Setuju Mbah. Beginilah seharusnya pemerintah. Pemerintah gak usah 
ikut2an mengeluarkan fatwa haram dan halal dalam urusan agama dan 
gak usah memihak komunitas apapun. Biarkan itu menjadi hak MUI utk 
umat Islamnya saja. Pemerintah tinggal ciduk/caplok siapa yang 
melakukan kekerasan. Biarkan saja kelompok GD berpolemik dengan 
kelompok MUI, namanya juga sparing partner buat ngasah otak, biar 
saling kenal. 

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa kondisi Indonesia yang multi 
kultur/ras ini serupa dengan kondisi Arab ketika Nabi SAW hidup. 
Jadi, sebaiknya kita bisa mengambil contoh bagaimana Nabi SAW 
menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut.

Ketika Kota Mekah dibebaskan dari kaum Musyrikin, Bilal (budak 
hitam), sahabat Nabi SAW naik keatas Ka'bah utk mengumandangkan 
adzan. Beberapa orang berkomentar,"Mengapa budak hitam ini yang 
mengumandangkan adzan?". Kabarnya, karena situasi seperti inilah 
dimana perbedaan individu, etnis, kelompok, keturunan, kedudukan 
sangat besar, diturunkan ayat AlHujuraat 13,"Hai manusia, 
sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal". 

Dalam ayat ini (beserta konteksnya), setidaknya ada dua teori: satu, 
Teori persamaan hak. Kedua, Teori pengakuan atas eksistensi bangsa-
bangsa dan suku. Keberadaan suku dan bangsa memang telah menjadi 
kehendakNya, namun bukan untuk dibangga-banggakan. Kelebihan suatu 
etnis tidak berarti apa-apa dihadapan Allah. 

Sepanjang sepengetahuan saya, dalam AlQur'an tak ada penjelasan 
AlQur'an tersirat dan tersurat tentang keberadaan agama-agama (agama 
yang banyak) yang memang atas kehendakNya sebagaimana keberadaan 
suku dan bangsa tsb, makanya saya menjadi tambah yakin bahwa agama 
dimana Tuhan berkehendak atasnya itu cuma SATU meski budaya, suku, 
dan bangsa buanyak. Kalaupun disebut Nashara dan Yahudi dalam 
AlQur'an, itu menunjukkan pada sebuah bangsa or suku, yang telah 
diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil.

Kembali dalam konteks bernegara, Nabi SAWpun tidak pernah menyatakan 
secara formal bahwa Madinnah adalah Negara Islam karena multi 
kultur/ras/agama disana. Tapi, Nabi SAW mampu berlaku adil disana, 
melindungi minoritas, dan mampu bertindak tegas kepada seseorang 
penipu semacam Musailamah AlKadzab(laknatullah)-cmiiw-yang mengaku 
sebagai nabi pula pada saat itu. [Lalu kalau ada fatwa terhadap 
Mirza Ghulam Ahmad AlKadzab, adalah suatu hal wajar, karena sudah 
bagus manusia itu tidak dibunuh]

Bagaimana perilaku/akhlak Nabi SAW terhadap orang Nasrani dan 
Yahudi? Oooh sangat indahnya. Salah satunya, beliau mempersilakan 
rombongan Nasrani Najran melakukan kebaktian di dalam masjid. 
Kemudian mereka berdiskusi masalah keimanan. Salah duanya beliau 
memberi makan (menyuapi) seorang buta Yahudi (yang duduk dipasar dan 
selalu memaki dan menghina Nabi SAW). Salah tiganya adalah keakraban 
beliau dengan seorang pendeta Yahudi Mukhairiq. Ketika terjadi 
perang Uhud antara umat Islam dan Musyrikin. Mukhairiq ikut 
berperang membela Nabi SAW. Ia berwasiat seandainya ia gugur dalam 
perang Uhud, maka segala hartanya akan diserahkan kepada Nabi SAW. 
Dan gugurlah ia. Kemudian Nabi SAWpun berkomentar bahwa "Mukhairiq 
adalah sebaik-baiknya orang Yahudi". 

Kalaupun ada gesekan terhadap Yahudi (pengevakuasian Yahudi Bani 
Nadhir), itu karena sikap Yahudi yang membatalkan perjanjian sepihak 
(ingkar janji) bukan karena keyahudiannya.

