Pak Ok... - kalau penerimaan sektor MIGAS dihilangkan, maka dana alokasi daerah juga akan hilang....maka daerah penghasil yang umumnya konsumsi BBMnya lebih sedikit, akan semakin menderita: nggak dapat bagian dana alokasi dan harus mensubsidi daerah non penghasil yang konsumsinya jauh lebih boros (i.e Jakarta).... maukah Kaltim, Riau dll menerima kenyataan ini..? - kalaupun mereka dipaksakan untuk menerima, dengan bagian pemerintah yang sekitar 600-700 ribu bph (50% dari konsumsi harian kita), maka mungkinkah kita dipaksa untuk mengurangi konsumsi kita hanya menjadi separohnya...? sudah pasti diperlukan aturan yang sangat drastis untuk hal ini: jumlah kendaraan harus dikurangi menjadi separohnya (paling tidak pemakaiannya), mungkin listrik akan padam di sebagain area atau pada periode tertentu dll. salam,
--- On Fri, 5/11/12, Ok Taufik <[email protected]> wrote: From: Ok Taufik <[email protected]> Subject: Re: [iagi-net-l] 87 Ribu Mobil Terjual di April 2012 To: [email protected] Date: Friday, May 11, 2012, 3:23 AM Kalau mikir-mikir keuangan dari orang non keuangan, kenapa kenaikan BBM harus dikaitkan dengan APBN, sumbangan migas untuk APBN hanya 15% (berupa penjualan crude oil dan gas), kalau yg 15% ini ditarik dari APBN apa jadinya?..paling anggaran belanja dan pembangunan mengecil dan terhenti untuk sampai bisa hidup dari APBN yang ada. kemudia kenapa harus beli BBM keluar dengan uang APBN, kalau tak beli minyak dari luar yg terjadi adalah, pasokan BBM berkurang dan akan stabil sampai masyarakat (industri/konsumen pribadi dll) dapat hidup dari BBM produk DN yg tersedia, ada penghematan uang membeli BBM import yang bisa dialokasikan untuk hal lain. APBN bisa bertambah dari macam2 ekspor dan sektor pajak, dari ekspor jengkol sampai emas. Kenyataannya India dan Cina yang tak mencukupi produksi migasnya untuk DN malah lebih besar subsidinya dari RI, kekuatan mereka adalah barang produksi ekspor mereka sangat besar menyumbang keuangan negara. 2012/5/11 Franciscus B Sinartio <[email protected]> From: Rovicky Dwi Putrohari <[email protected]> Sebenernya kalau dicermati seksama, beratnya tugas menteri ESDM dalam persoalan subsidi ini bukan soal tehnis. Soal keputusan bukan soal hitungan. Ini lebih pada hal politis ketimbang tehnis. Jadi keperluan ahli tehnis (Wamen) dalam hal ini mungkin bukan hal yang krusial. Mungkin malah perlu seorang yang memiliki daya lobby kuat ketimbang kemampuan tehnis yang kuat. Seorang yang dapat diterima oleh semua partai dan elit politis. Just my 2 cent Have a nice week end. Be safe ! RDP ================= Loh itukan tugas nya menteri, ntar menterinya ngak kerja.. fbs-- -- Sent from my Computer®
