Namanya orang ndablek ya seperti si Chan itu!! Ngotot walaupun menghadapi bukti
yang sebenarnya tak bisa dibantah. Wong jelas-jelas yang dinamakan "bantuan"
itu adalah untuk menjarah kekayaan alam negeri-negeri Afrika, untuk mendapatkan
kontrak-kontrak yang menguntungkan korporasi Tkk sendiri, untuk mengirim tenaga
kerjanya sendiri, masih ngotot bilang itu sama dengan kebijakan jaman Mao!! Si
Chan dengan sengaja mau menutupi kesamaan sepak terjang kaum kolonial Belanda
dan semua kaum kolonial eropa lainnya yang juga mengincar kekayaan alam
negeri-negeri yang dijajahnya dengan sepak terjang neo-kolonial Tkk sekarang!!
Dia sama sekali tidak berkomentar tentang tulisan itu sendiri, dan tidak bisa
membantah fakta yang ditampilkan. "Bantuan" 1 billion RMB melahirkan service
contract untuk perusahan Tkk bernilai 6 billion RMB!! Sempoanya jalan!! Orang
seperti bung Djie mengakui bahwa sudah tentu perusahaan ingin cari untung!!
Nah, ya memang begitu!! Jangan hipokrit!! berkoar-koar untuk kemajuan bersama,
kemenangan bersama!!! Hanya roang yang tak waras mempercayainya.
Nah, sekarang, silahkan menyimak bagaimana kaum pemodal Tkk juga mengincar
kekayaan alam (minyak) di hutan Amazon, Ecuador. Kebijakan Pemerintah Ecuador
yang sekarang, seperti boneka-boneka kaum pemodal asing di negeri-negeri Dunia
Ketiga, tidak berbeda. Karena itu Pemerintah Ecuador menghadapi perlawanan
masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanah dan hutannya. si Chan pernah
mempostingkan pendapat seorang presiden sebuah negeri Afrika yang memuji "kerja
sama" dengan Tkk. Lha, ya jelas dong!! Kan seperti raja Jokowi. Dia juga akan
bicara sangat positif kalau ditanya tentang penanaman modal Tkk, makanya dia
terima semua syarat-syarat yang diajukan Tkk. Jangan lupa bahwa tangan-tangan
kotor kaum imperialis tidak akan bisa masuk ke dalam kehidupan ekonomi sebuah
negeri tanpa kolaborasi dari kaum kompradornya!! Kaum pemodal Tkk tidak akan
bisa menjarah kekayaan alam negeri itu tanpa kolaborasi dari pemerintahan yang
merupakan antek imperialis!! Jalan sutera atau One Belt dan One Road adalah
untuk memajukan kepentingan nasional imperialis Tkk sendiri dalam persaingannya
dengan imperialis tradisional AS... Yang satu sedang melemah, yang satunya
sedang berkembang, kedua-duanya membutuhkan bahan baku yang hanya ada di banyak
negeri Dunia Ketiga. Makanya mereka berebut dan bersaing untuk memperbesar
pengaruh masing-masing!!!
Mau tahu mengapa pemerintah Ecuador sampai harus menyerahkan hutan Amazon
dengan minyak diperutnya itu?? Karena HUTANG!!! Utang Ecuador kepada Tkk sudah
sampai sepersepuluh dari GDPnya. Dan juga karena Ecuador sudah begitu
BERGANTUNG kepada Tkk untuk pembiayaan apa yang disebut "pembangunan".....
Hanya orang yang buta yang tidak melihat hari depan Indonesia kalau tidak ada
perlawanan terhadap kecenderungan pemeirntah Indonesia yang juga menggantungkan
pembiayaan "pembangunannya" kepada modal asing termasuk Tiongkok!!!
Mau lihat ngototnya dan ndableknya si Chan yang tidak mau mengakui kenyataan???
Soal Srilangka dimana-mana orang sudah tahu dan memperingatkan bahaya yang
dihadapi sebuah negeri yang punya utang tinggi dengan Tkk. Eh, si Chan masih
punya muka untuk membanggakan "bantuan" Tkk kapitalis kepada Srilangka!!!
Busyeeet!!
Kalau RR bilang, kok tega-teganya ladang bisnis untuk rakyat, UKM, mau
diserahkan 100% sama asing?? Nah, masyarakat adat Ecuador juga bisa bilang kok
tega-teganya negara yang katanya sosialis, mengincar kekayaan alam yang
terkandung di hutan tropikal Amazon, yang merupakan PARU-PARU dunia, untuk
kepentingan nasionalnya sendiri???? Coba bantah tulisan di bawah dan juga
tulisan yang dari Afrika itu. bukan cuma ngebulet=-bulet dan mengulang-ulang
"nenek dalam tempurung"!!
"We demand that public and private oil companies across the world not
participate in the bidding process that systematically violates the rights of
Ecuador To Sell A Third Of Its Amazon Rainforest To Chinese Oil Companies
Indigenous groups claim they have not consented to oil projects, as politicians
visit Beijing to publicise bidding process
Ecuador plans to auction off more than three million hectares of pristine
Amazonian rainforest to Chinese oil companies, angering indigenous groups and
underlining the global environmental toll of China's insatiable thirst for
energy.
On Monday morning a group of Ecuadorean politicians pitched bidding contracts
to representatives of Chinese oil companies at a Hilton hotel in central
Beijing, on the fourth leg of a roadshow to publicise the bidding process.
Previous meetings in Ecuador's capital, Quito, and in Houston and Paris were
each confronted with protests by indigenous groups.
Attending the roadshow were black-suited representatives from oil companies
including China Petrochemical and China National Offshore Oil. "Ecuador is
willing to establish a relationship of mutual benefit – a win-win
relationship," said Ecuador's ambassador to China in opening remarks.
According to the California-based NGO Amazon Watch, seven indigenous groups who
inhabit the land claim that they have not consented to oil projects, which
would devastate the area's environment and threaten their traditional way of
life.
"We demand that public and private oil companies across the world not
participate in the bidding process that systematically violates the rights of
seven indigenous nationalities by imposing oil projects in their ancestral
territories," a group of Ecuadorean organised indigenous associations wrote in
an open letter last autumn. seven indigenous nationalities by imposing oil
projects in their ancestral territories," a group of Ecuadorean organised
indigenous associations wrote in an open letter last autumn.
In an interview, Ecuador's secretary of hydrocarbons, Andrés Donoso Fabara,
accused indigenous leaders of misrepresenting their communities to achieve
political goals. "These guys with a political agenda, they are not thinking
about development or about fighting against poverty," he said.
Fabara said the government had decided not to open certain blocks of land to
bidding because it lacked support from local communities. "We are entitled by
law, if we wanted, to go in by force and do some activities even if they are
against them," he said. "But that's not our policy."
Amazon Watch said the deal would violate China's own new investment guidelines,
issued jointly by the ministries of commerce and environmental protection last
month. The third clause of the guidelines says Chinese enterprises should
"promote harmonious development of local economy, environment and community"
while operating abroad.
Fabara said he was not aware of the guidelines. "We're looking for global
investors, not just investors from China," he said. "But of course Chinese
companies are really aggressive. In a bidding process, they might present the
winning bids."
Critics say national debt may be a large part of the Ecuadorean government's
calculations. Ecuador owed China more than £4.6bn ($7bn) as of last summer,
more than a tenth of its GDP. China began loaning billions of dollars to
Ecuador in 2009 in exchange for oil shipments. More recently China helped fund
two of its biggest hydroelectric infrastructure projects. Ecuador may soon
build a $12.5bn oil refinery with Chinese financing.
"My understanding is that this is more of a debt issue – it's because the
Ecuadoreans are so dependent on the Chinese to finance their development that
they're willing to compromise in other areas such as social and environmental
regulations," said Adam Zuckerman, environmental and human rights campaigner at
Amazon Watch. "The message that they're trying to send to international
investors is not in line with reality."
Last July the inter-American court on human rights ruled to prohibit oil
developments in the Sarayaku, a tropical rainforest territory in southern
Ecuador that is accessible only by plane and canoe, in order to preserve its
rich cultural heritage and biodiversity. The court also mandated that
governments obtain "free, prior and informed consent" from native groups before
approving oil activities on their indigenous land.
A TV news report broadcast by the US Spanish-language network Telemundo showed
members of Ecuadorean native groups – some wearing traditional facepaint and
headdresses – waving protest banners and scuffling with security guards outside
the Ecuadorean government's roadshow stop in Houston.
"What the government's been saying as they have been offering up our territory
is not true; they have not consulted us, and we're here to tell the big
investors that they don't have our permission to exploit our land," Narcisa
Mashienta, a women's leader of Ecuador's Shuar people, said in the report..
On Monday, November 19, 2018, 6:20:14 AM GMT+1, Chalik Hamid
[email protected] [GELORA45] <[email protected]> wrote:
----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: ajeg [email protected] [GELORA45]
<[email protected]>Kepada: ChanCT <[email protected]>Terkirim:
Minggu, 18 November 2018 12.20.37 GMT+1Judul: Re: [GELORA45] Kultur Strategis
China di Laut China Selatan
Kalau begitu apa alasan RRC memprotes / keberatan
atas penggantian nama LCS di wilayah perairan Indonesia
menjadi LNU; 'Laut Natuna Utara'?
--- SADAR@... wrote:
Hahahaa, ... nenek dalam tempurung yang begitu keras berteriak "pembela rakyat"
ternyata SENADA dengan propaganda imperialisme AS.
Saya tidak tahu latar belakang Rosydin ini, ... tapi yang pasti ajaran Taoisme
dan Konghuchu TIDAK mengajarkan menjajah negara lain! Dan "Jalan Sutera" atau
OBOR yang dijalankan Tiongkok sekarang ini dengan prinsip Bekerja Bersama, Maju
Bersama, Untung Bersama dan Menang BERSAMA, ... bertolak-belakang dengan yang
dijalankan kapitalisme/imperialisme 2 ratus tahun terakhir ini, MENJAJAH Negara
lain dan melakukan penghisapan hanya untuk keuntungan, kemajuan negaranya
sendiri!
Sudah cukup banyak fakta diajukan masalah sengketa perairan Laut Tiongkok
Selatan biarlah diselesaikan tersendiri antara Tiongkok dan negara
bersangkutan, tidak perlu direcoki dan campurtangan AS! Saya yakin ketegangan
yg semula terjadi dengan Filipina akan terselesaikan dengan lebih baik tanpa
campurtangan AS! Begitu juga dengan Vietnam, ... Suasana perairan Laut Tiongkok
Selatan akan TETAP DAMAI dan HARMONIS! TIDAK ada yang perlu diributkan apalagi
bikin tegang suasana, kecuali sejalan dengan kehendak AS! Agar negara-negara
itu membeli lebih banyak senjata untuk menghadapi RRT saja! Negara-negara AREAN
dirugikan dan hanya AS yang diuntungkan!
Tatiana Lukman 於 16/11/2018 1:50 寫道:
Tulisan dosen Rosyidin ini membantu orang untuk mengerti hakekat dan tujuan
sebenarnya dari kebijakan luar negeri TKK. Oleh para pejabat resminya, sudah
tentu Tkk berusaha menampilkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan militer
yang seolah-olah tidak ingin berdominasi. Semua orang yang berpikir logis tentu
melihat ofensif agresif Tkk. Dosen Resyidin mencerminkannya dalam kutipan ini
“Sikap China ini bertolak belakang dengan kebiasaannya yang ofensif dan
terkesan enggan mematuhi norma-norma internasional. China begitu keras
memaksakan kepentingannya, bahkan berhasil memecah-belah ASEAN sebagaimana
terjadi pada saat pertemuan tingkat menteri ASEAN di Pnom Penh pada 2012 ketika
organisasi regional itu gagal mencapai komunike bersama (joint communique).
Momen kegagalan ASEAN ini membuat Menteri Luar Negeri Indonesia (kala itu)
Marty Natalegawa frustrasi, dan menyebutnya sebagai "salah satu kegagalan
terbesar dalam karier diplomatik saya" (Natalegawa, 2018: 130).
Jelas bahwa ofensif dan pembangkangan terhadap norma-norma Internasional itu
lahir dari sifat Tkk sendiri yang sudah memasuki tahap imperialis. Tentu Chan
ingin membantah. Tapi tidak ada argumentasi yang syah untuk membantahnya.
Karena sepak terjang Tkk sendiri yang mencerminkan sikap negara besar yang
memaksakan kepentingannya. Mirip tidak dengan sikap AS??? Dipupuri dengan bedak
termahalpun, tidak akan bisa Tkk menutupi wajah sosial imperialisnya, sosialis
dalam kata-kata, tapi imperialis dalam perbuatan.
Lantas. mengapa sekarang Tkk mengubah kebijakannya? Sang dosen juga memberi
jawaban yang baik. “Penjelasan yang paling masuk akal adalah China berusaha
"merangkul" ASEAN untuk mencegah campur tangan AS di wilayah Laut China Selatan.
Ekonomi Tkk sudah terintegrasi sepenuhnya dalam sistim ekonomi kapitalis dunia,
dalam kondisinya sebagai pabriknya dunia, ia membutuhkan bahan baku dan minyak
untuk menopang pertumbuhannya. Sama-sama membutuhkan minyak dan bahan baku
lainnya, tak terhindarkan bentrokan dan persaingan dengan kekuatan imperialis
lainnya, terutama AS sebagai kekuatan imperialis tradisionil yang sedang menuju
kebangkrutannya. Dari segi ekonomi Tkk sudah menjadi superpower tapi dari segi
militer masih belum bisa menandingi AS.
Nah, disinilah sekarang masalahnya. Mau tidak kita digunakan oleh Tkk untuk
membela kepentingan imperialnya? Wilayah Laut Tkk Selatan sudah dicaploknya.
Untuk menjaga dan membelanya dari saingannya, imperialis Tkk, maka dia harus
merangkul negara-negara ASEAN. Maka muncullah tampang mesam-mesemnya Kaisar
Xijingping dalam berbagai kunjungannya di luar negeri.
Satu point lagi yang menunjukkan Tkk bukan sebuah negara sosialis yang
menggunakan Marxisme-Leninisme sebagai dasar filsafat dan pembimbing sepak
terjangnya. Dosen juga menjelaskannya dengan gamblang. Yang diterapkan Tkk
adalah Taoisme dan juga ajaran Konghucu. Ya cocok sudah!! One Belt One Road
alias Jalan Sutera memang sangat dibutuhkan Tkk untuk mendapatkan rute
perdagangan yang dia kontrol sendiri dalam usahanya untuk melampaui kekuasaan
AS.
Tulisan Rosydin ini membuka tabir selubung yang terus dipropagandakan Tkk serta
para pendukungnya seolah-olah ofensif ekonomi dalam bentuk penanaman modalnya
bertujuan untuk memajukan negeri penerima modal alias pengutang. Artinya,
pembelejetan terhadap penanaman modal Tkk di segala pelosok dunia yang diajukan
oleh nenek dalam tempurung ini, kok mendapatkan gemanya dalam tulisan dosen
Rosydin!!!
On Thursday, November 8, 2018, 8:25:52 PM GMT+1, Awind wrote:
https://news.detik.com/kolom/d-4293120/kultur-strategis-china-di-laut-china-selatan?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.172679329.360779424.1541698862-2136032096.1541698862
Kamis 08 November 2018, 15:24 WIB
Kolom
Kultur Strategis China di Laut China Selatan
Mohamad Rosyidin - detikNews Mohamad Rosyidin
Foto: Australia Plus ABC
Jakarta - "Barangsiapa yang berambisi menguasai dunia, dia tidak akan
berhasil. Dunia ini adalah tempat yang sakral yang tidak mungkin dikuasai oleh
siapapun. Orang yang melakukannya tidak akan berhasil. Bila dipaksakan juga
akan gagal". (Tao Te Ching, Bab 29)
Dinamika keamanan di kawasan khususnya terkait dengan isu Laut China Selatan
menunjukkan tren yang menarik diamati. Baru-baru ini China menunjukkan sikap
kooperatif di kawasan yang ditandai oleh latihan militer bersama antara China
dan negara-negara ASEAN di Provinsi Guangdong, wilayah pesisir Laut China
Selatan selama sepekan. Ide ini sebenarnya sudah diusulkan China pada 2015
ketika menggelar pertemuan dengan menteri pertahanan se-ASEAN. Menurut China,
latihan militer bersama itu merupakan suatu confidence building measure (CBM)
guna menurunkan ketegangan di kawasan.
Sikap China ini bertolak belakang dengan kebiasaannya yang ofensif dan
terkesan enggan mematuhi norma-norma internasional. China begitu keras
memaksakan kepentingannya, bahkan berhasil memecah-belah ASEAN sebagaimana
terjadi pada saat pertemuan tingkat menteri ASEAN di Pnom Penh pada 2012 ketika
organisasi regional itu gagal mencapai komunike bersama (joint communique).
Momen kegagalan ASEAN ini membuat Menteri Luar Negeri Indonesia (kala itu)
Marty Natalegawa frustrasi, dan menyebutnya sebagai "salah satu kegagalan
terbesar dalam karier diplomatik saya" (Natalegawa, 2018: 130).
Lantas, apa yang membuat China mengubah sikapnya terhadap ASEAN? Penjelasan
yang paling masuk akal adalah China berusaha "merangkul" ASEAN untuk mencegah
campur tangan AS di wilayah Laut China Selatan. Selama ini China memandang
kehadiran AS sebagai sumber ketidakstabilan keamanan regional. Berulangkali
keduanya terlibat insiden yang meningkatkan eskalasi konflik. Seperti yang
terjadi baru-baru ini ketika kapal perang AS USS Decatur yang sedang melakukan
'operasi navigasi bebas' dihalau kapal perang China karena dianggap mengancam
kedaulatannya.
Kultur Strategis
Pendekatan kooperatif China terhadap ASEAN menunjukkan bahwa Beijing tidak
selalu menggunakan cara-cara koersif untuk mewujudkan ambisinya menguasai Laut
China Selatan. Selama ini sebagian besar pengamat memandang semata-mata dari
agresivitas China namun jarang yang melihat sisi "lunak" kebijakan negara itu.
Padahal, dalam kultur strategis China, kebijakan luar negeri diimplementasikan
dengan mengkombinasikan dua pendekatan yang pada dasarnya saling bertentangan
yakni penggunaan sarana militer (koersif) dan sarana kerja sama (kooperatif).
Menurut ahli hubungan internasional Universitas Harvard Alastair Ian Johnston,
kultur strategis merupakan seperangkat gagasan yang mempengaruhi para pembuat
kebijakan untuk merumuskan strategi pertahanan guna menangkal ancaman
(Johnston, 1995). Dengan kata lain, konsep ini merujuk pada sistem keyakinan
dan pemahaman elite-elite politik suatu negara yang membentuk persepsi terhadap
ancaman nasional. Persepsi ini sangat dipengaruhi oleh budaya dan sistem nilai
yang dianut suatu masyarakat.
Dalam kasus politik luar negeri China di Laut China Selatan, salah satu
gagasan yang cukup besar pengaruhnya adalah Taoisme (selain Konfusianisme).
Kutipan pada pembuka tulisan ini diambil dari kitab karangan Lao Tzu Tao Te
Ching (ditulis sekitar abad ke-6 sebelum Masehi). Maknanya kurang lebih sikap
penolakan terhadap hegemoni kekuasaan oleh satu negara di dalam sistem
internasional. Setiap ambisi menjadi untuk mendominasi sistem akan mendapatkan
tantangan dari negara lain. Cara pandang ini serupa dengan gagasan keseimbangan
kekuasaan (balance of power) dari negara-negara Barat.
Pendekatan kooperatif China, dengan demikian, dapat ditafsirkan sebagai bentuk
upaya China untuk mengimbangi (lebih tepatnya menghalau) kekuatan AS di
kawasan. China tahu bahwa sebagian negara anggota ASEAN memiliki kedekatan
hubungan dengan AS, khususnya Filipina dan Vietnam. China dan Filipina pernah
bersitegang gara-gara keputusan Mahkamah Arbitrase UNCLOS di Den Haag pada 2016
yang memenangkan tuntutan Filipina sekalipun kemudian kedua negara akhirnya
memutuskan untuk tetap menjaga hubungan baik. Dengan Vietnam, China mendapatkan
tantangan lebih berat karena pemerintah Hanoi semakin memperluas aliansi dengan
rival-rival China.
Pada Maret 2017 lalu kapal induk AS USS Carl Vinson berkunjung ke Vietnam
sebagai bentuk dukungan AS kepada Vietnam. Vietnam juga memperkuat kerja sama
keamanan dengan Australia, India, dan Jepang.
Melihat dinamika geopolitik ini, China merasa perlu mengkooptasi negara-negara
ASEAN supaya lebih dekat ke China dan menjauh dari pengaruh AS. China juga
paham betul bahwa ASEAN bukanlah lawan tandingnya yang sepadan sehingga
kebijakan merangkul ASEAN di sini lebih sebagai strategi meminimalisasi
kecondongan ASEAN pada AS, bukan menundukkan ASEAN. Kesediaan China berkompromi
dengan ASEAN soal mekanisme penyelesaian konflik atau Code of Conduct (COC)
yang mencapai kesepakatan pada Agustus 2018 lalu harus dibaca sebagai manuver
China dalam rangka "membeli" kepercayaan ASEAN.
Kesepakatan itu bisa jadi bukan tujuan utama China. Sekali lagi kepentingan
China di Laut China Selatan hanya satu, yaitu menjadikan kawasan sengketa itu
wilayah kedaulatannya. Sesuai dengan filosofi Taoisme Yin dan Yang, strategi
kooperatif itu barangkali hanya pelengkap dari strategi koersif China membangun
pangkalan militer di Spratly. Baik sarana militer dan kerja sama harus
diimplementasikan secara seimbang, bukan saling meniadakan. Kekuatan militer
dan kerja sama adalah dua instrumen untuk mencapai tujuan yang sama.
Peran Indonesia
Sebagai primus inter pares di kawasan, Indonesia harus hati-hati melihat
perubahan sikap China tersebut. Mengingat kultur strategis China yang memandang
bahwa kerja sama merupakan salah satu instrumen kepentingan nasional dan bukan
untuk mencapai kepentingan bersama, Indonesia perlu mengembangkan strategi
kebijakan luar negeri yang lebih aktif, adaptif, dan transformatif.
Pertama, Indonesia harus segera memulihkan reputasinya sebagai "honest broker"
di kawasan. Dunia internasional sejak lama menaruh kepercayaan yang tinggi
kepada Indonesia sebagai juru damai, penengah, dan agenda-setter di banyak
forum multilateral. Kepercayaan itu kini terkesan memudar karena karakter
kebijakan luar negeri Presiden Jokowi yang lebih memprioritaskan pada
pendekatan bilateralisme alih-alih multilateralisme.
Pemerintah mungkin akan menepis anggapan itu, dan itu sah-sah saja. Namun,
fakta-fakta menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia di forum-forum
multilateral hanyalah cara untuk menjajaki pertemuan-pertemuan bilateral dengan
negara mitra.
Kedua, kebijakan luar negeri Indonesia harus adaptif menyikapi dinamika isu
Laut China Selatan. Jika selama ini Indonesia memandang kebijakan China hanya
dilandasi oleh kalkulasi untung-rugi, perlu cara pandang berbeda untuk memahami
karakter kebijakan luar negeri China terutama di kawasan. Para pembuat
kebijakan perlu menyadari bahwa persoalan Laut China Selatan bukan semata soal
kepentingan nasional negara kuat, melainkan melibatkan faktor-faktor budaya
yang berakar dari sejarah. Konsekuensinya, penyelesaian konflik ini tidak bisa
dilakukan hanya dengan pendekatan rasionalistik-mekanistik seperti dialog di
level regional.
Pemerintah perlu melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah untuk melakukan
diplomasi track-II yang lebih informal dengan mengedepankan sarana-sarana
non-politis. Pendekatan budaya barangkali bisa menjadi instrumen diplomatik
alternatif dari yang sudah ada.
Ketiga, Indonesia perlu memainkan peran kepemimpinan transformatif dengan
merangkul negara-negara lain untuk mencapai pemahaman bersama. Melibatkan
negara-negara rising power seperti Rusia dan India penting untuk mengurangi
dominasi China dan AS di kawasan. Gagasan ini sejalan dengan doktrin
'keseimbangan dinamis' (dynamic equilibrium) yang digagas Marty Natalegawa
bahwa negara-negara kuat tidak diperkenankan mendominasi, melainkan harus patuh
pada norma-norma yang telah disepakati bersama.
Selain itu, prinsip kolaborasi lebih dikedepankan ketimbang menonjolkan
rivalitas. Di sinilah kapasitas diplomasi Indonesia akan diuji, sejauh mana
mampu mengkooptasi negara-negara kuat untuk saling berkolaborasi
mengesampingkan ego masing-masing.
Mohamad Rosyidin dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas
Diponegoro
(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar
tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini
sekarang! china laut china selatan asean
#yiv3836804407 #yiv3836804407 -- #yiv3836804407ygrp-mkp {border:1px
solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv3836804407
#yiv3836804407ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv3836804407
#yiv3836804407ygrp-mkp #yiv3836804407hd
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
0;}#yiv3836804407 #yiv3836804407ygrp-mkp #yiv3836804407ads
{margin-bottom:10px;}#yiv3836804407 #yiv3836804407ygrp-mkp .yiv3836804407ad
{padding:0 0;}#yiv3836804407 #yiv3836804407ygrp-mkp .yiv3836804407ad p
{margin:0;}#yiv3836804407 #yiv3836804407ygrp-mkp .yiv3836804407ad a
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv3836804407 #yiv3836804407ygrp-sponsor
#yiv3836804407ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv3836804407
#yiv3836804407ygrp-sponsor #yiv3836804407ygrp-lc #yiv3836804407hd {margin:10px
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv3836804407
#yiv3836804407ygrp-sponsor #yiv3836804407ygrp-lc .yiv3836804407ad
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv3836804407 #yiv3836804407actions
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv3836804407
#yiv3836804407activity
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv3836804407
#yiv3836804407activity span {font-weight:700;}#yiv3836804407
#yiv3836804407activity span:first-child
{text-transform:uppercase;}#yiv3836804407 #yiv3836804407activity span a
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv3836804407 #yiv3836804407activity span
span {color:#ff7900;}#yiv3836804407 #yiv3836804407activity span
.yiv3836804407underline {text-decoration:underline;}#yiv3836804407
.yiv3836804407attach
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
0;width:400px;}#yiv3836804407 .yiv3836804407attach div a
{text-decoration:none;}#yiv3836804407 .yiv3836804407attach img
{border:none;padding-right:5px;}#yiv3836804407 .yiv3836804407attach label
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv3836804407 .yiv3836804407attach label a
{text-decoration:none;}#yiv3836804407 blockquote {margin:0 0 0
4px;}#yiv3836804407 .yiv3836804407bold
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv3836804407
.yiv3836804407bold a {text-decoration:none;}#yiv3836804407 dd.yiv3836804407last
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3836804407 dd.yiv3836804407last p
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3836804407
dd.yiv3836804407last p span.yiv3836804407yshortcuts
{margin-right:0;}#yiv3836804407 div.yiv3836804407attach-table div div a
{text-decoration:none;}#yiv3836804407 div.yiv3836804407attach-table
{width:400px;}#yiv3836804407 div.yiv3836804407file-title a, #yiv3836804407
div.yiv3836804407file-title a:active, #yiv3836804407
div.yiv3836804407file-title a:hover, #yiv3836804407 div.yiv3836804407file-title
a:visited {text-decoration:none;}#yiv3836804407 div.yiv3836804407photo-title a,
#yiv3836804407 div.yiv3836804407photo-title a:active, #yiv3836804407
div.yiv3836804407photo-title a:hover, #yiv3836804407
div.yiv3836804407photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv3836804407
div#yiv3836804407ygrp-mlmsg #yiv3836804407ygrp-msg p a
span.yiv3836804407yshortcuts
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv3836804407
.yiv3836804407green {color:#628c2a;}#yiv3836804407 .yiv3836804407MsoNormal
{margin:0 0 0 0;}#yiv3836804407 o {font-size:0;}#yiv3836804407
#yiv3836804407photos div {float:left;width:72px;}#yiv3836804407
#yiv3836804407photos div div {border:1px solid
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv3836804407
#yiv3836804407photos div label
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv3836804407
#yiv3836804407reco-category {font-size:77%;}#yiv3836804407
#yiv3836804407reco-desc {font-size:77%;}#yiv3836804407 .yiv3836804407replbq
{margin:4px;}#yiv3836804407 #yiv3836804407ygrp-actbar div a:first-child
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv3836804407 #yiv3836804407ygrp-mlmsg
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3836804407
#yiv3836804407ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv3836804407
#yiv3836804407ygrp-mlmsg select, #yiv3836804407 input, #yiv3836804407 textarea
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3836804407
#yiv3836804407ygrp-mlmsg pre, #yiv3836804407 code {font:115%
monospace;}#yiv3836804407 #yiv3836804407ygrp-mlmsg *
{line-height:1.22em;}#yiv3836804407 #yiv3836804407ygrp-mlmsg #yiv3836804407logo
{padding-bottom:10px;}#yiv3836804407 #yiv3836804407ygrp-msg p a
{font-family:Verdana;}#yiv3836804407 #yiv3836804407ygrp-msg
p#yiv3836804407attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv3836804407
#yiv3836804407ygrp-reco #yiv3836804407reco-head
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv3836804407 #yiv3836804407ygrp-reco
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv3836804407 #yiv3836804407ygrp-sponsor
#yiv3836804407ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv3836804407
#yiv3836804407ygrp-sponsor #yiv3836804407ov li
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv3836804407
#yiv3836804407ygrp-sponsor #yiv3836804407ov ul {margin:0;padding:0 0 0
8px;}#yiv3836804407 #yiv3836804407ygrp-text
{font-family:Georgia;}#yiv3836804407 #yiv3836804407ygrp-text p {margin:0 0 1em
0;}#yiv3836804407 #yiv3836804407ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv3836804407
#yiv3836804407ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none
!important;}#yiv3836804407
