-----Original Message-----
From: FNU Brawijaya <[EMAIL PROTECTED]>
To: [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Wednesday, April 14, 1999 10:21 PM
Subject: Re: Fwd: MALAYSIA persenjatai etnik melayu?
BJ:
Wah, latihan ngewarna ya mas. Lain kali jangan pake warna kuningah. Endak
kebaca.
>
>>BJ:
>>Penemuan banyaknya peluru bikinan Malaysia sedikit banyak
>>menimbulkan pikiran aneh di kepala ane, jangan-jangan Malaysia
>>membantu warga Melayu di Kalbar?
>FS :
>bisa - bisa aja..., tetapi dengan kecurigaan yang terus"menghantui" ini
maka semakin >melebar dan bukan mengkerucut pemahaman kita mengenai masalah
bangsa >Indonesia.
>> BJ:
>>Peluru yg dimaksud bukan peluru biasa. Ini spesial yg mampu
>>membunuh beberapa orang sekaligus. Jadi yg mesti diingat,
>>(1) susah nyari, dan (2) mahal.
>>Wah, kok serasa ada Serbia Raya yg baru di wilayah utara RI.
>>Mungkin perlu dicari pula, jangan-jangan ada pelatih militer
>>segala. Sementara itu suasana pembersihan etnik di Kosovo boleh
>>juga dimiripkan dengan suasana pengungsian warga Madura
>>dari Sambas. Warga asal Melayu dan Dayak mengawal evakuasi/
>>pengungsian ini. mengawal yang bagaimana? atau "mengawal" yang ini.
>> BJ:
>>Benar-benar mengawal. Nah, biarpun begitu, kalau kita mau menarik
>kesimpulan, maka di wilayah lainpun kita berhak menolak
>>keberadaan PHH dan PPRM. Di sini orang yg mengawal
>>tentunya bawa senjata, masak mau bawain makanan.
>>Artinya keberadaan milisi (orang bersenjata) dibenarkan
>>oleh Polri. Bila ditarik lebih panjang lagi, berarti boleh
>> dong kita mempersenjatai diri? Kalau kita kaya boleh dong
>>beli senapan mesin? Apa bedanya parang dengan senapan
>> mesin kalau fungsinya untuk membunuh (bukan untuk ngarit)?
FS :
Kalau Saya Kaya akan beli berbidang-bidang tanah dong.
>>BJ:
>>Saya sedang mempersoalkan suatu kelompok
>>masyarakat yang berbuat kejahatan, tetapi masih diberi
>>kebebasan untuk melanjutkan kejahatannya itu. Endak tahu
>>kalau anda menganggap membunuh dan mengusir orang dari
>>rumahnya bukanlah kejahatan.
>>Mangkanya ane dulu masalahin kejahatan kolektif yang
>>selalu diberi ampun. Contone kalau di suatu kampung ada
>>seseorang disangka tukang santet, lalu sekampung
>> mengeroyok sampai mati. Bahkan dipotong-potong dan
>>dibakar. Herannya endak ada yg dihukum tuh.
>>(Lihat kasus di Jatim, bukan yg kemarin itu. Juga kasus di
>>sekitar Medan tahun silam). Dulu, orang sekampung nuntut
>>dimasukin bareng-bareng ke penjara. Herannya manjur.
>>Ndak ada yg dihukum. Kejahatan pembunuhan dianggap
>>selesai karena masyarakat merestui. Ini kan nggak bener.
>>Dalam kasus Ambon dan Sambas, kejadian ini menjadi
>>demikian besar skalanya. Tapi esensinya tetap sama. Dan
>>perangkat hukum kita tetap memble. Wong ngurusin skala kampung aja nggak
kelar >>kok mau ngurusin kecamatan yg luasnya mirip satu kabupaten.
>>Mirip persis dengan pengungsian warga Kosovo
>>yang digiring oleh Serbia. Apakah langkah ini dapat disebut baik?
>>Baik menurut siapa? Mengapa pula pengungsian warga Madura
>>dibenarkan? Apakah warga Melayu dan Dayak di Sambas mempunyai
>>hak untuk menolak kehadiran pasukan PHH dan PPRM DI ATAS
>>hak warga Madura yang tinggal di Sambas puluhan tahun?
>FS:
>Memang ada benarnya melihat suatu masalah dengan menganalogikan dengan hal
>lain, tetapi data - data sebagai bahan analogi itu tidak mendukung maka
hasilnyapun >tidak akurat. Langkah itu dapat dibilang baik menurut penduduk
aslinya atau >masayarakat setempat, tetapi tidak baik menurut mereka yang
berwawasan . Jadi, >perlu diperhatikan proses" bottom up" untuk
menyelesaikan masalah di setiap daerah >di Indonesia. Bukan pandangan mereka
yang berwawasan yang dibilang benar untuk >menyelesaikannya. Kalau menurut
mereka, orang Madura perlu "diusir" maka ada >masalah yang tidak dapat
diselesaikan oleh orang yang berwawasan luas tanpa >berbaur dengan mereka
"top down").
> BJ:
> Nah, ini dia. Dengan dasar apa masyarakat setempat berhak
>> mengusir kaum pendatang? Mereka sah mempunyai rumah
> dan mencari penghasilan di sana. Kalau boleh ditarik kesimpulan
> seperti itu, mengapa kita tidak boleh mengusir dan membunuh
> WNI Keturunan Cina kan? Mengapa orang Betawi nggak boleh
> ngusir semua orang non-betawi di Jakarta termasuk ane? Setiap orang kan
> berhak tinggal di suatu tempat asal sah. Ini lain konsep dengan
> masalah bottom-up dan top-down, (kalau saya boleh bilang gitu).
> Ini masalah sekelompok masyarakat yang berwawasan sempit,
> dan membunuhi dan mengusiri sekelompok masyarakat yang
> lain. Jangan dibalik-balik ah, kok justru yg berwawasan sempit
> yang malah benar. Justru yg sempit ini yg mesti dibikin lebar.
FS:
Saya setuju perlu adanya "pelebaran" wawasan kebangsaan bagi yang
"sempit"....:-)
Dalam pembangunan bangsa, jika terjadi ketidakadilan maka pasti ada yang
jadi korban dan ada yang diuntungkan, yang menimbulkan konflik. Sejak dulu
mungkin hanya kecil - kecilan konfliknya...yah sekedar pukul2an....sekarang
di era lemahnya posisi aparat keamanan dan pemerintahan, maka bukan tidak
mungkin kerusuhan terjadi yang bermula dari dendam ( habisnya stasiun TV di
INA sering diputar film India...)
Saya tidak tahu jika orang Betawi mengusir pendatang, tetapi sah - sah aja
mereka mengusir lho. Oleh karena itu Saya mengacungkan jempol kepada orang
Betawi dan siapa saja yang menghargai orang lain sebagai pendatang, bukan
mengusir dan membunuh.
Konsep "top down" dan "bottom up" yang Saya maksud adalah dalam
menyelesaikan konflik, masalah, pembangunan, dll di tiap daerah dari dulu
sampai sekarang . gitu lho...
>> >Bukankah ini pembenaran dari anggapan bahwa etnik ini lebih berhak
>> >mengklaim tanah ini, dan etnik itu lebih berhak mengklaim tanah itu?
>> >Dengan demikian orang lain dapat diusir seenak perutnya. Di negara
>> >lain warga asing boleh punya tanah, kok di Kalbar sesama WNI tidak
>> >boleh punya tanah dan cari penghasilan di situ. Kayaknya warga kita
>> >memang tidak punya nasionalisme sempit, tetapi sebaliknya warga kita
>> >punya etnis sempit.
>FS:
>Bukan di Kalbar saja, tetapi juga di seluruh tanah air yang kaya akan suku.
Selama ini >bangsa kita dalam pembangunannya dengan cara lama ( top down),
bukannlah >memenuhi kebutuhan yang benar - benar mereka perlukan, bukan
kebutuhan yang >dianalisa oleh orang - orang pintar di luar daerah atau
desa.
>>
>> BJ:
>> Memang benar, walaupun tidak sepenuhnya benar. Cara lama
>> tidak sepenuhnya top-down juga. Semua lihat potensi dan
>> aspirasi, walaupun karena keterbatasan dana dan aspirasi
>> demikian luas dan beragam, lalu lebih banyak muncul policy
>> "silakan terima jadi saja". Eh, ini kok jadi ngomongin planning.
>>
>> Hehe.... Anda orang planning kok malah ikut-ikutan mikir kayak gitu
>> tho? Jelas yg mesti mikirn dan nganalisis tentunya orang seperti
>> anda, bukan lurah Kampung Anu. Dan tugas anda kan bukan hanya
>> mikirin daerah atau kampuang ente saja tho? Gimana dapatin planning
>> terintegrasi kalau semua tuntutan orang mesti dipenuhi. Mbok ya
>> dicoba buat skripsi bikin planning buat suatu kampung deh. Tapi coba
>> masukin semua input dari semua masy., tetanggane, dll.
>> Entar kan anda semaput.
FS:
Makasih...benar2.... tetapi justru masyarakat desalah yang memberi info
kebutuhan mereka kepada perencana, bukan perencana yang menyusun dengan
analisa ini -itu ternyata tidak dibutuhkan masyarakat..eh...malah mengembus
balon utang negara semakin besarr...."anggran berimbang" ini bukan Anggaran
Berimbang yang sebenarnya.:-)
>> Sebetulnya saya punya contoh aktual desentralisasi yg jadi nggak
>> karuan karena: (1) SDM nggak siap, (2) infrastruktur belum siap.
>> (3) Diselewengkan oleh yg melaksanakan itu.
>>
>> Jadi, kalau selama ini dg top-down, kebocoran dana (dari dulu kan
>> ini doang yg jadi biang kerok) dimulai dari ujung, sampe ke
>> bawah juga tetap ada lubang. Nah, contoh aktual saya ini,
FS:
JPS kali...JARING pengaman sosial
>> ndak ada kebocoran di "ujung" wong sudah didesentralisasi.
>> Tapi hasilnya luar biasa. Yang netes ke bawah yang dengan
>> sentralisasi netes 1 baskom, dengan desentralisasi yg sampe ke
>> masy. malah cuman 1 cc. Hal ini dapat terjadi karena pusat
>> melonggarkan pengawasan (sejalan dg semangatnya itu),
>> tapi yg dikasih kuasa ngatur diri sendiri malah nggak karuan.
>> Serasa nerima rejeki nomplok sendiri. Saya yakin bayak juga
>> anda-anda yg mengetahui kasus-kasus spt ini.
>> >Dengan perkembangan baru ini saya kok makin tidak sreg dengan ide
>> >negara federasi. Klaim "ane lebih berhak" akan makin mencuat.
>> >Bagaimana pemerintahan BJH yang loyo mensikapi perkembangan
>> >ini? Wah, kalau BJH terpilih lagi gimana nih? Makin loyo aja RI ini.
>> Saya mau menanyakan konsep negara yang mau ditawarkan selain federasi itu
apa? Negara dengan desentralisasi atau otonomi seluas-luasnya?atau yang
lain...
>>
>> BJ:
>> Wah, mas, konsep otonomi itu bagaimana sih? Luasnya
>> seberapa maunya? Ndak ada konsep yg jelas dan tegas mengenai
>> hal ini. Semuanya custom-made. Makanya waktu dibilang Timtim
>> dikasih otonomi seluas-luasnya saya cenderung menterjemahkan
>> sebagai melepaskan statusnya, lalu jadi protektorat saja. Macam
>> Puerto Rico, atau Mariana. Temtunya bukan Dina Mariana.
>>
>> Kalau ane boleh usul, perbaiki aja struktur yg ada.
>> Lha sudah dari dulu desentralisasi itu direncanakan. Yang endak
>> ada kan pelaksanaannya (taon berapa ya, 1974?). Jadi yang mestinya
>> kita tuntut dan perjuangkan ya agar itu dilaksanakan. Bukan ngambek
>> lalu minta barang lain yang endak jelas juntrungannya. Kalau mesti
>> nurutin orang ngambek ya repot. Kalau cewek ngambek ya dikasih
>> senyum, endak mempan ya dikasih bunga. Endak mempan lagi ya
>> ditinggal pergi aja. Entar kan baek sendiri. Hehehe........
>> Lha ini kan lain. Konsekuensinya bersifat permanen. Sekali dikasih
>> otonomi, ya udah selamanya gitu.
FS :
Saya sepakat bahwa yang namanya desentralisasi oleh "tim reformasi" itu
makin menambah jargon2 dan kamus mereka kali. Kalau namanya federasi...saat
ini belum tepat karena akan membuat "api" lagi seperti di Ambon, Timtim dan
Sambas. Kalo perbaiki struktu pemerintahan sekarang sulit karena sudah
mengakar. Kalau otonomi seluas-luasnya menurut pandangan Saya adalah segala
urusan di daerah dan kekayaan di daerah dikelola oleh daerah sendiri,
terserah daerah mau menyumbang berapa kepada pusat ( bisa 10 %, 20 %, 40%,
atau 50 %),dan pemerintah harus terima sumbangan daerah itu , dimana semua
propinsi dalam Negara Satu Kesatuan.
>> Nah, sekarang pemerintah bikin baru lagi nih rencana desentralisasi.
>> Kita lihat gimana pelaksanaannya. Nurut ane mestinya endak
>> perlu bikin baru. Tapi berhubung buat ningkatin
>> moral orang 'kali, makanya dibikin baru. Ya sudah endak apa-apa.
>>
>> Weleh-weleh, warna-warni posting anda bener-bener ngasih hard time.
>> Tobat deh.
FS:
ah masak....
> \\\|///
> \\ - - //
> ( @ @ )
>------------oOOo-(_)-oOOo-----------
>FNU Brawijaya
>Dept of Civil Engineering
>Rensselaer Polytechnic Institute
>mailto:[EMAIL PROTECTED]
>--------------------Oooo------------
> oooO ( )
> ( ) ) /
> \ ( (_/
> \_)
