Kabinet Jokowi itu gaduh sudah sejak awal, 2015. Apa maksudnya kok Anda sampai
kaget begitu?
Ke mana saja Anda selama ini?
--- SADAR@... wrote:
Begini saja kok sudah diangkat menjadi kabinet GADUH??? Lalu apa itu maksudnya
srimulnomics?
Tapi, bung Ajeg, menurut saya yang LEBIH PENTING, setiap dana yang dikucurkan
APBN itu bisa betul-betul bermanfaat dan efektif dalam menjalankan program
pembangunan, jadi betul-betul rakyat banyak bisa diuntungkan! BUKAN dan jangan
sampai jatuh ketangan koruptor saja, lalu hilang menguap begitu saja!
Mungkin saja saat menelusuri kucuran dana-desa Sri Mulyani menemukan keanehan,
... yg dikatakan ada 34 desa bermasalah dan 3 diantaranya desa fiktif itu. Itu
masukan yg dia terima. Bagaimana sesungguhnya, yaa, Mendes itulah yg harus
menindak lanjuti, jangan biarkan kucuran dana-desa itu entah kemana larinya!
Apanya yang GADUH???
On 11/12/2019 9:44 AM, ajeg wrote:
Kabinet gaduh jilid II. Untuk menutupi kegagalan Srimulnomics?
-
Bantah pernyataan Menkeu Sri Mulyani, Mendes PDTT sebut tak ada desa fiktif
Jumat, 8 November 2019 15:36 WIB
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan tidak ada desa
fiktif seperti yang disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Sejauh ini belum ada desa fiktif," kata Abdul Halim di lingkungan Istana
Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Sebelumnya pada Senin (4/11) Menkeu Sri Mulyani di hadapan Komisi XI DPR
mengatakan muncul desa baru yang tidak berpenduduk hanya untuk mendapatkan dana
desa.
"Harus kita samakan dulu persepsi, pemahaman fiktif itu apa karena kalau yang
dimaksud fiktif itu sesuatu yang tidak ada kemudian dikucuri dana dan dana
tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak ada. Karena desanya ada,
penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggungjawaban ada,
pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif namanya
bagaimana," tambah Abdul Halim.
Alokasi dana desa diketahui terus meningkat, yakni Rp20,67 triliun pada 2015,
Rp46,98 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017, Rp60 triliun pada 2018, Rp70
triliun pada 2019 hingga Rp72 triliun pada 2020 untuk sekitar 74.900 desa di
Indonesia.
"Sudah kita telusuri semua sesuai dengan tupoksinya Kemendes sudah kita telaah
dan memang kita temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa
setahun itu dievaluasi dua kali. Pertama 20 persen, setelah selesai laporan 40
persen, tidak akan turun itu kalau laporan tidak selesai," ungkap Abdul Halim.
Menurut Halim, ia pun sudah melaporkannya kepada Menkeu Sri Mulyani.
"Sudah kita laporkan," tambah Halim.
Sebelumnya Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan diduga ada 34 desa yang
bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif, sementara 31 desa meski
keberadaannya nyata, surat keputusan pembentukan desanya dibuat dengan tanggal
mundur (back date).
Saat desa tersebut dibentuk, sudah ada moratorium dari Kementerian Dalam Negeri
sehingga, untuk mendapatkan dana desa, tanggal pembentukannya harus dibuat
mundur.
Desa yang terus mendapat kucuran dana, meski diketahui bermasalah, ialah Desa
Ulu Meraka di Lambuya, Desa Uepai dan Desa Moorehe di Uepai. Meski demikian,
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe menjamin anggaran dana desa
yang telah disalurkan Pemerintah Pusat ke daerah tidak disalurkan ke ketiga
desa itu.
Desa-desa tersebut diidentifikasi tidak sesuai prosedur karena menggunakan
dokumen yang tidak sah sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau
daerah atas dana desa dan alokasi dana desa yang dikelola beberapa desa di
Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 sampai 2018.
Pada 24 Juni 2019, Febri menjelaskan, penyidik Polda Sulawesi Tenggara bersama
KPK telah melakukan gelar perkara di tahap penyelidikan di Markas Polda
Sulawesi Tenggara, selanjutnya dilakukan pertemuan antara pimpinan KPK dan
Kapolda Sulawesi Tenggara Brigadir Jenderal (Pol) Merdisyam.
Sedangkan berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa ada empat desa yang diduga fiktif di
Sulawesi Tenggara berdasarkan pemeriksaan tim pada 15-17 Oktober 2019 di
provinsi tersebut.
Berdasarkan hasil komunikasi dengan Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa,
keempat desa yang diduga fiktif tersebut sudah tidak menerima alokasi dana
desa. Dana desa tidak digelontorkan lagi sejak 2017.
Namun terkait hasil pemeriksaan KPK dan Kemendagri tersebut, Halim membantahnya.
"(Tidak ada desa fiktif), termasuk di Konawe, (dana desa) di sana ada
pertanggungjawabannya," ungkap Hakim.
#yiv2489841787 -- #yiv2489841787ygrp-mkp {border:1px solid
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv2489841787
#yiv2489841787ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv2489841787
#yiv2489841787ygrp-mkp #yiv2489841787hd
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
0;}#yiv2489841787 #yiv2489841787ygrp-mkp #yiv2489841787ads
{margin-bottom:10px;}#yiv2489841787 #yiv2489841787ygrp-mkp .yiv2489841787ad
{padding:0 0;}#yiv2489841787 #yiv2489841787ygrp-mkp .yiv2489841787ad p
{margin:0;}#yiv2489841787 #yiv2489841787ygrp-mkp .yiv2489841787ad a
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv2489841787 #yiv2489841787ygrp-sponsor
#yiv2489841787ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv2489841787
#yiv2489841787ygrp-sponsor #yiv2489841787ygrp-lc #yiv2489841787hd {margin:10px
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv2489841787
#yiv2489841787ygrp-sponsor #yiv2489841787ygrp-lc .yiv2489841787ad
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv2489841787 #yiv2489841787actions
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv2489841787
#yiv2489841787activity
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv2489841787
#yiv2489841787activity span {font-weight:700;}#yiv2489841787
#yiv2489841787activity span:first-child
{text-transform:uppercase;}#yiv2489841787 #yiv2489841787activity span a
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv2489841787 #yiv2489841787activity span
span {color:#ff7900;}#yiv2489841787 #yiv2489841787activity span
.yiv2489841787underline {text-decoration:underline;}#yiv2489841787
.yiv2489841787attach
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
0;width:400px;}#yiv2489841787 .yiv2489841787attach div a
{text-decoration:none;}#yiv2489841787 .yiv2489841787attach img
{border:none;padding-right:5px;}#yiv2489841787 .yiv2489841787attach label
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv2489841787 .yiv2489841787attach label a
{text-decoration:none;}#yiv2489841787 blockquote {margin:0 0 0
4px;}#yiv2489841787 .yiv2489841787bold
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv2489841787
.yiv2489841787bold a {text-decoration:none;}#yiv2489841787 dd.yiv2489841787last
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv2489841787 dd.yiv2489841787last p
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv2489841787
dd.yiv2489841787last p span.yiv2489841787yshortcuts
{margin-right:0;}#yiv2489841787 div.yiv2489841787attach-table div div a
{text-decoration:none;}#yiv2489841787 div.yiv2489841787attach-table
{width:400px;}#yiv2489841787 div.yiv2489841787file-title a, #yiv2489841787
div.yiv2489841787file-title a:active, #yiv2489841787
div.yiv2489841787file-title a:hover, #yiv2489841787
div.yiv2489841787file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv2489841787
div.yiv2489841787photo-title a, #yiv2489841787 div.yiv2489841787photo-title
a:active, #yiv2489841787 div.yiv2489841787photo-title a:hover, #yiv2489841787
div.yiv2489841787photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv2489841787
div#yiv2489841787ygrp-mlmsg #yiv2489841787ygrp-msg p a
span.yiv2489841787yshortcuts
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv2489841787
.yiv2489841787green {color:#628c2a;}#yiv2489841787 .yiv2489841787MsoNormal
{margin:0 0 0 0;}#yiv2489841787 o {font-size:0;}#yiv2489841787
#yiv2489841787photos div {float:left;width:72px;}#yiv2489841787
#yiv2489841787photos div div {border:1px solid
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv2489841787
#yiv2489841787photos div label
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv2489841787
#yiv2489841787reco-category {font-size:77%;}#yiv2489841787
#yiv2489841787reco-desc {font-size:77%;}#yiv2489841787 .yiv2489841787replbq
{margin:4px;}#yiv2489841787 #yiv2489841787ygrp-actbar div a:first-child
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv2489841787 #yiv2489841787ygrp-mlmsg
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv2489841787
#yiv2489841787ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv2489841787
#yiv2489841787ygrp-mlmsg select, #yiv2489841787 input, #yiv2489841787 textarea
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv2489841787
#yiv2489841787ygrp-mlmsg pre, #yiv2489841787 code {font:115%
monospace;}#yiv2489841787 #yiv2489841787ygrp-mlmsg *
{line-height:1..22em;}#yiv2489841787 #yiv2489841787ygrp-mlmsg
#yiv2489841787logo {padding-bottom:10px;}#yiv2489841787 #yiv2489841787ygrp-msg
p a {font-family:Verdana;}#yiv2489841787 #yiv2489841787ygrp-msg
p#yiv2489841787attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv2489841787
#yiv2489841787ygrp-reco #yiv2489841787reco-head
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv2489841787 #yiv2489841787ygrp-reco
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv2489841787 #yiv2489841787ygrp-sponsor
#yiv2489841787ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv2489841787
#yiv2489841787ygrp-sponsor #yiv2489841787ov li
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv2489841787
#yiv2489841787ygrp-sponsor #yiv2489841787ov ul {margin:0;padding:0 0 0
8px;}#yiv2489841787 #yiv2489841787ygrp-text
{font-family:Georgia;}#yiv2489841787 #yiv2489841787ygrp-text p {margin:0 0 1em
0;}#yiv2489841787 #yiv2489841787ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv2489841787
#yiv2489841787ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none
!important;}#yiv2489841787
