Lha, jelas-jelas SENADA dengan propaganda IMPERIALISME AS, kok masih mau
disangkal! Apa bedanya??? Kalau menganggap jalan SUTERA, OBOR untuk
melawan politik imperialisme AS dalam mengangkangi dunia itu dianggap
penipuan disiang hari bolong, ...??? Tidak berani melihat dan mengakui
pernyataan-pernyataan yang jelas membuktikan perbaikan, kemajuan yang
terjadi dengan BANTUAN RRT di negara-negara terbelakang Afrika,
Pakistan, Srilanka bahkan juga Indonesia. Yang didengar dan dipercaya
penuh hanya suara sumbang yg menunjang suara AS!!!
Ketenangan LCS rusak dan jadi TEGANG sepenuhnya akibat usaha AS kembali
hendak kuasai kawan Asia ini, khususnya setelah Obama berkuasa! AS yang
mengobok-obok jadi suasana keruh di LCS, ... BENAR sikap Tiongkok, TIDAK
ADA urusan AS di LCS jangan ikut campur, Tiongkok bisa menyelesaikan
sendiri dengan negara-negara bersangkutan! Dengan prinsip maju bersama,
untung bersama, ...! Menjaga kebersamaan dan harmonisasi di LCS!
Sikap Tiongkok terhadap LCS dan hubungan persahabatan dengan
negara-negara tetangga tidak pernah berubah, sejak masa Mao sampai
sekarang juga BEGITU! Sejalan dengan paham Tao Te Ching yang dikutip
Rosyidin itu!
Tatiana Lukman 於 19/11/2018 2:03 寫道:
Ini cuplikan tulisan Rosyidin.
Dinamika keamanan di kawasan khususnya terkait dengan isu Laut China
Selatan menunjukkan tren yang menarik diamati. Baru-baru ini China
menunjukkan sikap kooperatif di kawasan yang ditandai oleh latihan
militer bersama antara China dan negara-negara ASEAN di Provinsi
Guangdong, wilayah pesisir Laut China Selatan selama sepekan. Ide ini
sebenarnya sudah diusulkan China pada 2015 ketika menggelar pertemuan
dengan menteri pertahanan se-ASEAN. Menurut China, latihan militer
bersama itu merupakan suatu /confidence building measure/ (CBM) guna
menurunkan ketegangan di kawasan.
Sikap China ini bertolak belakang dengan kebiasaannya yang ofensif dan
terkesan enggan mematuhi norma-norma internasional. China begitu keras
memaksakan kepentingannya, bahkan berhasil memecah-belah ASEAN
sebagaimana terjadi pada saat pertemuan tingkat menteri ASEAN di Pnom
Penh pada 2012 ketika organisasi regional itu gagal mencapai komunike
bersama (/joint communique/). Momen kegagalan ASEAN ini membuat
Menteri Luar Negeri Indonesia (kala itu) Marty Natalegawa frustrasi,
dan menyebutnya sebagai "salah satu kegagalan terbesar dalam karier
diplomatik saya" (Natalegawa, 2018: 130).
Lantas, apa yang membuat China mengubah sikapnya terhadap ASEAN?
Penjelasan yang paling masuk akal adalah China berusaha "merangkul"
ASEAN untuk mencegah campur tangan AS di wilayah Laut China Selatan.
Selama ini China memandang kehadiran AS sebagai sumber ketidakstabilan
keamanan regional. Berulangkali keduanya terlibat insiden yang
meningkatkan eskalasi konflik. Seperti yang terjadi baru-baru ini
ketika kapal perang AS USS Decatur yang sedang melakukan 'operasi
navigasi bebas' dihalau kapal perang China karena dianggap mengancam
kedaulatannya.
Si Chan remo ini memang sudah nggak ketulungan lagi gobloknya!!
