dari: http://akademimerdeka.org/2010/03/26/kebohongan-subsidi-biofuel/
Kebohongan subsidi biofuel
Caroline Boin
Data Kementerian Pertanian Amerika Serikat (USDA) menunjukkan seperempat dari
komoditas sereal
yang ditanam di negeri itu pada 2009 dipakai untuk biofuel, akibatnya
harga pangan naik dan lingkungan rusak. Sementara itu Presiden Obama
tetap ingin “melanjutkan investasi pada biofuel tahap lanjut”.
Kajian World Bank Development Prospect Group atas krisis pangan
2007-2008 telah menyalahkan kebijakan produksi biofuel di AS dan Uni
Eropa sebagai penyebab melonjaknya harga pangan dunia hingga antara
70-75%, meski menurut USDA 3%.
Kebijakan subsidi biofuel sebenarnya lebih merupakan urusan bagi-bagi jatah
politik, bukan tentang penyelamatan lingkungan. Namun, meski ada
arus balik kuat melawan pengembangan biofuel ini pada 2008, saat ini
tampaknya dunia sudah tidak lagi memperhatikan kebohongan ini.
Produksi bahan biofuel seperti jagung, gula dan kelapa sawit telah
melonjak hingga tiga kali lipat sejak tahun 2000. AS sendiri akan
menaikkan campuran etanol hingga 15 milyar gallon pada 2012 dan 36
milyar pada 2022, naik sembilan kali lipat dari tahun lalu.
Menurut laporan University of Rice (Texas), pemerintah AS
menggelontorkan US$4 milyar untuk mensubsidi biofuel, padahal hanya
untuk menggantikan 2% saja dari persediaan bahan bakar fosil (BBM) di
negeri itu. Subsidi ini, dalam hitungannya, berarti membebani pembayar
pajak dengan harga biofuel setinggi US$82 per barel, atau US$1,95 per
gallon lebih tinggi ketimbang harga BBM. Begitu menginjak 2022, subsidi
biofuel di AS sudah akan mencapai US$400 milyar, menurut kelompok
penekan bidang lingkungan hidup Friends of the Earth. Uni Eropa tidak
lebih baik. Subsidi yang ia bayarkan adalah Euro 3,7 milyar pada 2007.
Sasaran subsidi ini adalah hanya untuk menggantikan pemakaian 5,75% BBM
pada 2010.
Lebih penting lagi, selain pemborosan uang pajak dan naiknya harga
pangan, biofuel sebenarnya juga tidak berarti banyak bagi lingkungan.
Emisi yang dilepas produksi biofuel di AS dan EU jauh lebih banyak
ketimbang yang dihindarkannya. Ahli kimia peraih Nobel Paul J. Crutzen
memperkirakan: “Untuk minyak jarak, 80% dari seluruh produksi biofuel di Eropa,
pemanasan global relatif yang terjadi akibat emisi N2O
[nitroksida] adalah 1 hingga 1,7% lebih tinggi ketimbang efek
pendinginan yang diakibatkannya dari penekanan emisi CO2 dari pemakaian
BBM yang digantikannya. Untuk bioetanol dari jagung, dominan di AS,
angkanya adalah antara 0,9 hingga 1,5.”
Meskipun dalam perkiraan badan pangan PBB, FAO, dunia tidak akan
mengalami lagi apa yang disebutnya sebagai “konkurensi banyak faktor”
pada masa-masa dekat ini, sekarang bukanlah saatnya untuk berpuas diri.
Harga pangan yang sudah naik akan butuh waktu panjang untuk turun lagi
(harga jagung saat ini masih 50% lebih tinggi dari rata-rata harga
2003-2006), sementara itu jumlah orang yang kelaparan sudah mencapai 1
milyar orang. Ini adalah perkembangan yang mengkhawatirkan, mengingat
adanya kecenderungan naiknya jumlah orang kelaparan, baik secara absolut maupun
persentase. Berbagai pencapaian selama berpuluh-puluh tahun
belakang ini telah surut lagi.
Etanol sendiri telah memakan lebih dari 27 juta dari sekitar 90 juta
hektar lahan pertanian jagung di AS: selama 2006-2008, Indeks Harga
Pangan Bank Dunia meningkat dua kali lipat.
Jika biofuel benar-benar adalah tentang penyelamatan lingkungan maka
seharusnya pemerintah AS tidak mengenakan tarif pada etanol buatan
Amerika Latin dan Karibia yang masuk ke AS. Begitu pula tarif UE yang
jelas-jelas menyasar produsen-produsen AS yang mengekspor 95% biofuelnya ke
Eropa.
Kekhawatiran lain adalah tentang konversi habitat alamiah asli ke
lahan pertanian, akibat aji mumpung yang terdorong subsidi biofuel ini.
Pengubahan lahan pertanian kedelai di AS telah memindahkan produksi
kedelai ke Amerika Selatan dan Indonesia, sehingga mendorong terjadinya
deforestasi.
Di Indonesia sendiri (produsen kelapa sawit terbesar dunia, yang
harga biofuelnya juga termasuk yang termurah di dunia), di mana
pemerintah baru-baru ini meningkatkan subsidi BBN dari Rp1.000 menjadi
Rp2.000 per liter, setidaknya akan terjadi konversi lahan hingga 3 juta
hektar karena ada target peningkatan lahan untuk kelapa sawit dari tujuh juta
hektar sekarang menjadi 10 hektar pada 2015.
Potensi deforestasi di Kalimantan dan berbagai daerah lain, serta
konflik-konflik sosial akibat perebutan lahan maupun pencaplokan lahan
ilegal, sangat tinggi. Ini akan semakin mengharu birukan lanskap sosial
ekonomi di negeri yang setiap tahun mengekspor 80% dari sekitar 20 ton
produksi biofuelnya ini.
Lebih penting lagi, biofuel sebenarnya juga tidak akan menghemat
energi. Untuk mengembangkan beberapa varietas proses yang dibutuhkan –
mulai dari menanam, angkut, dan pemrosesannya – emisi yang dilepaskan
bahkan akan lebih besar daripada yang ingin dikuranginya.
Dan menurut World Business Council for Sustainable Development jika
harga minyak di bawah US$70 per barel (baru-baru ini sekitar US$70-85),
harga etanol berbasis jagung pada tingkat eceran adalah sama dengan
harga BBM – padahal uang pajak yang dipakai untuk subsidi belum lagi
dihitung.
Sudah pula ada klaim dari AS dan UE bahwa produksi biofuel “generasi
kedua” yang akan menggunakan selusose dan limbah produksi biofuel, yang
lebih hemat dan ”terbarukan”. Namun ini belum sesuai dengan nilai uang
yang telah digelontorkan, dan industri ini baru pada tahap yang awal
sekali. UE juga telah mengatakan akan mengkaji ulang biofuel sejak
krisis pangan 2007-2008 terjadi. Namun itu telah surut gara-gara kuatnya
lobi-lobi di UE maupun AS.
Pertanian menghadapi banyak kendala yang sulit, mulai dari bagaimana
menetapkan hak atas lahan hingga ke penyebarluasan teknologi atau
bagaimana beradaptasi terhadap perubahan iklim. Namun isu subsidi
biofuel ini adalah isu yang mudah untuk dipecahkan.
Penciptaan pasar semu melalui subsidi-subsidi jelas-jelas bukanlah
cara untuk mengurangi emisi, menyelamatkan hutan, ataupun untuk memberi
makan kepada si miskin. Upaya ini lebih untuk menggemukkan kantong
pelobi-pelobi pertanian di negeri-negeri kaya: sudah saatnya kita akhiri
kebohongan ini semua.
—
Caroline Boin, kontributor www.AkademiMerdeka.org, adalah Direktur
Proyek di International Policy Network, London, sebuah think-tank
independen bekerja pada pembangunan ekonomi.
[Non-text portions of this message have been removed]
