Ini cuplikan tulisan Rosyidin.
Dinamika keamanan di kawasan khususnya terkait dengan isu Laut China Selatan
menunjukkan tren yang menarik diamati. Baru-baru ini China menunjukkan sikap
kooperatif di kawasan yang ditandai oleh latihan militer bersama antara China
dan negara-negara ASEAN di Provinsi Guangdong, wilayah pesisir Laut China
Selatan selama sepekan. Ide ini sebenarnya sudah diusulkan China pada 2015
ketika menggelar pertemuan dengan menteri pertahanan se-ASEAN. Menurut China,
latihan militer bersama itu merupakan suatu confidence building measure (CBM)
guna menurunkan ketegangan di kawasan.
Sikap China ini bertolak belakang dengan kebiasaannya yang ofensif dan terkesan
enggan mematuhi norma-norma internasional. China begitu keras memaksakan
kepentingannya, bahkan berhasil memecah-belah ASEAN sebagaimana terjadi pada
saat pertemuan tingkat menteri ASEAN di Pnom Penh pada 2012 ketika organisasi
regional itu gagal mencapai komunike bersama (joint communique). Momen
kegagalan ASEAN ini membuat Menteri Luar Negeri Indonesia (kala itu) Marty
Natalegawa frustrasi, dan menyebutnya sebagai "salah satu kegagalan terbesar
dalam karier diplomatik saya" (Natalegawa, 2018: 130).
Lantas, apa yang membuat China mengubah sikapnya terhadap ASEAN? Penjelasan
yang paling masuk akal adalah China berusaha "merangkul" ASEAN untuk mencegah
campur tangan AS di wilayah Laut China Selatan. Selama ini China memandang
kehadiran AS sebagai sumber ketidakstabilan keamanan regional. Berulangkali
keduanya terlibat insiden yang meningkatkan eskalasi konflik. Seperti yang
terjadi baru-baru ini ketika kapal perang AS USS Decatur yang sedang melakukan
'operasi navigasi bebas' dihalau kapal perang China karena dianggap mengancam
kedaulatannya.
Si Chan remo ini memang sudah nggak ketulungan lagi gobloknya!! Ha...ha.. sudah
tidak bisa baca dengan betul!! Menuduh saya "senada" dengan propaganda AS...
Busyeeet!! Tapi tidak ditunjukkan mana yang memperlihatkan "senada" itu...
Siapa yang bilang Taoisme mengajarkan penjajahan terhadap negeri lain???
Rosyidin mengutip "Barangsiapa yang berambisi menguasai dunia, dia tidak akan
berhasil. Dunia ini adalah tempat yang sakral yang tidak mungkin dikuasai oleh
siapapun. Orang yang melakukannya tidak akan berhasil. Bila dipaksakan juga
akan gagal". (Tao Te Ching, Bab 29) justru utk menunjukkan ajaran Taoisme itu.
Dan ajaran itulah yang membuat Tkk MENGUBAH sikapnya dalam hubungannya dengan
ASEAN dan Laut Tkk Selatan, yang tadinya sangat agresif dan keras, sekarang
menjadi lebih kooperatif!!! Uh, gobloknya si Chan ini!! Semuanya harus
dijelaskan!!! Dan karena itu juga saya bilang Tkk kapitalis tidak menerapkan
Marxisme-Leninisme, tapi Taoisme dan Konghucuisme!!!
Dibilang penjilat penguasa Tkk, marah-marah si Chan, tapi dalam komentar dan
postingannya, jelas ia perlihatkan sikap menjilatnya. Sekarang dia ulangi lagi
Jalan sutera, One Belt one Road sebagai proyek untuk "kemajuan bersama",
"keuntungan bersama","menang bersama" . Semua itu adalah penipuan ditengah hari
bolong!!!
Saya tampilkan lagi komentar yang berkaitan dengan "bantuan" dan "perdagangan"
Tkk. Teksnya dalam bhs Inggris. Mudah-mudahan si chan bisa mengerti dengan
baik bahasa Inggris. Lha kalau dalam bhs Indonesia saja, dia sudah tdk bisa
mengerti, bagaimana dalam bhs Inggris! Tapi tak perlu merendahkannya, lihat
saya nanti bagaimana reaksinya.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Supaya tidak capebacanya, mengingat banyak orang tidak suka baca
panjang-panjang, saya tampilkansaja beberapa kutipan dari sebuah tulisan yang
menyangkut penanaman modalTiongkok di Afrika pada jaman Mao dan setelah Deng
xiaoping dan kliknyaberkuasa dan merestorasi kapitalisme.
