Hahahaa, ... nenek dalam tempurung yang begitu keras berteriak "pembela
rakyat" ternyata SENADA dengan propaganda imperialisme AS!
Saya tidak tahu latar belakang Rosydin ini, ... tapi yang pasti ajaran
Taoisme dan Konghuchu TIDAK mengajarkan menjajah negara lain! Dan "Jalan
Sutera" atau OBOR yang dijalankan Tiongkok sekarang ini dengan prinsip
Bekerja Bersama, Maju Bersama, Untung Bersama dan Menang BERSAMA, ...
bertolak-belakang dengan yang dijalankan kapitalisme/imperialisme 2
ratus tahun terakhir ini, MENJAJAH Negara lain dan melakukan penghisapan
hanya untuk keuntungan, kemajuan negaranya sendiri!
Sudah cukup banyak fakta diajukan masalah sengketa perairan Laut
Tiongkok Selatan biarlah diselesaikan tersendiri antara Tiongkok dan
negara bersangkutan, tidak perlu direcoki dan campurtangan AS! Saya
yakin ketegangan yg semula terjadi dengan Filipina akan terselesaikan
dengan lebih baik tanpa campurtangan AS! Begitu juga dengan Vietnam, ...
Suasana perairan Laut Tiongkok Selatan akan TETAP DAMAI dan HARMONIS!
TIDAK ada yang perlu diributkan apalagi bikin tegang suasana, kecuali
sejalan dengan kehendak AS! Agar negara-negara itu membeli lebih banyak
senjata untuk menghadapi RRT saja! Negara-negara AREAN dirugikan dan
hanya AS yang diuntungkan!
Tatiana Lukman [email protected] [GELORA45] 於 16/11/2018 1:50 寫道:
Tulisan dosen Rosyidin ini membantu orang untuk mengerti hakekat dan
tujuan sebenarnya dari kebijakan luar negeri TKK. Oleh para pejabat
resminya, sudah tentu Tkk berusaha menampilkan dirinya sebagai
kekuatan ekonomi dan militer yang seolah-olah tidak ingin berdominasi.
Semua orang yang berpikir logis tentu melihat ofensif agresif Tkk.
Dosen Resyidin mencerminkannya dalam kutipan ini “Sikap China ini
bertolak belakang dengan kebiasaannya yang ofensif dan terkesan enggan
mematuhi norma-norma internasional. China begitu keras memaksakan
kepentingannya, bahkan berhasil memecah-belah ASEAN sebagaimana
terjadi pada saat pertemuan tingkat menteri ASEAN di Pnom Penh pada
2012 ketika organisasi regional itu gagal mencapai komunike bersama
(/joint communique/). Momen kegagalan ASEAN ini membuat Menteri Luar
Negeri Indonesia (kala itu) Marty Natalegawa frustrasi, dan
menyebutnya sebagai "salah satu kegagalan terbesar dalam karier
diplomatik saya" (Natalegawa, 2018: 130).
Jelas bahwa ofensif dan pembangkangan terhadap norma-norma
Internasional itu lahir dari sifat Tkk sendiri yang sudah memasuki
tahap imperialis. Tentu Chan ingin membantah. Tapi tidak ada
argumentasi yang syah untuk membantahnya. Karena sepak terjang Tkk
sendiri yang mencerminkan sikap negara besar yang memaksakan
kepentingannya. Mirip tidak dengan sikap AS??? Dipupuri dengan bedak
termahalpun, tidak akan bisa Tkk menutupi wajah sosial imperialisnya,
sosialis dalam kata-kata, tapi imperialis dalam perbuatan.
Lantas. mengapa sekarang Tkk mengubah kebijakannya? Sang dosen juga
memberi jawaban yang baik. “Penjelasan yang paling masuk akal adalah
China berusaha "merangkul" ASEAN untuk mencegah campur tangan AS di
wilayah Laut China Selatan.
Ekonomi Tkk sudah terintegrasi sepenuhnya dalam sistim ekonomi
kapitalis dunia, dalam kondisinya sebagai pabriknya dunia, ia
membutuhkan bahan baku dan minyak untuk menopang pertumbuhannya.
Sama-sama membutuhkan minyak dan bahan baku lainnya, tak terhindarkan
bentrokan dan persaingan dengan kekuatan imperialis lainnya, terutama
AS sebagai kekuatan imperialis tradisionil yang sedang menuju
kebangkrutannya. Dari segi ekonomi Tkk sudah menjadi superpower tapi
dari segi militer masih belum bisa menandingi AS.
Nah, disinilah sekarang masalahnya. Mau tidak kita digunakan oleh Tkk
untuk membela kepentingan imperialnya? Wilayah Laut Tkk Selatan sudah
dicaploknya. Untuk menjaga dan membelanya dari saingannya, imperialis
Tkk, maka dia harus merangkul negara-negara ASEAN. Maka muncullah
tampang mesam-mesemnya Kaisar Xijingping dalam berbagai kunjungannya
di luar negeri.
Satu point lagi yang menunjukkan Tkk bukan sebuah negara sosialis yang
menggunakan Marxisme-Leninisme sebagai dasar filsafat dan pembimbing
sepak terjangnya. Dosen juga menjelaskannya dengan gamblang. Yang
diterapkan Tkk adalah Taoisme dan juga ajaran Konghucu. Ya cocok
sudah!! One Belt One Road alias Jalan Sutera memang sangat dibutuhkan
Tkk untuk mendapatkan rute perdagangan yang dia kontrol sendiri dalam
usahanya untuk melampaui kekuasaan AS.
Tulisan Rosydin ini membuka tabir selubung yang terus dipropagandakan
Tkk serta para pendukungnya seolah-olah ofensif ekonomi dalam bentuk
penanaman modalnya bertujuan untuk memajukan negeri penerima modal
alias pengutang. Artinya, pembelejetan terhadap penanaman modal Tkk di
segala pelosok dunia yang diajukan oleh nenek dalam tempurung ini, kok
mendapatkan gemanya dalam tulisan dosen Rosydin!!!
On Thursday, November 8, 2018, 8:25:52 PM GMT+1, Awind
[email protected] [GELORA45] <[email protected]> wrote:
https://news.detik.com/kolom/d-4293120/kultur-strategis-china-di-laut-china-selatan?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.172679329.360779424.1541698862-2136032096.1541698862
Kamis 08 November 2018, 15:24 WIB
Kolom
Kultur Strategis China di Laut China Selatan
Mohamad Rosyidin - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4293120/kultur-strategis-china-di-laut-china-selatan?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.172679329.360779424.1541698862-2136032096.1541698862#>
Mohamad Rosyidin
<https://news.detik.com/kolom/d-4293120/kultur-strategis-china-di-laut-china-selatan?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.172679329.360779424.1541698862-2136032096.1541698862#>
alt Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4293120/kultur-strategis-china-di-laut-china-selatan?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.172679329.360779424.1541698862-2136032096.1541698862#>
alt Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4293120/kultur-strategis-china-di-laut-china-selatan?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.172679329.360779424.1541698862-2136032096.1541698862#>
alt Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4293120/kultur-strategis-china-di-laut-china-selatan?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.172679329.360779424.1541698862-2136032096.1541698862#>
alt 2 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4293120/kultur-strategis-china-di-laut-china-selatan?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.172679329.360779424.1541698862-2136032096.1541698862#>
Kultur Strategis China di Laut China Selatan Foto: Australia Plus ABC
*Jakarta* - "Barangsiapa yang berambisi menguasai dunia, dia tidak
akan berhasil. Dunia ini adalah tempat yang sakral yang tidak mungkin
dikuasai oleh siapapun. Orang yang melakukannya tidak akan berhasil.
Bila dipaksakan juga akan gagal". (/Tao Te Ching/, Bab 29)
Dinamika keamanan di kawasan khususnya terkait dengan isu Laut China
Selatan menunjukkan tren yang menarik diamati. Baru-baru ini China
menunjukkan sikap kooperatif di kawasan yang ditandai oleh latihan
militer bersama antara China dan negara-negara ASEAN di Provinsi
Guangdong, wilayah pesisir Laut China Selatan selama sepekan. Ide ini
sebenarnya sudah diusulkan China pada 2015 ketika menggelar pertemuan
dengan menteri pertahanan se-ASEAN. Menurut China, latihan militer
bersama itu merupakan suatu /confidence building measure/ (CBM) guna
menurunkan ketegangan di kawasan.
Sikap China ini bertolak belakang dengan kebiasaannya yang ofensif dan
terkesan enggan mematuhi norma-norma internasional. China begitu keras
memaksakan kepentingannya, bahkan berhasil memecah-belah ASEAN
sebagaimana terjadi pada saat pertemuan tingkat menteri ASEAN di Pnom
Penh pada 2012 ketika organisasi regional itu gagal mencapai komunike
bersama (/joint communique/). Momen kegagalan ASEAN ini membuat
Menteri Luar Negeri Indonesia (kala itu) Marty Natalegawa frustrasi,
dan menyebutnya sebagai "salah satu kegagalan terbesar dalam karier
diplomatik saya" (Natalegawa, 2018: 130).
Lantas, apa yang membuat China mengubah sikapnya terhadap ASEAN?
Penjelasan yang paling masuk akal adalah China berusaha "merangkul"
ASEAN untuk mencegah campur tangan AS di wilayah Laut China Selatan.
Selama ini China memandang kehadiran AS sebagai sumber ketidakstabilan
keamanan regional. Berulangkali keduanya terlibat insiden yang
meningkatkan eskalasi konflik. Seperti yang terjadi baru-baru ini
ketika kapal perang AS USS Decatur yang sedang melakukan 'operasi
navigasi bebas' dihalau kapal perang China karena dianggap mengancam
kedaulatannya.
*Kultur Strategis
*
Pendekatan kooperatif China terhadap ASEAN menunjukkan bahwa Beijing
tidak selalu menggunakan cara-cara koersif untuk mewujudkan ambisinya
menguasai Laut China Selatan. Selama ini sebagian besar pengamat
memandang semata-mata dari agresivitas China namun jarang yang melihat
sisi "lunak" kebijakan negara itu. Padahal, dalam kultur strategis
China, kebijakan luar negeri diimplementasikan dengan mengkombinasikan
dua pendekatan yang pada dasarnya saling bertentangan yakni penggunaan
sarana militer (koersif) dan sarana kerja sama (kooperatif).
Menurut ahli hubungan internasional Universitas Harvard Alastair Ian
Johnston, kultur strategis merupakan seperangkat gagasan yang
mempengaruhi para pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi
pertahanan guna menangkal ancaman (Johnston, 1995). Dengan kata lain,
konsep ini merujuk pada sistem keyakinan dan pemahaman elite-elite
politik suatu negara yang membentuk persepsi terhadap ancaman
nasional. Persepsi ini sangat dipengaruhi oleh budaya dan sistem nilai
yang dianut suatu masyarakat.
Dalam kasus politik luar negeri China di Laut China Selatan, salah
satu gagasan yang cukup besar pengaruhnya adalah Taoisme (selain
Konfusianisme). Kutipan pada pembuka tulisan ini diambil dari kitab
karangan Lao Tzu /Tao/ /Te Ching/ (ditulis sekitar abad ke-6 sebelum
Masehi). Maknanya kurang lebih sikap penolakan terhadap hegemoni
kekuasaan oleh satu negara di dalam sistem internasional. Setiap
ambisi menjadi untuk mendominasi sistem akan mendapatkan tantangan
dari negara lain. Cara pandang ini serupa dengan gagasan keseimbangan
kekuasaan (/balance of power/) dari negara-negara Barat.
Pendekatan kooperatif China, dengan demikian, dapat ditafsirkan
sebagai bentuk upaya China untuk mengimbangi (lebih tepatnya
menghalau) kekuatan AS di kawasan. China tahu bahwa sebagian negara
anggota ASEAN memiliki kedekatan hubungan dengan AS, khususnya
Filipina dan Vietnam. China dan Filipina pernah bersitegang gara-gara
keputusan Mahkamah Arbitrase UNCLOS di Den Haag pada 2016 yang
memenangkan tuntutan Filipina sekalipun kemudian kedua negara akhirnya
memutuskan untuk tetap menjaga hubungan baik. Dengan Vietnam, China
mendapatkan tantangan lebih berat karena pemerintah Hanoi semakin
memperluas aliansi dengan rival-rival China.
Pada Maret 2017 lalu kapal induk AS USS Carl Vinson berkunjung ke
Vietnam sebagai bentuk dukungan AS kepada Vietnam. Vietnam juga
memperkuat kerja sama keamanan dengan Australia, India, dan Jepang.
Melihat dinamika geopolitik ini, China merasa perlu mengkooptasi
negara-negara ASEAN supaya lebih dekat ke China dan menjauh dari
pengaruh AS. China juga paham betul bahwa ASEAN bukanlah lawan
tandingnya yang sepadan sehingga kebijakan merangkul ASEAN di sini
lebih sebagai strategi meminimalisasi kecondongan ASEAN pada AS, bukan
menundukkan ASEAN. Kesediaan China berkompromi dengan ASEAN soal
mekanisme penyelesaian konflik atau /Code/ /of Conduct/ (COC) yang
mencapai kesepakatan pada Agustus 2018 lalu harus dibaca sebagai
manuver China dalam rangka "membeli" kepercayaan ASEAN.
Kesepakatan itu bisa jadi bukan tujuan utama China. Sekali lagi
kepentingan China di Laut China Selatan hanya satu, yaitu menjadikan
kawasan sengketa itu wilayah kedaulatannya. Sesuai dengan filosofi
Taoisme /Yin/ dan /Yang/, strategi kooperatif itu barangkali hanya
pelengkap dari strategi koersif China membangun pangkalan militer di
Spratly. Baik sarana militer dan kerja sama harus diimplementasikan
secara seimbang, bukan saling meniadakan. Kekuatan militer dan kerja
sama adalah dua instrumen untuk mencapai tujuan yang sama.
*Peran Indonesia*
Sebagai /primus inter pares /di kawasan, Indonesia harus hati-hati
melihat perubahan sikap China tersebut. Mengingat kultur strategis
China yang memandang bahwa kerja sama merupakan salah satu instrumen
kepentingan nasional dan bukan untuk mencapai kepentingan bersama,
Indonesia perlu mengembangkan strategi kebijakan luar negeri yang
lebih aktif, adaptif, dan transformatif.
Pertama, Indonesia harus segera memulihkan reputasinya sebagai
"/honest broker/" di kawasan. Dunia internasional sejak lama menaruh
kepercayaan yang tinggi kepada Indonesia sebagai juru damai, penengah,
dan /agenda-setter/ di banyak forum multilateral. Kepercayaan itu kini
terkesan memudar karena karakter kebijakan luar negeri Presiden Jokowi
yang lebih memprioritaskan pada pendekatan bilateralisme alih-alih
multilateralisme.
Pemerintah mungkin akan menepis anggapan itu, dan itu sah-sah saja.
Namun, fakta-fakta menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia di
forum-forum multilateral hanyalah cara untuk menjajaki
pertemuan-pertemuan bilateral dengan negara mitra.
Kedua, kebijakan luar negeri Indonesia harus adaptif menyikapi
dinamika isu Laut China Selatan. Jika selama ini Indonesia memandang
kebijakan China hanya dilandasi oleh kalkulasi untung-rugi, perlu cara
pandang berbeda untuk memahami karakter kebijakan luar negeri China
terutama di kawasan. Para pembuat kebijakan perlu menyadari bahwa
persoalan Laut China Selatan bukan semata soal kepentingan nasional
negara kuat, melainkan melibatkan faktor-faktor budaya yang berakar
dari sejarah. Konsekuensinya, penyelesaian konflik ini tidak bisa
dilakukan hanya dengan pendekatan rasionalistik-mekanistik seperti
dialog di level regional.
Pemerintah perlu melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah untuk
melakukan diplomasi /track/-II yang lebih informal dengan
mengedepankan sarana-sarana non-politis. Pendekatan budaya barangkali
bisa menjadi instrumen diplomatik alternatif dari yang sudah ada.
Ketiga, Indonesia perlu memainkan peran kepemimpinan transformatif
dengan merangkul negara-negara lain untuk mencapai pemahaman bersama.
Melibatkan negara-negara /rising power/ seperti Rusia dan India
penting untuk mengurangi dominasi China dan AS di kawasan. Gagasan ini
sejalan dengan doktrin 'keseimbangan dinamis' (/dynamic equilibrium/)
yang digagas Marty Natalegawa bahwa negara-negara kuat tidak
diperkenankan mendominasi, melainkan harus patuh pada norma-norma yang
telah disepakati bersama.
Selain itu, prinsip kolaborasi lebih dikedepankan ketimbang
menonjolkan rivalitas. Di sinilah kapasitas diplomasi Indonesia akan
diuji, sejauh mana mampu mengkooptasi negara-negara kuat untuk saling
berkolaborasi mengesampingkan ego masing-masing.
*Mohamad Rosyidin* /dosen di Departemen Hubungan Internasional
Universitas Diponegoro
/
*(mmu/mmu)*
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di
luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik
di sini <https://news.detik.com/kolom/kirim> sekarang!
china <https://www.detik.com/tag/china/> laut china selatan
<https://www.detik.com/tag/laut-china-selatan/> asean
<https://www.detik.com/tag/asean/>
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