Ha...ha.. sudah tidak bisa baca dengan betul!! Menuduh saya "senada"
dengan propaganda AS... Busyeeet!! Tapi tidak ditunjukkan mana yang
memperlihatkan "senada" itu... Siapa yang bilang Taoisme mengajarkan
penjajahan terhadap negeri lain??? Rosyidin mengutip "Barangsiapa yang
berambisi menguasai dunia, dia tidak akan berhasil. Dunia ini adalah
tempat yang sakral yang tidak mungkin dikuasai oleh siapapun. Orang
yang melakukannya tidak akan berhasil. Bila dipaksakan juga akan
gagal". (/Tao Te Ching/, Bab 29) justru utk menunjukkan ajaran Taoisme
itu. Dan ajaran itulah yang membuat Tkk MENGUBAH sikapnya dalam
hubungannya dengan ASEAN dan Laut Tkk Selatan, yang tadinya sangat
agresif dan keras, sekarang menjadi lebih kooperatif!!! Uh, gobloknya
si Chan ini!! Semuanya harus dijelaskan!!! Dan karena itu juga saya
bilang Tkk kapitalis tidak menerapkan Marxisme-Leninisme, tapi Taoisme
dan Konghucuisme!!!
Dibilang penjilat penguasa Tkk, marah-marah si Chan, tapi dalam
komentar dan postingannya, jelas ia perlihatkan sikap menjilatnya.
Sekarang dia ulangi lagi Jalan sutera, One Belt one Road sebagai proyek
untuk "kemajuan bersama", "keuntungan bersama", "menang bersama" .
Semua itu adalah penipuan ditengah hari bolong!!!
Saya tampilkan lagi komentar yang berkaitan dengan "bantuan" dan
"perdagangan" Tkk. Teksnya dalam bhs Inggris. Mudah-mudahan si chan
bisa mengerti dengan baik bahasa Inggris. Lha kalau dalam bhs
Indonesia saja, dia sudah tdk bisa mengerti, bagaimana dalam bhs
Inggris! Tapi tak perlu merendahkannya, lihat saya nanti bagaimana
reaksinya.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Supaya tidak cape bacanya, mengingat banyak orang tidak suka baca
panjang-panjang, saya tampilkan saja beberapa kutipan dari sebuah
tulisan yang menyangkut penanaman modal Tiongkok di Afrika pada jaman
Mao dan setelah Deng xiaoping dan kliknya berkuasa dan merestorasi
kapitalisme.
Pada jaman Mao, bantuan Tkk betul-betul diabdikan untuk membantu
negeri itu dan Tkk sosialis tidak menggunakan bantuan itu untuk
mengeksplotasi kekayaan alam negeri itu.
Sebaliknya, setelah tahun 2000, Tkk kapitalis menggunakan kebutuhan
negeri-negeri Afrika untuk membangun infrastrukturnya guna mendapatkan
keuntungan untuk dirinya sendiri. Bantuan Tkk untuk pembangunan
infrastruktur, pada umumnya menguntungkan korporasi Tkk sendiri,
melalui syarat penggunaan perlengkapan dan bahan yang diproduksi oleh
korporasinya sendiri. Inilah yang saya bilang, dalam keadaan krisis
dunia dimana Tkk sendiri mengalami kelambatan pertumbuhan dan
menurunnya permintaan dari AS dan Eropa, maka syarat ini adalah untuk
menyelamatkan korporasi Tkk dari kebangkrutan karena turun permintaan
atas produknya.
Apa jaminan yang diberikan negeri pengutang kepada Tkk?? Sumber
kekayaan negeri itu!!! Tidak heran kalau modal yang ditumplekkan Tkk
di Afrika umumnya berkaitan dengan penguasaan Tkk atas sumber alamnya.
Tahun 2008, China Railway Group mendapatkan hak menambang tembaga dan
cobalt di Kongo dengan mengibarkan slogan "proyek infrastruktur untuk
sumber alam".