Pada jaman Mao,bantuan Tkk betul-betul diabdikan untuk membantu negeri itu dan
Tkk sosialistidak menggunakan bantuan itu untuk mengeksplotasi kekayaan alam
negeri itu.
Sebaliknya, setelahtahun 2000, Tkk kapitalis menggunakan kebutuhan
negeri-negeri Afrika untukmembangun infrastrukturnya guna mendapatkan
keuntungan untuk dirinya sendiri.Bantuan Tkk untuk pembangunan infrastruktur,
pada umumnya menguntungkan korporasiTkk sendiri, melalui syarat penggunaan
perlengkapan dan bahan yang diproduksioleh korporasinya sendiri. Inilah yang
saya bilang, dalam keadaan krisis duniadimana Tkk sendiri mengalami kelambatan
pertumbuhan dan menurunnya permintaandari AS dan Eropa, maka syarat ini adalah
untuk menyelamatkan korporasi Tkkdari kebangkrutan karena turun permintaan atas
produknya.
Apajaminan yang diberikan negeri pengutang kepada Tkk?? Sumber kekayaan
negeriitu!!! Tidak heran kalau modal yang ditumplekkan Tkk di Afrika
umumnyaberkaitan dengan penguasaan Tkk atas sumber alamnya.
Tahun2008, China Railway Group mendapatkan hak menambang tembaga dan cobalt di
Kongodengan mengibarkan slogan "proyek infrastruktur untuk sumberalam".
Disampinguntuk mendapatkan kekayaan alam Afrika, modal Tkk mengalir ke Afrika
juga untukmenciptakan kesempatan bisnis bagi korporasi Tkk sendiri. Analis Tkk
sendirimengakui:"Ketika kami memberi bantuan sebesar RMB 1 miliar kepada
Afrika,kami akan mendapatkan kontrak layanan senilai USD 1 miliar (RMB 6
miliar) dariAfrika." Sebagai imbalan untuk sebagian besar bantuan keuangan
Tkkke Afrika, Beijing mengharuskan pembangunan infrastruktur dan kontrak
lainnyamendukung korporasi penyedia layanan Tkk: 70 persen dari kontrak itu
harus denganperusahaan yang sudah "disetujui," kebanyakan milik negara,baru
sisanya terbuka untuk perusahaan lokal, tapi ha...ha..banyak di antaranyajuga
merupakan usaha patungan dengan kelompok Tkk. Jadi , apa yangdilihat banyak
orang sebagai "bantuan" Tkk ke Afrika sebenarnya,dalam prakteknya, menciptakan
bisnis bagi perusahaan Tkk danmenciptakan pekerjaan untuk pekerja Tkk. Inilah
sebetulnya tujuan pokok daristrategi 'going out" dari Tkk.
Niming bai ma?? Mengertikah anda???
Apa ituneo-kolonialisme? Apakah neo-kolonialisme perlu mengirim pasukannya???
Cukupdengan mengirim modalnya saja, kan? Kenapa dulu Bung Karno koar-koar
:"goto hell with your aid! dan sangat anti neo-kolonialisme??? Tanyalah kepada
rumput yang bergoyang.....begitujawab si Ebiet!!!
During the Cold War, foreign aid an important political tool that Chinaused to
gain Africa’s diplomatic recognition and to compete with the UnitedStates and
the Soviet Union for Africa’s support. Between 1963 and 1964, Zhou Enlai
visited 10 African countries andannounced the well-known “Eight Principles of
Foreign Economic andTechnological Assistance.”[10] These aid principleswere
designed to compete simultaneously with the “imperialists” (the UnitedStates)
and the “revisionists” (the Soviet Union) for Africa’s approval andsupport.