Jadi kita harus mengambil pelajaran bagaimana Nabi SAW berfikir 
sangat rasional dan proporsional sebagai pemimpin agama maupun 
pemimpin negara. Sekarang orang harus memisahkan antara pemimpin 
agama dengan pemimpin negara. Ini memang kenyataan, karena tak ada 
orang yang sesempurna beliau.

Demikian unek-unek yang uenak.
wassalam,

--- In [email protected], Danardono HADINOTO 
<[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Sangat sangat benar:
>  
> --->Namun, pemerintah dalam sistem demokrasi berdiri di tengah. 
Pemerintah tidak membela salah satu komunitas dan menyalahkan 
komunitas lainnya. Yang dibela pemerintah hanyalah prinsip 
konstitusi. Sejauh tak ada yang menyalahi konstitusi, pemerintah tak 
pernah ikut campur mengharamkan atau melarang eksistensi pemahaman 
agama mana pun. Sekali pemerintah memihak sebuah komunitas dan 
meninggalkan prinsip konstitusinya, pemerintah itu justru memulai 
bencana. 
> 
> --->Ketiga, intervensi pemerintah terhadap keberagaman pemahaman 
agama hanyalah dalam upaya menjalankan hukum yang berlaku saja. 
Pemerintah membolehkan setiap kelompok membuat panduan bagi umatnya 
dan mempublikasi panduan itu. Namun pemerintah mencegah dan 
menghukum siapa pun yang melakukan kekerasan untuk memaksakan 
pemahaman agamanya sendiri. Sekali pemerintah membiarkan kekerasan 
terjadi, dasar dari konstitusi modern dikhianati oleh pemerintah 
sendiri. 
>  
> Pemerintah akan kehilangan wibawa. 
> 
> ------------------
>  
> Ya, kehilangan wibawa, dan pemerintah akan dijadikan badutan ala 
Srimulat..
>  
> Salam  danardono
> 
> Ambon <[EMAIL PROTECTED]> schrieb:
> http://www.suarapembaruan.com/News/2005/08/08/index.html
> 
> 
> SUARA PEMBARUAN DAILY 
> Pemerintah dalam Kontroversi Fatwa MUI
> 
> 
> Denny JA 
> 
> DUA kubu itu sama-sama memahami agama Islam, dan kita asumsikan 
sama-sama ingin memajukan Islam di Indonesia sebagai percontohan di 
Asia Tenggara bahkan di dunia. Kubu pertama adalah para kiai yang 
dihormati di MUI. Kubu kedua adalah para kiai yang juga dihormati 
beserta cendekiawan seperti Gus Dur dan Masdar Mas'udi. Di kubu MUI 
banyak yang menjadi pimpinan ormas Islam terbesar NU. Namun, Gus Dur 
dan Masdar Mas'udi juga pimpinan ormas terbesar NU. Gus Dur sendiri 
bahkan oleh banyak pendukungnya dianggap "jimat" NU. 
> 
> Dua kelompok itu berbeda sangat diametral mengenai fatwa yang baru 
saja dikeluarkan MUI. Yang satu mengharamkan banyak hal seperti 
ajaran Ahmadiyah, liberalisme, pluralisme, sekularisme, dan melarang 
mengamini pemimpin agama lain dalam doa bersama. Sementara kubu yang 
satu lagi menentang fatwa pengharaman itu dan menganggapnya sebagai 
langkah mundur. 
> 
> Publik luas bertanya. Mengapa dua kubu yang sama-sama ahli Islam, 
membaca buku suci yang sama, menjadi pimpinan ormas Islam terbesar 
yang sama, namun berbeda pendapat mengenai fatwa yang sangat 
substansial itu? Bagaimana pula pemerintah seharusnya berperan dalam 
kerangka demokrasi konstitusional menghadapi perbedaan pemahaman 
agama di masyarakat? 
> 
> Perbedaan paham agama dalam perspektif sejarah dan kasus dunia tak 
hanya terjadi di komunitas Islam. Begitu banyak tokoh yang cerdik 
pandai dan memiliki komitmen dengan agama yang dipeluknya juga 
saling berbeda. Itu sebabnya mengapa misalnya agama Kristen, Hindu, 
Buddha dan Islam sendiri saat ini terbagi-bagi dalam banyak sekali 
kelompok pemahaman. 
> 
> Di Amerika Serikat sendiri misalnya, ada sampai ratusan kelompok 
pemahaman agama Kristen yang memiliki gerejanya sendiri. Komunitas 
agama Islam di AS juga terbagi dalam banyak kelompok mulai dari 
kelompok Sunni, Syiah, Ahmadiyah, Nation of Islam, Rasyad Khalifah, 
