You've got my points Sir ...
makanya supaya tidak ada campur tangan politik ,
dijual/swasta kan saja dengan catatan :
1. yg beli orang Indonesia Asli
2. tidak ada capital fly out dan In
3. Go Public tapi prioritas ke pasal 1
4. jangan jual 'tanah dan air' atau jangan jual 'raw material'
5. utk kasus BUMN ini , mencapai angko 20 % itu harus mengorban capital
berapa ? kalau tidak ada itungan jelas ,mendingan jangan pakai pareto
dulu lah ,,,, ini BUMN sdh pada 'bleeding' dan 'rakyat' yg disuruh nambal
'bleeding' nya sementara para 'pejabat' di BUMN itu makmur-makmur
...gimana to ? ....apa kita mungkin termasuk dalam 'jaringan BUMN'
tersebut ? sehingga kita bela habis-habisan ? heheheh ....
On Mon, 17 May 2010, Achmad Chamdani Eka P. wrote:
Kalau saya lihat, hal yang paling berpengaruh dari maju mundurnya BUMN adalah
masalah
mindset dan campur tangan kepentingan politik. Dua hal ini yang harus dirubah
terlebih dahulu,
baru menyusul perbaikan renumerasi. Renumerasi tidak terlalu berpengaruh
banyak, mengingat
orang dalam BUMN sendiri sudah banyak "saweran" proyek dll. yang membuat
penghasilan
mereka jauh lebih besar dari gaji mereka (seperti gayus lah).
Perubahan mindset adalah hal terpenting. Kita lihat bagaimana seorang seperti
Pak Hengki yang
memiliki mindset lebih maju dari pegawai BUMN lain, bisa memajukan REKIND.
Disamping itu,
campurtangan politik harus dihapus sama sekali. Jangan sampai BUMN hanya
dijadikan sapi
perahan, "tambang emas" keluarga pejabat atau "buangan" pensiunan politisi
saja.
Sebenarnya model yang bagus adalah go public, tetapi pemerintah masih
mempunyai
porsi saham sebagai pengendali. Model ini berjalan secara baik di Singapura
dan Malaysia.
Di Singapura misalnya, dibawah kendali GIC dan Temasek, BUMN seperti Singtel,
Keppel,
Singapore Technologies, DBS, SIA dll. berhasil menjadi perusahaan kelas
dunia.
Seandainya perusahaan besar seperti Pertamina, PLN, PTKA dll. masuk bursa,
segi positifnya
bisa mengangkat market kapitalisasi BEI. Kita tidak akan banyak kesulitan
mengungguli bursa
Singapore misalnya.
Hal yang sebaiknya dilakukan pemerintah dalam menentukan dipertahankan
tidaknya suatu BUMN
adalah :
1) Membuat analisa pareto 20/80. Artinya tetap mempertahankan 20% perusahaan
yang menjadi
penghasil 80% revenue BUMN.
2) Melihat strategis tidaknya peran BUMN tsb. Sebagai contoh, IPTN, PAL yang
walaupun merugi misalnya,
harus tetap dipertahankan mengingat strategisnya peran BUMN tsb. Sedangkan
perusahaan seperti
Damri, tidak perlu dipertahankan karena posisinya yang tidak strategis
serta sudah adanya peran swasta.
Peran strategis tidaknya bisa dilihat dari berbagai segi, misalnya
menguasai tidaknya hajad hidup orang banyak,
dari segi pertahanan negara, pengembangan teknologi dll.
--
Berlombalah dalam karya, bersinergi, terapkan kaidah ilmu/teknologi serta
kasih sayang dan manfaat untuk seisi alam, demi kebahagiaan dunia dan akhirat.
Info pengelolaan milis Indonesia next better :
http://pub.nextbetter.net/files/milist-indonesia-info.txt