Disamping untuk mendapatkan kekayaan alam Afrika, modal Tkk mengalir
ke Afrika juga untuk menciptakan kesempatan bisnis bagi korporasi Tkk
sendiri. Analis Tkk sendiri mengakui:"Ketika kami memberi bantuan
sebesar RMB 1 miliar kepada Afrika, kami akan mendapatkan kontrak
layanan senilai USD 1 miliar (RMB 6 miliar) dari Afrika." Sebagai
imbalan untuk sebagian besar bantuan keuangan Tkk ke Afrika, Beijing
mengharuskan pembangunan infrastruktur dan kontrak lainnya mendukung
korporasi penyedia layanan Tkk: 70 persen dari kontrak itu harus
dengan perusahaan yang sudah "disetujui," kebanyakan milik negara,
baru sisanya terbuka untuk perusahaan lokal, tapi ha...ha..banyak di
antaranya juga merupakan usaha patungan dengan kelompok Tkk. Jadi ,
apa yang dilihat banyak orang sebagai "bantuan" Tkk ke
Afrika sebenarnya, dalam prakteknya, menciptakan bisnis bagi
perusahaan Tkk dan menciptakan pekerjaan untuk pekerja Tkk. Inilah
sebetulnya tujuan pokok dari strategi 'going out" dari Tkk.
Ni ming bai ma?? Mengertikah anda???
Apa itu neo-kolonialisme? Apakah neo-kolonialisme perlu mengirim
pasukannya??? Cukup dengan mengirim modalnya saja, kan? Kenapa dulu
Bung Karno koar-koar :"go to hell with your aid! dan sangat anti
neo-kolonialisme??? Tanyalah kepada rumput yang bergoyang.....begitu
jawab si Ebiet!!!
During the Cold War, foreign aid an important political tool that
China used to gain Africa’s diplomatic recognition and to compete with
the United States and the Soviet Union for Africa’s support. Between
1963 and 1964, Zhou Enlai visited 10 African countries and announced
the well-known “Eight Principles of Foreign Economic and Technological
Assistance.”[10]
<https://www.brookings.edu/opinions/chinas-aid-to-africa-monster-or-messiah/#_ftn10> These
aid principles were designed to compete simultaneously with the
“imperialists” (the United States) and the “revisionists” (the Soviet
Union) for Africa’s approval and support.
These efforts were enhanced during the Cultural Revolution under the
influence of a radical revolutionary ideology, *_motivating China to
provide large amounts of foreign aid to Africa despite its own
domestic economic difficulties_*. [11]
<https://www.brookings.edu/opinions/chinas-aid-to-africa-monster-or-messiah/#_ftn11> One
famous example was the Tanzania-Zambia Railway built between 1970 and
1975, for which China provided a zero-interest loan of RMB 980
million. By the mid-1980s, China’s generous assistance had opened the
door to diplomatic recognition with 44 African countries. [12]
<https://www.brookings.edu/opinions/chinas-aid-to-africa-monster-or-messiah/#_ftn12>
Since the beginning of China’s reform and opening up, especially after
2000, Africa has become an increasingly important economic partner for
China. Africa enjoys rich natural resources and market potential, and
urgently needs infrastructure and development finance to stimulate
economic growth.Chinese development finance, combined with the aid,
aims at not only benefiting the local recipient countries, but also
China itself... For example, *_China’s “tied aid” for infrastructure
usually favors Chinese companies (especially state-owned enterprises),
while its loans are in many cases backed by African natural resources._*
Much Chinese financing to Africa is associated with *_securing the
continent’s natural resources_*.Using what is sometimes characterized
as the “Angola Model,” Chinas frequently provides low-interest loans
to nations who rely on commodities, such as oil or mineral resources,
as collateral.[13]
<https://www.brookings.edu/opinions/chinas-aid-to-africa-monster-or-messiah/#_ftn13> In
these cases, the recipient nations usually suffer from low credit
ratings and have great difficulty obtaining funding from the
international financial market; China makes financing relatively
available—with certain conditions.
