Ya, tautan beritanya saya sertakan pada posting kemarin (di bawah), dan
seingat saya 3 tahun lalu sudah kita obrolkan soal konsistensi Jokowi ini waktu
dia dikritik masyarakat/ormas karena melanjutkan proyek yang sudah dia batalkan
3 minggu sebelumnya. Jokowi cuma bisa bilang, dia mau kerja bukan berdebat.
Padahal jelas dia tidak punya argumen kenapa bersedia jadi boneka RRC yang
mengincar 3 KEK di Indonesia bagian utara. Jadi, tidak bisa dibantah bahwa
banyak langkah Jokowi yang dipuji pendukungnya sebagai langkah kuda itu
sesungguhnya memang langkah kuda troya. Ditunggangi, dikendalikan, mengangkut
banyak kepentingan politik asing. Contoh mutakhir, membiarkan mahalnya harga
tiket pesawat supaya maskapai asing masuk dan swasta ikut berjualan avtur
(dengan menumpang fasilitas Rakyat / Pertamina).
Nah, semua ini tidak lepas dari kiprah nekolim dalam amandemen UUD'45. Kenapa
nekolim menunjuk SBY sebagai aktor utama skenario UUD neolib, masih misteri.
Banyak analisa yang panjang-panjang dan saling bertabrakan mengenai ini,
termasuk misteri tentang kenapa Wiranto atau Megawati yang saat itu punya
pendukung kuat masing-masing hanya kebagian pemeran pembantu (sampai sekarang).
Kenapa justru Gus Dur yang menyeruak di hari-hari pertama reformasi? Hanya
untuk menyingkirkan Habibiekah? Ya, kelihatannya seperti itu karena toh
gebrakan kekuatan Rakyat melalui Gus Dur segera dipadamkan koalisi
gendruwo-Wiranto-Mega dengan bantuan penuh dari Amien Rais cs. SBY? Diam-diam
menjahit pakaian kebesaran dan menyiapkan riasan spesial untuk tampil sebagai
presiden pertama RI yang genap 2 kali masa jabatan... dan tampaknya ini akan
dijadikan tradisi mulai 2024 dengan selingan boneka 2014-2019-2024.
Pemimpin / presiden yang genap masa jabatan serta pergantiannya yang damai
memang ideal sebagai simbol stabilitas suatu negara. Tetapi di Indonesia
stabilitas dengan landasan UUD neolib tentu gampang sekali membaca untuk
kepentingan siapa stabilitas itu.
--- jetaimemucho1@... wrote:
Malah saya ingat Jokowi sendiri pernah bilang bahwa KA itu sebenarnya bukan
prioritas..Herannya, sudah bilang begitu, kok masih juga diteruskan...Jadi,
seperti juga bandara Kertajati, dibelakang ini ada kepentingan politik dan
dorongan pemodal asing yang memang butuh untuk memutar modalnya justru di
bidang infrastruktur...bukan di bidang produktif yang membangun ekonomi
nasional...Sudah bolak balik diberitakan tentang apa sebetulnya motivasi dan
kepentingan yang dikejar Tkk yang dengan agresif mencari ruang untuk menanamkan
modalnya. bukan saja karena modal memang harus ditanam, kalau tidak ya jadi
busuk! Tapi juga merupakan solusi untuk overcapacity/ overproduction Tkk
misalnya dalam baja yang tak terjual. Makanya salah satu pasal dari perjanjian
utang yang menyangkut pembangunan infrastruktur, adalah digunakannya
mesin-mesin dan baja dari Tkk. Ditambah lagi pasal yang menyangkut tenaga kerja
Tkk. Ini sudah menjadi pengetahuan umum di dunia. Hanya pengekor remo yang tak
mau mengakuinya...
On Sunday, June 16, 2019, 5:17:59 PM GMT+2, ajeg wrote:
Tidak mesti / harus, karena kan cuma proyek hiburan, atau semacam "mahar"
dari target strategis sesungguhnya yakni, KEK di Sumatra-utara, KEK
Kalimantan-utara, dan KEK Sulawesi-utara. Ketiganya merupakan pintu masuk
pelayaran internasional melintasi wilayah laut Indonesia (ALKI).
Soal kereta pura-pura cepat itu Jokowi sendiri sempat membatalkan kok. Waktu
itu (2015) para pengekor kan tepuk tangan gembira memuji-muji pembatalan ini.
Alasan Jokowi Batalkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
--- ilmesengero@... wrote:
Mengapa mesti ada kereta supercepat antara Bandung dan Jakarta. Apakah dengan
kereta cepat bisa diangkut barang-barang produk industri dan pertanian dari Bdg
ke Jakarta atau sebaliknya, ataukah khusus untuk transport penumpang?
