Walaikumsalam wr.wb.
Sanak Armen dan Dunsanak Sadonyo. Maaf, saya bukan " kurang memahami apa yang dimaksud dengan nagari di Sumatera Barat" . Yang benar adalah, saya sama sekali tidak punya pemahaman tentang itu. Nah, karena saya sangat sadar saya tidak memahami, waktu menganggapi tulisan Uda Zorion saya sama sekali tidak membahas mengenai nagari. Tapi rasanya (mungkin hanya perasaan saya), statement saya di awal posting sangat-sangat jelas. Yang saya katakana adalah: Saya agak ragu dengan frase: "jadi motivatornya harusnya Pemda" Lalu, di bawahnya saya membahas perundangan tentang Pemda. Sama sekali tidak membahas tentang Nagari. Sebagai bukti bahwa saya tidak mengerti tentang Nagari, saya - kalaupun ikut berdiskusi - saya hanya menjadi penanya. Sayangnya pertanyaan saya kepada Armen hari Rabu yang lalu - rasanya - belum terjawab Mungkin Armen masih ingat, minggu lalu di thread Agam vs Bukittinggi Armen mengatakan Pak Riri Mairizal Chaidir yang baik, saya kira untuk merubah kelurahan menjadi nagari di Wilayah Administratif Kota tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu serangkaian UU yang harus diputuskan oleh DPR RI dan Perda yang harus diputuskan oleh DPRD Sumbar & DPRD Kota. Nah, hari Rabu kemaren saya bertanya, "Men, maaf, saya ga begitu paham. Kalau kelurahan diubah menjadi Nagari, Undang Undang mana yang harus diubah? Rasanya itu belum terjawab. Riri 48/L/bekasi From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of Armen Zulkarnain Sent: Sunday, November 07, 2010 10:16 PM To: [email protected] Cc: Saafroedin Bahar Subject: Bls: [...@ntau-net] Duta wisata Sumatera Barat, kapan ya?? Assalamualaikum wr wb Angku, mamak, bundo sarato dunsanak sapalanta RN nan ambo hormati, Pak Riri Mairizal Chaidir, Zorion Anas & pak Saaf yang baik, saya menangkap kesan selama ini pak Riri kurang memahami apa yang dimaksud dengan nagari di Sumatera Barat. Saya kira, memahami defenisi nagari tidak bisa melihat dari defenisi yang ada di undang-undang atau Perda saja, sebab masih banyak hal-hal yang belum tuntas tertuangkan dalam undang-undang atauPerda yang ada selama ini. Mengapa saya sebut demikian? sebab sudah berulang-ulang kali saya sebutkan bangunlah nagari dengan potensinya yang ada, sebagaimana yang sudah disebutkan kembali oleh pak Zorion Anas, memulai pembangunan pariwisata Sumbar dari skala nagari-nagari. Saya kira, nagari adalah tatanan dasar kultural masyarakat minangkabau, yang mayoritas bermukim di Sumatera Barat (kecuali di kep. Mentawai). Nagari-lah yang memiliki tanah yang kita sebut dengan ulayat nagari yang terdiri dari pusako-pusako yang dimiliki oleh kaum-kaum yang bermukim pada sebuah nagari. Nagari pula yang memiliki sdm anak nagarinya yang kita sebut masyarakat nagari & kalangan perantaunya (bahkan ada banyak nagari-nagari di Sumbar yang populasinya hanya 4000-6000 jiwa namun perantaunya bisa mencapai 4-5 kali lebih banyak dari masyarakat nagarinya). Harapan saya adalah, kita sebagai masyarakat minang, melakukan sinergi bersama, memikirkan bagaimana membangun pariwisata yang berbasis nagari di Sumatera Barat. Salah satu pemikiran ini sudah pernah disebutkan oleh pak Mochtar Naim dengan membangun Badan Usaha Milik Nagari yang saya kira bisa mengelola suatu bisnis pariwisata yang ada di nagari tersebut, dimiliki bersama oleh masyarakat nagari & dikelola secara profesional & dengan manajemen yang profesional pula. Toh konsep koperasi dicetuskan oleh alm Dr.(H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta, yang tentu saja bisa dilangsungkan pada nagari-nagari di ranah minang, yang berbisnis apa saja mulai dari sektor pariwisata, pertanian, perikanan, peternakan hingga UKM. Saya kira, seharusnya kita malu, sebab para "founding father" bangsa Indonesia ini (yang notabene mayoritas berasal dari minangkabau) bisa bersinergi bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan Penjajah Hindia Belanda & Jepang, ditengah-tengah kondisi yang serba tak pasti, tidak memiliki negara, hanya memiliki SDM yang terbatas namun memiliki semangat & kebersamaan. Setelah 60 tahun Indonesia merdeka, setelah banyak pakar-pakar dari berbagai bidang ilmu, setelah adanya pemerintahan resmi Indonesia hingga jajaran pemerintahan daerahnya, malah kita "urang awak" tidak bisa bersinergi bersama-sama memajukan ranah minang yang kita cintai ini. Saya kira, minangkabau punya banyak sdm yang bisa merumuskan hal ini untuk kepentingan 625 nagari & 64 KAN kota yang ada di 11 Kabupaten & 7 kota. Oleh karena itu saya selalu menyebutkannya membangun minangkabau yang satu bukan dalam konsep nagari per nagari, sehingga kita memiliki "think tank" yang berasal dari ratusan nagari-nagari yang ada, untuk melakukan beberapa "pilot