Presidential threshold itu peraturan hasil utak-atik SBY untuk memenangkan pilpres 2009 dalam satu putaran - sampai pilpres 2014 ambang batasnya 25% kalau tidak salah. Noraknya, PD ikut-ikutan walk out ketika koalisi Jokowi di DPR menurunkan ambang batas jadi 20%. Rekonsiliasi togog, terutama rekonsiliasi nasi goreng, tidak ada artinya kalau tidak membahas penyingkiran SBY dari cawe-cawe politik, dari merusak Indonesia. Pemilihan presiden melalui MPR masih memungkinkan tokoh non partai untuk diangkat.
--- jonathangoeij@... wrote: Saya kira problem pilpres kali ini terletak pada presidential threshold 20% dan partai2 yg mengajukan capres hasil pemilu 2014. Seandainya melalui MPR, Megawati akan 2x jadi presiden, SBY dan Jokowi tidak akan jadi presiden. --- ajegilelu@... wrote : Kelihatannya UUD amandemen memang dirancang untuk itu, pasang boneka. --- jonathangoeij@... wrote: Seandainya MPR memlih presiden, Jokowi tidak pernah jadi presiden. --- ajegilelu@... wrote : Ya bagus saja kalau pilpres 2019 yang belanjut dengan "pertemuan Togog-Semar" di restoran lonte (lontong sate, hehe) bikin pendukung Jokowi menyalahkan pemilihan langsung. Apa ini berarti Anda juga menyesali hasil pilpres 2014? --- SADAR@... wrote: Menurut saya, KESALAHAN UTAMA pilpres bukan pada KPU, tapi harus dilihat dari awalnya, ditentukan Pemilihan Langsung yg dimulai 2001 itu! Dimana kenyataan setelah berlangsung 4X, jelas kesadaran masyarakat Indonesia BELUM bisa menempuh pemilihan langsung, ... TIDAK membuktikan itulah "DEMOKRASI" yg jurdil kecuali bikin gaduuuh dan menghabiskan energi dan biaya sangat besar! Jadinya yaaa, ... masih saja demokrasi kebablasan yang amburadul! Celakaya, hasil pahit ini tetap harus ditelan oleh rakyat sendiri! Sudah begitu, yang keluar sebagai pemenangnya juga SULIT bisa dikatakan adalah tokoh pimpinan yang PALING BAIK dan IDEAL, karena akhirnya juga TIDAK TERHINDAR dengan jalankan dagang sapi, bagi-bagi kursi! Yang terjadi, BUKAN memilih menteri-menteri yang profesional dan bisa membawa bangsa dan negara ini maju lebih baik, .... Jauh akan lebih baik kembali jalankan DEMOKRASI atas dasar musyawarah perwakilan saja, Presiden dipilih dan ditentukan oleh MPR dan bertanggungjawab penuh pada MPR! Anggota MPR dari anggota DPR + Gubernur Propinsi dan Ketua & Wakil DPRD yg dipilih langsung oleh masyarakat! Perwakilan rakyat inilah yg masih bisa diharapkan lebih bertanggungjawab dalam memeilih dan menentukan capres-capres yg keluar menjadi PRESIDEN RI! Kenyataan yang dipilih langsung itu TIDAK selalu adalah tokoh yg paling baik! Yang PASTI, bagaimana mungkin ratusan juta rakyat bisa mengenal baik capres-capres yang diajukan??? TIDAK MUNGKIN BISA!!! Lalu, bagaimana mereka bisa menentukan mana capres yang lebih baik??? Yang bisa kasih amplop, ... yang bisa memberi janji-nanji manis atau yang simpatik saja???
