In a message dated 6/1/99 10:26:50 AM !!!First Boot!!!,
[EMAIL PROTECTED] writes:
<<
Eh, perasaan kok belum ada yang ngebahas tentang banyaknya caleg berbau
KKN di tubuh PDI-P, ya ? Bahkan suami sang Ibu Ketua sendiri pun ikut
serta dalam daftar tsb, dan kayaknya belum (atau nggak) diubah. Saya
pengin tau nih tanggapan rekan-rekan netters ttg hal ini. Masih pantes
nggak PDI-P disebut partai reformis ?
>>
Subj: Re: [bincang] Pabottingi: PDI Mega Anti Reformasi
Date: 6/1/99 5:27:00 PM !!!First Boot!!!
From: MADHANp
To: [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED]
Kalau menggunakan istilah Samson Kaber dari PDI-P Washington DC, ''Ah, itu
kan hanya gosip.''
Jika saya orang PDI-P, apa tanggapan saya?
1. Saya berterima kasih sekali karena diingatkan oleh tokoh sekaliber Mochtar
Pabottingi. Jika Anda rajin membaca jurnal-jurnal dan analisis politik maupun
kolom (ini biasanya berat, tapi sebenarnya nikmat lho), Anda bakal tahu bobot
MP. Ini bukan gosip, lho.
Apalagi kritikan EEP.
2. Saya tidak akan manut, pasrah bongkokan memberhalakan atau mengultus
partai apalagi figur. Juga tidak akan reaktif apalagi meraung-raung
(menangis-nangisss seperti anak kecil) nyebut-nyebut Megawati dan PDI-P
reformis.
3. Saya akan pertanyakan soal ini secara obyektif kepada DPP PDI--P. Jika
tidak mendapat tanggapan obyektif pula, makaakan saya katakan goodbye
Megawati dan PDI-P nya. Lebaik baik gabung PRD atau Partai Krisna..
4. Lebih baik dicaci-maki karena mencari kebenaran daripada terpaksa berlaku
hamba sahaya. Saya tak mau hidup di dunia yang tak sampai seabad ini harus
diisi dengan kekonyolan dan kekeliruan sesat. Otak kita dipakai untuk
berpikir, bukan untuk jadi budak politik.
Salam merdeka, dan mari tetap berpikir kritis.
Salam,
ramadhan pohan
(penyimak piggiran)
# # #
In a message dated 6/1/99 2:32:23 PM !!!First Boot!!!, [EMAIL PROTECTED]
writes:
4.
<< Apa bener ya ??
Moga aja nggak deh ..
kalo beneran terjadi bisa serem juge ..
Artikel ini mirip sekali dengan hal-2 yang di bahas di "santiaji" yang di
laksanakan kemarin.
Faran
------------------------------------------------
Pabottingi: PDI Mega Anti Reformasi
Reporter Budi Sugiharto
detikcom, Surabaya. PDI Perjuangan sudah loncat pagar. Dulu mengaku
reformis, ternyata tindak-tanduknya anti reformasi. "Saya sangat khawatir
dengan langkah PDI Perjuangan yang sudah lompat pagar," kata pengamat LIPI
Mochtar Pabottingi di Surabaya, Selasa (1/6/1999).
Reformasi itu jelas dalam tindakan dan pemikirian. Dan ternyata, pemikiran
PDI Perjuangan seperti dalam programnya tidak mau mencabut dwi fungsi ABRI
dan tak mau mengamandemen (mengubah) UUD 45. Padahal amandemen itu perlu,
menurut Mochtar untuk menciptakan rasionalitas perundang-undangan dan
supremasi hukum.
Pendapat Mochtar ini bukan satu-satunya pengamat yang mengatakan demikian.
Sebelumnya, pengamat politik yang lagi naik daun Eep Saifulloh Fatah pun
menilai bahwa Mega pro status quo karena tindakannya. Begitu pula Hermawan
Sulistio mengatakan demikian. Sedang Nurcholish Madjid secara tersamar bahwa
yang dimaksud status quo bukan pada organisasinya tapi pemikirannya.
Dengan tidak maunya mengamandemen UUD 45, yang memiliki banyak kelemahan,
maka peluang Megawati untuk menjadi diktator besar. Ia bisa menumbuhkan
otoritarianisme baru karena dalam UUD pasal 7 misalnya, Presiden dipilih
lima tahun sekali, tapi tak jelas untuk berapa kali masa jabatan. Dan masih
banyak kelemahan lainnya sebab UUD memang dibuat dalam masa darurat.
"Saya tidak sependapat dengan pernyataan Megawati yang mengatakan bahwa tak
mau mengubah UUD 45 karena alasan demi persatuan bangsa. Saya harap itu
hanya taktik PDI perjuangan saja untuk memenangkan pemilu. Tapi, kalau
ternyata amandemen dan pencabutan dwi fungsi ABRI tidak terlaksana, maka
terbukti PDI Perjuangan sudah meloncat pagar sebagai yang anti reformasi,"
katanya. "Dulu mengaku partai reformis, ternyata tindakannya menjadi anti
reformis," tambahnya agak kesal.
Apakah kemenangan PDI Perjuangan akan memunculkan Rezim Orba Seri II,
Mochtar mengatakan mungkin saja. Namun, menurut peneliti senior LIPI ini,
banyak sekali peluang tampilnya Rezim Orba seri II. Antara lain melalui
ICMI, Golkar, Parpol yang melanggengkan dwifungsi ABRI, Utusan Daerah di
MPR, dan partai-partai kecil yang melanggengkan status quo.
Tentang adanya politisasi agama oleh kelompok Habibie bahwa kalau bukan
orang Islam yang memimpin negara akan rusak, menurutnya partai Islam jika
mendukung Habibie salah kaprah. Sebab hal ini mengesankan bahwa orang Islam
dan non Islam harus berhadapan. Padahal, menurut Mochtar, orang Islam dan
non Islam harus bergandeng tangan membangun pemerintahan yang berkualitas.
Hak Cipta � detikcom Digital Life 1999
>>
______________________________________________________________________
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
TUNTASKAN REFORMASI: Pilih MASA DEPAN BARU di Pemilu 1999!