Though commodity-backed loans were not created by China – leading
Western banks were making such loans to African countries, including
Angola and Ghana, before China Eximbank and Angola completed their
first oil-backed loan in March 2004 – but the Chinese built the model
to scale and applied it using a systematic approach. In Angola in
2006, USD 4 billion in such loans probably helped Chinese oil
companies win the exploitation rights to multiple oil blocks.[14]
<https://www.brookings.edu/opinions/chinas-aid-to-africa-monster-or-messiah/#_ftn14> In
2010, Sinopec’s acquisition of a 50 percent stake in Block 18
coincided with the disbursement of the first tranche of Eximbank
funding, and in 2005, Sinopec’s acquisition of rights to Block 3/80
coincided with the announcement of a new USD 2 billion loan from China
Eximbank to the Angolan government.*[15]*
<https://www.brookings.edu/opinions/chinas-aid-to-africa-monster-or-messiah/#_ftn15>*_In
2008, the China Railway Group used the same model to secure the mining
rights to the Democratic Republic of Congo’s copper and cobalt mines
under the slogan “(Infrastructure) projects for resources.”_**_[16]
<https://www.brookings.edu/opinions/chinas-aid-to-africa-monster-or-messiah/#_ftn16>_* According
to Debra Brautigam, a top expert on China-Africa relations, between
2004 and 2011, *_China reached similar unprecedented deals with at
least seven resource-rich African countries_*, with a total volume of
nearly USD 14 billion.[17]
<https://www.brookings.edu/opinions/chinas-aid-to-africa-monster-or-messiah/#_ftn17>
In addition to securing Africa’s natural resources, China’s capital
flows into Africa also create business opportunities for Chinese
service contractors, such as construction companies. According to
Chinese analysts, Africa is China’s second-largest supplier of service
contracts, and “*_when we provide Africa assistance of RMB 1 billion,
we will get service contracts worth USD 1 billion (RMB 6 billion) from
Africa_*.”[18]
<https://www.brookings.edu/opinions/chinas-aid-to-africa-monster-or-messiah/#_ftn18>*_In
exchange for most Chinese financial aid to Africa, Beijing requires
that infrastructure construction and other contracts favor Chinese
service providers: 70 percent of them go to “approved,” mostly
state-owned, Chinese companies, and the rest are open to local firms,
many of which are also joint ventures with Chinese groups_*.[19]
<https://www.brookings.edu/opinions/chinas-aid-to-africa-monster-or-messiah/#_ftn19> In
this sense, China’s financing to Africa, including aid, *_creates
business for Chinese companies and employment opportunities for
Chinese laborers, a critical goal of Beijing’s Going Out strategy_*.
Saya tekankan lagi. Coba baca tuh! Untuk 1 billion RMB "bantuan" yang
diberikan Tkk kepada Afrika, Tkk mendapat "service contracts" bernilai
6 billion !!!! Untungnya ENAM KALI LIPAT!!! Ha..ha... sempoanya jalan
betul tuh!!! Itulah yang buat Chan, maju bersama, menang bersama!!!
Orang waras mana yang percaya ocehen kaum revisionis ini????
On Sunday, November 18, 2018, 2:10:47 PM GMT+1, ChanCT
[email protected] [GELORA45] <[email protected]> wrote:
Lho, ketentuan peraturan LCS dengan 9 garis putus itu kan sesaat
setelah PD-II berakhir, dan Tiongkok ketika itu diwakili Tiongkok
Nasionalis, Kuomintang. Makanya sampai sekarang Pemerintah Tiongkok
Nasionalis/Taiwan juga tetap mengakui LCS-9garisputus ini.
Tempo hari Menlu RRT, Wang Yi pernah dengan tandas menyatakan, Pulau
Natuna milik Indonesia, yang perlu diperhatikan adalah LCS dengan
batas 9garis-putus itu dibawah pengaturan Tiongkok.
ajeg 於 18/11/2018 19:16 寫道:
Kalau begitu apa alasan RRC memprotes / keberatan
atas penggantian nama LCS di wilayah perairan Indonesia
menjadi LNU; 'Laut Natuna Utara'?
--- SADAR@... wrote:
Hahahaa, ... nenek dalam tempurung yang begitu keras berteriak
"pembela rakyat" ternyata SENADA dengan propaganda imperialisme AS.
Saya tidak tahu latar belakang Rosydin ini, ... tapi yang pasti
ajaran Taoisme dan Konghuchu TIDAK mengajarkan menjajah negara lain!
Dan "Jalan Sutera" atau OBOR yang dijalankan Tiongkok sekarang ini
dengan prinsip Bekerja Bersama, Maju Bersama, Untung Bersama dan
Menang BERSAMA, ... bertolak-belakang dengan yang dijalankan
kapitalisme/imperialisme 2 ratus tahun terakhir ini, MENJAJAH Negara
lain dan melakukan penghisapan hanya untuk keuntungan, kemajuan
negaranya sendiri!
