Boediono Klarifikasi Soal Redenominasi JAKARTA, (PR).- Wakil Presiden Boediono memanggil Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Pjs. Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution. Hal itu untuk mengklarifikasi rencana redenominasi mata uang rupiah.
Pertemuan tersebut di luar rencana agenda, karena Wapres hanya akan bertemu dengan General International Air Transport Association (IATA). Namun, hal itu harus dilakukan karena pentingnya persoalan. Agus dan Darmin akhirnya menghadap Boediono sekitar satu jam sejak pukul 16.30 WIB. Seusai pertemuan itu Boediono meminta masyarakat tenang menghadapi rencana tersebut. "Sekarang ini masalahnya adalah menjaga ketenangan dan kestabilan suasana, tidak usah terpengaruh oleh hasil studi soal redenominasi. Nanti pada waktunya akan kami bahas bersama-sama," ujarnya. Wapres mengakui, BI memang melakukan kajian redenominasi dengan serius. "Statusnya studi. Dan memang itu adalah domainnya BI. Bank sentral di mana pun bisa mempelajari berbagai opsi. Tadi saya ketemu Pak Darmin, saya cek langsung, studi itu berlanjut dan belum selesai," katanya. Menurut Boediono, rencana pemberlakuan redenominasi rupiah ini masih harus melalui proses yang panjang sehingga kebijakan ini tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat. "Redenominasi itu di berbagai negara memang sudah dilakukan, misalnya Turki dan sebagainya. Itu biar dipelajari, sekali lagi ini statusnya studi, dan studi itu mau jadi policy (kebijakan) panjang prosesnya," ujar Boediono. Sebelumnya, Darmin mengatakan, BI memang serius menggodok kebijakan tersebut. BI memperkirakan proses redenominasi akan membutuhkan waktu sekitar sepuluh tahun. Tahapan pertama yang dilakukan bank sentral yakni sosialisasi yang dimulai sejak tahun 2011 dan tuntas pada 2022. Darmin memaparkan, redenominasi akan dimulai pada tahun 2011 di mana pada tahap pertama dilakukan tahapan sosialisasi sampai dengan tahun 2012. Darmin yakin redenominasi rupiah tidak akan mengalami nasib tragis seperti dolar Zimbabwe. Kegagalan negara Zimbabwe dalam melakukan redenominasi beberapa waktu yang lalu disebabkan oleh tidak terkendalinya tingkat inflasi. "Indonesia tidak akan senasib dengan Zimbabwe soal redenominasi ini karena tingkat inflasi di Indonesia masih sangat terkendali sehingga redenominasi diharapkan berjalan mulus. Bahkan, tingkat inflasi dalam 2-3 tahun ke depan bisa turun ke 4,5 persen plus minus 1 persen," katanya. Kegagalan Zimbabwe melakukan redenominasi, menurut dia, karena tingkat inflasi di negara itu naik dan tidak kredibel sewaktu dilakukannya proses redenominasi. "Jadi itu dianggap gagal redenominasi di Zimbabwe karena pada saat redenominasi inflasi terus membubung tinggi," kata Darmin. Mengenai sanering atau pemotongan nilai tukar rupiah yang pernah terjadi pada tahun 1965, Darmin mengatakan bahwa hal itu terjadi karena ledakan inflasi. "Waktu itu terjadi inflasi yang mencapai 650 persen per tahun. Maka sanering diperlukan pada masa itu," ujarnya. Hal tersebut, menurut Darmin jauh berbeda dengan redenominasi yang direncanakan akan dilakukan. "Redenominasi hanya akan berhasil jika inflasi terkendali seperti saat ini," ucapnya. Tujuan BI melakukan redenominasi rupiah karena uang pecahan Indonesia yang terbesar saat ini Rp 100.000. Uang rupiah mempunyai pecahan terbesar kedua di dunia setelah mata uang Vietnam yang mencetak 500.000 dong. (A-78)*** web: http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=151421 2010/8/2 mh <[email protected]> > bejana duit 100.000 bakal dipangkas jadi 100, enya kitu? > cing aya tukang bank, naon tah efekna? > > ======== > *Redenominasi Rupiah* > Nilai Pecahan Rupiah Bakal Dipangkas? > Senin, 2 Agustus 2010 | 09:32 WIB > > >
