setuju!dari rakyat untuk rakyat artinya kepala suku bangsa muncul dari tengah2 bangsa itu bukan blon2an model 51-49
musyawarah itu kudu dipakai untuk memilih kepala suku bangsa kadang2 demoktrasi itu menyesat kan karena memang berbau busuk. ________________________________ From: ajeg <[email protected]> To: [email protected] Sent: Sunday, July 29, 2012 9:33 PM Subject: [proletar] Re: Krisis pemahaman Demokrasi --- jcmk <justcallme@...> wrote: 2012/7/29 ajeg <ajegilelu@...>: > > > Substansi demokrasi nggak lain nggak bukan adalah kedaulatan > > rakyat. Agak aneh rasanya kalau mengharamkan kedaulatan secara > > menyeluruh hanya gara-gara istilah 'demos kratos' lahir di > > Yunani. Biar sajalah. Toh berdaulatnya orang banyak bukan cuma > > ada di Yunani. > > > > Di tanah Jawa, masyarakatnya pernah mengenal aksi pepe (jemur > > badan) di alunalun untuk memprotes kebijakan istana. Dari kacamata > > demokrasi aksi ini identik saja dengan demonstrasi yang kita kenal > > sekarang, yang berpanas-panas di jalanan. Bukan tidak mungkin > > daerah lain di nusantara juga mengenal bentuk-bentuk > > kedaulatannya masing-masing. Kalau tidak, mustahil falsafah > > masyarakat nusantara terumuskan dalam sila butir ke-4. Silakan > > para antropolog menggali & mengangkatnya ke permukaan. > > > > Sia-sia juga membenturkan istilah 'demokrasi' dengan 'musyawarah'. > > Sebab, keduanya sama-sama berprinsip kepada berdaulatnya > > masyarakat. Hanya saja teknis & pelaksanaannya berbeda. Karena > > pengalaman sejarahnya, bangsa Barat lebih memahami gaya > > gerudukan, keroyokan, kuat-kuatan, dalam menegakkan kekuasaan. > > Oleh karena itu, mereka lebih memahami cara voting (adu banyak > > suara) sebagai penghalus konflik kekuatan. Sedangkan bangsa > > Timur, umumnya memahami penegakan kedaulatan berdasarkan kearifan > > & kebijaksanaan. Itu sebabnya pengambilan keputusan ditempuh > > dengan cara berembug / bermusyawarah untuk memenangkan akal > > sehat. Bukan untuk memenangkan kelompok yang kuat. > > > > 'Demokrasi' seolah menjadi istilah baku kedaulatan-rakyat karena > > memang istilah itulah yang dipahami Barat. Mereka tidak mengenal > > - dengan sendirinya tidak mengakui - cara lain untuk mewujudkan > > kedaulatan masyarakat. Sebagai pihak yang mendominasi dunia, wajar > > saja kalau Barat memaksakan adu banyak suara sebagai pengertian > > tunggal 'demokrasi'. Dan itu memang kelebihan dari kebodohan & > > kecongkakkan Barat. > > > > Padahal, kalau kita mau berlapang-dada, maka kedaulatan rakyat > > bisa dipetakan sebagai wujud demokrasi yang ditempuh dengan > > dua cara. Yakni, cara adu banyak suara maupun cara musyawarah. > > Jadi, voting hanyalah cara dalam berdemokrasi. Begitu juga dengan > > musyawarah, ia samasekali bukan lawan dari demokrasi (kedaulatan > > rakyat). > > > > Cara voting pun sebenarnya mengenal musyawarah. Hanya saja orang > > Barat masih gagap mengucap "musyawarah" dan lebih fasih > > mengucapkan "lobby". Walau konotasi "lobby" lebih ke permainan > > pengaruh, namun esensinya adalah mencapai kemufakatan juga (untuk > > memenangkan suara terbanyak). > > > sip ! > > dengan sudut pandang di atas, > > sistem kerajaan pun, kalau memang sudah menjadi "kesepakatan" rakyat > ketika negeri itu berdiri, misalnya. dan rakyat sudah memasrahkan > kepemimpinannya pada seseorang apapun caranya, harusnya juga berhak > disebut "demokratis" ya ? > > sebaliknya, > > negara yg ngaku-ngaku demokratis pun, tapi kalau pemenangnya curang, > serangan fajar, serangan maghrib, suap sana dan sini, apa masih > pantas disebut "negeri demokratis" ? Halo, pakabar? Ya, mestinya begitu. Sebab titik utamanya adalah rakyat, orang banyak, demos, madani, manusia. Bagaimana manusia- manusia ini menghimpun segala daya & upaya untuk mencapai tujuan bersama. Gotongroyong; dari-oleh-untuk. Sistem apapun hanyalah bungkus, jubah, kemasan. Tanpa manusia, sistem sebagus apapun nggak ada gunanya. Dan itu mulai dirasakan Barat ketika Tatcher gandengan tangan dengan Reagan pringas-pringis ke Blok seberang lalu menanam sesuatu yang sekarang kita kenal sebagai 'globalisasi'. Ini pun sekedar istilah bungkusan. Isinya perlu diperiksa dengan seksama. Jika kaum hijau saja (environmentalis maksudnya) terpecah soal maksud-tujuan globalisasi tsb kenapa tidak dengan kalangan komunis, Islamis, kolonialis, prihatinist dst. Tentu, siapa pun bebas memaknai "globalisasi", "demokrasi", "teroris", "IMF", "OMG", "WTF", sesuai kadar pengetahuan serta bobot pengalaman masing-masing. Yang penting, jangan paksakan maknanya menjadi pengertian tunggal sebelum jumlah khalayak yang sepaham bertambah-tambah sepanjang waktu. Menggiring & menggalang untuk mencapai kesepahaman, ya bolah-boleh saja. Tetapi lebih disukai lewat pendidikan / pencerahan. Lebih demokratis. Sungguh madaniah. Soal asosiatif beku 'kerajaan' atau 'republik', ini lagi-lagi kelebihan dari kebodohan Barat. Tapi itu bisa dibahas lain waktu. Yang masih saya tunggu adalah penjelasan dari rekan-rekan Islamis di sini :) --> apa betul Islam (sebutlah, Arab) memang punya perbendaharaan kata 'negara'? Trims. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
