memang tak gampang tapi positip saja noor, beberapa daerah tanpa SDA malah memiliki industri kreatip yang memutar perekonomian daerah, bandung, jogja, solo, bali adalah beberapa daerah yg mampu melakukannya, mengecilnya pembagian jatah pendapatan migas ke daerah pasti akan terjadi dengan sendirinya, bisa karena turunnya produksi atau keputusan pemerintah pusat. Riau saja sudah mengalami pemotongan pembagian hasil migasnya kala jeng Sri jadi menkeu.
2012/5/11 noor syarifuddin <[email protected]> > >soal jatah daerah bisa saja diatur dari penerimaan sektor lain, > selama ini di jaman orba >pembagian untuk daerah dari migas juga tak > ada..semua keuangan daerah di drop dari >pusat plus PAD dari pajak dll. > > ha ha ha di atas kertas gampang saja disebut demikian...lha sekrang > sudah ada alokasi saja masih menuntut untuk lebih banyak lagi dan bahkan > minta bagian untuk jadi pemegang saham...:-) > gubernur yang sudah menikmati manisnya dana alokasi ini tentu tidak akan > mau pusing lagi untuk mencari pemasukan daerahnya... apalagi kalau kemudian > itu lebih banyak untuk memenuhi konsumsi BBM "orang pusat" ..... jadi kalau > dana alokasi itu disunat pasti issue yang muncul adalah: beri dana itu atau > merdeka...:-) > > > salam, > > > --- On *Fri, 5/11/12, Ok Taufik <[email protected]>* wrote: > > > From: Ok Taufik <[email protected]> > Subject: Re: [iagi-net-l] 87 Ribu Mobil Terjual di April 2012 > To: [email protected] > Date: Friday, May 11, 2012, 4:03 AM > > > Betul, itu sebenarnya yang diharapkan hidup menyesuaikan dari keuangan > dan keterbatasan migas, kalau melihat angka kenaikan konsumsi BBM kedepan > dan kekuatan keuangan negara kondisinya akan sama dengan, tetap saja tak > akan mampu menutupi pembelian konsumsi BBM dengan acuan decline produksi > migas kita. > > soal jatah daerah bisa saja diatur dari penerimaan sektor lain, selama ini > di jaman orba pembagian untuk daerah dari migas juga tak ada..semua > keuangan daerah di drop dari pusat plus PAD dari pajak dll. > > 2012/5/11 noor syarifuddin > <[email protected]<http://us.mc1604.mail.yahoo.com/mc/[email protected]> > > > > Pak Ok... > > - kalau penerimaan sektor MIGAS dihilangkan, maka dana alokasi daerah juga > akan hilang....maka daerah penghasil yang umumnya konsumsi BBMnya lebih > sedikit, akan semakin menderita: nggak dapat bagian dana alokasi dan harus > mensubsidi daerah non penghasil yang konsumsinya jauh lebih boros (i.e > Jakarta).... > maukah Kaltim, Riau dll menerima kenyataan ini..? > > - kalaupun mereka dipaksakan untuk menerima, dengan bagian pemerintah yang > sekitar 600-700 ribu bph (50% dari konsumsi harian kita), maka mungkinkah > kita dipaksa untuk mengurangi konsumsi kita hanya menjadi separohnya...? > sudah pasti diperlukan aturan yang sangat drastis untuk hal ini: jumlah > kendaraan harus dikurangi menjadi separohnya (paling tidak pemakaiannya), > mungkin listrik akan padam di sebagain area atau pada periode tertentu dll. > > > salam, > > > --- On *Fri, 5/11/12, Ok Taufik > <[email protected]<http://us.mc1604.mail.yahoo.com/mc/[email protected]> > >* wrote: > > > From: Ok Taufik > <[email protected]<http://us.mc1604.mail.yahoo.com/mc/[email protected]>> > > > Subject: Re: [iagi-net-l] 87 Ribu Mobil Terjual di April 2012 > To: > [email protected]<http://us.mc1604.mail.yahoo.com/mc/[email protected]> > Date: Friday, May 11, 2012, 3:23 AM > > > Kalau mikir-mikir keuangan dari orang non keuangan, kenapa kenaikan BBM > harus dikaitkan dengan APBN, sumbangan migas untuk APBN hanya 15% (berupa > penjualan crude oil dan gas), kalau yg 15% ini ditarik dari APBN apa > jadinya?..paling anggaran belanja dan pembangunan mengecil dan terhenti > untuk sampai bisa hidup dari APBN yang ada. kemudia kenapa harus beli BBM > keluar dengan uang APBN, kalau tak beli minyak dari luar yg terjadi adalah, > pasokan BBM berkurang dan akan stabil sampai masyarakat (industri/konsumen > pribadi dll) dapat hidup dari BBM produk DN yg tersedia, ada penghematan > uang membeli BBM import yang bisa dialokasikan untuk hal lain. > > APBN bisa bertambah dari macam2 ekspor dan sektor pajak, dari ekspor > jengkol sampai emas. Kenyataannya India dan Cina yang tak mencukupi > produksi migasnya untuk DN malah lebih besar subsidinya dari RI, kekuatan > mereka adalah barang produksi ekspor mereka sangat besar menyumbang > keuangan negara. > 2012/5/11 Franciscus B Sinartio > <[email protected]<http://us.mc1604.mail.yahoo.com/mc/[email protected]> > > > > > ------------------------------ > *From:* Rovicky Dwi Putrohari > <[email protected]<http://us.mc1604.mail.yahoo.com/mc/[email protected]> > > > > Sebenernya kalau dicermati seksama, beratnya tugas menteri ESDM dalam > persoalan subsidi ini bukan soal tehnis. Soal keputusan bukan soal > hitungan. Ini lebih pada hal politis ketimbang tehnis. > Jadi keperluan ahli tehnis (Wamen) dalam hal ini mungkin bukan hal yang > krusial. Mungkin malah perlu seorang yang memiliki daya lobby kuat > ketimbang kemampuan tehnis yang kuat. Seorang yang dapat diterima oleh > semua partai dan elit politis. > > Just my 2 cent > > Have a nice week end. > Be safe ! > > RDP > > > ================= > > Loh itukan tugas nya menteri, ntar menterinya ngak kerja.. > > fbs > -- > > > > > -- > Sent from my Computer® > > > > > > -- > Sent from my Computer® > > > -- Sent from my Computer®
