kalau anda cuman berkata kemungkinan besar menurut anggapan anda
ya tdk usak pemilu lha wong pd akhirnya ya cuman 1 orang yg jd
presiden.
kalau ada banyak calon darimana anda tahu pada akhirnya cuman
Jokowi vs. Prabowo?
On Wednesday, March 20, 2019, 5:07:26 PM PDT, ChanCT <sadar@...>
<mailto:sadar@...> wrote:
Bukankah kemungkinan besar yang terjadi, tanpa Threshold Presiden
dan katakanlah jadi muncul 4-5 capres sekalipun, akhirnya akan
mengerucut 01 dan 02 juga seperti sekrang ini. Itulah
kekuatan-kekuatan yg nampak bertarung dalam koalisi yg terjadi
sekarang ini. Adanya threshold hanya mempercepat proses tidak
usah/kurangi kemungkinan terjadi pemilihan putaran kedua, ...
Jonathan Goeij 於 21/3/2019 1:26 寫道:
anda justru memberikan contoh akibat dari threshold, tidak tahu
sebenarnya anda beropini setuju atau tidak setuju threshold.
kutipan:
Sedang untuk tingkat perjuangan sekarang ini, pemilu serentak,
pileg dan pilpres 2019, 17 April 2019 yad, tidak ada pilihan lain
kecuali Kubu 01 dan 02! Tidak ada alternatif lain, ... GOLPUT
juga TIDAK merubah hasil pemilu! Jadi BETUL kata romo Magnis,
yang dihadapkan pada rakyat bukan memilih yang terbaik, tapi
jangan biarkan yang terjelek berkuasa!
On Wednesday, March 20, 2019, 12:11:27 AM PDT, ChanCT <sadar@...>
<mailto:sadar@...> wrote:
Dengan threshold Presiden dihapus, bisakah menyelesaikan soal???
Saya TIDAK yakin! Bukan disini DASAR masalahnya. Dengan munculnya
"demokrasi" yg melahirkan 16 Parpol dalam pemilu kali ini,
menunjukkan KESADARAN masyarakat akan demokrasi masih amburadul!
BELUM berhasil mengerucut dalam 3-4 parpol, begitu beda sedikit
saja harus bentuk parpol tersendiri, dan entah apa dasar
perbedaannya lagi, ... ini pertama.
Kedua, kehidupan DEMOKRASI tidak berarti pemilihan Presiden
langsung, sebalik saya melihat presiden yg keluar dalam kenyataan
tetap TIDAK BISA mewakili suara rakyat mayoritas dalam arti
sesungguhnya, apalagi bekerja untuk kepentingan rakyat banyak.
Belum lagi yg dipersoalkan kenyataan jumlah suara pemenang tidak
pernah bisa melebihi suara GOLPUT, yg tidak ikut bersuara, ...!!!
Padahal pengeluaran DANA dan energi yang begitu BESAR untuk
pemilu yg dibanggakan PESTA DEMOKRASI itu jadi sangat TIDAK MEMADAI!
Ketiga, rakyat Indonesia masih perlu belajar dalam perjalanan
demokrasi ini untuk menyimpulkan dan menemukan sendiri demokrasi
melahirkan pemimpin yg dianggap paling baik.
Sedang untuk tingkat perjuangan sekarang ini, pemilu serentak,
pileg dan pilpres 2019, 17 April 2019 yad, tidak ada pilihan lain
kecuali Kubu 01 dan 02! Tidak ada alternatif lain, ... GOLPUT
juga TIDAK merubah hasil pemilu! Jadi BETUL kata romo Magnis,
yang dihadapkan pada rakyat bukan memilih yang terbaik, tapi
jangan biarkan yang terjelek berkuasa!
Jonathan Goeij 於 19/3/2019 22:37 寫道:
Hapus threshold.
On Tuesday, March 19, 2019, 1:23:24 AM PDT, ChanCT <sadar@...>
<mailto:sadar@...> wrote:
Lalu, ... selama hampir 74 tahun ini Indonesia dikuasai siapa???
Kalau dua-duanya sama saja, bagaimana cara mengeluarkan dan
menangkan pilihan ke-3, pilihan lain???
jonathangoeij@... <mailto:jonathangoeij@...> [GELORA45] 於
19/3/2019 11:51 寫道:
Si Ramli omong kosong, jika Prabowo menang juga akan sama.
---In [email protected]
<mailto:[email protected]>, <ajegilelu@...>
<mailto:ajegilelu@...> wrote :
Rizal Ramli: JikaJokowi Menang, ChinaAkan Kuasai Indonesia
Maret 17, 2019 18:49
*Jakarta, aktual.com – *Ekonom senior Rizal Ramli, sebut
pemerintah Presiden Joko Widodo dan tokoh-tokoh di belakangnya
dipengaruhi pemerintah China dalam sektor ekonomi. Sehingga,
jika Jokowi menang dalam Pilpres 2019 ini, Tiongkok akan
menguasai Indonesia.
“Bila Jokowi menang dalam pemilihan presiden mendatang, China
akan semakin dalam menguasai Indonesia,” ujar Rizal di
kediamannya, di Jakarta Selatan, ditulis Minggu (17/3).
Rizal menceritakan sedikit pengalamannya saat menjabat sebagai
Menko Maritim dan Sumber Daya pada kurun 2015-2016.
Di masa itu, Kementerian yang dipimpin Rizal memberikan nama
baru untuk perairan Indonesia di sebelah utara Pulau Natuna,
Kepulauan Riau.
“Laut Natuna Utara dimasukkan dalam peta baru NKRI, karena
wilayah perairan itu sudah sah menjadi milik kita setelah
dicapai kesepakatan dengan negara-negara tetangga,” cerita Rizal.
Tapi, sambung dia, saat itu ada anggota Kabinet yang keberatan,
karena mempertimbangkan keberatan China. Tidak hanya keberatan,
anggota kabinet ini juga mengusulkan agar China diberi hak
perikanan khusus di perairan itu.
Nama Laut Natuna Utara akhirnya tetap digunakan dalam peta baru
NKRI.
Kini setelah berada di luar Kabinet, Rizal melihat kelompok yang
memiliki hubungan dekat dengan China begitu dominan.
“Kita harus hati-hati dengan strategi loan to own China. Di
beberapa negara mereka membantu proyek-proyek yang sudah pasti
tidak untung. Setelah itu mereka akan memilikinya,” kata Rizal lagi.
Di sisi lain, Rizal juga tidak setuju dengan konsepsi Indo
Pacifik yang menurutnya mengekspresikan kepentingan Amerika
Serikat di kawasan.Menurutnya, di masa depan Indonesia harus
menyusun konsepsi baru yang memungkinkan Indonesia merebut
kembali posisi sebagai pemain kunci di kawasan.*
*
*
*
*(Zaenal Arifin)
*
*
*
<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
不含病毒。www.avg.com
<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