Sudah cukup banyak fakta diajukan masalah sengketa perairan Laut
Tiongkok Selatan biarlah diselesaikan tersendiri antara Tiongkok dan
negara bersangkutan, tidak perlu direcoki dan campurtangan AS! Saya
yakin ketegangan yg semula terjadi dengan Filipina akan terselesaikan
dengan lebih baik tanpa campurtangan AS! Begitu juga dengan Vietnam,
... Suasana perairan Laut Tiongkok Selatan akan TETAP DAMAI dan
HARMONIS! TIDAK ada yang perlu diributkan apalagi bikin tegang
suasana, kecuali sejalan dengan kehendak AS! Agar negara-negara itu
membeli lebih banyak senjata untuk menghadapi RRT saja! Negara-negara
AREAN dirugikan dan hanya AS yang diuntungkan!
Tatiana Lukman 於 16/11/2018 1:50 寫道:
Tulisan dosen Rosyidin ini membantu orang untuk mengerti hakekat dan
tujuan sebenarnya dari kebijakan luar negeri TKK. Oleh para pejabat
resminya, sudah tentu Tkk berusaha menampilkan dirinya sebagai
kekuatan ekonomi dan militer yang seolah-olah tidak ingin
berdominasi. Semua orang yang berpikir logis tentu melihat ofensif
agresif Tkk. Dosen Resyidin mencerminkannya dalam kutipan ini “Sikap
China ini bertolak belakang dengan kebiasaannya yang ofensif dan
terkesan enggan mematuhi norma-norma internasional. China begitu
keras memaksakan kepentingannya, bahkan berhasil memecah-belah ASEAN
sebagaimana terjadi pada saat pertemuan tingkat menteri ASEAN di Pnom
Penh pada 2012 ketika organisasi regional itu gagal mencapai komunike
bersama (/joint communique/). Momen kegagalan ASEAN ini membuat
Menteri Luar Negeri Indonesia (kala itu) Marty Natalegawa frustrasi,
dan menyebutnya sebagai "salah satu kegagalan terbesar dalam karier
diplomatik saya" (Natalegawa, 2018: 130).
Jelas bahwa ofensif dan pembangkangan terhadap norma-norma
Internasional itu lahir dari sifat Tkk sendiri yang sudah memasuki
tahap imperialis. Tentu Chan ingin membantah. Tapi tidak ada
argumentasi yang syah untuk membantahnya. Karena sepak terjang Tkk
sendiri yang mencerminkan sikap negara besar yang memaksakan
kepentingannya. Mirip tidak dengan sikap AS??? Dipupuri dengan bedak
termahalpun, tidak akan bisa Tkk menutupi wajah sosial imperialisnya,
sosialis dalam kata-kata, tapi imperialis dalam perbuatan.
Lantas. mengapa sekarang Tkk mengubah kebijakannya? Sang dosen juga
memberi jawaban yang baik. “Penjelasan yang paling masuk akal adalah
China berusaha "merangkul" ASEAN untuk mencegah campur tangan AS di
wilayah Laut China Selatan.
Ekonomi Tkk sudah terintegrasi sepenuhnya dalam sistim ekonomi
kapitalis dunia, dalam kondisinya sebagai pabriknya dunia, ia
membutuhkan bahan baku dan minyak untuk menopang pertumbuhannya.
Sama-sama membutuhkan minyak dan bahan baku lainnya, tak terhindarkan
bentrokan dan persaingan dengan kekuatan imperialis lainnya, terutama
AS sebagai kekuatan imperialis tradisionil yang sedang menuju
kebangkrutannya. Dari segi ekonomi Tkk sudah menjadi superpower tapi
dari segi militer masih belum bisa menandingi AS.
Nah, disinilah sekarang masalahnya. Mau tidak kita digunakan oleh Tkk
untuk membela kepentingan imperialnya? Wilayah Laut Tkk Selatan sudah
dicaploknya. Untuk menjaga dan membelanya dari saingannya, imperialis
Tkk, maka dia harus merangkul negara-negara ASEAN. Maka muncullah
tampang mesam-mesemnya Kaisar Xijingping dalam berbagai kunjungannya
di luar negeri.
Satu point lagi yang menunjukkan Tkk bukan sebuah negara sosialis
yang menggunakan Marxisme-Leninisme sebagai dasar filsafat dan
pembimbing sepak terjangnya. Dosen juga menjelaskannya dengan
gamblang. Yang diterapkan Tkk adalah Taoisme dan juga ajaran
Konghucu. Ya cocok sudah!! One Belt One Road alias Jalan Sutera
memang sangat dibutuhkan Tkk untuk mendapatkan rute perdagangan yang
dia kontrol sendiri dalam usahanya untuk melampaui kekuasaan AS.
Tulisan Rosydin ini membuka tabir selubung yang terus dipropagandakan
Tkk serta para pendukungnya seolah-olah ofensif ekonomi dalam bentuk
penanaman modalnya bertujuan untuk memajukan negeri penerima modal
alias pengutang. Artinya, pembelejetan terhadap penanaman modal Tkk
di segala pelosok dunia yang diajukan oleh nenek dalam tempurung ini,
kok mendapatkan gemanya dalam tulisan dosen Rosydin!!!
On Thursday, November 8, 2018, 8:25:52 PM GMT+1, Awind wrote:
https://news.detik.com/kolom/d-4293120/kultur-strategis-china-di-laut-china-selatan?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.172679329.360779424.1541698862-2136032096.1541698862
Kamis 08 November 2018, 15:24 WIB
Kolom
Kultur Strategis China di Laut China Selatan
Mohamad Rosyidin - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4293120/kultur-strategis-china-di-laut-china-selatan?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.172679329.360779424.1541698862-2136032096.1541698862#>
Mohamad Rosyidin
<https://news.detik.com/kolom/d-4293120/kultur-strategis-china-di-laut-china-selatan?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.172679329.360779424.1541698862-2136032096.1541698862#>
<https://news.detik.com/kolom/d-4293120/kultur-strategis-china-di-laut-china-selatan?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.172679329.360779424.1541698862-2136032096.1541698862#><https://news.detik.com/kolom/d-4293120/kultur-strategis-china-di-laut-china-selatan?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.172679329.360779424.1541698862-2136032096.1541698862#>
Kultur Strategis China di Laut China Selatan Foto: Australia Plus ABC
*Jakarta* - "Barangsiapa yang berambisi menguasai dunia, dia tidak
akan berhasil. Dunia ini adalah tempat yang sakral yang tidak mungkin
dikuasai oleh siapapun. Orang yang melakukannya tidak akan berhasil.
Bila dipaksakan juga akan gagal". (/Tao Te Ching/, Bab 29)
Dinamika keamanan di kawasan khususnya terkait dengan isu Laut China
Selatan menunjukkan tren yang menarik diamati. Baru-baru ini China
menunjukkan sikap kooperatif di kawasan yang ditandai oleh latihan
militer bersama antara China dan negara-negara ASEAN di Provinsi
Guangdong, wilayah pesisir Laut China Selatan selama sepekan. Ide ini
sebenarnya sudah diusulkan China pada 2015 ketika menggelar pertemuan
dengan menteri pertahanan se-ASEAN. Menurut China, latihan militer
bersama itu merupakan suatu /confidence building measure/ (CBM) guna
menurunkan ketegangan di kawasan.
Sikap China ini bertolak belakang dengan kebiasaannya yang ofensif
dan terkesan enggan mematuhi norma-norma internasional. China begitu
keras memaksakan kepentingannya, bahkan berhasil memecah-belah ASEAN
sebagaimana terjadi pada saat pertemuan tingkat menteri ASEAN di Pnom
Penh pada 2012 ketika organisasi regional itu gagal mencapai komunike
bersama (/joint communique/). Momen kegagalan ASEAN ini membuat
Menteri Luar Negeri Indonesia (kala itu) Marty Natalegawa frustrasi,
dan menyebutnya sebagai "salah satu kegagalan terbesar dalam karier
diplomatik saya" (Natalegawa, 2018: 130).
Lantas, apa yang membuat China mengubah sikapnya terhadap ASEAN?
Penjelasan yang paling masuk akal adalah China berusaha "merangkul"
ASEAN untuk mencegah campur tangan AS di wilayah Laut China Selatan.
