Refl: Air adalah kebutuhan utama manusia. Tanpa air manusia cepat mati dicekik 
malaekat Jibrail. Kalau 80% air dikuasai perusahaan (modal) asing, lantas apa 
yang harus dibuat? Bukankah yang mengizinkan asing memiliki 80% tsb adalah 
wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat, jadi rakyat jangan bersunggut bila air 
mahal harganya.


http://www.sinarharapan.co.id/content/read/asing-kuasai-80-persen-air/
22.03.2012 13:34

Asing Kuasai 80 Persen Air
Penulis : Saiful Rizal 

 (foto:dok/SH)
JAKARTA - Penguasaan sumber daya alam (SDA) air dalam negeri oleh perusahaan 
besar pemilik modal asing (private capital) hingga 80 persen saat ini jelas 
melanggar konstitusi, yaitu Pasal 33 UUD 1945. 

Karena itu, pemerintah diminta untuk kembali kepada amanat konstitusi itu 
dengan cara merevisi aturan mengenai privitisasi modal asing di sektor air. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima kepada SH di Jakarta, Kamis (22/3) pagi, 
mengatakan, tafsir konstitusi menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam 
dikuasai negara dan diberikan untuk kemakmuran rakyat. “Dikuasai berarti harus 
dimiliki dan tidak termasuk ke dalam private capital. Harusnya masuk state 
capital,” katanya.

Namun pada kenyataannya saat ini, dengan hampir 80 persen sumber daya air yang 
dikuasai pemodal asing, jelas suatu pelanggaran konstitusi. “Dengan dikuasainya 
air oleh private capital, masyarakat semakin termarjinalkan oleh pemerintahnya 
sendiri,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Sekjen Kiara, Riza Damanik kepada SH menegaskan bahwa air 
sebagai SDA yang strategis harus dikuasai negara. Untuk itu pelaksanaanya harus 
diberikan sebesar-besarnya bagi rakyat sesuai dengan UUD 45 Pasal 33.

"Dengan dikuasainya air oleh perusahaan-perusahaan asing dalam pengelolaan 
sumber daya air ini, pemerintah telah gagal dalam melaksanakan konstitusi. Ini 
artinya pemerintah telah melanggar konstitusional," ia menegaskan.

Menurutnya, pemerintah tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam 
melaksanakan amanat konstitusi sehingga tidak memberikan jaminan hak atas air 
di negeri ini. Tidak hanya di Jawa, hampir di seluruh penjuru negeri praktik 
ini sudah dilakukan secara berjamaah. "Atas keadaan ini, seharusnya pemerintah 
sudah harus merevisi dan melakukan perbaikan untuk kembali ke konstitusional 
kita," katanya.

Bila dilihat 13 tahun belakangan ini, ujar Riza, masyarakat telah dipaksa untuk 
menikmati air dengan harga yang sangat mahal. Seharusnya rakyat dapat menikmati 
sumber daya air secara gratis dan itu semua negara yang fasilitasi.

Defisit Air Bersih

Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Water Institute, Firdaus Ali saat menjadi 
pembicara dalam talkshow "Ngopi Sore Bareng Sinar Harapan" di Palalada Resto, 
Alun-alun Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu sore mengatakan, meski potensi 
air tawar di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu mencapai 1.957 miliar meter 
kubik per tahun atau 8.223 meter kubik per kapita per tahun, namun belum semua 
masyarakat dapat mengakses air bersih. 

Saat ini baru 66 persen dari kebutuhan air di Pulau Jawa pada musim kemarau 
yang mencapai 38,4 miliar per meter kubik yang dapat diberikan. "Bila masalah 
air ini tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah, bukan tidak mungkin di 
kemudian hari Indonesia akan kesulitan memperoleh air bersih," katanya.

Dalam kegiatan yang bertajuk "Ketersediaan Air dan Ketahanan Pangan", selain 
Firdaus Ali, hadir sejumlah pembicara di antaranya Vice President Director PT 
PAM Lyonnaise Jaya Herawati Prasetyo, Direktur Utama Perum Perhutani Bambang 
Sukmananto, dan Alfred perwakilan dari USAID. Kegiatan ini sekaligus menyambut 
Hari Air Sedunia yang jatuh pada Kamis (22/3) ini. 

Firdaus mengatakan, kebutuhan air nasional terkonsentrasi di Pulau Jawa sebab 
65 persen penduduk Indonesia atau sebanyak 148 juta jiwa bermukim di Pulau 
Jawa. Untuk wilayah DKI Jakarta, dia memprediksi pada 2025 kebutuhan air 
warganya akan mencapai 41,6 liter per detik. 

"Karena tingginya kebutuhan air bersih tersebut, diperkirakan pada 2025 Jakarta 
akan mengalami defisit 23.720 liter air per detik. Masalah tersebut harus 
segera mungkin dicarikan solusinya," ujarnya.

Firdaus menambahkan, pemerintah harus segera mencari sumber-sumber air baru di 
Jakarta. Ini karena, menurutnya, ketersediaan sumber air di Jakarta saat ini 
hanya mampu memasok 2,2 persen dari kebutuhan air bersih warganya. Padahal bila 
melihat kota lain di luar negeri, seperi Kuala Lumpur, Malaysia, pemerintahnya 
telah mampu menyediakan cadangan air baku hampir 99 persen.

Menurutnya, saat ini di Jakarta total beban populasi yang harus terlayani air 
bersih sebanyak 12,5 juta jiwa dari 9,6 juta jiwa penduduk yang terdaftar. 