Black Moslem, dan sebagainya. 
> 
> Respons atas keberagaman itu juga beragam. Ada kelompok yang 
menganggap hanya pemahaman kelompoknya yang diridai dan pemahaman 
kelompok lain dianggap penyimpangan. Ada kelompok yang ingin lebih 
jauh lagi menganggap pemahaman kelompok lain sebagai kejahatan. 
Namun tak sedikit pula yang merasa bahwa perbedaan itu tak 
terhindari dan sebaiknya hidup bersama secara berdampingan. 
> 
> Mengapa konflik atas ratusan bahkan ribuan pemahaman agama di AS 
itu sangat minim tingkat kekerasannya? Jawabannya adalah peran 
pemerintah yang sangat tegas dalam menjalankan konstitusi negara 
demokrasi. 
> 
> 
> Pemerintah 
> 
> Ada empat prinsip yang seharusnya pemerintah pegang dalam 
menghadapi keberagaman pemahaman agama warga negara. Pertama, 
pemerintah mencoba melindungi keberagaman itu dan mencantumkan hak 
warga negara untuk beragam dalam konstitusi negara. Negara dengan 
penduduk yang sangat besar dan heterogen, mustahil hanya memiliki 
satu paham agama. Apalagi di era modern yang sangat 
terdiversifikasi, perbedaan pemahaman agama tak bisa dicegah oleh 
kekuatan mana pun. 
> 
> Keberagaman itu dianggap kenyataan sosiologis yang eranya sudah 
datang. Ratusan bom atom dapat dikerahkan untuk mencegahnya. Jutaan 
polisi dapat dikerahkan untuk menahannya. Jutaan ahli agama dapat 
dikerahkan untuk menangkalnya. Namun, seperti dikatakan pepatah, tak 
ada yang lebih kuat dari sebuah realitas yang waktunya telah datang. 
> 
> Desainer politik modern tak punya pilihan lain selain 
mengakomodasi keberagaman itu dan melindunginya. Memiliki persepsi 
mengenai metafisika, Tuhan, rasul, tujuan hidup, adalah hak paling 
dasar warga negara. Kepercayaan terhadap suatu iman dan pandangan 
metafisika tak dapat dipaksakan. 
> 
> Kedua, pemerintah tidak ikut campur dan tidak memihak dalam 
perbedaan pemahaman itu. Setiap komunitas pemahaman tak terhindari 
menganggap hanya pemahamannya yang benar. Tak terhindarkan pula 
pimpinan komunitas itu perlu memberikan pedoman kepada pengikutnya 
untuk mengkonfirmasi kebenaran pemahaman kelompoknya dan kesalahan 
pemahaman kelompok lain. 
> 
> Karena setiap pemahaman memiliki komitmen yang kuat menyelamatkan 
dunia dan manusia, tak jarang masing-masing komunitas itu ekspansi 
dan mempengaruhi kelompok lain untuk meninggalkan pemahaman agamanya 
atau bahkan menukar imannya. Dalam masyarakat yang lebih keras lagi 
tingkat konfliknya, tindakan saling mengharamkan antarkomunitas dan 
pimpinan komunitas itu terjadi. 
> 
> Namun, pemerintah dalam sistem demokrasi berdiri di tengah. 
Pemerintah tidak membela salah satu komunitas dan menyalahkan 
komunitas lainnya. Yang dibela pemerintah hanyalah prinsip 
konstitusi. Sejauh tak ada yang menyalahi konstitusi, pemerintah tak 
pernah ikut campur mengharamkan atau melarang eksistensi pemahaman 
agama mana pun. Sekali pemerintah memihak sebuah komunitas dan 
meninggalkan prinsip konstitusinya, pemerintah itu justru memulai 
bencana. 
> 
> Ketiga, intervensi pemerintah terhadap keberagaman pemahaman agama 
hanyalah dalam upaya menjalankan hukum yang berlaku saja. Pemerintah 
membolehkan setiap kelompok membuat panduan bagi umatnya dan 
mempublikasi panduan itu. Namun pemerintah mencegah dan menghukum 
siapa pun yang melakukan kekerasan untuk memaksakan pemahaman 
agamanya sendiri. Sekali pemerintah membiarkan kekerasan terjadi, 
dasar dari konstitusi modern dikhianati oleh pemerintah sendiri. 
Pemerintah akan kehilangan wibawa. 
> 
> Untuk melindungi konstitusi dan hukum pula, pemerintah dapat 
melarang sebuah pemahaman agama jika mengarah kepada tindakan 
kriminal dan pornografi saja. Misalnya, ada sekte yang menumpuk 
