Indonesia sdh menjalankan pemilihan presiden yg anda sebut selama 32 tahun.
---In [email protected], <SADAR@...> wrote : Untuk pemilihan Presiden, khusus bagi negara besar dan rakyat yg begitu banyak, ... jauh akan lebih baik dipilih melalui MPR, secara musyawarah perwakilan saja! RAKYAT banyak TIDAK akan mampu mengenal dan memilih seorang capres dengan baik hanya dari masa perkenalan, masa propaganda, masa debat yg hanya sebulan atau beberapa bulan itu saja! Capres begitu banyaknya TAK ADA ARTInya, karena tetap parpol besar yg bermain menentukan dan kesitulah akan mengerucut! Akhirnya memang sulit, sangat sulit untuk mengatakan tidak akan terjadi dagang sapi dan politik uang, ... Dengan kata lain, pemilihan Presiden secara langsung begitu TIDAK menjamin keluar Presiden yg BAIK! Saya perhatikan, lebih baik cara RRT, capres keluar dari gubernur propinsi yg BERHASIL dan ditentukan KRN saja, akan lebih menjamin keluar Presiden yg BAIK dan berkemampuan membawa negara lebih maju! jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@... [GELORA45] 於 21/3/2019 9:22 寫道: anda bisa juga melihat threshold itu memang yg bikin tdk ada calon lain, sampai kapanpun juga ya tdk ada calon brilliant yg ada calon dagang sapi. calon akan selalu ada, saat ini di US sudah ada 605 presidential candidates yg mencalonkan diri utk pemilu 2020 th depan, yg nantinya mengerucut jadi sekian puluh orang kemudian mengerucut lagi. Obama th 2008 juga awalnya tidak diperhitungkan sama sekali. ---In [email protected] mailto:[email protected], <SADAR@...> mailto:SADAR@... wrote : Lha, ... kan nampak jelas yang terjadi dengan adanya threshold itu, dan karena tidak ada parpol yg memenuhi syarat keluarkan capres jadi harus lakukan koalisi, dalam perembukan itu kan cuma ada 2 capres yg keluar, mau bikin capres ke-3 juga tidak berani, ...! Itulah peraduan kekuatan yg terjadi dalam masyarakat, sekalipun ada beberapa parpol yg tampilkan capres, akhirnya akan mengerucut pada capres yg masih bisa diterima bersama. Maka dalam pilpres putaran ke-2 akan muncullah spt. yg keluar sekarang ini hanya kubu 01 dan kubu 02 itu. Kecuali anda yakin ada kekuatan tersembunyi dlm masyarakat, tanpa parpol ada capres brilian, semacam Ahok (indipenden) yg bisa dapatkan dukungan kuat rakyat banyak? Apa ada? Tidak nampak akan terjadi dalam penglihatan saya, ... Jonathan Goeij 於 21/3/2019 8:21 寫道: kalau anda cuman berkata kemungkinan besar menurut anggapan anda ya tdk usak pemilu lha wong pd akhirnya ya cuman 1 orang yg jd presiden. kalau ada banyak calon darimana anda tahu pada akhirnya cuman Jokowi vs. Prabowo? On Wednesday, March 20, 2019, 5:07:26 PM PDT, ChanCT <sadar@...> mailto:sadar@... wrote: Bukankah kemungkinan besar yang terjadi, tanpa Threshold Presiden dan katakanlah jadi muncul 4-5 capres sekalipun, akhirnya akan mengerucut 01 dan 02 juga seperti sekrang ini. Itulah kekuatan-kekuatan yg nampak bertarung dalam koalisi yg terjadi sekarang ini. Adanya threshold hanya mempercepat proses tidak usah/kurangi kemungkinan terjadi pemilihan putaran kedua, ... Jonathan Goeij 於 21/3/2019 1:26 寫道: anda justru memberikan contoh akibat dari threshold, tidak tahu sebenarnya anda beropini setuju atau tidak setuju threshold. kutipan: Sedang untuk tingkat perjuangan sekarang ini, pemilu serentak, pileg dan pilpres 2019, 17 April 2019 yad, tidak ada pilihan lain kecuali Kubu 01 dan 02! Tidak ada alternatif lain, ... GOLPUT juga TIDAK merubah hasil pemilu! Jadi BETUL kata romo Magnis, yang dihadapkan pada rakyat bukan memilih yang terbaik, tapi jangan biarkan yang terjelek berkuasa! On Wednesday, March 20, 2019, 12:11:27 AM PDT, ChanCT <sadar@...