Selama ini China memandang kehadiran AS sebagai sumber
ketidakstabilan keamanan regional. Berulangkali keduanya terlibat
insiden yang meningkatkan eskalasi konflik. Seperti yang terjadi
baru-baru ini ketika kapal perang AS USS Decatur yang sedang
melakukan 'operasi navigasi bebas' dihalau kapal perang China karena
dianggap mengancam kedaulatannya.
*Kultur Strategis
*
Pendekatan kooperatif China terhadap ASEAN menunjukkan bahwa Beijing
tidak selalu menggunakan cara-cara koersif untuk mewujudkan ambisinya
menguasai Laut China Selatan. Selama ini sebagian besar pengamat
memandang semata-mata dari agresivitas China namun jarang yang
melihat sisi "lunak" kebijakan negara itu. Padahal, dalam kultur
strategis China, kebijakan luar negeri diimplementasikan dengan
mengkombinasikan dua pendekatan yang pada dasarnya saling
bertentangan yakni penggunaan sarana militer (koersif) dan sarana
kerja sama (kooperatif).
Menurut ahli hubungan internasional Universitas Harvard Alastair Ian
Johnston, kultur strategis merupakan seperangkat gagasan yang
mempengaruhi para pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi
pertahanan guna menangkal ancaman (Johnston, 1995). Dengan kata lain,
konsep ini merujuk pada sistem keyakinan dan pemahaman elite-elite
politik suatu negara yang membentuk persepsi terhadap ancaman
nasional. Persepsi ini sangat dipengaruhi oleh budaya dan sistem
nilai yang dianut suatu masyarakat.
Dalam kasus politik luar negeri China di Laut China Selatan, salah
satu gagasan yang cukup besar pengaruhnya adalah Taoisme (selain
Konfusianisme). Kutipan pada pembuka tulisan ini diambil dari kitab
karangan Lao Tzu /Tao/ /Te Ching/ (ditulis sekitar abad ke-6 sebelum
Masehi). Maknanya kurang lebih sikap penolakan terhadap hegemoni
kekuasaan oleh satu negara di dalam sistem internasional. Setiap
ambisi menjadi untuk mendominasi sistem akan mendapatkan tantangan
dari negara lain. Cara pandang ini serupa dengan gagasan keseimbangan
kekuasaan (/balance of power/) dari negara-negara Barat.
Pendekatan kooperatif China, dengan demikian, dapat ditafsirkan
sebagai bentuk upaya China untuk mengimbangi (lebih tepatnya
menghalau) kekuatan AS di kawasan. China tahu bahwa sebagian negara
anggota ASEAN memiliki kedekatan hubungan dengan AS, khususnya
Filipina dan Vietnam. China dan Filipina pernah bersitegang gara-gara
keputusan Mahkamah Arbitrase UNCLOS di Den Haag pada 2016 yang
memenangkan tuntutan Filipina sekalipun kemudian kedua negara
akhirnya memutuskan untuk tetap menjaga hubungan baik. Dengan
Vietnam, China mendapatkan tantangan lebih berat karena pemerintah
Hanoi semakin memperluas aliansi dengan rival-rival China.
Pada Maret 2017 lalu kapal induk AS USS Carl Vinson berkunjung ke
Vietnam sebagai bentuk dukungan AS kepada Vietnam. Vietnam juga
memperkuat kerja sama keamanan dengan Australia, India, dan Jepang.
Melihat dinamika geopolitik ini, China merasa perlu mengkooptasi
negara-negara ASEAN supaya lebih dekat ke China dan menjauh dari
pengaruh AS. China juga paham betul bahwa ASEAN bukanlah lawan
tandingnya yang sepadan sehingga kebijakan merangkul ASEAN di sini
lebih sebagai strategi meminimalisasi kecondongan ASEAN pada AS,
bukan menundukkan ASEAN. Kesediaan China berkompromi dengan ASEAN
soal mekanisme penyelesaian konflik atau /Code/ /of Conduct/ (COC)
yang mencapai kesepakatan pada Agustus 2018 lalu harus dibaca sebagai
manuver China dalam rangka "membeli" kepercayaan ASEAN.