These efforts were enhanced during the Cultural Revolution under theinfluence
of a radical revolutionary ideology, motivating China toprovide large amounts
of foreign aid to Africa despite its own domesticeconomic difficulties. [11]
One famous example was the Tanzania-ZambiaRailway built between 1970 and 1975,
for which China provided a zero-interestloan of RMB 980 million. By the
mid-1980s, China’s generous assistance hadopened the door to diplomatic
recognition with 44 African countries. [12]
Since the beginning of China’s reform and openingup, especially after 2000,
Africa hasbecome an increasingly important economic partner for China. Africa
enjoys richnatural resources and market potential, and urgently needs
infrastructure anddevelopment finance to stimulate economic
growth.Chinesedevelopment finance, combined with the aid, aims at not only
benefiting thelocal recipient countries, but also China itself... For example,
China’s“tied aid” for infrastructure usually favors Chinese companies
(especiallystate-owned enterprises), while its loans are in many cases backed
by Africannatural resources.
Much Chinese financing to Africa is associated with securingthe continent’s
natural resources.Using what is sometimes characterizedas the “Angola Model,”
Chinas frequently provides low-interest loans to nationswho rely on
commodities, such as oil or mineral resources, as collateral.[13] In these
cases, the recipient nations usuallysuffer from low credit ratings and have
great difficulty obtaining funding fromthe international financial market;
China makes financing relatively available—withcertain conditions.
Though commodity-backed loans were not created by China – leadingWestern banks
were making such loans to African countries, including Angola andGhana, before
China Eximbank and Angola completed their first oil-backed loanin March 2004 –
but the Chinese built the model to scale and applied it using asystematic
approach. In Angola in 2006, USD 4 billion in such loans probablyhelped Chinese
oil companies win the exploitation rights to multiple oilblocks.[14] In 2010,
Sinopec’s acquisition of a 50percent stake in Block 18 coincided with the
disbursement of the first trancheof Eximbank funding, and in 2005, Sinopec’s
acquisition of rights to Block 3/80coincided with the announcement of a new USD
2 billion loan from China Eximbankto the Angolan government.[15] In 2008, the
China Railway Group used the same modelto secure the mining rights to the
Democratic Republic of Congo’s copper andcobalt mines under the slogan
“(Infrastructure) projects for resources.”[16] According to Debra Brautigam, a
top expert onChina-Africa relations, between 2004 and 2011, China reached
similar unprecedented deals with atleast seven resource-rich African countries,
with a total volumeof nearly USD 14 billion.[17]
In addition to securing Africa’s natural resources, China’s capitalflows into
Africa also create business opportunities for Chinese servicecontractors, such
as construction companies. According to Chinese analysts,Africa is China’s
second-largest supplier of service contracts, and “whenwe provide Africa
assistance of RMB 1 billion, we will get service contractsworth USD 1 billion
(RMB 6 billion) from Africa.”[18] In exchange for most Chinese financialaid to
Africa, Beijing requires that infrastructure construction and othercontracts
favor Chinese service providers: 70 percent of them go to “approved,”mostly
state-owned, Chinese companies, and the rest are open to local firms,many of
which are also joint ventures with Chinese groups.[19] In this sense, China’s
financing to Africa,including aid, creates business for Chinese companies and
employmentopportunities for Chinese laborers, a critical goal of Beijing’s
Going Outstrategy.
Saya tekankan lagi. Coba baca tuh! Untuk 1 billion RMB "bantuan" yang diberikan
Tkk kepada Afrika, Tkk mendapat "service contracts" bernilai 6 billion !!!!
Untungnya ENAM KALI LIPAT!!! Ha..ha... sempoanya jalan betul tuh!!! Itulah yang
buat Chan, maju bersama, menang bersama!!! Orang waras mana yang percaya ocehen
kaum revisionis ini????
On Sunday, November 18, 2018, 2:10:47 PM GMT+1, ChanCT
[email protected] [GELORA45] <[email protected]> wrote:
Lho, ketentuan peraturan LCS dengan 9 garis putus itu kan sesaat setelah PD-II
berakhir, dan Tiongkok ketika itu diwakili Tiongkok Nasionalis, Kuomintang.
Makanya sampai sekarang Pemerintah Tiongkok Nasionalis/Taiwan juga tetap
mengakui LCS-9garisputus ini.
Tempo hari Menlu RRT, Wang Yi pernah dengan tandas menyatakan, Pulau Natuna
milik Indonesia, yang perlu diperhatikan adalah LCS dengan batas 9garis-putus
itu dibawah pengaturan Tiongkok.
ajeg 於 18/11/2018 19:16 寫道:
Kalau begitu apa alasan RRC memprotes / keberatan
atas penggantian nama LCS di wilayah perairan Indonesia
menjadi LNU; 'Laut Natuna Utara'?