> mailto:sadar@... wrote: Dengan threshold Presiden dihapus, bisakah menyelesaikan soal??? Saya TIDAK yakin! Bukan disini DASAR masalahnya. Dengan munculnya "demokrasi" yg melahirkan 16 Parpol dalam pemilu kali ini, menunjukkan KESADARAN masyarakat akan demokrasi masih amburadul! BELUM berhasil mengerucut dalam 3-4 parpol, begitu beda sedikit saja harus bentuk parpol tersendiri, dan entah apa dasar perbedaannya lagi, ... ini pertama. Kedua, kehidupan DEMOKRASI tidak berarti pemilihan Presiden langsung, sebalik saya melihat presiden yg keluar dalam kenyataan tetap TIDAK BISA mewakili suara rakyat mayoritas dalam arti sesungguhnya, apalagi bekerja untuk kepentingan rakyat banyak. Belum lagi yg dipersoalkan kenyataan jumlah suara pemenang tidak pernah bisa melebihi suara GOLPUT, yg tidak ikut bersuara, ...!!! Padahal pengeluaran DANA dan energi yang begitu BESAR untuk pemilu yg dibanggakan PESTA DEMOKRASI itu jadi sangat TIDAK MEMADAI! Ketiga, rakyat Indonesia masih perlu belajar dalam perjalanan demokrasi ini untuk menyimpulkan dan menemukan sendiri demokrasi melahirkan pemimpin yg dianggap paling baik. Sedang untuk tingkat perjuangan sekarang ini, pemilu serentak, pileg dan pilpres 2019, 17 April 2019 yad, tidak ada pilihan lain kecuali Kubu 01 dan 02! Tidak ada alternatif lain, ... GOLPUT juga TIDAK merubah hasil pemilu! Jadi BETUL kata romo Magnis, yang dihadapkan pada rakyat bukan memilih yang terbaik, tapi jangan biarkan yang terjelek berkuasa! Jonathan Goeij 於 19/3/2019 22:37 寫道: Hapus threshold. On Tuesday, March 19, 2019, 1:23:24 AM PDT, ChanCT <sadar@...> mailto:sadar@... wrote: Lalu, ... selama hampir 74 tahun ini Indonesia dikuasai siapa??? Kalau dua-duanya sama saja, bagaimana cara mengeluarkan dan menangkan pilihan ke-3, pilihan lain??? jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@... [GELORA45] 於 19/3/2019 11:51 寫道: Si Ramli omong kosong, jika Prabowo menang juga akan sama. ---In [email protected] mailto:[email protected], <ajegilelu@...> mailto:ajegilelu@... wrote : Rizal Ramli: Jika Jokowi Menang, China Akan Kuasai Indonesia Maret 17, 2019 18:49 Jakarta, aktual.com – Ekonom senior Rizal Ramli, sebut pemerintah Presiden Joko Widodo dan tokoh-tokoh di belakangnya dipengaruhi pemerintah China dalam sektor ekonomi. Sehingga, jika Jokowi menang dalam Pilpres 2019 ini, Tiongkok akan menguasai Indonesia. “Bila Jokowi menang dalam pemilihan presiden mendatang, China akan semakin dalam menguasai Indonesia,” ujar Rizal di kediamannya, di Jakarta Selatan, ditulis Minggu (17/3). Rizal menceritakan sedikit pengalamannya saat menjabat sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya pada kurun 2015-2016. Di masa itu, Kementerian yang dipimpin Rizal memberikan nama baru untuk perairan Indonesia di sebelah utara Pulau Natuna, Kepulauan Riau. “Laut Natuna Utara dimasukkan dalam peta baru NKRI, karena wilayah perairan itu sudah sah menjadi milik kita setelah dicapai kesepakatan dengan negara-negara tetangga,” cerita Rizal. Tapi, sambung dia, saat itu ada anggota Kabinet yang keberatan, karena mempertimbangkan keberatan China. Tidak hanya keberatan, anggota kabinet ini juga mengusulkan agar China diberi hak perikanan khusus di perairan itu. Nama Laut Natuna Utara akhirnya tetap digunakan dalam peta baru NKRI. Kini setelah berada di luar Kabinet, Rizal melihat kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan China begitu dominan. “Kita harus hati-hati dengan strategi loan to own China. Di beberapa negara mereka membantu proyek-proyek yang sudah pasti tidak untung. Setelah itu mereka akan memilikinya,” kata Rizal lagi. Di sisi lain, Rizal juga tidak setuju dengan konsepsi Indo Pacifik yang menurutnya mengekspresikan kepentingan Amerika Serikat di kawasan.Menurutnya, di masa depan Indonesia harus menyusun konsepsi baru yang memungkinkan Indonesia merebut kembali posisi sebagai pemain kunci di kawasan. (Zaenal Arifin) http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient 不含病毒。www.avg.com http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient #DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2
