Samasekali tidak ada alasan bagi Jokowi (presiden) untuk tidak mengintervensi kasus Meiliana ini. Hanya saja belajar dari kasus Ahok, intervensi kali ini harus berlaku sebaliknya. Harus bisa membuktikan rezim Jokowi memang paham Nawacita yang digembar-gembor sebagai program kerja. Dalam hal ini khususnya betul paham cita pertama. --- SADAR@... wrote: Dalam pengertian dan perasaan yang berlaku umum, ketentuan-ketentuan dibuat untuk menegakkan "KEADILAN", khususnya melindungi kelompok lemah, minoritas dari perlakuan semena-mena dari pihak yang lebih kuat dan mayoritas! Tapi nampaknya dinegeri ini TERBALIK, justru kelompok ISLAM, yang jelas sudah lebih KUAT dan MAYORITAS yang selalu MERASA diperlakukan tidak adil, selalu dikucilkan dan merasa dilecehkan, ... akhirnya kelompok ISLAM, atau yang menamakan diri ISLAM itulah menjadi PELAKU semena-mena menindas kelompok LEMAH dan MINORITAS! Aneh, tapi inilah KENYATAAN yang TERJADI NYATA dan menjadi TANTANGAN BERAT untuk diluruskan BANGSA ini! Menjadi lebih ANEH dan sangat KONYOL, justru HUKUM dinegara ini bisa MEMBENARKAN dan MENANGKAN pengertian dan perasaan yang TERBALIK itu! Yang justru TIDAK ADIL dan semena-mena! Dengan satu kata BRUTAL, ... TIDAK ADIL! Ambil saja kasus Ahok yang sangat mencolok, ... ucapan Ahok "surat Al-Maidah ayat 51 dipakai untuk membohongi warga" di Pulau Seribu yang diangkat "MENISTA Agama" itu, jelas-jelas Ahok bicara TIDAK dimaksudkan menista, melecehkan Agama Islam bahkan juga tidak bersifat bermusuhan atau membakar kemarahan orang, ... kenyataa yang ada, TIDAK SEORANG pun peserta dipertemuan, di Pulau Seribu itu yang PROTES dan marah atas pernyataan Ahok itu! Baru setelah 2 minggu kemudian, setelah di medsos diviralkan Video "Ahok Mernista Agama" di Pulau Seribu yang lebih dahulu sudah diedit Buni Yani itu lah, sekelompok yang menamakan diri Islam MARAH dan melakukan aksi-aksi menyatakan Ahok menista Agama dan menuntut Ahok DIPENJARAKAN, ...! Akhirnya Ahok dijatuhi HUKUMAN 2 tahun penjara dan SEGERA dijebloskan dalam penjara, ... Sekarang mari kita perhatikan, kasus Buni Yani yang jelas penghasutan yang menimbulkan KEMARAHAN BESAR, berhasil MEMBAKAR kemarahan dan perasaan ISALAM dinistakan Ahok itu. Jelas-jelas KEMARAHAN sekelompok umat Islam dengan aksi-aksi akbar itu muncul setelah Buni Yani mengedit ucapan Ahok yang sebenarnya, dengan sengaja menghilangkan kata "PAKAI" itu yang JUSTRU jadi menghasut KEMARAHAN orang! Dan, ... semua sikap, tindak Buni Yani juga sudah terbukti bersalah dan dijathui hukuman 18 bulan! Hanya saja keputusan HAKIM juga sangat, sangat ANEH! Vonis dijatuhkan tanpa ketegasan kapan dieksekusi, dan, ... kabarnua Buni Yani TETAP BEBAS sampai sekarang, tidak dijebloskan dalam penjara, SEKALIPUN terbukti salah dan dijatuhi hukuman 18 bulan PENJARA! Ucapan Ahok yang dituduh menista Agama dan menimbulkan "kemarahan" banyak orang itu, KENYATAAN TIDAK TERBUKTI disidang pengadilan, tapi TETAP dipaksakan juga dengan jatuhkan vonis 2 tahun penjara, hanya untuk meredam "KEMARAHAN MASSA!" Ahok boleh saja di-korbankan mendekam dalam penjara, ... Sebaliknya Buni Yani yg TERBUKTI hasil editan video ucapan Ahok MENISTA Agama itu yang menimbulkan KEMARAHAN MASSA, dan dijatuhi hukan 18 bulan penjara, malah mendapat kelonggaran tidak menjalani HUKUMAN penjara! Entah saya yang buta HUKUM atau memang negeri ini HUKUM BELUM tegak benar, masih saja bisa dipermainkan sekelompok orang dan untuk kepeentingan sementara orang saja??? Salam, ChanCT
-------- 轉寄郵件 -------- 從: Jonathan Goeij ICJR Samakan Kasus Meiliana di Medan dengan Kasus Ahok | | | | | | | | | | | ICJR Samakan Kasus Meiliana di Medan dengan Kasus Ahok Arif Hulwan Muzayyin Hakim dan jaksa dinilai ICJR tidak bisa membuktikan unsur kesengajaan dalam kasus Ahok dan Meilana. | | | Arif Hulwan Muzayyin, CNN Indonesia | Kamis, 23/08/2018 10:49 WIB Aksi massa menolak Ahok, di Jakarta, 2017. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) Jakarta, CNN Indonesia -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengatakan kasus Meiliana yang divonis bersalah akibat protes volume pengeras suara masjid tak beda dengan kasus penodaan agama yang terjadi pada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebab, kasus-kasus itu terjadi akibat pemanfaatan pasal untuk menyerang minoritas tertentu, sementara unsur keseng ajaan tak bisa dibuktikan. "Baik penuntut umum maupun hakim gagal membuktikan unsur 'dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan yang pada pokoknya bersifat permusuhan'," ucap Direktur Eksekutif ICJR Anggara, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/8), mengutip bunyi pasal 156a itu. | Lihat juga: PBNU : Sebut Suara Azan Terlalu Keras Bukan Penodaan Agama | "Implementasi pasal ini cenderung digunakan dalam konteks menyerang kelompok minoritas agama tertentu, salah satunya seperti yang terjadi pada kasus Ahok beberapa waktu lalu," kata Anggara. Menurut Anggara, pasal 156a KUHP itu tak dirumuskan dengan ketat dan membuka ruang bagi minoritas untuk terus tertindas. "Pasal penistaan agama selalu digunakan dalam konteks terdakwa atau terpidana dianggap menista agama dalam posisi mayoritas," imbuhnya. Padahal, menurut Anggara, kelompok minoritas, termasuk dalam hal kemerdekaan untuk berpendapat, seharusnya dilindungi perundangan. Selain itu, pasa l 20 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi Indonesia menyebutkan bahwa salah satu bentuk perlindungan beragama adalah pelarangan tindakan penghasutan, permusuhan dan kekerasan yang menghasilkan diskriminasi atas dasar kebangsaan, ras atau agama. Selain itu, dalam Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik No. 34 diserukan pula bahwa delik penghinaan bukan merupakan ranah hukum pidana dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi. | Lihat juga: MK Tolak Gugatan Jemaah Ahmadiyah soal Pasal Penodaan Agama | Sementara, KUHP dan Rancangan KUHP tetap menampung delik penghinaan terhadap agama. "Hukum pidana tentang penghinaan tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif, abstrak dan merupakan suatu konsep seperti negara, simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan doktrin politik," tutur Anggara. Meiliana divonis 18 bulan penjara karena terbukti melakuan penodaan agama karena mempermasalahkan volume suara azan di masjid Al-Makhsum yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Diketahui, Ahok divonis berslah dalam kasus penodaan agama dalam kasus Al Maidah ayat 51 saat bicara di sebuah acara Pemprov DKI Jakarta, di Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu. | Lihat juga: Jokowi, Pancasila dan Politik Identitas di Pilpres 2019 | Kasusnya mencuat setelah potongan video acara terseb ut diberi teks oleh Buni Yani dan rangkaian protes gerakan 212. (sur)