Kesepakatan itu bisa jadi bukan tujuan utama China. Sekali lagi
kepentingan China di Laut China Selatan hanya satu, yaitu menjadikan
kawasan sengketa itu wilayah kedaulatannya. Sesuai dengan filosofi
Taoisme /Yin/ dan /Yang/, strategi kooperatif itu barangkali hanya
pelengkap dari strategi koersif China membangun pangkalan militer di
Spratly. Baik sarana militer dan kerja sama harus diimplementasikan
secara seimbang, bukan saling meniadakan. Kekuatan militer dan kerja
sama adalah dua instrumen untuk mencapai tujuan yang sama.
*Peran Indonesia*
Sebagai /primus inter pares /di kawasan, Indonesia harus hati-hati
melihat perubahan sikap China tersebut. Mengingat kultur strategis
China yang memandang bahwa kerja sama merupakan salah satu instrumen
kepentingan nasional dan bukan untuk mencapai kepentingan bersama,
Indonesia perlu mengembangkan strategi kebijakan luar negeri yang
lebih aktif, adaptif, dan transformatif.
Pertama, Indonesia harus segera memulihkan reputasinya sebagai
"/honest broker/" di kawasan. Dunia internasional sejak lama menaruh
kepercayaan yang tinggi kepada Indonesia sebagai juru damai,
penengah, dan /agenda-setter/ di banyak forum multilateral.
Kepercayaan itu kini terkesan memudar karena karakter kebijakan luar
negeri Presiden Jokowi yang lebih memprioritaskan pada pendekatan
bilateralisme alih-alih multilateralisme.
Pemerintah mungkin akan menepis anggapan itu, dan itu sah-sah saja.
Namun, fakta-fakta menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia di
forum-forum multilateral hanyalah cara untuk menjajaki
pertemuan-pertemuan bilateral dengan negara mitra.
Kedua, kebijakan luar negeri Indonesia harus adaptif menyikapi
dinamika isu Laut China Selatan. Jika selama ini Indonesia memandang
kebijakan China hanya dilandasi oleh kalkulasi untung-rugi, perlu
cara pandang berbeda untuk memahami karakter kebijakan luar negeri
China terutama di kawasan. Para pembuat kebijakan perlu menyadari
bahwa persoalan Laut China Selatan bukan semata soal kepentingan
nasional negara kuat, melainkan melibatkan faktor-faktor budaya yang
berakar dari sejarah. Konsekuensinya, penyelesaian konflik ini tidak
bisa dilakukan hanya dengan pendekatan rasionalistik-mekanistik
seperti dialog di level regional.
Pemerintah perlu melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah untuk
melakukan diplomasi /track/-II yang lebih informal dengan
mengedepankan sarana-sarana non-politis. Pendekatan budaya barangkali
bisa menjadi instrumen diplomatik alternatif dari yang sudah ada.
Ketiga, Indonesia perlu memainkan peran kepemimpinan transformatif
dengan merangkul negara-negara lain untuk mencapai pemahaman bersama.
Melibatkan negara-negara /rising power/ seperti Rusia dan India
penting untuk mengurangi dominasi China dan AS di kawasan. Gagasan
ini sejalan dengan doktrin 'keseimbangan dinamis' (/dynamic
equilibrium/) yang digagas Marty Natalegawa bahwa negara-negara kuat
tidak diperkenankan mendominasi, melainkan harus patuh pada
norma-norma yang telah disepakati bersama.
Selain itu, prinsip kolaborasi lebih dikedepankan ketimbang
menonjolkan rivalitas. Di sinilah kapasitas diplomasi Indonesia akan
diuji, sejauh mana mampu mengkooptasi negara-negara kuat untuk saling
berkolaborasi mengesampingkan ego masing-masing.
*Mohamad Rosyidin* /dosen di Departemen Hubungan Internasional
Universitas Diponegoro
/
*(mmu/mmu)*
*
*
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di
luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik
di sini <https://news.detik.com/kolom/kirim> sekarang!
china <https://www.detik.com/tag/china/> laut china selatan
<https://www.detik.com/tag/laut-china-selatan/> asean
<https://www.detik.com/tag/asean/>
alt
<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
不含病毒。www.avg.com
<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
