Ada agama2 yang tidak bertuhan (nontheism) diantaranya Buddhism, Jainisme, dan kepercayaan lokal.Apakah kemudian tidak boleh jadi pejabat? atau bahkan bukan orang Indonesia? Kenapa kok yg muslim bersumpah sedang non muslim berjanji? Apakah tuhannya non muslim dianggap bukan tuhan?
---In [email protected], <ajegilelu@...> wrote : Mestinya boleh selama si calon pejabat bertuhan (Sila Ketuhanan). Beragama adalah cara termudah untuk menunjukkan bertuhan. Di Indonesia calon pejabat yang muslim bersumpah, yang non-muslim berjanji. --- djiekh@... wrote: Di Nederland, pejabat yang diangkat yang beragama bersumpah.Yang tidak beragama, berjanji.Kalau di Indonesia apa boleh pejabat tidak beragama? Pada tanggal Jum, 2 Agu 2019 pukul 17.06 Jonathan Goeij menulis: Kesimpulannya mereka yang naturalisasi tidak perlu diragukan kesetiaannya pada NKRI, Pancasila, Konstitusi dll karena sudah bersumpah, sedangkan yang native born citizen perlu diragukan kesetiaannya karena tidak pernah bersumpah setia. Eh... apakah pejabat waktu dilantik jadi presiden, menteri, dlsb tidak ada sumpah? --- ajegilelu@... wrote : Tudingan Jokowi cs soal anti-Pancasila dan anti-UUD'45 jadi bumerang ketika masyarakat menanyakan kapan Jokowi cs pernah mengucapkan sumpah setianya kepada Pancasila, UUD'45, dan NKRI, dengan lantang di ruang publik. Cepatnya bumerang berbalik membuat mendagri buru-buru mengelak, kelompoknya bukan mau membubarkan ormas yang dituding. Warganegara biasa tidak harus mengucapkan sumpah, apalagi kalau tidak dituding 'anti'. Lain cerita untuk warga naturalisasi. Setiap negara tentu punya aturan sendiri-sendiri soal ini. --- jonathangoeij@... wrote: Tidak jadi dibubarkan toh????Ealah!!!!!! Pertanyaan ini menarik "kapan Jokowi pernah melantangkan sumpah setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD'45?" Saya rasa yang mengucapkan sumpah itu mereka yang naturalisasi atau dipaksa naturalisasi walaupun sudah beberapa keturunan ada disini. --- ajegilelu@... wrote : Selain mengundang kecaman dari Kontras, YLBHI dll. kekacauan berpikir Jokowi tentang ideologi dan keamanan negara saat wawancara dengan AP juga menggugah orang untuk bertanya, "kapan Jokowi pernah melantangkan sumpah setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD'45?" Pertanyaan sederhana ini rupanya sangat sulit dijawab. Apabolehbuat, mendagri pun buru-buru menyelamatkan Jokowi dan kelompoknya bahwa mereka bukan mau membubarkan FPI tapi hanya memperingatkan. sumpah dan janji setia | | | | setia kepada pancasila,riziq,somad - YouTube | | | | | | | setia kepada pancasila,riziq,somad - YouTube | | | Kapan giliran Jokowi? - Bukan Mau Membubarkan, Presiden Jokowi Hanya Memperingatkan FPI Selasa, 30 Juli 2019, 18:50 WIB | Laporan: Aprilia Rahapit RMOL.ID - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan Presiden Joko Widodo hanya memperingatkan Front Pembela Islam (FPI) untuk taat pada ideologi negara. "Pak Jokowi memberikan warning saja, menyangkut ideologi negara itu sudah final dan sudah mengikat seluruh ormas yang ada," kata Tjahjo di Gedung Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (30/7). Menurut Tjahjo, Presiden mempersilakan keberadaan ormas, termasuk FPI namun tetap sesuai dan taat pada ideologi negara. Hal itu tidak bisa ditawar. "Silakan ormas, mau ormas keagamaan, mau sifatnya sosial, apapun juga harus menerima ideologi negara secara konsisten," ujarnya. Soal izin perpanjangan FPI yang hingga kini belum disetujui, Mendagri Tjahjo menjelaskan, pihaknya masih menunggu hasil evaluasi pihak Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umun Kemendagri terkait pengajuan surat keterangan terdaftar (SKT) baru maupun perpanjangan. Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka kemungkinan tidak memperpanjang izin SKT untuk FPI jika tidak tunduk pada Pancasila. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP) pada Jumat (27/7). Menurut Jokowi, pemerintah mungkin saja tidak memperpanjang SKT FPI bila ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab tersebut dinilai tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka (FPI) tidak sejalan dengan bangsa," kata Jokowi kala itu, Minggu (28/7). Editor: Azairus Adlu
