Kocak, 3 presiden terakhir, MSP; SBY; JKW, kerjanya ambil gaji terus sambil ngeluh melulu. Keluarkan dekrit dong, kembali ke UUD'45. Bebaskan bangsa ini dari belenggu imperialisme dan penindasan neolib yang nyusup dalam UUD amandemen! Malu sedikitlah sama anak-anak "black metal" / "anarko" yang malah mau kalian jadikan kambing hitam baru. Beraninya kok sama anak sekolah. ---
Jokowi Mengeluh Atasi 20 Tahun Defisit Neraca Pembayaran CNN IndonesiaKamis, 09/05/2019 15:28 Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan ketidakmampuan jajaran menteri di kabinet kerja menyelesaikan masalah utama perekonomian Indonesia selama 20 tahun terakhir. Masalah itu, yakni defisit neraca perdagangan dan defisit neraca pembayaran. "Kita (Indonesia) sudah 20 tahun tidak bisa mengatasi defisit neraca perdagangan dan defisit neraca pembayaran karena ekspor dan investasi. Dua hal ini tidak bisa diselesaikan dengan baik," ucap Jokowi, Kamis (9/5). Menurut Jokowi, penyebab defisit neraca perdagangan dan pembayaran sebenarnya sudah diketahui oleh para pembantunya, yakni ketidakmampuan menggenjok ekspor dan investasi. Ia juga mengaku sudah sering meminta jajaran menteri Kabinet Kerja untuk fokus meningkatkan kedua indikator tersebut. Caranya, dengan menyederhanakan seluruh proses perizinan investasi yang selama ini masih terlalu 'ruwet', baik di pusat maupun di daerah. Menurut dia, proses perizinan yang panjang kerap membuat para investor enggan mengalirkan modalnya ke Indonesia untuk membangun industri. Padahal, investasi memegang peranan penting dalam pembangunan industri, termasuk industri yang berorientasi ekspor dan subtitusi impor. Mantan walikota Solo ini mengatakan industri berbasis ekspor diperlukan agar Indonesia tidak melulu dirundung defisit perdagangan dari negara mitra dagang. Sementara industri subtitusi impor juga diperlukan agar neraca pembayaran tidak defisit karena harus menanggung transaksi impor produk dari luar negeri. "Kalau dua itu bisa diselesaikan, tinggal tutup mata itu. Kemarin saya ngomong sama menteri-menteri untuk ekspor dan subtitusi impor itu kalau perlu tidak pakai izin. Jengkel saya, soalnya kalau tidak bisa selesaikan yang sudah terlihat," katanya. Dari sini, Jokowi ingin jajaran menteri dan para pihak terlibat, seperti kepala daerah mulai mengevaluasi segala kebijakan yang berdampak pada perizinan investasi dan pembangunan industri. "Sekali lagi, saya mengajak, ini problemnya sudah kelihatan, tantangannya sudah kelihatan, tinggal kita (Indonesia) mau atau tidak untuk selesaikan problem dan tantangan ke depan ini," pungkasnya. (uli/agi)
