Barusan sadar salah ketik, Pak 8-D LL Powered by Telkomsel BlackBerry®
-----Original Message----- From: Surarso Hardjono <[email protected]> Date: Fri, 16 Nov 2012 09:55:17 To: <[email protected]> Reply-To: <[email protected]> Subject: Re: [iagi-net-l] Tolong disimplify keputusan MK Maaf apa betul tahun 2011 Presidennya Megawati ? 0710 --- Pada Jum, 16/11/12, [email protected] <[email protected]> menulis: Dari: [email protected] <[email protected]> Judul: Re: [iagi-net-l] Tolong disimplify keputusan MK Kepada: [email protected] Tanggal: Jumat, 16 November, 2012, 8:40 AM Lin Che Wei mungkin sedang melamun, tapi kronologi ini mungkin menarik utk didongengkan: Mei 2011: Megawati jadi presiden November 2011: Cikal bakal BPMIGAS (?) Juli 2002: BPMIGAS diresmikan September 2002: Kontrak gas tangguh dengan Cina ditandatangani (diskusi dengan Pak Luthfi bisnis ini lewat BPMIGAS?) 2011-2014: Kwik Kian Gie menjabat sebagai Ketua Bappenas Adalah aneh orang yang kritis seperti Kwik tidak menyadari bahwa BPMIGAS inkonstitusional dan produk asing selama 3 tahun menjabat. Rizal Ramli selesai menjabat sebagai menteri kelihatannya di zaman Gus Dur, jadi gak terlalu yakin juga saya dengan argumen Lin Che Wei. Mahfud MD juga seingat saya stop di zaman Gus Dur. BTW, yang inkonstitusional sudah diselesaikan, good luck dengan transisinya karena kita juga perlu tetap bergerak ke arah yang lebih baik. LL Powered by Telkomsel BlackBerry® From: Rovicky Dwi Putrohari <[email protected]> Date: Fri, 16 Nov 2012 07:09:32 +0700 To: IAGI<[email protected]> ReplyTo: <[email protected]> Subject: Re: [iagi-net-l] Tolong disimplify keputusan MK Siapa Lin Che Wei ? Lin Che Wei memulai kariernya sebagai analis keuangan di beberapa perusahaan asing antara lain WI Carr, Deutsche Bank Group dan Societe Generale. Analisanya yang kontroversial di dalam membongkar skandal Bank Lippo menyebabkannya berurusan dengan pengadilan dan dituntut sebesar Rp 103 milyar oleh pengurus Grup Lippo. Kasus ini menyebabkan Lin Che Wei mendapatkan penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Lin Che Wei merupakan penerima penghargaan Indonesian Best Analyst dari AsiaMoney Magazine dan The Most Popular Analyst Award" untuk tahun 2002 dan tahun 2004. Sejak pertengahan 2007, ia menjabat sebagai CEO dari Sampoerna Foundation (filantropis terbesar milik keluarga Sampoerna di Indonesia yang berfokus pada pendidikan). Ia juga mendirikan lembaga riset Independent Research & Advisory Indonesia. Lin Che Wei pernah menjabat sebagai Presiden Direktur dari Danareksa (Perusahaan Investment Banking terbesar milik Pemerintah Indonesia) dari 2005 sampai pertengahan 2007. Ia juga pernah menjabat sebagai staf khusus dari Menteri Negara BUMN, Sugiharto dan Staf Khusus dari Menko Perekonomian Aburizal Bakrie. Mulai terlibat dengan pemerintahan setelah menjadi salah seorang panelis di dalam debat Calon Presiden di tahun 2003. Lin Che Wei menjadi panelis dari pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Lin Che Wei menjadi sekretaris team perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan Exxon di dalam mencari penyelesaian ladang minyak di Cepu yang berhasil diselesaikan pada tahun 2006. Pendidikan S1 - Universitas Trisakti dan MBA dari Universitas Nasional Singapura. Sejak Agustus 2007 sampai 2008, Lin Che Wei pernah menjabat ebagai CEO dari Sampoerna Foundation, sebuah yayasan pendidikan yang didirikan oleh Putera Sampoerna. Mendirikan perusahaan di bidang corporate advisory dan research di bawah bendera PT Independent Research Advisory Indonesia.Sumber : Wikipedia. Semoga dia bukan bagian dari manusia lutju berhidung bulet RDP 2012/11/16 <[email protected]> Wah wah wah... Pak Rus, kalau cerita Lin Che Wei diteruskan makin ke arah hulu, nanti terlihat deh mengapa ada presiden kita dilengserkan ditengah jalan. Waktu itu Martiono sebagai Dirut Pertamina menentang UU Migas yg diusulkan mentamben (pak Kuntoro), tokoh-tokoh Pertamina yang mengerti UU Perminyakan, rajin memberikan masukan ke DPRRI, sehingga DPRRI menolak menetapkan RUU Migas menjadi UU Migas. Setelah Baihaki Hakim naik jadi Dirut Pertamina, ada usulan RUU Migas (era mesdm py dan ibu presiden). Standing Baihaki terhadap RUU Migas ini ikut kapal pemerintah, Pertamina menjadi pasif. Akhirnya RUU Migas ditetapkan sebagai UU Migas 22/2001. Makin terlihat peran asing yang kuat dalam proses kelahiran UU Migas 22/2001 melalui badut2 politik kelas tinggi yang disebut pak Rus..... Lha kan Buku Putih BPMIGAS yang tidak tell the truth.....dan iklan tanpa identitas yg diadukan ke Dewan Pers oleh Kwik Kian Gie.......terlihat peran Kwik seperti cerita yang diposting pak Rus. Kalau dicermati pidato Presiden SBY terkait