Dari jumlah itu, pihak perusahaan air minum perpipaan baru bisa memasok air 
bersih untuk 4,2 juta jiwa atau 44 persen warga Jakarta. "Diperkirakan 5,37 
juta jiwa warga Jakarta masing menggunakan sumber air tanah dari sumur dangkal 
dan dalam," ujarnya.

Pihak Palyja, sebagai salah satu operator air bersih di Jakarta mengatakan, 
pemerintah harus segera mungkin mencari sumber-sumber air baru, khususnya dari 
dalam Jakarta. Ini karena selama ini, kebutuhan air di Jakarta sebanyak 95 
persen diambil dari luar DKI Jakarta. 

"Sumber air bersih bagi warga Jakarta dari 1998 sampai saat ini masih sama, 
namun kebutuhan air bersih setiap tahun selalu meningkat. Seperti jumlah 
pelanggan kami yang pada 1998 berjumlah 200.000-an, kini jumlah itu meningkat 
dua kali lipat menjadi 415.000 pelanggan. Padahal sumber airnya masih sama dan 
sebagian besarnya masih dipasok dari luar Jakarta," kata Vice President 
Director PT PAM Lyonnaise Jaya, Herawati Prasetyo.

Direktur Utama Perum Perhutani, Bambang Sukmananto mengatakan, di abad 20 saat 
populasi di bumi meningkat, penggunaan air ikut meningkat enam kali lipat. Hal 
itu karena manusia menginginkan standar hidup dengan lingkungan bersih, makan 
lebih banyak dan bervariasi. 

Kondisi ini membutuhkan lebih banyak air. "Dengan pola hidup seperti itu, 
diperkirakan pada 2025 sebanyak 3,5 miliar manusia di bumi mengalami defisit 
air. Sebanyak 2,5 miliar manusia hidup tanpa sanitasi yang layak," katanya.

Dia mengatakan, potensi sumber daya air di Pulau Jawa selalu menurun. Ia 
mencontohkan, pada 1930 potensi sumber daya air di Pulau Jawa mencapai 4.700 
meter kubik per kapita per tahun. Pada periode 1930 sampai 2000, terjadi 
penurunan potensi sumber daya air yang mencapai 70 persen.

Diperkirakan, pada 2015 potensi sumber daya air di Pulau Jawa hanya sekitar 450 
meter kubik per kapita per tahun, dan akan semakin menipis pada 2025 yang 
diperkirakan hanya sekitar 320 meter kubik per kapita per tahun.

"Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Jawa pada 2025 akan mencapai 181,5 
juta jiwa, sedangkan batas maksimal adalah 90,75 juta jiwa. Dengan demikian, 
diperkirakan hanya separuh penduduk di Pulau Jawa yang mendapat pasokan air 
bersih," tuturnya.

Dia mengatakan, Perhutani kini mengelola 2,4 juta hektare hutan produksi dan 
lindung di Jawa dan Madura. Dari luas area hutan yang dikelola Perhutani itu, 
menurutnya, memiliki 772 titik sumber mata air dengan debit tinggi, serta 327 
titik air terjun multifungsi di kawasan hutan.

"Itu semua adalah potensi alam yang dapat digunakan sebagai sumber air bagi 
masyarakat di Indonesia, khususnya Pulau Jawa," katanya. 

Mengolah Sumber Air

Firdaus Ali menambahkan, pemerintah DKI Jakarta harus segera melakukan berbagai 
upaya untuk mendapatkan sumber air. Menurutnya, ini dapat dilakukan dengan 
menerapkan sistem eco drain atau dengan sebanyak-banyaknya menyimpan air bekas 
yang dihasilkan oleh warga Jakarta pada satu tempat penyimpanan.

"Bila menggunakan konsep Belanda, maka air harus dibuang secepatnya ke laut. 
Padahal dengan perkembangan teknologi saat ini, air-air bekas yang mengalir di 
drainase dan sungai-sungai di Jakarta dapat diolah kembali dan dapat dijadikan 
air bersih," katanya.

Dosen Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini 
mengatakan, semua itu sebenarnya dapat dilakukan Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta dan tinggal masalah kemauan.

Menurutnya, Dewan Sumber Daya Air DKI Jakarta telah menargetkan bahwa pada 2020 
sistem eco drain tadi sudah dapat diterapkan di Jakarta dan saat ini tengah 
dalam tahap persiapan. "Nantinya dengan konsep eco drain, Jakarta tidak perlu 
memasok air bersih dari luar Jakarta. Semua dapat diproses sendiri," katanya.

Bahkan bila perlu, pemerintah Jakarta juga dapat mengolah air di 13 sungai yang 
ada di Jakarta untuk dijadikan sumber air baku. Menurutnya, biaya yang 
dibutuhkan untuk pengelolaan tersebut tidaklah besar, hanya Rp 2.000-3.000 per 
meter kubik. Harga itu jelas lebih murah ketimbang mengolah air laut yang 
membutuhkan biaya Rp 7.000-8.000 per meter kubiknya.

Dia menambahkan, kebutuhan air memang sudah sangat tinggi. Jumlah air tawar di 
sungai, kali, waduk, dan danau hanya 0,009 persen atau 131.460 kilometer kubik 
yang ada di Indonesia. Total air asin dan air tawar yang ada di wilayah 
Indonesia diperkirakan mencapai 1.404.377.000 kilometerkubik. (CR-2


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke