Lho gini tho.... Kalau partenya menang telak, maka partai yang
menang tsb dapat dipastikan berhasil menggolkan caprez-nya.
Kalo tidak, di negara manapun nggak bisa juga...atau tepatnya
belum tentu juga. Lagian sistem nyang kayak kita punya sudah
ndak populer. Sistem kita ini kalo ndak salah niru Belanda punya.
Wong yang ditiru saja sudah ngganti sistem kok.
Nah, kalo Bung Irwan mau konsisten untuk menjunjung tinggi rakyat,
ya biarkan parte-parte yg jadi corong itu memutuskan mau koalisi
dengan siapa. Apakah dengan PDIP sang juara pertama, atau
Golkar sang juara kedua, atau PKB, atau bikin kelompok sendiri.
Rak gitu tho? Justru ini yang sederhana.
Masalah yg rumit itu adalah jegal-jegalan, welhadalah.... wong
namanya politik ya kayak gitu. Kesederhanaan kita dalam memandang
dunia politik yaitu :
--> politik = mbelit,
--> politik = kotor.
Dan ini sudah jadi aksioma lah. Temtu saja definisi mbelit dan kotor
bisa berubah-ubah kadarnya, tapi substansinya buat orang kebanyakan
kayak ane kan tetep gitu. Makanya saya heran kalo logika sederhana
versi anda diwujudkan dengan politik = jalan lurus & sederhana.
PKB dan PAN berhasil memperoleh suara, dan suara mereka
jelas untuk mereka sendiri, bukan untuk PDIP. Rak sederhana tho?
Nah, BUng Irwan ini kan menganggap bahwa suara terbanyak
dari pencoblos = kedaulatan rakyat. Nah, Bung Irwan lupa bahwa:
--> suara terbanyak <> suara mayoritas
--> suara mayoritas = suara terbanyak .AND. more than 50%
Angka 50% cuman perjanjian umum. Kalo milih presiden endak tahu
berapa sih? 60%? Yang jelas ndak bisa kurang dari 50% tho?
Jelas tho? Bila suaranya suara mayoritas, maka boleh deh disebut
suara tsb mencerminkan kedaulatan rakyat (rada aneh nih dg
arti kedaulatan rakyat di sini, tapi boleh deh...). Bila parte-parte
kelas menengah ini ngumpul jadi satu, lalu berhasil mencapai
suara terbanyak, dan akhirnya terbukti lebih dari 50%, barulah
boleh kita klaim bahwa suara tsb mencerminkan 'kedaulatan rakyat'
or whatever....
Selain itu Bung Irwan kelihatannya memandang pemilu sebagai
pertarungan antara:
--> Partai reformis) vs Partai pro status quo
Bung Irwan lupa bahwa pemilu ini diikuti oleh 48 partai dan terdapat
tak kurang dari 16 calon presiden. Dan 16 orang ini semua pengen jadi
presiden. Rak terlalu lugu kalo kita nganggepnya ya sudah... berhubung
perwakilan dari parte so called reformis yaitu MS mencapai suara
TERBANYAK, maka marilah kita dukung agar menjadi SUARA MAYORITAS.
Padahal, parte-parte ini masih punya chance untuk bikin kompromi dg
parte lain. Misal, mereka bisa koalisi dg Golkar dg konsesi-konsesi,
contone Presidennya AR saja, tapi menteri boleh deh dibagi-bagi berdasarkan
proporsi suara. Eh, kenapa tidak? Apakah hal ini berarti mengkianati rakyat?
Ya tidak sesimpel itu. Dengan konsesi-konsesi, agenda semula masih bisa
tetap jalan.
Itu cuma salah satu alternatif. Alternatif lainnya adalah menunjuk orang yang
dianggap netral dan diterima semua pihak sebagai presiden. Bisa jadi orang
ini ndak tahu apa-apa ttg politik, contone saya....hehehe.....
Jangan lupa pula, kalaupun PDIP memegang tampuk pemerintahan, orang-
orang Golkarpun bisa tetap ikut duduk di pemerintahan tanpa berkoalisi.
Ya namanya politik mas..... Kalo kejadiannya kayak gini jangan kecewa lalu
bunuh diri lho ya....
Menyoal jaman ORBA.... Nah ini yang jarang diketahui, atau sering terlewatkan,
atau sengaja dilewatkan oleh para penyimak kayak kita. Mengapa proses
perhitungan pemilu di masa lalu bisa cepat?
1. Yang menghitung dan mengisi formulir adalah orang yg ahli.
Saat ini pengisian formulir dilakukan oleh orang yg baru sama sekali.
PNS yg selama ini menangani tidak boleh ikut campur. Tingkat kesalahan
pengisian formulir sangat tinggi. Beberapa hari yg lalu Suara Merdeka
menyebutkan bahwa di suatu daerah di Semarang, kesalahan pengisian
formulir = 95%. Coba bayangkan tuh.
2. Prosedurnya sudah jelas.
Saat ini prosedurnya (walaupun diketuai oleh Rudini yg berpengalaman),
agak baru, dan banyak yg membingingkan. Ingat kan dg kasus formulir DK-5?
3. Panitia pemilu beranggotakan cuma 3 parte, dan pake didominasi Golkar.
Karena KPU beranggotakan perwakilan 48 parte, maka ngambil keputusan
juga rada susah. Setiap orang sibuk berbicara sendiri. Akhirnya ya molor.
4. Dominasi Golkar
Dominasi ini sangat efektif dalam mengambil keputusan. Dan ini sudah natural
tho?
5. Pake acara curang.
6. Skedul KPU yang memang terlalu pesimistik.
Nah, daftar di atas ane susun berdasarkan urutan kontribusi thd cepatnya
proses pemilu dan perhitungan suaranya. Bisa dibalik-balik, tapi kalau mbaca-
mbaca koran lalu ane kombinasiin dg nalar ane, ini yg pas. Jangan lupa, cara
yg sekarang kita pake bukan cara YANG benar. Masih terlalu banyak flaws yang
ada. Skedul yg disusun oleh KPU terlalu lama dan mendorong kinerja yang
tidak efektif.
'-------------------
Irwan Ariston Napitupulu wrote:
> Bung Jaya, coba deh ente ceritain ke saya, negara mana
> yg partainya menang pemilu tapi yg jadi presiden malah
> capres dari partai lain.
>
> Nah, yg saya nyatain itu kalau kita konsisten dengan
> menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, ya partai yg menang
> pemilu itu harus didukung capresnya jadi presiden.
> Ini khan logika sederhana dari politik toh.
> Logika rumitnya ya gimana caranya biar bisa ngejegal....:)
>
> Makanya ane bilang kemarin PKB dan PAN ngga serendah
> itu dalam pengertian mereka tahu apa itu artinya kedaulatan
> rakyat.
>
> Lha, kalau nantinya pemenang pemilu ternyata PKB,
> ya capres dari PKB lah yg kudu didukung oleh partai2 lainnya.
>
> Soal pemilu2 lalu, apa memang pemilu2 lalu udah mencerminkan
> keinginan rakyat?
> 1.Partainya dibatasi.
> 2.Ada pemaksaan memilih partai tertentu dengan ancaman2.
> 3.Dalam 1 hari hasil perhitungan suara udah puluhan juta. Eh pas
> sekarang dilakukan dengan secara benar, ternyata tehnologi kita
> belum mampu untuk melakukan yg seperti dulu.....:)
> Jadi, ya jangan dibandingin dengan jamannya orba dong,
> ngga pas lah....:)
>
> Partai yg kalau harus secara ksatria memberikan jabatan
> presiden itu ke capres partai yg menang. Itu normalnya,
> itu sejarah yg umum berlaku. Kecuali kita mau lain dari
> yg lain walau untuk itu harus melecehkah kedaulatan rakyat.
>
> jabat erat,
> Irwan Ariston Napitupulu
--
Salam,
Jaya
--> I disapprove of what you say, but I will
defend to death your right to say it. - Voltaire
\\\|///
\\ - - //
( @ @ )
------------oOOo-(_)-oOOo-----------
FNU Brawijaya
Dept of Civil Engineering
Rensselaer Polytechnic Institute
mailto:[EMAIL PROTECTED]
--------------------Oooo------------
oooO ( )
( ) ) /
\ ( (_/
\_)
