Abah,
kalau fasilitas kantor pusat dipakai di charge lagi bukan diambil dari dana 
"home office".
kecuali hanya email dan p.o.box dan telepon.
study2 yang dilakukan di luar negeri selalu besar sekali.
dulu pernah lihat angka2 nya.
sering jauh lebih besar dari gaji2 pegawai nasional+expat yang dipekerjakan di 
perusahaan tsb.

kontrol pasti sangat sukar dilakukan dari dalam, tapi harus dari BP-Migas.
mereka juga perlu dana untuk biayai riset mereka di kantor pusat.
kalau jaman dulu malah Indonesa di jadikan training ground beberapa perusahaan 
besar.
ada yang baru pengalaman 3-5 tahun di hire sebagai expat di Indonesia padahal 
tidak ada ke ahlian khusus yang bisa langsung di kontribusikan.
di Indonesia mereka belajar,pakai biaya cost-recovery.kalau sudah pintar,kerja 
di tempat lain.
mudah2an tidak ada lagi yang kayak gini di Indonesia sekarang.
ditempat saya kerja sekarang ada yang kayak gini. orang baru lulus BSc jadi 
expat disini.
katanya IP nya sangat tinggi di universitas terkenal di amrik sana. 

best regards,
frank 

----- Original Message ----
From: "[EMAIL PROTECTED]" <[EMAIL PROTECTED]>
To: [email protected]
Sent: Wednesday, January 24, 2007 2:29:02 PM
Subject: Re: [iagi-net-l] Lagi Lagi Cost Recovery


>  
   Iseng iseng saya hitung sbb:

   Total "kerugian "    Rp. 11, 372
Trilliun atau ekivaln dengan US$ 1.263 Millyard`.
   
Kalau dianggap produksi migas 1 juta minya ekivalen , maka "kebocoran
per 
    barrel"  atau
"pemborosan " adalah US$ 3.02 / Bbl.

   Memang sangat signifikan , kalau seluruh uang
sejumlah Rp. 11,372 Trilliun itu
  
SELURUHNYA  dapat dibuktikan sebagai
"pengglebungan".

   Walaupun masih banyak
faktor dalam menentukan cost/bbl produksi migas di Indonesia,
   tentunya sinyalemen BPKP ini tidak dapat dianggap angin
lalu.

   


   
  "Biaya produksi minyak Indonesia per barrel mencapai 
> 9 dollar AS per barrel. Bandingkan dengan di M alaysia yang 
> hanya sekitar 3,7 dollar AS per barrel, atau di North Sea yang 
> paling sulit pun juga hanya sekitar 3 dollar AS per barrel,"

> 
>  pembebanan gaji ekspatriat tanpa 
> izin kerja Rp 495 miliar, pembebanan biaya tanpa approval BP

> Migas Rp 470 miliar, biaya depresiasi aset Rp 462
miliar, 

    Gaji ekspatriat yang
sangat tinggi dibandingkan dengan staf setaraf nasional
    KALAU dianggap pemborosan , akan menambah jumlah
"penggelembungan
     cost
recovery".

     Pembebanan  home
office samapai Rp 1,6 trilliun  buat saya tidak mengherankan
     karena hampir semua KKS akan selalu
memanfaatkfan SDM maupun prasarana
     yang
berada di "home office" - nya.
    
Dengan berbagai alasan teknis yang sebenarnya kadang kadang tidak masuk
akal,
     jangan heran kalau "perusahaan
jasa konsultan migas " di Indonesia  tidak
     dapat berkembang.

     Saya kira sudah waktunya BP - Migas untuk
dengan kemauan politik sebagai penjaga
    
"kocek bangsa" lebih meningkatkan pengawasan terhadap trik trik
para KKS dalam
     meningkatkan
pendapatannya secara "sim salabim".
     Juga berkewajiban melindungi staf nasional yang
menjadi pegawai KKS yang berani
     menyuarakan
suara hatinya sebagai warga NKRI yang terhormat.

     Apakah yang saya sebutkan diatas suatu utophia
?


     Si-Abah

    
_______________________________________________________________________ 

> Dari mana ya angka ini keluar..? 
> 
> 
> rgds, 
> 
> ----- Original Message ---- 
>

From: "[EMAIL PROTECTED]" <[EMAIL PROTECTED]> 
> To: [email protected] 
> Sent: Wednesday, January 24,
2007 9:22:02 AM 
> Subject: [iagi-net-l] Lagi Lagi Cost Recovery

> 
> 
> Ternyata Disemua Sektor Sami Mawon.......

> 
> ISM 
> 
> Cost Recovery
Digelembungkan 
> 
> 
> jakarta, kompas - Praktek
penggelembungan biaya pemulihan (cost 
> recovery) menjadi salah
satu penyebab tingginya biaya produksi 
> minyak di Indonesia.
Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) 
> cenderung menggelembungkan
cost recovery untuk memperbesar 
> nilai bagi hasil migas yang
mereka terima. 
> Hal tersebut merupakan kesimpulan dari hasil
audit Badan 
> Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas
cost recovery 
> KKKS kurun waktu 2002-2005. Hasil audit tersebut
disampaikan 
> Kepala BPKP Didi Widayadi, Selasa (23/1), di
Jakarta. 
> Dalam kurun waktu itu, BPKP melakukan audit atas 152
KKKS, 
> terdiri atas 47 KKKS yang sudah produksi, 89 KKKS belum

> produksi, 8 KKKS dalam proses dikembalikan ke pemerintah, dan 8

> KKKS baru. 
> Sejumlah temuan audit yang nilainya
menonjol antara lain pajak 
> perseroan dan pajak atas bunga,
dividen, dan royalti Rp 6,242 
> triliun, kredit Investasi Rp
2,476 triliun, kelebihan 
> pembayaran biaya home office Rp
1,626 triliun, pembebanan 
> tunjangan pajak Rp 860 miliar,
pembebanan gaji ekspatriat tanpa 
> izin kerja Rp 495
miliar, pembebanan biaya tanpa approval BP 
> Migas Rp 470
miliar, biaya depresiasi aset Rp 462 miliar, 
> pengadaan
barang dan jasa tidak sesuai ketentuan Rp 409 miliar, 
>
biaya yang tidak berkaitan dengan KKKS Rp 204 miliar, 
>
pembebanan biaya legal dan konsultan Rp 163 miliar. 
> Didi
mencontohkan pada satu KKKS ada temuan biaya yang 
>
erulang-ulang. "Apakah ini merugikan negara? Tentunya ya, tapi 
> sebgaimana tadi disebutkan cost recovery ini dasarnya kontrak. 
> Tentunya ini harus tegas, tidak boleh atau bagaimana 
>
aturannya," ujarnya. 
> Contoh praktek penggelembungan biaya
home office terjadi karena 
> KKKS mengajukan nilai yang melebih
tarif maksimum yang 
> diperbolehkan, KKKS membebankan biaya di
negara lain ke 
> Indonesia, maupun KKKS membebankan kerugian
penjualan rumah 
> atau mobil ekspatriat karena dipekerjakan di
Indonesia. 
> Celah penggelembungan tidak lepas dari implementasi
kewenangan 
> BP Migas dan Ditjen Migas yang belum optimal.
PerencaBPKP 
> Temuan audit tahun buku 2002-2005 atas 43 KKKS yang
sudah 
> berporduksi, seluruhnya berjumlah Rp 18,07 triliun.
Namun, 
> sampai 31 Desember 2006, temuan yang telah dilaporkan ke
Badan 
> Pelaksana Kegiatan Hulu Migas dan KKKS untuk
ditindaklanjuti 
> baru sekitar Rp 8,695 triliun atau 48 persen.
Sisa temuan yang 
> belum ditindaklanjuti Rp 9,4 triliun atau 51
persen. 
> Bukan kali ini saja, ditemukan praktek penggelembungan
cost 
> recovery. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan pernah 
> mengungkapkan potensi kerugian negara sebesar Rp 13 triliun 
> untuk periode 2003-2204. 
> Didi mengatakan praktek
penggelembungan cost recovery tersebut 
> menjadi salah satu
penyebab tingginya biaya produksi minyak di 
> Indonesia.
"Biaya produksi minyak Indonesia per barrel mencapai 
> 9
dollar AS per barrel. Bandingkan dengan di M alaysia yang 
> hanya
sekitar 3,7 dollar AS per barrel, atau di North Sea yang 
> paling
sulit pun juga hanya sekitar 3 dollar AS per barrel," 
>
papar Didi. 
> Padahal, apabila biaya produksi minyak bisa
diturunkan 1 dollar 
> AS per barrel, sektor migas bisa menghemat
2,5 miliar dollar AS 
> per tahun. Diakui Didi, pihaknya hanya
bisa menyampaikan temuan 
> ke BP Migas. Meskipun begitu, ia
menjanjikan akan 
> merekomendasikan proses ke pengadilan jika
terbukti ada 
> penggelembungan. 
> Sementara Kepala BP
Migas Kardaya Warnika menilai perbandingan 
> cost recovery yang
dilakukan BPKP tidak sebanding. "Kalau mau 
> membandingkan,
harus apple to apple, produksi dengan produksi," 
> kata
Kardaya. 
> Menurutnya, biaya produksi minyak di Indonesia justru
lebih 
> murah. Biaya produksi di lapangan Chevron Pacific
Indonesia 
> hanya sekitar 1 dollar AS per barrel. (DOT 
>

> 
> 
> 
> 
>
___________________________________________________________ 
>
indomail - Your everyday mail - http://indomail.indo.net.id 
> 
> 
> 
>
--------------------------------------------------------------------- 
> siap melancong dan presentasi di Bali pada tahun 2007 ini??? 
> ayo bersiap untuk PIT Bersama HAGI-IAGI dan asosiasi2 lainnya di
Pulau 
> Dewata!!! 
> semarakkan dengan makalah-makalah
yang berkualitas internasional... 
>
--------------------------------------------------------------------- 
> To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id

> To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id

> Visit IAGI Website: http://iagi.or.id 
> Pembayaran
iuran anggota ditujukan ke: 
> Bank Mandiri Cab. Wisma Alia
Jakarta 
> No. Rek: 123 0085005314 
> Atas nama: Ikatan
Ahli Geologi Indonesia (IAGI) 
> Bank BCA KCP. Manara Mulia 
> No. Rekening: 255-1088580 
> A/n: Shinta Damayanti 
> IAGI-net Archive 1:
http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ 
> IAGI-net
Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi 
>
--------------------------------------------------------------------- 
> 
> 
> 
>
____________________________________________________________________________________

> Be a PS3 game guru. 
> Get your game face on with the
latest PS3 news and previews at Yahoo! 
> Games. 
>
http://videogames.yahoo.com/platform?platform=120121

---------------------------------------------------------------------
siap melancong dan presentasi di Bali pada tahun 2007 ini???
ayo bersiap untuk PIT Bersama HAGI-IAGI dan asosiasi2 lainnya di Pulau Dewata!!!
semarakkan dengan makalah-makalah yang berkualitas internasional...
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, send email to: iagi-net-unsubscribe[at]iagi.or.id
To subscribe, send email to: iagi-net-subscribe[at]iagi.or.id
Visit IAGI Website: http://iagi.or.id
Pembayaran iuran anggota ditujukan ke:
Bank Mandiri Cab. Wisma Alia Jakarta
No. Rek: 123 0085005314
Atas nama: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
Bank BCA KCP. Manara Mulia
No. Rekening: 255-1088580
A/n: Shinta Damayanti
IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/
IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke