Kalau dulu Merdeka atau Mati , jaman skarang Merdeka atau Dana { duit } he. He.
He. He
Kalau hitungan Ngasal Ngasalan =
Contoh Riau , produksi chevron misal 350 MBOD setelah dipotong bag kontraktor
dan biaya menjadi misal jadi 250 MBOD , maka sesuai pembagian bagi hasil
daerah dpt 20 % atau 50 MBOD , atau 18,3 juta barel pertahun kalau ICP 105
dollar maka ada 1,93 milyar dollar atau 17,8 T rupiah , jadi kalau ICP di Nol
kan hilang itu belasan Triliyunan tsb
Sent by Liamsi's Mobile Phone
-----Original Message-----
From: noor syarifuddin <[email protected]>
Date: Fri, 11 May 2012 04:23:28
To: <[email protected]>
Reply-To: <[email protected]>
Subject: Re: [iagi-net-l] 87 Ribu Mobil Terjual di April 2012
>soal jatah daerah bisa saja diatur dari penerimaan sektor lain, selama ini di
>jaman orba >pembagian untuk daerah dari migas juga tak ada..semua keuangan
>daerah di drop dari >pusat plus PAD dari pajak dll.
ha ha ha di atas kertas gampang saja disebut demikian...lha sekrang sudah
ada alokasi saja masih menuntut untuk lebih banyak lagi dan bahkan minta bagian
untuk jadi pemegang saham...:-)
gubernur yang sudah menikmati manisnya dana alokasi ini tentu tidak akan mau
pusing lagi untuk mencari pemasukan daerahnya... apalagi kalau kemudian itu
lebih banyak untuk memenuhi konsumsi BBM "orang pusat" ..... jadi kalau dana
alokasi itu disunat pasti issue yang muncul adalah: beri dana itu atau
merdeka...:-)
salam,
--- On Fri, 5/11/12, Ok Taufik <[email protected]> wrote:
From: Ok Taufik <[email protected]>
Subject: Re: [iagi-net-l] 87 Ribu Mobil Terjual di April 2012
To: [email protected]
Date: Friday, May 11, 2012, 4:03 AM
Betul, itu sebenarnya yang diharapkan hidup menyesuaikan dari keuangan dan
keterbatasan migas, kalau melihat angka kenaikan konsumsi BBM kedepan dan
kekuatan keuangan negara kondisinya akan sama dengan, tetap saja tak akan
mampu menutupi pembelian konsumsi BBM dengan acuan decline produksi migas kita.
soal jatah daerah bisa saja diatur dari penerimaan sektor lain, selama ini di
jaman orba pembagian untuk daerah dari migas juga tak ada..semua keuangan
daerah di drop dari pusat plus PAD dari pajak dll.
2012/5/11 noor syarifuddin <[email protected]>
Pak Ok...
- kalau penerimaan sektor MIGAS dihilangkan, maka dana alokasi daerah juga akan
hilang....maka daerah penghasil yang umumnya konsumsi BBMnya lebih sedikit,
akan semakin menderita: nggak dapat bagian dana alokasi dan harus mensubsidi
daerah non penghasil yang konsumsinya jauh lebih boros (i.e Jakarta)....
maukah Kaltim, Riau dll menerima kenyataan ini..?
- kalaupun mereka dipaksakan untuk menerima, dengan bagian pemerintah yang
sekitar 600-700 ribu bph (50% dari konsumsi harian kita), maka mungkinkah kita
dipaksa untuk mengurangi konsumsi kita hanya menjadi separohnya...? sudah pasti
diperlukan aturan yang sangat drastis untuk hal ini: jumlah kendaraan harus
dikurangi menjadi separohnya (paling tidak pemakaiannya), mungkin listrik akan
padam di sebagain area atau pada periode tertentu dll.
salam,
--- On Fri, 5/11/12, Ok Taufik <[email protected]> wrote:
From: Ok Taufik <[email protected]>
Subject: Re: [iagi-net-l] 87 Ribu Mobil Terjual di April 2012
To: [email protected]
Date: Friday, May 11, 2012, 3:23 AM
Kalau mikir-mikir keuangan dari orang non keuangan, kenapa kenaikan BBM harus
dikaitkan dengan APBN, sumbangan migas untuk APBN hanya 15% (berupa penjualan
crude oil dan gas), kalau yg 15% ini ditarik dari APBN apa jadinya?..paling
anggaran belanja dan pembangunan mengecil dan terhenti untuk sampai bisa hidup
dari APBN yang ada. kemudia kenapa harus beli BBM keluar dengan uang APBN,
kalau tak beli minyak dari luar yg terjadi adalah, pasokan BBM berkurang dan
akan stabil sampai masyarakat (industri/konsumen pribadi dll) dapat hidup dari
BBM produk DN yg tersedia, ada penghematan uang membeli BBM import yang bisa
dialokasikan untuk hal lain.
APBN bisa bertambah dari macam2 ekspor dan sektor pajak, dari ekspor jengkol
sampai emas. Kenyataannya India dan Cina yang tak mencukupi produksi migasnya
untuk DN malah lebih besar subsidinya dari RI, kekuatan mereka adalah barang
produksi ekspor mereka sangat besar menyumbang keuangan negara.
2012/5/11 Franciscus B Sinartio <[email protected]>
From: Rovicky Dwi Putrohari <[email protected]>
Sebenernya kalau dicermati seksama, beratnya tugas menteri ESDM dalam persoalan
subsidi ini bukan soal tehnis. Soal keputusan bukan soal hitungan. Ini lebih
pada hal politis ketimbang tehnis.
Jadi keperluan ahli tehnis (Wamen) dalam hal ini mungkin bukan hal yang
krusial. Mungkin malah perlu seorang yang memiliki daya lobby kuat ketimbang
kemampuan tehnis yang kuat. Seorang yang dapat diterima oleh semua partai dan
elit politis.
Just my 2 cent
Have a nice week end.
Be safe !
RDP
=================
Loh itukan tugas nya menteri, ntar menterinya ngak kerja..
fbs--
--
Sent from my Computer®
--
Sent from my Computer®
