Kaum tani banyumas menolak IMF-Worldbank, dan mengecam tindakan intimidatif aparat terhadap massa yang menyampaikan pendapat
Foto Dukungan AGRA Banyumas terhadap People’ Global Converence di bali, dan mununtut pemerintah menghentikan tindakan intimidatif aparaturnya Banyumas, 12 Oktober 2018. Dalam 1 minggu terakhir di Provinsi Bali, GRM IMF-WB (Gerakan Rakyat Menentang IMF dan World Bank) menggelar forum tandingan dan aksi menentang IMF dan Bank Dunia. IMF dan Bank Dunia sebagai lembaga keuangan dunia selama ini telah terbukti memiskinkan, menyengsarakan dan menjajah negeri-negeri melalui hutang dan investasi asing. Akan tetapi, Gerakan tersebut mengalami tindakan represif serta teror dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan berbagai aparat negara lainnya. Hal ini jelas merupakan bukti nyata bahwa rezim Jokowi-JK mengabdi pada IMF dan Bank Dunia.Ditengah situasi ini, kami dari AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria) Cabang Banyumas bersama dengan berbagai macam organisasi yang tergabung di FPR (Front Perjuangan Rakyat), telah menyatakan sikap kami secara tegas menolak pertemuan IMF dan Bank Dunia karena kedua lembaga tersebut jelas merupakan akar masalah di dunia, termasuk di Indonesia.Berbagai program IMF dan Bank Dunia terbukti menjerat rakyat Indonesia dengan hutang. IMF dan Bank Dunia terbukti memuluskan skema perampasan tanah dengan bungkus pembanngunann infrastruktur. IMF dan Bank Dunia telah memaksakan program privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi sektor ekonomi Indonesia. Sehingga kini kekayaan alam kita dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar dunia.. Di Banyumas sendiri, investasi asing mulai muncul seperti dibangunnya PT.SAE, perusahaan panas bumi yang saat ini sedang berupaya merampas tanah dan mata air rakyat di kawasan lereng gunung Slamet. Bank Dunia juga terus memfasilitasi perampasan tanah melalui skema sertifikasi tanah. Tak tanggung-tanggung, Bank Dunia memberikan pinjaman sebesar USD 200 agar Jokowi-JK bisa menjalankan skema perampasan tanah secara halus ini. Di sisi lain, skema monopoli tanah terus dipertahankan pemerintah Jokowi-JK untuk memenuhi permintaan barang mentah bagi para pengusaha dunia. Sementara kaum tani dan rakyat lainnya harus hidup kesulitan di kawasan perkebunan dan kehutanan. Skema perdagangan ini juga merupakan resep yang diberikan oleh IMF dan Bank Dunia. Monopoli tanah untuk perkebunan sawit, kehutanan dan taman nasional terus dilanggengkan walaupun terbukti monopoli tanah ini menyengsarakan rakyat. Di pulau jawa sendiri, Perhutani menguasai 20% tanah yang tersedia. 2,4 juta ini dikuasai perhutani dan mayoritas diperuntukkan untuk tanaman industri (pinus,damar, jati dsb). Seluruhnya diperuntukkan bagi eksport, untuk memenuhi kebutuhan negara-negara kapitalis. Sementara di sisi lain, 70% kemiskinan di pulau jawa terletak di kawasan pinggiran hutan yang dikuasai Perhutani. Ditengah situasi ini, Jokowi-JK justru membuat program Perhutanan Sosial, sebuah skema untuk mempekerjakan kaum tani untuk kepentingan imperialis. Tidak ada niatan dari pemerintah untuk memberikan tanah ini kepada rakyat. Program ini juga sejatinya adalah resep IMF dan Bank Dunia bagi Indonesia. Dan jelas bagi kita bahwa resep ini memiskinkan rakyat, khususnya di Jawa.Selain itu, IMF dan Bank Dunia telah terbukti sebagai dalang pemangkasan subsidi-subsidi di Indonesia dengan alasan “penghematan anggaran”. Pemangkasan anggaran ini jelas makin menyengsarakan kehidupan kaum tani, khususnya tani miskin dan buruh tani. Penghasilan dari tani miskin yang rata-rata sebesar Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 tentu akan kesulitan membayar berbagai kebutuhan kesehatan, listrik, gas, biaya sekolah anak, dan perawatan pertaniannya, sebab kini pemerintah terus memmangkas subsidi seluruh sektor tersebut.Misal dari 1 keluarga ada 6 anggota keluarga yang terpaksa harus membayar BPJS kelas rendah, yaitu sebesar 25 ribu per orang. Total yang akan di bayar seorang petani di atas adalah 150 ribu/bulan. Belum untuk membeli LPG sebesar 25 ribu selama 2 minggu sekali. Sehingga, selama 1 bulan, pengeluarannya sebesar 50 ribu/bulan. Biaya listrik rata-rata minimal membayar 50 ribu/bulan. Belum lagi biaya BBM untuk transportasi hilir mudik barang pertanian minimal mengeluarkan biaya 80 ribu/bulan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti itu saja sudah mengeluarkan 330 ribu per bulan. Jumlah tersebut belum termasuk biaya untuk makan 6 orang dan biaya pendidikan anak-anaknya. Jumlah tersebut juga belum biaya beli pupuk dan berbagai obat dan alat untuk pertanian yang saat ini terus dipotong subsidinya. Seluruh skema pemangkasan subsidi ini jelas menambah sulit kehidupan petani. Dan seluruh skema pemotongan subsidi ini adalah resep dari IMF dan Bank Dunia yang terus dipaksakan ke seluruh negeri.Kami menyampaikan kepada pemerintah yang berkuasa agar jangan lagi membuat rakyat semakin menderita. Jangan menjadi peliharaan IMF-Worldbank yang jelas-jelas menjajah negeri kita, melanggengkan skema monopoli tanah, melancarkan perampasan tanah, dan mempermudah jalan bagi investasi asing untuk menguasai negeri ini.Kepada rezim Jokowi-JK, jangan bungkam suara rakyat ketika ingin menyampaikan pendapat di muka umum. Jangan bungkam hak kita. Jika pemerintah masih saja melakukan tindakan-tindakan tersebut maka jangan salahkan rakyat, jika rakyat benci dan mengambil jalan keluar sendiri terhadap situasi pemerintah dan aparat yang ada di negeri ini. Maka dari itu kami kaum tani yang tergabung dalam ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) BANYUMAS menyampaikan dan menuntut :1. Cabut Surat Pemberitahuan Polda Bali No.B/8012/IX/YAN.2.12/2018/Dit Intelkam. Aturan yang memberangus demokrasi dan kebebasan rakyat.2. Hentikan seluruh bentuk intimidasi, provokasi dan berbagai upaya menggagalkan aktifitas rakyat dalam merespon Annual Meeting IMF-WB.3. Berikan jaminan kebebasan terhadap rakyat dalam berjuang dan menyatakan tuntutannya dalam berbagai bentuk.4. Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Industrialisasi Nasional. Junk IMF!Junk World Bank!
