...
>Kalau Korpri kita anggap satu set, maka PNS adalah salah satu subset-nya,
>cuma memang subset yg besar karena merupakan mayoritas (kalau boleh
>dibilang begitu). Semua pengawai departemen adalah PNS kecuali pegawai
>honorer dan yg masih berstatus CPNS (calon). Juga instansi seperti
>Bappenas, BPK, BI, BPPT dll juga PNS. Hanya saja strukturnya macam-macam,
>juga struktur gaji (hehe...).
Yw: Mayoritas, ya, betul. Tapi sebetulnya yg non-PNS juga banyak.
Contoh: Telkom aja pegawainya 40 ribu. PT. Pos, PLN, Pertamina,
pegawainya lebih banyak dari Telkom. Dan di luar itu, masih
seratus lebih lagi BUMN.
...
>Kalau menurut saya, dengan melihat keterkaitan ini, sudah barang tentu
>pegawai Korpri non PNS juga mendapat perlakuan serupa dengan PNS
>dalam hal larangan menjadi pengurus partai dll.
Yw: Nah, di sinilah letaknya (yg pingin saya komentarin).
Sampeyan bilang: '... menurut saya ...'.
Sementara yg saya soroti itu: berdasarkan aturan formal
(hukum/perundangan).
HUKUM mengatur: yg harus netral itu PNS.
Pegawai BUMN (walaupun anggota Korpri): bukan PNS.
Jadi: kalo ada pejabat enak saja bilang SEMUA anggota
korpri harus netral. Ya, cacat hukum (statementnya itu).
Asumsinya tentu: hukum di Indonesia masih dihormati
(otherwise, omongan saya memang nggak perlu dibahas ;-).
>Bila perlakuan yg diberikan berbeda, banyak hal aneh dapat terjadi.
>Misal pegawai honorer tidak mau diangkat jadi PNS karena ingin jadi
>pengurus partai, padahal dia mendapat akses yg sama untuk menggunakan
>fasilitas kantor. Pegawai bank pemerintah boleh menjadi ketua partai,
>padahal fasilitas kantor juga milik pemerintah.
Yw: Ya, kalo emang itu kasusnya, hukumnya dong dibetulin dulu. ;-)
Jangan ditabrak begitu aja.
>Saya memahami kalau Bung YW agak dongkol, mungkin karena
>sudah punya ancang-ancang mau berkampanye? Maaf sekali ini
>saya tidak sependapat dengan anda.
>
>Hope it help,
>Eyang Troy
Yw: Saya nggak dongkol dg netral nggak netralnya.
Or to be exact, saya nggak dongkol soal apapun.
Cuman iseng mengangkat aja soal kusutnya pemakaian
terminologi 'korpri' itu aja.
By the way, saya nggak ada niatan sedikit pun utk
ikut politik praktis... Soalnya setelah dipikir-pikir,
gimana, ya... enakan langsung jadi presiden aja. ;-)
