Berikut pendapat ulama pesantren nasional yang mencoba mengingatkan MUI
akan keterlibatannya yang terlalu jauh dalam menggolkan presiden yang
dimauinya dan menentang presiden yang tidak disukainya.
Senin, 28 Juni 1999
Ulama Pesantren tentang Pertarungan
Politik Kekuasaan
MUI Jangan Terlibat
Rembang, Kompas
Ulama Pesantren Nasional (UPN) meminta
organisasi
kemasyarakatan dan keagamaan, termasuk
Majelis Ulama Indonesia
(MUI), untuk menahan diri dari
keterlibatan dalam pertarungan politik
kekuasaan melalui pernyataan, fatwa,
maupun aksi-aksi yang
mengatasnamakan Islam dan otoritas
ulama. Padahal secara amat
kentara bertendensi mengusung
kepentingan kelompok atau aktor
politik tertentu dalam perebutan
kekuasaan. Demikian satu dari
sembilan butir seruan UPN yang
diumumkan di Pondok Pesantren
(Ponpes) Roudlutut Tholibin Rembang,
Jawa Tengah, Sabtu (26/6)
petang. Acara yang dimulai sekitar
pukul 11.00 itu dibuka oleh
pimpinan Ponpes Roudlutut Tholibin,
Mustofa Bisri. Ia
menyampaikan permohonan maaf karena
kakaknya (Kholil Bisri)
berhalangan hadir, karena sakit.
Pertemuan para ulama Nahdlatul Ulama
(NU) tersebut berjalan
lancar, yang diselingi humor-humor
politik yang menggelitik. Meski
tidak dituangkan dalam bentuk seruan,
sebagian besar peserta
Forum Silaturrohim itu sepakat tidak
lagi mempersoalkan wanita
presiden.
Seruan UPN itu didorong munculnya
perkembangan politik dalam
negeri, yang ternyata menimbulkan
konflik antarkelompok,
manipulasi/sentimen agama, sentimen
primordial, sehingga
mengancam sendi-sendi kehidupan
masyarakat. Seperti partai
pro-status quo yang mencalonkan BJ
Habibie sebagai presiden,
gerakan anti-Megawati dengan
mengedepankan isu gender yang
dikaitkan dengan fiqih Islam tentang
siyasah dan tidak bolehnya
perempuan menjadi presiden.
Sebelum sembilan butir seruan itu
dibahas satu demi satu, sekitar
50 peserta Dauroh Siyasiyah (Forum
Silaturrohim Ulama) terbatas
Jawa-Madura-Bali-Sumatera itu diberikan
kesempatan untuk
menyampaikan pandangannya.
Salah gunakan Islam
Mereka menyebutkan, keterlibatan
politik yang sembrono, di
samping dapat membahayakan keutuhan
bangsa, juga
kontraproduktif, bahkan mementahkan
ikhtiar-ikhtiar yang sepanjang
hidup digeluti ulama pesantren dalam
mengemong, membimbing
masyarakat menuju kehidupan bersama
yang tenteram dan
harmonis.
Ulama Pesantren menyerukan kepada
segenap komponen bangsa
untuk mendukung sepenuhnya gerakan
reformasi total dan
demokratisasi politik, dengan
mengembangkan sikap yang lebih
dewasa dalam pergaulan politik,
berbangsa, dan bernegara.
"Kepada semua kelompok yang
berkepentingan dalam perebutan
kekuasaan, kursi kepresidenan dan
perebutan posisi politik strategis
lainnya senantiasa mengingat kepada
Allah Yang Maha Kuasa dan
Maha Mengetahui," kata mereka.
Diserukan pula, kepada segenap umat
beragama untuk senantiasa
menjaga kejujuran, keikhlasan dalam
beragama, yang berarti jujur
dan ikhlas pada hal-hal yang menyangkut
Allah Sang Pencipta.
Ulama Pesantren amat menyesalkan
tindakan-tindakan memperalat
dan menyalahgunakan Islam untuk
kepentingan politik kekuasaan.
Sebelum berbagai platform dan ikhtiar
strategis, prasyarat kunci
untuk mencari jalan keluar dari
kompleksitas permasalahan yang
membelit bangsa ini, agar semua pihak
bahu-membahu
melaksanakan apa pun yang perlu
dilaksanakan untuk
menyelamatkan bangsa dan negara, serta
membangun masa depan
yang lebih baik.
Ulama Pesantren menyerukan kepada semua
pihak untuk
"menyerahkan dan mempercayakan
sepenuhnya kepada MPR yang
sah hasil Pemilu 1999." Para ulama juga
menitipkan pesan kepada
mereka yang didaulat untuk mewakili
rakyat, agar menggunakan
pertimbangan yang jernih, obyektif,
jujur dan adil, dalam mengambil
setiap keputusan. Tidak menyerahkan
pengelolaan urusan apa pun
kecuali kepada ahlinya.
Mereka juga berpendapat, membentuk
pemerintahan baru lebih
ringan keburukannya dibanding
mempertahankan pemerintahan
lama. Karena itu, UPN mengimbau kepada
bangsa ini agar memilih
alternatif yang paling ringan
keburukannya. Mendahulukan
pencegahan risiko dan ancaman kerugian
yang nyata-nyata di depan
mata, ketimbang mengejar manfaat yang
belum terjamin wujudnya.
Akhirnya di tengah keadaan serba sulit
dan keterbatasan daya
upaya, UPN mengajak seluruh masyarakat,
khususnya kaum
muslimin untuk menguatkan tadlorru,
mendekatkan diri dan
memohon pertolongan Tuhan. Semoga
bangsa Indonesia diampuni
dan diselamatkan.
Permainkan nama Tuhan
Menurut keterangan salah seorang
pemrakarsa pertemuan tersebut,
KH Mustofa Bisri (Gus Mus), seperti
dikutip Antara, upaya
kelompok-kelompok politik mempermainkan
nama Tuhan (Islam) itu
sudah begitu menggejala, terutama
menjelang Sidang Umum (SU)
MPR.
Apalagi yang lebih praktis, lanjut Gus
Mus, pencalonan presiden juga
sangat dominan mengeksploitasi agama.
"Sekarang ini, sudah
banyak tamu yang datang kepada ulama
dengan membawa idiom
Gusti Allah. Bahkan, MUI pun
ikut-ikutan dalam percaturan
kepentingan politik," katanya.
Kalau begitu caranya, orang akan mudah
menghalalkan segala cara
untuk mencapai kepentingannya. Ini
sangat rawan dan
mengkhawatirkan masa depan bangsa
kita," tegas pengurus
Pengurus Besar NU itu.
Para ulama, menurut dia, berkewajiban
untuk menepuk pundak para
elite politik dan kelompok kepentingan
agar tidak mengorbankan
kepentingan bangsa untuk kepentingan
kelompoknya.
"Bukti sudah menunjukkan bahwa para
elite politik tidak pernah lagi
berbicara Indonesia, tetapi berbicara
kepentingan pribadi dan
kelompoknya. Ini yang harus ditepuk
pundaknya," lanjut Gus Mus.
Senada dengan Gus Mus, KH Dr Yusuf
Muhammad, juga
mengisyaratkan ancaman disintegrasi
bangsa dimulai dari kalangan
elite politik. Dia menyerukan, agar
masyarakat sadar dengan nasib
bangsa saat ini dan dia mengharapkan
semuanya berpikiran untuk
menciptakan Indonesia sebagai negara
nasionalis religius.
Untuk menuju ke arah sana, kiai muda NU
asal Jember itu menyebut
tiga syarat minimal, yakni komitmen
kepada nation state (negara
bangsa), integrasi atau keutuhan
bangsa, dan upaya penyelamatan
Indonesia oleh mereka yang merasa
memiliki Indonesia masa depan.
(sup/Ant)
