2009/3/18 Kurnia Chalik [email protected]

>
> Menurut hemat saya rasanya kurang bijaksana ya kalau kita terlalu cepat
> memblow-up "dampak2 negatif" dari Pariwisata Bali yang sebetulnya masih
> memerlukan kajian2 lebih jauh dengan data yang lengkap untuk
> membuktikannya,di saat kita semua lagi berusaha untuk memajukan sektor
> Pariwisata Sumatera Barat,yang diharapkan akan dapat menjadi salah satu
> sumber income daerah.
>


Sanak Kurnia,

Sebaiknya juga, kita jangan terlalu cepat untuk menunjukkan
*resistensi*jika ada yang menunjukkan "sisi lain dari pariwisata"
(untuk tidak
mengatakan: dampak buruk).

Saya tidak tahu apakah yang disampaikan sanak Ricky itu sudah memenuhi
kriteria "kajian2 lebih jauh"  sebagaimana yang Sanak Kurnia maksudkan
(kalau saya pribadi yakin dengan kompetensinya Ricky yang  "memang disitu).

Tetapi yang jelas, ini - menurut saya - jangan diartikan sebaga "terlalu
cepat mem blow up ..."

Bulan Pebruari 2008 (setahun yll) ada sederetan tulisan di Kompas. Dua
diantaranya masih bisa ditemukan di internet yaitu : *"Surga Terakhir" yang
Hilang *dan* Surga untuk Siapa?* Kedua link ke artikel ini pernah saya
"bawa" ke milis MAPPAS pada waktu itu. Jadi tidak terlalu cepat juga kan
tuh?

Juga, apakah memang "tidak cocok untuk membandingkan masyarakat Minangkabau
dengan Bali?". Entahlah, saya kira itu pendapat pribadi yang bisa berbeda
untuk setiap orang. Tetapi yang jelas, kedua artikel itu saya bawa ke milis
MAPPAS justru karena waktu itu kita diangankan untuk "meniru Bali". (Link
diskusi itu masih ada di http://groups.yahoo.com/group/mappas/message/1719 ,
1722 dan 1725).

Bahwa pariwisata bisa menghasilkan income untuk daerah, itu harus diakui.
Tetapi dari dulu - kebetulan - saya termasuk orang yang tidak percaya dengan
"multiplier effect" yang menyederhanakan seluruh aspek positif (saja)
kedalam konstanta2 yang disederhanakan.

Di bawah saya copykan salah satu artikel Kompas yang masih disimpan di
http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/kolom/artikel.php?aid=25281   Yang
satu lagi ada di
http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=25280 .

Riri
Bekasi, L 46


*"Surga Terakhir" yang Hilang
*  *Tanggal : * 22 Feb 2008 *Sumber : * Kompas

*Prakarsa Rakyat,*
Jumat, 22 Februari 2008 | 01:59 WIB

Oleh: Khairina dan Ahmad Arif

”Museum hidup” atas eksotisme dunia Timur yang menjadi impian para pelancong
dari Barat selama berpuluh tahun itu sudah berubah. Bali tak lagi seperti
yang diinginkan oleh GP Rouffaer, Direktur Bali Insitut yang mendapat tugas
oleh Belanda pada tahun 1915-an untuk mengoptimalkan potensi wisata pulau
ini. Siapa paling kehilangan atas perubahan wajah Bali?

Pada periode awal eksploitasi Bali sebagai obyek wisata, GP Rouffer
merekomendasikan agar pemerintah kolonial Belanda jangan mengusik pola
kehidupan masyarakat Bali. Pertanian, kehidupan pedesaan, aneka pemujaan,
kesenian religius, dan kesusasteraan harus dijaga. Tak boleh ada jalur rel
kereta api, perkebunan kopi Barat, dan terutama tak boleh ada pabrik gula.
”...Bali sebagai suatu permata langka yang wajib dilindungi dan yang
keperawanannya harus dijaga utuh,” sebut Rouffer.

Sebagai bagian dari program melestarikan Bali sebagai ”museum hidup” agar
laku dijual dalam bursa wisata, pada tahun 1920-an Belanda menerapkan
Baliseering atau Balinisasi Bali.

Bali kemudian dikenal sebagai Pulau Dada Telanjang—mengacu pada kebiasaan
perempuan Bali yang tidak menutup dadanya— yang menurut penulis Perancis,
Michel Picard (1992), sebagai salah satu daya tarik utama dunia Barat pada
Bali masa lampau. Bali juga disebut sebagai surga terakhir karena keindahan
sawah dengan subaknya.

Bali dikenal sebagai Pulau Dewata, yang memiliki ribuan pura, yang sengaja
dilindungi dari pengaruh budaya dan agama lain oleh kolonial Belanda.

Namun, Bali kini, bukan lagi ”museum hidup” yang perawan. Hampir semua
sudutnya sudah dijamah dan berubah. Perubahan yang paling mudah dilihat
adalah tata ruang.

Tanah sawah dengan sistem subaknya yang menawan, dan pantai-pantai yang
menjadi tempat melasti (rangkaian perayaan nyepi yang bermakna mengambil air
suci dari laut) telah berubah menjadi hotel berbintang, vila mewah, kafe,
rumah makan, dan kios cenderamata. ”Tata ruang Bali sudah disetir pasar,”
kata Popo Danes, arsitek Bali.

N Gelebed, pakar tata ruang dari Universitas Udayana, Denpasar, mengatakan,
kehancuran tata ruang Bali disebabkan pemerintah tidak konsisten menerapkan
rancangan yang sudah dibuat.

Tiga puluh tahun lalu, Gelebed ikut merencanakan pengembangan tiga kawasan
wisata di Bali, yakni Kuta, Sanur, dan Nusa Dua. Dari tiga kawasan itu, Kuta
adalah kawasan yang perkembangannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Kuta ketika itu direncanakan sebagai wisata desa. Di tempat itu seharusnya
yang cocok dibangun adalah rumah penginapan atau homestay. Sebab, desa di
Kuta berada tepat di pinggir pantai.

”Tapi, sekarang yang terjadi justru di Kuta dibangun hotel berbintang dan
bertingkat. Konsep desa wisata justru tidak lagi kelihatan,” kata Gelebed.

Salah satu ciri hilangnya desa di Kuta adalah hilangnya bale banjar sebagai
penanda desa. Pura memang masih ada, tetapi tenggelam oleh bangunan-bangunan
lain yang lebih megah.

Kuta bagian utara, yang direncanakan tetap sebagai areal pertanian juga
tidak lepas dari perubahan. Daerah Renon dan Kerobokan yang dulu penghasil
beras kini diubah menjadi daerah wisata, berupa vila dan rumah tinggal.

Membunuh ”angsa”

”Padahal, pembangunan Bali tanpa perencanaan tak ubahnya membunuh angsa
bertelur emas,” kata N Gelebed.

Contoh nyata dari dampak hancurnya tata ruang adalah terjadinya banjir yang
melanda Kota Denpasar di penghujung tahun lalu. ”Tidak ada ceritanya
Denpasar banjir karena letaknya yang datar. Perubahan peruntukan lahan
mengakibatkan Denpasar kebanjiran,” kata Gelebed.

Dalam kacamata pelancong dari dunia Barat, perubahan tata ruang Bali menjadi
seperti ”kota-kota” modern lainnya tentunya akan menghilangkan daya tarik
pulau ini. ”Eksotisme alam, tata ruang, dan budaya masyarakat adalah daya
tarik utama wisata Bali,” kata Popo Danes.

Michael R White, warga Australia yang menetap di Bali sejak 1973,
menyesalkan perubahan tata ruang itu. Menurut White, pada era 1970-1980-an
vila hanya dibangun di daerah gersang dan bukan sentra pertanian seperti
Sanur. Kala itu, vila-vila juga selalu dibangun dengan konsep rumah Bali
yang terbuka, tidak bertingkat, dan ramah lingkungan.

”Tapi sekarang lihatlah, arsitek-arsitek membangun vila atau rumah tak
memedulikan lagi adat dan budaya Bali. Seenaknya membangun rumah tingkat dan
beton di tengah sawah,” kata White, yang kini menetap di Sanur dan mengubah
namanya menjadi I Made Wijaya.

Adakah vila-vila yang tumbuh di atas sawah itu sebuah pertanda kemajuan?

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Denpasar, setiap tahun lahan pertanian
berkurang dua sampai tiga persen. Padahal, pertanian menyumbang pendapatan
asli daerah (PAD) hingga 20 persen. Kendati menyumbang PAD hingga 32 persen,
pariwisata ternyata tidak serta-merta mengurangi kemiskinan. Bahkan, ada
tren baru, pengangguran semakin banyak terjadi di desa.

”Warga yang tidak mendapat pekerjaan di kota akhirnya kembali lagi ke desa.
Di sana pun mereka tidak bisa lagi bertani. Akhirnya, pengangguran justru
lebih banyak terjadi di pedesaan,” kata Pemimpin Bank Indonesia Denpasar
Viraguna Bagoes Oka.

Desain ulang

Ruang sebenarnya adalah wujud dari ekspresi terdalam masyarakat. Maka,
perubahan tata ruang Bali, menurut I Ketut Sumarta, budayawan Bali,
menunjukkan adanya perubahan cara pandang orang Bali.

Upacara keagamaan di Bali saat ini memang makin meriah. ”Namun, ruhnya
sebenarnya sudah mulai luntur karena adanya perubahan orientasi masyarakat,”
kata I Ketut Sumarta, budayawan Bali.

Dulu orientasi masyarakat Bali ke pusat air di gunung, sekarang masyarakat
berorientasi ke pantai. Dulu, air di hulu dan hilir tidak diganggu. Di hulu
ada sekaa, kelompok-kelompok yang mengamankan danau dan di hilir ada
bandega. Di bagian tengah ada subak, yang mengatur ke mana alur air dan
mengatur pemanfaatan air.

”Dulu, air peranannya untuk keagamaan, untuk digunakan masyarakat banyak,
dan untuk kepentingan ekonomi. Karena itu, air selalu dijaga oleh adat,”
kata Sumarta.

Sekarang, dengan penyewaan dan penjualan tanah besar-besaran, peran pemuka
adat tak lagi diperhitungkan. Untuk membeli tanah di atas aliran subak,
misalnya, tak lagi diperlukan tanda tangan kelian subak atau kelian adat.
Konflik di masyarakat pun meluas. Tertutupnya saluran air, misalnya, akan
mengakibatkan saluran irigasi ke sawah tidak lancar.

Konflik lain juga terjadi apabila tanah yang disewakan atau dijual adalah
tanah warisan. Padahal, di Bali, seperti air, tanah juga sesuatu yang
sakral.

Menurut Smarta, peran pemuka adat dalam menjaga kelestarian alam dan budaya
Bali memang telah tergerus. Dulu, konsep hidup masyarakat Bali adalah puri,
pura, dan pasar. Puri maksudnya raja, pura artinya hubungan dengan Tuhan,
dan pasar adalah hubungan agraris.

Belakangan, peran raja tergantikan oleh partai politik, pura digantikan
hiburan, dan fungsi pasar digantikan pemodal besar yang ekspansif.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan adat dan hukum adat, Sumarta
mengusulkan adanya redesain yang mendasar bagi Bali, yang dimulai dari
kelompok masyarakat terkecil, yakni desa. Sumarta dan beberapa orang lainnya
membentuk Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) pada 2004.

MDP menyusun konsensus-konsensus yang mengatur berbagai hal penting, seperti
masalah investasi di wilayah desa pakraman. ”Yang penting itu perencanaan
yang ditaati. Bali ke depan ini mau dibawa ke mana. Pemerintah jangan hanya
mengejar mass tourism. Bali ini dijual terlalu murah,” kata Made Wijaya
geram.

Gelebed memiliki solusi lain untuk mengatasi masalah kependudukan dan alih
fungsi lahan di Bali. Menurut Gelebed, sudah saatnya pembangunan difokuskan
ke wilayah Bali bagian utara yang selama ini terkesan terabaikan. ”Padahal,
Belanda sudah merancang pelabuhan untuk menyeberang ke Lombok. Dari sana,
penyeberangan ke Lombok hanya dua jam dibandingkan dari Padang Bai yang
empat jam,” katanya.

Perubahan memang suatu niscaya. Mencegah Bali berubah sama sekali dan tetap
menjadikannya ”museum hidup” sebagaimana ditawarkan GP Rouffer tentu tidak
adil bagi masyarakat Bali. Tetapi, perubahan yang bagaimana yang cocok bagi
Bali? (BEN)

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
=============================================================== 
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi/dibanned:
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi di setiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama 
- DILARANG: 1. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 
2. Posting email besar dari 200KB; 3. One Liner
=============================================================== 
Berhenti, kirim email kosong ke: [email protected] 
Daftarkan email anda yg terdaftar disini pada Google Account di: 
https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Untuk melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

  • ... Y. Napilus
    • ... Riri Chaidir
    • ... Aslim Nurhasan
    • ... Kurnia Chalik
      • ... Riri Chaidir
        • ... avenzora19
          • ... Kurnia Chalik
            • ... asfarinal, asfarinal, asfarinal, asfarinal nanang, nanang, nanang, nanang
            • ... ricky avenzora
      • ... andikogmail

Kirim email ke