetapi tetap saja yg berminat sedikit. Malah beberapa kelas harus
ditunda karena kurang peminat. Harus ngumpulin siswa dulu.
Belum lagi siswa yg karena satu dan sebab lainnya berhenti sebelum selesai.
Jokowi pernah berkata bahwa yang diperlukan adalah revolusi mental. Pernyataan
ini, meskipun terkesan di generalisir dan ada 1001 pertanyaan tentang
implementasinya, kayanya benar.
--- jonathangoeij@... wrote :
Kali ini mau tidak mau saya setuju dengan brainchild (pemikiran) Chan ini,
brilliant!
Untuk awalnya bisa dengan mengalihkan dana pendidikan yang dipakai untuk
pendidikan agama dibawah kementrian agama dialihkan ke vocational education
dibawah kementrian tenaga kerja, kemudian meningkatkan pendidikan politeknik
menjadi setara dengan pendidikan di universitas yg lain.
Kutipan:Kalau saja PEMERINTAH yang sangat MISKIN ini berani dan bisa KURANGI
50% anggaran utk Kementerian Agama/tahun, dan bisa dialihkan untuk kemeenterian
Pendidikan, mengucurkan subsidi bagi pemuda-pemudi mengejar keahlian diberbagai
bidang, tentu saja sangat baik!
--- SADAR@... wrote:
Seringkali dalam benak saya timbul pertanyaan, apakah tak ada jalan TENGAH yang
masih bisa dijalankan untuk maju lebih BAIK??? Jadi tidak mengambil pilihan
salah satu antara yg ektrim kanan maupun ekstrim kiri, dalam situasi atau
kondisi konkrit Indonesia sekarang ini, ... dimana Pemerintah masih belum
sepenuhnya ditangan RAKYAT dan masih kere! Apa yg masih bisa diperbuat lebih
baik untuk RAKYAT banyak? Katakanlah SEDIKIT saja MAJU selangkah untuk meringan
penderitaan kemiskinan yg selama ini diderita rakyat banyak! Salah satu SEBAB,
bukan satu-satunya, adalah kekurangan MODAL untuk meningkatkan kemampuan SDM
ini. Kalau saja PEMERINTAH yang sangat MISKIN ini berani dan bisa KURANGI 50%
anggaran utk Kementerian Agama/tahun, dan bisa dialihkan untuk kemeenterian
Pendidikan, mengucurkan subsidi bagi pemuda-pemudi mengejar keahlian diberbagai
bidang, tentu saja sangat baik! Tapi, kenyataan perjuangan ini tidaklah mudah
menghadapi tantangan keras dari kelompok Islam radikalis yg nampak sangat kuat.
Jalan termudah, menteri Tenaga Kerja menyerukan agar pengusaha bisa investasi
SDM, mengasuh dan mendidik pegawai/buruh nya agar menguasai keahlian lebih baik
dan mereka deengan sendirinya akan berkemampuan menyelesaikan TUGAS dengan
lebih sempurna! Jalan pemikiran yang logis saja, Pengusaha lebih diuntungkan
dengan jaminan mutu produksi lebih tinggi, sebaliknya tingkat keahlian manusia
ditingkatkan deengan baik akan memudahkan orang mendapat KERJA dengan upah
lebih baik pula, ...! Satu KONTRADIKSI baru tentunya terjadi, begitu seseorang
kwalitasnya meningkat, tentu berhak menuntut imbalan lebih baik, ... kalau saja
karyawan tsb. menganggap pengusaha setelah mendapat keuntungan lebih besar
tidak mengembalikan sebagaimana harapannya, dan tidak memuaskan, tentu bisa
saja akan memudahkan karyawan tsb loncat keperusahaan yang siap memberikan upah
lebih BESAR!
Itulah PERSAINGAN yang terjadi dipasar kerja kapitalis, ... dan dengan
berlangsung persaingan yg terjadi ini justru mendorong maju perkembangan
masyarakat lebih CEPAT! Jadi, TIDAK PERLU dihindari, tapi biarkan saja
berlangsung persaingan itu secara sehat, diikuti saja dengan jalankan
kebijaksanaan, mengambil jalan tengah sebagai keseimbangan yang lebih baik.
Menerima BANTUAN DANA darimanapun datangnya, dgn perhitungan sesuai kemampuan
sendiri utk membayar utang saja! Jangan ambil kebijakan ekstrim kanan mengambil
utang dengan bunga diatas 20%/th yg akhirnya sangat memberatkan orang membayar
utang selepas pendidikan itu, ... Sebaliknya juga jangan jalankan kebijakan
ekstrim kiri, menolak gunakan kucuran dana hanya karena datang dari Bank Dunia
untuk meningkatkan SDM.
ajeg 於 24/6/2018 23:25 寫道: Sayangnya pembangunan manusia yang 2-3 bulan
belakangan gencar dikampanyekan pemerintah
bukan berlatar kesadaran akan amanat UUD (pasal 31)
melainkan lantaran sabda Bank Dunia:
Investasi SDM
.. untuk kelangsungan hidup industri PMA,
hehe...
--- roeslan12@... wrote: Refleksi : Betul Pemerintah harus
mengutamakan pembangunan manusia-manusianya!!! Kepada rezim Jokowi dan para
ekonomnya harus menyadari bahwa Rakyatlah yang barus kita bangun, bukan teori
ekonomi neoliberalnya, demikian juga kepada kaum teknolog rezim Jokowi, harus
juga sadar bahwa Rakyatlatlah yang harus kira bangun bukan teknologinya untuk
menciptakan Gamor-glamor teknologi. Sampai sekarang ini saya tidak yakin bahwa
strategi mega-infrastruktur rezim Jokowi yang didasarkan pada pembangunan
jenis-jenis industri, seperti misalnya : Pabrik-pabrik, jalan TOL, Pelabuan
laut dan Lapangan terbang.,dll; yang tentu saya padat modal, akan dapat membawa
Indonesia kearah pembangunan ekonomi yang adil untuk seluruh Rakyat Indonesia.
Selain itu saya juga juga tidak yakin bahwa akumulasi human capital yang
bermutu yang juga melandasi strategi industrialisasi ini dapat meluas secara
effektif, sehingga dapat menimbulkan kelebihan dalam ekonomi. Pesimisme ini
didasarkan atas kenyataan bahwa hingga kini, Indonesia tiadak sudi melakukan
reformasi social yang mendasar, yang merupakan prasyarat mutlak bagi
emansipasai sosial yang massif.. Di era ``reformasi`` yang sudah berlangsung
selama 20 Tahun lamanya ini; Pada dasarnya adalah: anti Pasal 33 UUD 45, anti
Pancasila 1 Juni 1945 dan anti ekologi-dalam, yang kita saksikan adalah:
kebanyakan struktur-struktur sosial ekonomi kita dan tenoknologinya berakar
pada sistem kapitalis neoliberal, yang pada dasarnya didominasi oleh :
Neoloberalisme, Feodalisme, Imperialisme, Patriarki, dan rasisme. Yang ita
saksikan adalah Unit–unit ekonomi yang pada dasarnya adalah mengutamakan
kegiatan pencarian dan penumpukan nilai lebih (rente ekonomi), yang intensitas
cengkeramannya cukup tinggi dalam realitas sosial kita, sehingga tidak dapat
dirangsang untuk melakukan akkumulasi human capital yang bermutu. Mengapa ini
tidak dapat dirangsang? Jawababnnya adalah : Karena keberhasilan unit-unit
ekonomi ini hampir sepenuhnya ditentukan pada pemanfaatkan human capital dengan
bayaran murah (buruh kasar). Kesimpulaan akhir: Untuk meningkatkan
akumulasi human capital yang bermutu yang juga melandasi strategi
industrialisasi ini sehingga dapat meluas secara effektif, sehingga dapat
menimbulkan kelebihan dalam ekonomi, maka rezim Jokowi haraus meninggalkan
politik pencitraan,yang mengutamakan gensi melalui menciptakan glamor-glamor
teknologi pembangunan-pembangunan, jalan Tol, penyelenggaraan pabrik-pabik
untuk investor asing dll; Tetapi rezim Jokowi harus: 1. Memilih Urgensi bukan
gengsi, artinya bukan memilih High-technologi, yaitu glamor-glamor teknologi;
tapi memilih Urgensi yaitu membangun Kecerdasan kehidupan bangsa , yang
berarti menaikkan derajat kehidupannya sebagai bagian dari SDM, meningkatkan
kemampuan pikiran dan kemampuan budaya, menghapus sikap-sikap inlander, yang
penuh dengan minderwaardigheidscomplex. Jadi bukan tehnologinnya yang kita
bangun tapi Rakyat-lah yang harus kita bangun, berarti manusianya yang harus
kita bangun. 2. Harus memilih Program penghematan bukan program utang
luarnegeri, karena utang luarnegeri ternyata telah menjadikan NKRI sebagai
Negara jajahan model baru dari kaum kapitalis neoliberal yang sudah menggelobal
(IMF, Bank Dunia, Bank RRC, dll), dan akan membebani kehiduapan generasi bangsa
kita dinasa depan. 3- Harus memilih program Kekenesan ekonomi (ekonomi
kerakyatan, dan ramah lingkungan), bukan memilih ekonomi yang munafik (ekonomi
neoliberal), yang merefleksikan dirinya dalam dialektika ekonomi yang
eksploitatif, yang menyebabkan terjadinya kesejangan social, dan kemiskinan
diseluruh nusantara. 4. Harus memilih program kedaulatan rakyat, bukan memilih
program kedaulatan pasar, karena kedaulatan pasar telah menyebabkan malapetaka
besar bagi kesejahteraan hidup rakyat terutama wong ciliknya (cermati program
kenaikan harga BBM). Harus siap, back to the basics >>Pasal 33 UUD 45>>
mengutamakan kedaulatan rakyat daripada kedaulatan pasar bebes. 5. Harus
memilih program menjunjung tinggi pri-kemanusiaan atau HAM, seperti yang
tercantum dalam sila ke dua dari Pancasila 1 Juni 1945 versi BK, bukan memilih
pelanggaran HAM, seperti yang dilakukan oleh rezim orde baru, dan
antek-anteknya dalam bentuk penghilangan (penculikan) aktivis sampai
pembunuhan aktivis dll. Mungkin ada yang mau menambahkan. Roeslan.
Von: ChanCT
Perusahaan Harus Investasi Sumber Daya Manusia
Sabtu, 23 Juni 2018 | 21:47
http://sp..beritasatu.com/home/perusahaan-harus-investasi-sumber-daya-manusia/124647
