Untuk kondisi sekarang: ya.
Image rakyat terhadap Presiden masih seperti melihat raja. Jadi Presiden
haruslah seorang yang bisa mewakili semua golongan dan dipercaya rakyat. Namun
para akademisi, cendikia ataupun masyrakat bisnis mengerti betul bahwa Presiden
haruslah didukung dengan sistem yang solid serta tim yang tangguh. Karena itu
bukan hanya anggota legislatif, tetapi badan lain seperti DPA, Bepeka, MA
haruslah terdiri dari manusia-manusia yang tangguh yang mengerti benar apa yang
dibidanginya. Kondisi yang terjadi sampai saat ini adalah background para
pejabat tsb masih tidak terarah. Dari sipilnya masih ada yang tamat SMP,
sedangkan dari ABRInya masih banyak yang menduduki bidang yang tidak
dikuasainya. Walhasil, tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat tidak
tercapai. Presiden adalah image, sedangkan mesin yang bergerak dibelakang
Presiden, tim-tim yang selalu mengikuti kecepatan pembangunan dan membackupnya
dengan peraturan, fraksi-fraksi yang cepat tanggap dalam mendengar suara dan
keluhan rakyat dan mencari solusinya, haruslah ditempati oleh manusia-manusia
yang qualified.
Ini semua hanya sekedar pendapat sederhana yang diambil dari realitas yang ada.
Rama Indrayana wrote:
> Jadi, apakah bisa disimpulkan bahwa menurut anda Capres boleh saja lulusan
> SMA, tapi Caleg harus sarjana....... Begitu??
>
> RI
>
> > ----------
> > From: Blucer Rajagukguk[SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
> > Sent: Saturday, May 29, 1999 2:37 AM
> > To: [EMAIL PROTECTED]
> > Subject: Re: 200 kursi di MPR/DPR
> >
> > Dibanyak negara maju, misal US, Korsel, Singapore para calon pemimpin
> > digodok
> > diuniversitas yang berkualitas. Tidak perlu sampai doktor (ini buat dosen
> > baru
> > cocoklah), tetapi minimal sarjana. Dipercaya oleh rakyat itu penting,
> > karena
> > dengan kepercayaanlah seorang pemimpin bisa menjalankan tugasnya. Tetapi
> > untuk
> > anggota DPR/MPR kalau pendidikan dibawah sarjana, maka ini akan merepotkan
> > dewan
> > sendiri dalam memback-up pembangunan yang akan pesat dalam beberapa tahun
> > mendatang. Para tokoh yang dipercaya rakyat harus mau merelakan dirinya
> > untuk
> > tidak menjadi wakil rakyat langsung, tetapi tetap konsisten menjadi
> > kontrol
> > sosial dalam masyarakat. Jika tokoh rakyat yang hanya tamat SMA kebawah
> > memaksakan dirinya untuk menjadi wakil rakyat, maka akibat langsungnya
> > juga akan
> > kerakyat. Walaupun demikian saya pribadi tetap mengusulkan, untuk kelompok
> > tertentu ini bisa saja menjadi wakil rakyat melalui 3% persentase wakil
> > rakyat
> > yang diangkat langsung oleh Presiden terpilih.
> > Demi kepentingan bangsa, maka sebaiknya yang terbaiklah yang memimpin
> > bangsa.
> > Jika ada segelintir S1, S2, S3 yang ngaco, tentunya ada lebih banyak
> > dibawah S1
> > yang ngaco. Seorang Presiden bisa saja seorang yang kharismatik, tetapi
> > anggota
> > MPR/DPR selaku wakil rakyat yang bertanggung jawab dalam membentuk
> > perundang-undangan dan harus mampu melihat Indonesia secara makro, secara
> > umum
> > diperlukan pendidikan minimal sarjana.
> >
> > Rama Indrayana wrote:
> >
> > > Betul,
> > > saya pikir kita hrs konsistenlah. Kalau utk caleg kita syaratkan
> > > berpendidikan tinggi, tentunya capres juga gitu dong. (Emangnya......).
> > > Nah, berhubung ada segolongan orang yg punya capres bukan lulusan
> > pendidikan
> > > tinggi, jangan nuntut terlalu tinggilah utk calegnya.
> > > Jangan2 krn alasan ini KPU merubah persyaratan caleg menjadi cukup
> > lulusan
> > > SLTP saja ???
> > >
> > > RI
> > >
> >