senjata dan menciptakan polisi bagi komunitasnya sendiri. Atau ada 
sekte yang mempraktikkan seks bebas bagi anak-anak di bawah umur. 
Intervensi itu dilakukan bukan karena pemerintah ingin terlibat 
dalam pemahaman agama tetapi melindungi hak warga negara dari 
potensi kekerasan pihak lainnya. 
> 
> Keempat, pemerintah juga membedakan kehidupan publik dan kehidupan 
pribadi. Untuk kehidupan publik (wilayah publik, public sphere), 
harus ada konsensus bersama mengenai apa yang dibolehkan dan apa 
yang dilarang. Konsensus itu dibangun berdasarkan prinsip kesamaan 
warga negara dan diikat dalam aturan hukum nasional. Misalnya, semua 
warga negara, apa pun pemahaman agamanya, dan apa pun warna kulitnya 
memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas negara. 
> 
> Namun, untuk kehidupan pribadi masing-masing warga negara, 
pemerintah membiarkan warga itu sendiri yang menentukan. Warga 
negara itu dibolehkan memiliki gagasan apa pun, atau memercayai 
pemahaman agama apa pun sejauh tidak melakukan kekerasan dan tidak 
mengerjakan tindakan kriminal. 
> 
> Pro dan kontra fatwa MUI tak terhindari sebagai bagian dari 
keberagaman persepsi warga negara Indonesia modern. Yang penting, 
pemerintah berkomitmen hanya menundukkan diri kepada konstitusi 
negara yang melindungi keberagaman pemahaman agama warga nega- ra. * 
> 
> 
> Penulis adalah Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia 
> 
> 
> Last modified: 8/8/05 
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]
> 
> 
> 
> 
*********************************************************************
******
> Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju 
Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://www.ppi-india.org
> 
*********************************************************************
******
> 
_____________________________________________________________________
_____
> Mohon Perhatian:
> 
> 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg 
otokritik)
> 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan 
dikomentari.
> 3. Reading only, http://dear.to/ppi 
> 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
> 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
> 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
> 
> 
> 
> 
> SPONSORED LINKS 
> Indonesian languages Indonesian language learn Cultural diversity 
Indonesian 
> 
> ---------------------------------
> YAHOO! GROUPS LINKS 
> 
> 
>     Visit your group "ppiindia" on the web.
>   
>     To unsubscribe from this group, send an email to:
>  [EMAIL PROTECTED]
>   
>     Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of 
Service. 
> 
> 
> ---------------------------------
> 
> 
> 
> 
> 
*********************************************************************
**************
>  
> It is wrong to think that misfortunes come from the east or from 
the west; 
> they originate within one's own mind. Therefore, it is foolish to 
guard against 
> misfortunes from the external world and leave the inner mind 
uncontrolled.
> 
> Sidharta Gautama
> 
> 
> 
>               
> ---------------------------------
> Gesendet von Yahoo! Mail - Jetzt mit 1GB kostenlosem Speicher
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]





------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
<font face=arial size=-1><a 
href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hoidk9r/M=362329.6886307.7839373.3022212/D=groups/S=1705329729:TM/Y=YAHOO/EXP=1123589874/A=2894324/R=0/SIG=11hia266k/*http://www.youthnoise.com/page.php?page_id=1998";>1.2
 million kids a year are victims of human trafficking. Stop slavery</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke