Wah, latihan ngewarna ya mas. Lain kali jangan pake warna kuning
ah. Endak kebaca.
----------------------------------------------
FRAREV SITORUS wrote:
> >Penemuan banyaknya peluru bikinan Malaysia sedikit banyak
> >menimbulkan pikiran aneh di kepala ane, jangan-jangan Malaysia
> >membantu warga Melayu di Kalbar?
bisa - bisa aja..., tetapi dengan kecurigaan yang
terus"menghantui" ini maka semakin melebar dan bukan mengkerucut pemahaman kita
mengenai masalah bangsa Indonesia.
BJ:
Peluru yg dimaksud bukan peluru biasa. Ini spesial yg mampu
membunuh beberapa orang sekaligus. Jadi yg mesti diingat,
(1) susah nyari, dan (2) mahal.
> >Wah, kok serasa ada Serbia Raya yg baru di wilayah utara RI.
> >Mungkin perlu dicari pula, jangan-jangan ada pelatih militer
> >segala. Sementara itu suasana pembersihan etnik di Kosovo boleh
> >juga dimiripkan dengan suasana pengungsian warga Madura
> >dari Sambas. Warga asal Melayu dan Dayak mengawal evakuasi/
> >pengungsian ini.
mengawal yang bagaimana? atau "mengawal" yang ini.
BJ:
Benar-benar mengawal. Nah, biarpun begitu, kalau kita mau menarik
kesimpulan, maka di wilayah lainpun kita berhak menolak
keberadaan PHH dan PPRM. Di sini orang yg mengawal
tentunya bawa senjata, masak mau bawain makanan.
Artinya keberadaan milisi (orang bersenjata) dibenarkan
oleh Polri. Bila ditarik lebih panjang lagi, berarti boleh
dong kita mempersenjatai diri? Kalau kita kaya boleh dong
beli senapan mesin? Apa bedanya parang dengan senapan
mesin kalau fungsinya untuk membunuh (bukan untuk ngarit)?
Saya sedang mempersoalkan suatu kelompok
masyarakat yang berbuat kejahatan, tetapi masih diberi
kebebasan untuk melanjutkan kejahatannya itu. Endak tahu
kalau anda menganggap membunuh dan mengusir orang dari
rumahnya bukanlah kejahatan.
Mangkanya ane dulu masalahin kejahatan kolektif yang
selalu diberi ampun. Contone kalau di suatu kampung ada
seseorang disangka tukang santet, lalu sekampung
mengeroyok sampai mati. Bahkan dipotong-potong dan
dibakar. Herannya endak ada yg dihukum tuh.
(Lihat kasus di Jatim, bukan yg kemarin itu. Juga kasus di
sekitar Medan tahun silam). Dulu, orang sekampung nuntut
dimasukin bareng-bareng ke penjara. Herannya manjur.
Ndak ada yg dihukum. Kejahatan pembunuhan dianggap
selesai karena masyarakat merestui. Ini kan nggak bener.
Dalam kasus Ambon dan Sambas, kejadian ini menjadi
demikian besar skalanya. Tapi esensinya tetap sama. Dan
perangkat hukum kita tetap memble. Wong ngurusin
skala kampung aja nggak kelar kok mau ngurusin kecamatan
yg luasnya mirip satu kabupaten.
> > Mirip persis dengan pengungsian warga Kosovo
> >yang digiring oleh Serbia. Apakah langkah ini dapat disebut baik?
> >Baik menurut siapa? Mengapa pula pengungsian warga Madura
> >dibenarkan? Apakah warga Melayu dan Dayak di Sambas mempunyai
> >hak untuk menolak kehadiran pasukan PHH dan PPRM DI ATAS
> >hak warga Madura yang tinggal di Sambas puluhan tahun?
Memang ada benarnya melihat suatu masalah dengan menganalogikan dengan hal lain,
tetapi data - data sebagai bahan analogi itu tidak mendukung maka hasilnyapun tidak
akurat. Langkah itu dapat dibilang baik menurut penduduk aslinya atau masayarakat
setempat, tetapi tidak baik menurut mereka yang berwawasan . Jadi, perlu diperhatikan
proses" bottom up" untuk menyelesaikan masalah di setiap daerah di Indonesia. Bukan
pandangan mereka yang berwawasan yang dibilang benar untuk menyelesaikannya. Kalau
menurut mereka, orang Madura perlu "diusir" maka ada masalah yang tidak dapat
diselesaikan oleh orang yang berwawasan luas tanpa berbaur dengan mereka ( "top down").
BJ:
Nah, ini dia. Dengan dasar apa masyarakat setempat berhak
mengusir kaum pendatang? Mereka sah mempunyai rumah
dan mencari penghasilan di sana. Kalau boleh ditarik kesimpulan
seperti itu, mengapa kita tidak boleh mengusir dan membunuh
WNI Keturunan Cina kan? Mengapa orang Betawi nggak boleh
ngusir semua orang non-betawi di Jakarta termasuk ane? Setiap orang kan
berhak tinggal di suatu tempat asal sah. Ini lain konsep dengan
masalah bottom-up dan top-down, (kalau saya boleh bilang gitu).
Ini masalah sekelompok masyarakat yang berwawasan sempit,
dan membunuhi dan mengusiri sekelompok masyarakat yang
lain. Jangan dibalik-balik ah, kok justru yg berwawasan sempit
yang malah benar. Justru yg sempit ini yg mesti dibikin lebar.
> >Bukankah ini pembenaran dari anggapan bahwa etnik ini lebih berhak
> >mengklaim tanah ini, dan etnik itu lebih berhak mengklaim tanah itu?
> >Dengan demikian orang lain dapat diusir seenak perutnya. Di negara
> >lain warga asing boleh punya tanah, kok di Kalbar sesama WNI tidak
> >boleh punya tanah dan cari penghasilan di situ. Kayaknya warga kita
> >memang tidak punya nasionalisme sempit, tetapi sebaliknya warga kita
> >punya etnis sempit.
Bukan di Kalbar saja, tetapi juga di seluruh tanah air yang kaya akan suku. Selama
ini bangsa kita dalam pembangunannya dengan cara lama ( top down), bukannlah memenuhi
kebutuhan yang benar - benar mereka perlukan, bukan kebutuhan yang dianalisa oleh orang
- orang pintar di luar daerah atau desa.
BJ:
Memang benar, walaupun tidak sepenuhnya benar. Cara lama
tidak sepenuhnya top-down juga. Semua lihat potensi dan
aspirasi, walaupun karena keterbatasan dana dan aspirasi
demikian luas dan beragam, lalu lebih banyak muncul policy
"silakan terima jadi saja". Eh, ini kok jadi ngomongin planning.
Hehe.... Anda orang planning kok malah ikut-ikutan mikir kayak gitu
tho? Jelas yg mesti mikirn dan nganalisis tentunya orang seperti
anda, bukan lurah Kampung Anu. Dan tugas anda kan bukan hanya
mikirin daerah atau kampuang ente saja tho? Gimana dapatin planning
terintegrasi kalau semua tuntutan orang mesti dipenuhi. Mbok ya
dicoba buat skripsi bikin planning buat suatu kampung deh. Tapi coba
masukin semua input dari semua masy., tetanggane, dll.
Entar kan anda semaput.
Sebtulnya pula, masalah antar etnis atau ras YANG INI sedikit hubungannya
dengan bottom-up. Mungkin kita mesti berhati-hati dalam hal ini.
Kalau boleh berkesimpulan seperti itu, kelompok masyarakat yg membakari
harta WNI keturunan kemarin pasti berpikiran semua orang WNI keturunan
mesti out. Eh, entar dulu, ini anda ngomongin bahwa bottom-up aspirasi
masyarakat lokal mesti ditampung bukan?
Sebetulnya saya punya contoh aktual desentralisasi yg jadi nggak
karuan karena: (1) SDM nggak siap, (2) infrastruktur belum siap.
(3) Diselewengkan oleh yg melaksanakan itu.
Jadi, kalau selama ini dg top-down, kebocoran dana (dari dulu kan
ini doang yg jadi biang kerok) dimulai dari ujung, sampe ke
bawah juga tetap ada lubang. Nah, contoh aktual saya ini,
ndak ada kebocoran di "ujung" wong sudah didesentralisasi.
Tapi hasilnya luar biasa. Yang netes ke bawah yang dengan
sentralisasi netes 1 baskom, dengan desentralisasi yg sampe ke
masy. malah cuman 1 cc. Hal ini dapat terjadi karena pusat
melonggarkan pengawasan (sejalan dg semangatnya itu),
tapi yg dikasih kuasa ngatur diri sendiri malah nggak karuan.
Serasa nerima rejeki nomplok sendiri. Saya yakin bayak juga
anda-anda yg mengetahui kasus-kasus spt ini.
> >Dengan perkembangan baru ini saya kok makin tidak sreg dengan ide
>negara federasi. Klaim "ane lebih berhak" akan makin mencuat.
> >Bagaimana pemerintahan BJH yang loyo mensikapi perkembangan
> >ini? Wah, kalau BJH terpilih lagi gimana nih? Makin loyo aja RI ini.
Saya mau menanyakan konsep negara yang mau ditawarkan selain federasi itu apa? Negara
dengan desentralisasi atau otonomi seluas-luasnya?atau yang lain...
BJ:
Wah, mas, konsep otonomi itu bagaimana sih? Luasnya
seberapa maunya? Ndak ada konsep yg jelas dan tegas mengenai
hal ini. Semuanya custom-made. Makanya waktu dibilang Timtim
dikasih otonomi seluas-luasnya saya cenderung menterjemahkan
sebagai melepaskan statusnya, lalu jadi protektorat saja. Macam
Puerto Rico, atau Mariana. Temtunya bukan Dina Mariana.
Kalau ane boleh usul, perbaiki aja struktur yg ada.
Lha sudah dari dulu desentralisasi itu direncanakan. Yang endak
ada kan pelaksanaannya (taon berapa ya, 1974?). Jadi yang mestinya
kita tuntut dan perjuangkan ya agar itu dilaksanakan. Bukan ngambek
lalu minta barang lain yang endak jelas juntrungannya. Kalau mesti
nurutin orang ngambek ya repot. Kalau cewek ngambek ya dikasih
senyum, endak mempan ya dikasih bunga. Endak mempan lagi ya
ditinggal pergi aja. Entar kan baek sendiri. Hehehe........
Lha ini kan lain. Konsekuensinya bersifat permanen. Sekali dikasih
otonomi, ya udah selamanya gitu.
Nah, sekarang pemerintah bikin baru lagi nih rencana desentralisasi.
Kita lihat gimana pelaksanaannya. Nurut ane mestinya endak
perlu bikin baru. Tapi berhubung buat ningkatin
moral orang 'kali, makanya dibikin baru. Ya sudah endak apa-apa.
Weleh-weleh, warna-warni posting anda bener-bener ngasih hard time.
Tobat deh.
--
\\\|///
\\ - - //
( @ @ )
------------oOOo-(_)-oOOo-----------
FNU Brawijaya
Dept of Civil Engineering
Rensselaer Polytechnic Institute
mailto:[EMAIL PROTECTED]
--------------------Oooo------------
oooO ( )
( ) ) /
\ ( (_/
\_)
--
\\\|///
\\ - - //
( @ @ )
------------oOOo-(_)-oOOo-----------
FNU Brawijaya
Dept of Civil Engineering
Rensselaer Polytechnic Institute
mailto:[EMAIL PROTECTED]
--------------------Oooo------------
oooO ( )
( ) ) /
\ ( (_/
\_)