pembubaran BPMIGAS, pertama disebut bahwa UU Migas 22/2001 dibuat oleh Presiden Ibu Megawati (kalimatnya tidak persis seperti ini dalam pidato pak SBY), ya memang demikian adanya. Sebagai bangsa melihat perjalanan industri migas yang dilandasi UU Migas yang sering kontroversial memang prihatin. Lam Salam, Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -----Original Message----- From: "Ruskamto" <[email protected]> Date: Thu, 15 Nov 2012 22:04:42 To: <[email protected]> Reply-To: <[email protected]> Subject: Re: [iagi-net-l] Tolong disimplify keputusan MK Kita bertengkar dan sebetulnya kita juga jadi korban permainan politik yang kurang bertanggunggjawab shg negri ini semakin lucu: Badut Politik dalam Kasus Pembubaran BP MIgas dan UU MIgas tahun 2001 (Oleh Lin Che Wei) Babak 1 - Proses pembahasan dan pengundang-undangan UU Migas 2001 terjadi antara tahun 1999 sampai 2001. UU MIgas di undang-undangkan pada bulan November 2001. UU Migas ini merupakan produk pembahasan antara Pemerintah pada masa itu dan DPR pada masa itu. Marilah Kita melihat siapa saja aktor politik tersebut. Ketua MPR - Amien Rais (Mantan ketua Muhammadiyah -dari PAN) Ketua DPR - Akbar Tanjung (Golkar - Mantan Aktivis HMI) Ketua Komisi VIII - DPR - Irwan Prajitno (dari Partai Keadilan) Pada saat itu Poros Tengah (Koalisi dari beberapa partai berbasis islam seperti PAN, PKB, PBB, PPP) sedang naik daun dan sangat berpengaruh di Parlemen karena mereka adalah 'king maker' dari naiknya Gus Dur menjadi Presiden. Yang menarik di dalam pembahasan tersebut dan perundang-undangan UU MIgas tersebut... adalah : Semua Fraksi di DPR (kecuali satu fraksi kecil), semua partai berbasis islam (termasuk Partai Keadilan, PAN, PPP, PBB, PKB) dan juga partai besar (PDI-P dan Golkar) mendukung ratifikasi dari UU Migas. Sangat ironis karena satu-satunya partai yang justru menyatakan keberatan adalah Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (Partai kecil yang berbasis agama kristen). Pada saat tersebut (1999-2001 periode - periode pembahasan dan ratifikasi) - Kwik Kian Gie adalah Menko Perekonomian (PDI-P) dan kemudian menjadi Ketua Bappenas. - Rizal Ramlie adalah mantan Menkeu/Menko Perekonomian waktu zaman Gus Dur. - Mahfud MD adalah Menteri Pertahanan dan sempat menjadi Menteri Hukum Dan Perundangan-Undangan zaman Gus Dur. Semua komponen pemerintah dan parlemen pada waktu itu setuju untuk meratifikasi UU Migas 2001 dan melahirkan BP MIgas. Berdasarkan rekomendasi dari Kwik Kian Gie, ketika terjadi penggantian Dirut Pertamina, Martiono Hadianto (yg menentang RUU Migas pada saat itu). Kwik sangat merekomendasi Baihaki Hakim untuk menggantikan Martiono. Di masa Baihaki inilah Pertamina melepaskan wewenangnya dan mengalihkannya ke BP Migas. Babak ke 2 - Adegan Mahkamah Konstitusi tahun 2012. Para Pemohon di pengadilan konstitusi : 1. Muhamadiyah 2. Hasyim Muzadi dari NU 3. Ormas-ormas islam seperti Hizbut Thahir. 4. Kwik Kian Gie 5. Rizal Ramlie dan yg lain-lain.....menuntut UU Migas 2001. Ketua Mahkamah Konstitusi : Mahfud MD (mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur). Putusan : 7-1, MK menyatakan UU Migas 2001 cacat dan BP Migas dibubarkan. BP Migas tidak sesuai dengan UU. Catatan : Mengapa partai-partai tersebut justru menyetujui RUU tersebut menjadi UU? Pak Kwik Kian Gie, mengapa anda tidak ribut-ribut ketika anda justru sangat berkuasa sebagai Menko Ekuin. Pak Rizal Ramlie, mengapa anda tidak menyatkan keberatan anda justru dizaman reformasi dimana anda adalah Menkeu dan Menko. Pak Mahfud MD - mengapa kita tidak membahas soal Energy Security issue ketika anda menjadi Menhan? Oh ya saya juga baru sadar bahwa anda adalah ketua kehormatan ikatan alumni NU yang juga ikut di dalam menggugat putusan tersebut. Partai-partai ini sekarang membatalkan produk hukum yang justru merupakan persetujuan produk legislative process. Ada baiknya kita melepaskan attribut keagamaan apabila kita berdebat soal kebijakan publik. Tidak arif orang menggunakan attribut agama untuk pro dan con terhadap kebijakan publik. Jangan pernah lupa akan rekam jejak dari politik. Dan jangan biarkan politician (atau lebih tepatnya Badut-badut politik) berakobrat danmencari popularitas semata. Untuk membentuk tatanan hukum migas dan struktur migas yang baik diperlukan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Untuk menghancurkannya hanya butuh sekejap. Saya tidak terlalu mempermasalahkan dan tidak beropini apakah UU Migas 2001 benar atau salah. Yang saya sedih adalah melihat kelakuan orang yang ikut bertanggung jawab dalam pembentukan tersebut dan sekarang bersama-sama menghancurkannnya By Lin Che Wei -- "Sejarah itu tidak pernah usang untuk terus dipelajari"