--- SADAR@... wrote:
Hahahaa, ... nenek dalam tempurung yang begitu keras berteriak "pembela rakyat"
ternyata SENADA dengan propaganda imperialisme AS.
Saya tidak tahu latar belakang Rosydin ini, ... tapi yang pasti ajaran
Taoisme dan Konghuchu TIDAK mengajarkan menjajah negara lain! Dan "Jalan
Sutera" atau OBOR yang dijalankan Tiongkok sekarang ini dengan prinsip Bekerja
Bersama, Maju Bersama, Untung Bersama dan Menang BERSAMA, ...
bertolak-belakang dengan yang dijalankan kapitalisme/imperialisme 2 ratus tahun
terakhir ini, MENJAJAH Negara lain dan melakukan penghisapan hanya untuk
keuntungan, kemajuan negaranya sendiri!
Sudah cukup banyak fakta diajukan masalah sengketa perairan Laut Tiongkok
Selatan biarlah diselesaikan tersendiri antara Tiongkok dan negara
bersangkutan, tidak perlu direcoki dan campurtangan AS! Saya yakin ketegangan
yg semula terjadi dengan Filipina akan terselesaikan dengan lebih baik tanpa
campurtangan AS! Begitu juga dengan Vietnam, ... Suasana perairan Laut Tiongkok
Selatan akan TETAP DAMAI dan HARMONIS! TIDAK ada yang perlu diributkan apalagi
bikin tegang suasana, kecuali sejalan dengan kehendak AS! Agar negara-negara
itu membeli lebih banyak senjata untuk menghadapi RRT saja! Negara-negara
AREAN dirugikan dan hanya AS yang diuntungkan!
Tatiana Lukman 於 16/11/2018 1:50 寫道:
Tulisan dosen Rosyidin ini membantu orang untuk mengerti hakekat dan tujuan
sebenarnya dari kebijakan luar negeri TKK. Oleh para pejabat resminya, sudah
tentu Tkk berusaha menampilkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan militer
yang seolah-olah tidak ingin berdominasi. Semua orang yang berpikir logis tentu
melihat ofensif agresif Tkk. Dosen Resyidin mencerminkannya dalam kutipan ini
“Sikap China ini bertolak belakang dengan kebiasaannya yang ofensif dan
terkesan enggan mematuhi norma-norma internasional. China begitu keras
memaksakan kepentingannya, bahkan berhasil memecah-belah ASEAN sebagaimana
terjadi pada saat pertemuan tingkat menteri ASEAN di Pnom Penh pada 2012 ketika
organisasi regional itu gagal mencapai komunike bersama (joint communique).
Momen kegagalan ASEAN ini membuat Menteri Luar Negeri Indonesia (kala itu)
Marty Natalegawa frustrasi, dan menyebutnya sebagai "salah satu kegagalan
terbesar dalam karier diplomatik saya" (Natalegawa, 2018: 130).
Jelas bahwa ofensif dan pembangkangan terhadap norma-norma Internasional itu
lahir dari sifat Tkk sendiri yang sudah memasuki tahap imperialis. Tentu Chan
ingin membantah. Tapi tidak ada argumentasi yang syah untuk membantahnya.
Karena sepak terjang Tkk sendiri yang mencerminkan sikap negara besar yang
memaksakan kepentingannya. Mirip tidak dengan sikap AS??? Dipupuri dengan bedak
termahalpun, tidak akan bisa Tkk menutupi wajah sosial imperialisnya, sosialis
dalam kata-kata, tapi imperialis dalam perbuatan.
Lantas. mengapa sekarang Tkk mengubah kebijakannya? Sang dosen juga memberi
jawaban yang baik. “Penjelasan yang paling masuk akal adalah China berusaha
"merangkul" ASEAN untuk mencegah campur tangan AS di wilayah Laut China Selatan.
Ekonomi Tkk sudah terintegrasi sepenuhnya dalam sistim ekonomi kapitalis
dunia, dalam kondisinya sebagai pabriknya dunia, ia membutuhkan bahan baku dan
minyak untuk menopang pertumbuhannya. Sama-sama membutuhkan minyak dan bahan
baku lainnya, tak terhindarkan bentrokan dan persaingan dengan kekuatan
imperialis lainnya, terutama AS sebagai kekuatan imperialis tradisionil yang
sedang menuju kebangkrutannya. Dari segi ekonomi Tkk sudah menjadi superpower
tapi dari segi militer masih belum bisa menandingi AS.
Nah, disinilah sekarang masalahnya. Mau tidak kita digunakan oleh Tkk untuk
membela kepentingan imperialnya? Wilayah Laut Tkk Selatan sudah dicaploknya.
Untuk menjaga dan membelanya dari saingannya, imperialis Tkk, maka dia harus
merangkul negara-negara ASEAN. Maka muncullah tampang mesam-mesemnya Kaisar
Xijingping dalam berbagai kunjungannya di luar negeri.
Satu point lagi yang menunjukkan Tkk bukan sebuah negara sosialis yang
menggunakan Marxisme-Leninisme sebagai dasar filsafat dan pembimbing sepak
terjangnya. Dosen juga menjelaskannya dengan gamblang. Yang diterapkan Tkk
adalah Taoisme dan juga ajaran Konghucu. Ya cocok sudah!! One Belt One Road
alias Jalan Sutera memang sangat dibutuhkan Tkk untuk mendapatkan rute
perdagangan yang dia kontrol sendiri dalam usahanya untuk melampaui kekuasaan
AS.
Tulisan Rosydin ini membuka tabir selubung yang terus dipropagandakan Tkk
serta para pendukungnya seolah-olah ofensif ekonomi dalam bentuk penanaman
modalnya bertujuan untuk memajukan negeri penerima modal alias pengutang.
Artinya, pembelejetan terhadap penanaman modal Tkk di segala pelosok dunia
yang diajukan oleh nenek dalam tempurung ini, kok mendapatkan gemanya dalam
tulisan dosen Rosydin!!!
On Thursday, November 8, 2018, 8:25:52 PM GMT+1, Awind wrote:
https://news.detik.com/kolom/d-4293120/kultur-strategis-china-di-laut-china-selatan?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.172679329.360779424.1541698862-2136032096.1541698862
Kamis 08 November 2018, 15:24 WIB
Kolom
Kultur Strategis China di Laut China Selatan
Mohamad Rosyidin - detikNews Mohamad Rosyidin
Foto: Australia Plus ABC
Jakarta - "Barangsiapa yang berambisi menguasai dunia, dia tidak akan
berhasil. Dunia ini adalah tempat yang sakral yang tidak mungkin dikuasai oleh
siapapun. Orang yang melakukannya tidak akan berhasil. Bila dipaksakan juga
akan gagal". (Tao Te Ching, Bab 29)
Dinamika keamanan di kawasan khususnya terkait dengan isu Laut China Selatan
menunjukkan tren yang menarik diamati. Baru-baru ini China menunjukkan sikap
kooperatif di kawasan yang ditandai oleh latihan militer bersama antara China
dan negara-negara ASEAN di Provinsi Guangdong, wilayah pesisir Laut China
Selatan selama sepekan. Ide ini sebenarnya sudah diusulkan China pada 2015
ketika menggelar pertemuan dengan menteri pertahanan se-ASEAN. Menurut China,
latihan militer bersama itu merupakan suatu confidence building measure (CBM)
guna menurunkan ketegangan di kawasan.
Sikap China ini bertolak belakang dengan kebiasaannya yang ofensif dan
terkesan enggan mematuhi norma-norma internasional. China begitu keras
memaksakan kepentingannya, bahkan berhasil memecah-belah ASEAN sebagaimana
terjadi pada saat pertemuan tingkat menteri ASEAN di Pnom Penh pada 2012 ketika
organisasi regional itu gagal mencapai komunike bersama (joint communique).
Momen kegagalan ASEAN ini membuat Menteri Luar Negeri Indonesia (kala itu)
Marty Natalegawa frustrasi, dan menyebutnya sebagai "salah satu kegagalan
terbesar dalam karier diplomatik saya" (Natalegawa, 2018: 130).
Lantas, apa yang membuat China mengubah sikapnya terhadap ASEAN? Penjelasan
yang paling masuk akal adalah China berusaha "merangkul" ASEAN untuk mencegah
campur tangan AS di wilayah Laut China Selatan. Selama ini China memandang
kehadiran AS sebagai sumber ketidakstabilan keamanan regional. Berulangkali
keduanya terlibat insiden yang meningkatkan eskalasi konflik. Seperti yang
terjadi baru-baru ini ketika kapal perang AS USS Decatur yang sedang melakukan
'operasi navigasi bebas' dihalau kapal perang China karena dianggap mengancam
kedaulatannya.
Kultur Strategis
Pendekatan kooperatif China terhadap ASEAN menunjukkan bahwa Beijing tidak
selalu menggunakan cara-cara koersif untuk mewujudkan ambisinya menguasai Laut
China Selatan. Selama ini sebagian besar pengamat memandang semata-mata dari
agresivitas China namun jarang yang melihat sisi "lunak" kebijakan negara itu.
Padahal, dalam kultur strategis China, kebijakan luar negeri diimplementasikan
dengan mengkombinasikan dua pendekatan yang pada dasarnya saling bertentangan
yakni penggunaan sarana militer (koersif) dan sarana kerja sama (kooperatif).
Menurut ahli hubungan internasional Universitas Harvard Alastair Ian Johnston,
kultur strategis merupakan seperangkat gagasan yang mempengaruhi para pembuat
kebijakan untuk merumuskan strategi pertahanan guna menangkal ancaman
(Johnston, 1995). Dengan kata lain, konsep ini merujuk pada sistem keyakinan
dan pemahaman elite-elite politik suatu negara yang membentuk persepsi terhadap
ancaman nasional. Persepsi ini sangat dipengaruhi oleh budaya dan sistem nilai
yang dianut suatu masyarakat.
Dalam kasus politik luar negeri China di Laut China Selatan, salah satu
gagasan yang cukup besar pengaruhnya adalah Taoisme (selain Konfusianisme).
Kutipan pada pembuka tulisan ini diambil dari kitab karangan Lao Tzu Tao Te
Ching (ditulis sekitar abad ke-6 sebelum Masehi). Maknanya kurang lebih sikap
penolakan terhadap hegemoni kekuasaan oleh satu negara di dalam sistem
internasional. Setiap ambisi menjadi untuk mendominasi sistem akan mendapatkan
tantangan dari negara lain. Cara pandang ini serupa dengan gagasan keseimbangan
kekuasaan (balance of power) dari negara-negara Barat.
Pendekatan kooperatif China, dengan demikian, dapat ditafsirkan sebagai bentuk
upaya China untuk mengimbangi (lebih tepatnya menghalau) kekuatan AS di
kawasan. China tahu bahwa sebagian negara anggota ASEAN memiliki kedekatan
hubungan dengan AS, khususnya Filipina dan Vietnam. China dan Filipina pernah
bersitegang gara-gara keputusan Mahkamah Arbitrase UNCLOS di Den Haag pada 2016
yang memenangkan tuntutan Filipina sekalipun kemudian kedua negara akhirnya
memutuskan untuk tetap menjaga hubungan baik. Dengan Vietnam, China mendapatkan
tantangan lebih berat karena pemerintah Hanoi semakin memperluas aliansi dengan
rival-rival China.
Pada Maret 2017 lalu kapal induk AS USS Carl Vinson berkunjung ke Vietnam
sebagai bentuk dukungan AS kepada Vietnam. Vietnam juga memperkuat kerja sama
keamanan dengan Australia, India, dan Jepang.
Melihat dinamika geopolitik ini, China merasa perlu mengkooptasi negara-negara
ASEAN supaya lebih dekat ke China dan menjauh dari pengaruh AS. China juga
paham betul bahwa ASEAN bukanlah lawan tandingnya yang sepadan sehingga
kebijakan merangkul ASEAN di sini lebih sebagai strategi meminimalisasi
kecondongan ASEAN pada AS, bukan menundukkan ASEAN. Kesediaan China berkompromi
dengan ASEAN soal mekanisme penyelesaian konflik atau Code of Conduct (COC)
yang mencapai kesepakatan pada Agustus 2018 lalu harus dibaca sebagai manuver
China dalam rangka "membeli" kepercayaan ASEAN.
Kesepakatan itu bisa jadi bukan tujuan utama China. Sekali lagi kepentingan
China di Laut China Selatan hanya satu, yaitu menjadikan kawasan sengketa itu
wilayah kedaulatannya. Sesuai dengan filosofi Taoisme Yin dan Yang, strategi
kooperatif itu barangkali hanya pelengkap dari strategi koersif China membangun
pangkalan militer di Spratly. Baik sarana militer dan kerja sama harus
diimplementasikan secara seimbang, bukan saling meniadakan. Kekuatan militer
dan kerja sama adalah dua instrumen untuk mencapai tujuan yang sama.
Peran Indonesia
Sebagai primus inter pares di kawasan, Indonesia harus hati-hati melihat
perubahan sikap China tersebut. Mengingat kultur strategis China yang memandang
bahwa kerja sama merupakan salah satu instrumen kepentingan nasional dan bukan
untuk mencapai kepentingan bersama, Indonesia perlu mengembangkan strategi
kebijakan luar negeri yang lebih aktif, adaptif, dan transformatif.
Pertama, Indonesia harus segera memulihkan reputasinya sebagai "honest broker"
di kawasan. Dunia internasional sejak lama menaruh kepercayaan yang tinggi
kepada Indonesia sebagai juru damai, penengah, dan agenda-setter di banyak
forum multilateral. Kepercayaan itu kini terkesan memudar karena karakter
kebijakan luar negeri Presiden Jokowi yang lebih memprioritaskan pada
pendekatan bilateralisme alih-alih multilateralisme.
Pemerintah mungkin akan menepis anggapan itu, dan itu sah-sah saja. Namun,
fakta-fakta menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia di forum-forum
multilateral hanyalah cara untuk menjajaki pertemuan-pertemuan bilateral dengan
negara mitra.
Kedua, kebijakan luar negeri Indonesia harus adaptif menyikapi dinamika isu
Laut China Selatan. Jika selama ini Indonesia memandang kebijakan China hanya
dilandasi oleh kalkulasi untung-rugi, perlu cara pandang berbeda untuk memahami
karakter kebijakan luar negeri China terutama di kawasan. Para pembuat
kebijakan perlu menyadari bahwa persoalan Laut China Selatan bukan semata soal
kepentingan nasional negara kuat, melainkan melibatkan faktor-faktor budaya
yang berakar dari sejarah. Konsekuensinya, penyelesaian konflik ini tidak bisa
dilakukan hanya dengan pendekatan rasionalistik-mekanistik seperti dialog di
level regional.
Pemerintah perlu melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah untuk melakukan
diplomasi track-II yang lebih informal dengan mengedepankan sarana-sarana
non-politis. Pendekatan budaya barangkali bisa menjadi instrumen diplomatik
alternatif dari yang sudah ada.
Ketiga, Indonesia perlu memainkan peran kepemimpinan transformatif dengan
merangkul negara-negara lain untuk mencapai pemahaman bersama. Melibatkan
negara-negara rising power seperti Rusia dan India penting untuk mengurangi
dominasi China dan AS di kawasan. Gagasan ini sejalan dengan doktrin
'keseimbangan dinamis' (dynamic equilibrium) yang digagas Marty Natalegawa
bahwa negara-negara kuat tidak diperkenankan mendominasi, melainkan harus patuh
pada norma-norma yang telah disepakati bersama.
Selain itu, prinsip kolaborasi lebih dikedepankan ketimbang menonjolkan
rivalitas. Di sinilah kapasitas diplomasi Indonesia akan diuji, sejauh mana
mampu mengkooptasi negara-negara kuat untuk saling berkolaborasi
mengesampingkan ego masing-masing.
Mohamad Rosyidin dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas
Diponegoro
(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar
tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini
sekarang! china laut china selatan asean
| | 不含病毒。www.avg.com |
#yiv0103150727 #yiv0103150727 -- #yiv0103150727ygrp-mkp {border:1px solid
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv0103150727
#yiv0103150727ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv0103150727
#yiv0103150727ygrp-mkp #yiv0103150727hd
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
0;}#yiv0103150727 #yiv0103150727ygrp-mkp #yiv0103150727ads
{margin-bottom:10px;}#yiv0103150727 #yiv0103150727ygrp-mkp .yiv0103150727ad
{padding:0 0;}#yiv0103150727 #yiv0103150727ygrp-mkp .yiv0103150727ad p
{margin:0;}#yiv0103150727 #yiv0103150727ygrp-mkp .yiv0103150727ad a
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv0103150727 #yiv0103150727ygrp-sponsor
#yiv0103150727ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv0103150727
#yiv0103150727ygrp-sponsor #yiv0103150727ygrp-lc #yiv0103150727hd {margin:10px
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv0103150727
#yiv0103150727ygrp-sponsor #yiv0103150727ygrp-lc .yiv0103150727ad
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv0103150727 #yiv0103150727actions
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv0103150727
#yiv0103150727activity
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv0103150727
#yiv0103150727activity span {font-weight:700;}#yiv0103150727
#yiv0103150727activity span:first-child
{text-transform:uppercase;}#yiv0103150727 #yiv0103150727activity span a
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv0103150727 #yiv0103150727activity span
span {color:#ff7900;}#yiv0103150727 #yiv0103150727activity span
.yiv0103150727underline {text-decoration:underline;}#yiv0103150727
.yiv0103150727attach
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
0;width:400px;}#yiv0103150727 .yiv0103150727attach div a
{text-decoration:none;}#yiv0103150727 .yiv0103150727attach img
{border:none;padding-right:5px;}#yiv0103150727 .yiv0103150727attach label
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv0103150727 .yiv0103150727attach label a
{text-decoration:none;}#yiv0103150727 blockquote {margin:0 0 0
4px;}#yiv0103150727 .yiv0103150727bold
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv0103150727
.yiv0103150727bold a {text-decoration:none;}#yiv0103150727 dd.yiv0103150727last
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv0103150727 dd.yiv0103150727last p
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv0103150727
dd.yiv0103150727last p span.yiv0103150727yshortcuts
{margin-right:0;}#yiv0103150727 div.yiv0103150727attach-table div div a
{text-decoration:none;}#yiv0103150727 div.yiv0103150727attach-table
{width:400px;}#yiv0103150727 div.yiv0103150727file-title a, #yiv0103150727
div.yiv0103150727file-title a:active, #yiv0103150727
div.yiv0103150727file-title a:hover, #yiv0103150727 div.yiv0103150727file-title
a:visited {text-decoration:none;}#yiv0103150727 div.yiv0103150727photo-title a,
#yiv0103150727 div.yiv0103150727photo-title a:active, #yiv0103150727
div.yiv0103150727photo-title a:hover, #yiv0103150727
div.yiv0103150727photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv0103150727
div#yiv0103150727ygrp-mlmsg #yiv0103150727ygrp-msg p a
span.yiv0103150727yshortcuts
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv0103150727
.yiv0103150727green {color:#628c2a;}#yiv0103150727 .yiv0103150727MsoNormal
{margin:0 0 0 0;}#yiv0103150727 o {font-size:0;}#yiv0103150727
#yiv0103150727photos div {float:left;width:72px;}#yiv0103150727
#yiv0103150727photos div div {border:1px solid
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv0103150727
#yiv0103150727photos div label
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv0103150727
#yiv0103150727reco-category {font-size:77%;}#yiv0103150727
#yiv0103150727reco-desc {font-size:77%;}#yiv0103150727 .yiv0103150727replbq
{margin:4px;}#yiv0103150727 #yiv0103150727ygrp-actbar div a:first-child
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv0103150727 #yiv0103150727ygrp-mlmsg
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv0103150727
#yiv0103150727ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv0103150727
#yiv0103150727ygrp-mlmsg select, #yiv0103150727 input, #yiv0103150727 textarea
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv0103150727
#yiv0103150727ygrp-mlmsg pre, #yiv0103150727 code {font:115%
monospace;}#yiv0103150727 #yiv0103150727ygrp-mlmsg *
{line-height:1.22em;}#yiv0103150727 #yiv0103150727ygrp-mlmsg #yiv0103150727logo
{padding-bottom:10px;}#yiv0103150727 #yiv0103150727ygrp-msg p a
{font-family:Verdana;}#yiv0103150727 #yiv0103150727ygrp-msg
p#yiv0103150727attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv0103150727
#yiv0103150727ygrp-reco #yiv0103150727reco-head
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv0103150727 #yiv0103150727ygrp-reco
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv0103150727 #yiv0103150727ygrp-sponsor
#yiv0103150727ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv0103150727
#yiv0103150727ygrp-sponsor #yiv0103150727ov li
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv0103150727
#yiv0103150727ygrp-sponsor #yiv0103150727ov ul {margin:0;padding:0 0 0
8px;}#yiv0103150727 #yiv0103150727ygrp-text
{font-family:Georgia;}#yiv0103150727 #yiv0103150727ygrp-text p {margin:0 0 1em
0;}#yiv0103150727 #yiv0103150727ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv0103150727
#yiv0103150727ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none
!important;}#yiv0103150727