project" di nagari-nagari yang memiliki potensi pariwisata & melakukan pendampingan pada pemerintahan nagari & masyarakat nagarinya untuk bisa mengelola sebuah Badan Usaha Milik Nagari yang berbisnis disektor pariwisata. Saya kira, dengan konsep yang jelas & organisasi BUMD yang terstruktur, pendanaan bisa diajukan pada lembaga keuangan syariah ada saat ini, begitu yang saya tangkap dari kesimpulan pak Remeo Pandji Alam (kepala Bank Indonesia - Sumbar) beberapa hari yang lalu ketika Seminar Kepemudaan di Palanta Walikota Padang. So, semua terpulang pada kita bersama, yaitu urang awak yang ada dimuka bumi ini (kenapa harus menunggu Pemda, bila perlu kita bangunkan Pemda dari tidurnya...) wasalam AZ- 32 th Padang _____ Dari: Riri Mairizal Chaidir <[email protected]> Kepada: [email protected] Terkirim: Ming, 7 November, 2010 14:36:21 Judul: RE: [...@ntau-net] Duta wisata Sumatera Barat, kapan ya?? Uda Zorion dan Dunsanak Sadonyo. Maaf, walaupun tulisan Uda nampakya ditujukan ke Pak Saaf dan MAPPAS, tapi karena ada di jalur umum/ Palanta, mohon ijin ikut menanggapi. Saya agak ragu dengan frase: "jadi motivatornya harusnya Pemda" Kalau menurut saya, bicara tetang kewajiban Pemda, tentunya kita berbicara tentang perundangan. Kalau Pemda itu acuan utamanya tentunya UU 32 tahun 2004. Untuk Pemda, masalah pariwisata bukan merupakan "Urusan Wajib", tetapi merupakan Urusan Pilihan. Tentang ini bisa dilihat di: Pasal 13 ayat (2): Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 13 Ayat (2) Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata ada dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata. Apakah selama ini Pemda Sumbar (dan seluruh Kabupaten/ Kota) nya betul2 telah menganggap Pariwisata "secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah" ? Kalau yang saya baca2 di Palanta ini, tampaknya belum tuh. Jadi kalau ingin membuat Pemda merasa "harus", yang pertama kali harus dilakukan adalah meyakinkan Pemda bahwa Pariwisata itu memenuhi klausul Pasal 13 ayat (2) tersebut. Siapakah yang harus melakukan? Ya seperti saya sampaikan kemaren, ya orang atau pihak2 yang menyimpulkan bahwa Pariwisata itu memang potensial untuk Sumbar. Tentunya MAPPAS, dan/ atau Uda Zorion. Lain halnya kalau kita tidak bicara Pariwisata Sumbar, tapi secara parsial, itu bisa saja dilakukan oleh salah satu Pemerintahan Daerah, misalnya Kota Sawahlunto. Atau Pemkab/ko lain secara terbatas - misalnya "bagaduru mambuek waterboom", atau swasta yang mengembangkan wisata di sebagian Kepulauan Mentawai. Mungkin kalau mau dicoba nagari per nagari, itu mungkin saja. Tapi kalau bicara "Sumatera Barat", Pemdanya harus diyakinkan dulu bahwa Pariwisata itu sangat memenuhi kriteria yang disebutkan oleh UU 32/2004, pasal 13 ayat (2) di atas. Riri 48/L/bekasi From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of Anzori Sent: Sunday, November 07, 2010 10:34 AM To: [email protected] Subject: Re: [...@ntau-net] Duta wisata Sumatera Barat, kapan ya?? Pk Saaf, saya selalu berharap untuk mulai dari hal yang kecil, yaitu Nagari-Nagari. Sayang nagari tidak punya panduan teknis, jadi motivatornya harusnya Pemda. Turisme bukan industri kemarin sore, jadi ilmu turisme sudah sangat luas dan banyak role model di sekeliling kita, jadi tidak harus membuat inovasi, hanya meniru dan meniru. Kalau meniru saja tidak bisa, kita mau jadi apa? Saya melihat tidak ada "sincere willingness", yang ada "money wise excuse" semata. Semua orang sudah sibuk dengan kepentingan pribadi, sehingga para leader hanya bersikap tunggu dropping. Mungkin MAPPAS bisa mulai dengan proyek contoh di suatu nagari? Zorion_Anas *55yo http://minangmaimbau.blogspot.com http://zorionanas.blogspot.com [email protected], [email protected], [email protected] Cel./HP No. :081384611336, 085811646566 Country code +62 _____ From: Dr Saafroedin Bahar <[email protected]> To: Rantau Net <[email protected]> Sent: Sat, November 6, 2010 12:40:29 PM Subject: Re: [...@ntau-net] Duta wisata Sumatera Barat, kapan ya?? Sudah saya baca, Sanak Anzori. Sangat komprehensif dan realistik serta bisa ditindaklanjuti. Tinggal satu masalah: siapa yang akan memulai langkah pertama? Wassalam, Saafroedin Bahar. Taqdir di tangan Allah swt, nasib di tangan kita. _____ From: Anzori <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Fri, 5 Nov 2010 21:55:45 -0700 (PDT) To: <[email protected]> ReplyTo: [email protected] Subject: Re: [...@ntau-net] Duta wisata Sumatera Barat, kapan ya?? "Siapakah yg bertanggungjawab mempersiapkannya ? Pemerintah Daerah ? Tokoh masyarakat ? Operator atau pemeduli pariwisata ? Apakah yg bertanggungjawab mempersiapkannya itu sudah siap? " -- -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe.
