kalau anda cuman berkata kemungkinan besar menurut anggapan anda ya tdk usak
pemilu lha wong pd akhirnya ya cuman 1 orang yg jd presiden.
kalau ada banyak calon darimana anda tahu pada akhirnya cuman Jokowi vs.
Prabowo?
On Wednesday, March 20, 2019, 5:07:26 PM PDT, ChanCT <[email protected]>
wrote:
Bukankah kemungkinan besar yang terjadi, tanpa Threshold Presiden dan
katakanlah jadi muncul 4-5 capres sekalipun, akhirnya akan mengerucut 01 dan 02
juga seperti sekrang ini. Itulah kekuatan-kekuatan yg nampak bertarung dalam
koalisi yg terjadi sekarang ini. Adanya threshold hanya mempercepat proses
tidak usah/kurangi kemungkinan terjadi pemilihan putaran kedua, ...
Jonathan Goeij 於 21/3/2019 1:26 寫道:
anda justru memberikan contoh akibat dari threshold, tidak tahu sebenarnya
anda beropini setuju atau tidak setuju threshold.
kutipan: Sedang untuk tingkat perjuangan sekarang ini, pemilu serentak, pileg
dan pilpres 2019, 17 April 2019 yad, tidak ada pilihan lain kecuali Kubu 01 dan
02! Tidak ada alternatif lain, ... GOLPUT juga TIDAK merubah hasil pemilu! Jadi
BETUL kata romo Magnis, yang dihadapkan pada rakyat bukan memilih yang terbaik,
tapi jangan biarkan yang terjelek berkuasa!
On Wednesday, March 20, 2019, 12:11:27 AM PDT, ChanCT
<[email protected]> wrote:
Dengan threshold Presiden dihapus, bisakah menyelesaikan soal??? Saya TIDAK
yakin! Bukan disini DASAR masalahnya. Dengan munculnya "demokrasi" yg
melahirkan 16 Parpol dalam pemilu kali ini, menunjukkan KESADARAN masyarakat
akan demokrasi masih amburadul! BELUM berhasil mengerucut dalam 3-4 parpol,
begitu beda sedikit saja harus bentuk parpol tersendiri, dan entah apa dasar
perbedaannya lagi, ... ini pertama.
Kedua, kehidupan DEMOKRASI tidak berarti pemilihan Presiden langsung, sebalik
saya melihat presiden yg keluar dalam kenyataan tetap TIDAK BISA mewakili suara
rakyat mayoritas dalam arti sesungguhnya, apalagi bekerja untuk kepentingan
rakyat banyak. Belum lagi yg dipersoalkan kenyataan jumlah suara pemenang tidak
pernah bisa melebihi suara GOLPUT, yg tidak ikut bersuara, ....!!! Padahal
pengeluaran DANA dan energi yang begitu BESAR untuk pemilu yg dibanggakan PESTA
DEMOKRASI itu jadi sangat TIDAK MEMADAI!
Ketiga, rakyat Indonesia masih perlu belajar dalam perjalanan demokrasi ini
untuk menyimpulkan dan menemukan sendiri demokrasi melahirkan pemimpin yg
dianggap paling baik.
Sedang untuk tingkat perjuangan sekarang ini, pemilu serentak, pileg dan
pilpres 2019, 17 April 2019 yad, tidak ada pilihan lain kecuali Kubu 01 dan 02!
Tidak ada alternatif lain, ... GOLPUT juga TIDAK merubah hasil pemilu! Jadi
BETUL kata romo Magnis, yang dihadapkan pada rakyat bukan memilih yang
terbaik, tapi jangan biarkan yang terjelek berkuasa!
Jonathan Goeij 於 19/3/2019 22:37 寫道:
Hapus threshold.
On Tuesday, March 19, 2019, 1:23:24 AM PDT, ChanCT <[email protected]>
wrote:
Lalu, ... selama hampir 74 tahun ini Indonesia dikuasai siapa???
Kalau dua-duanya sama saja, bagaimana cara mengeluarkan dan menangkan pilihan
ke-3, pilihan lain???
[email protected] [GELORA45] 於 19/3/2019 11:51 寫道:
Si Ramli omong kosong, jika Prabowo menang juga akan sama.
---In [email protected], <ajegilelu@...> wrote :
Rizal Ramli: Jika Jokowi Menang, China Akan Kuasai Indonesia
Maret 17, 2019 18:49
Jakarta, aktual.com – Ekonom senior Rizal Ramli, sebut pemerintah Presiden
Joko Widodo dan tokoh-tokoh di belakangnya dipengaruhi pemerintah China dalam
sektor ekonomi. Sehingga, jika Jokowi menang dalam Pilpres 2019 ini, Tiongkok
akan menguasai Indonesia.
“Bila Jokowi menang dalam pemilihan presiden mendatang, China akan semakin
dalam menguasai Indonesia,” ujar Rizal di kediamannya, di Jakarta Selatan,
ditulis Minggu (17/3).
Rizal menceritakan sedikit pengalamannya saat menjabat sebagai Menko Maritim
dan Sumber Daya pada kurun 2015-2016.
Di masa itu, Kementerian yang dipimpin Rizal memberikan nama baru untuk
perairan Indonesia di sebelah utara Pulau Natuna, Kepulauan Riau.
“Laut Natuna Utara dimasukkan dalam peta baru NKRI, karena wilayah perairan
itu sudah sah menjadi milik kita setelah dicapai kesepakatan dengan
negara-negara tetangga,” cerita Rizal.
Tapi, sambung dia, saat itu ada anggota Kabinet yang keberatan, karena
mempertimbangkan keberatan China. Tidak hanya keberatan, anggota kabinet ini
juga mengusulkan agar China diberi hak perikanan khusus di perairan itu.
Nama Laut Natuna Utara akhirnya tetap digunakan dalam peta baru NKRI.
Kini setelah berada di luar Kabinet, Rizal melihat kelompok yang memiliki
hubungan dekat dengan China begitu dominan.
“Kita harus hati-hati dengan strategi loan to own China. Di beberapa negara
mereka membantu proyek-proyek yang sudah pasti tidak untung. Setelah itu
mereka akan memilikinya,” kata Rizal lagi.
Di sisi lain, Rizal juga tidak setuju dengan konsepsi Indo Pacifik yang
menurutnya mengekspresikan kepentingan Amerika Serikat di kawasan.Menurutnya,
di masa depan Indonesia harus menyusun konsepsi baru yang memungkinkan
Indonesia merebut kembali posisi sebagai pemain kunci di kawasan.
(Zaenal Arifin)
| | 不含病毒。www.avg.com |
