Pak BTS,
Infonya seru dan penuh inspirasi.
1. Ijinkan saya mengutipnya dan merephrasenya nanti, buat tulisan di blog
iseng2.
2. Tertarik dengan point 4, saya tergelitik dengan cerita bapak yang
menunjukkan keengganan perencana menggunakan data pertumbuhan penduduk negatif.
Apa memang sebuah perencanaan jadi berkurang pentingnya untuk daerah dengna
pertumbuhan penduduk negatif?
thanks, pak.
Cheers.
Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
DATA PENDUDUK
Ysh rekan referensier. Intermezo saja.
Data Penduduk adalah data pokok dalam planning. Kata orang :"Planning for
people". Data peduduk adalah data yang paling gampang dicari dan sangat umum.
Saking gampang dan sangat umum, banyak penggunanya (oleh Planner) yang kurang
memperhatikan makna data itu. Akibatnya bisa salah guna, bahkan misleading.
1. Data Penduduk umumnya data sensus yang pencacahannya dilakukan setiap 10
tahun, misalnya 1971, 1980, 1990, dan terakhir tahun 2000. Pada waktu
pencacahan, yang dimaksud penduduk adalah penduduk yang bertinggal di suatu
tempat ketika dilakukan sensus. Jadi termasuk penduduk yang tidak bertempat
tinggal tetap, seperti gelandangan, awak kapal dsb. Sehingga produk sensus ada
2 yaitu A: Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dan B: Tidak
termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap. Selama ini banyak
Planner dalam menggunakan data sensus, atau data penduduk, tidak pernah
mengklarifikasi data yang dipakai kategori A atau B. Asal pakai saja.
2. Oleh karena data penduduk yang sah dan sistematis itu adalah data sensus
yang dilakukan per 10 tahunan, maka data di luar tahun 1971, 1980, 1990, dan
2000; bukanlah data sensus. Jadi dalam merumuskan analisis penduduk, misalnya
menghitung laju pertumbuhan penduduk, maka data yang digunakan harus data
sensus, bukan data di luar data sensus. Sekarang ini sudah tahun 2007, atau 7
tahun setelah sensus. Banyak Planner yang enggan menggunakan data sensus.
Misalnya si Planner mendapat tugas menyusun Rencana Kota X, maka si Planner
umumnya menggunakan data tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, dsb. Padahal data
selain data tahun 2000 (data sensus), itu bukan data, tetapi hanya estimasi
BPS di daerah. Kalau di kecamatan, data penduduk yang bukan sensus adalah data
domisili (berdasarkan KTP). Jadi berbeda sekali dengan data sensus. Sayangnya,
banyak Planner yang pukul rata saja dengan mencampurkan data sensus dengan
data non-sensus. Jelas, itu bukan data yang bisa
dibandingkan. Kalau sudah salah begini, apa jadinya dengan hasil rencana
kotanya?
3. Soal data penduduk kota. Ini juga terjadi misleading luar biasa. Dulu pada
tahun 1990-an dikatakan bahwa laju pertumbuhan kota mencapai 5,7%. Luar biasa.
Angka ini sumbernya dari BPS. Untuk menaggapi laju pertumbuhan kota yang luar
biasa ini, maka Dep PU membuat berbagai kebijakan pengembangan perkotaan
seperti P3KT dan berbagai rencana pengembangan kota, termasuk pengembangan
kota-kota kecamatan (IKK). Maksudnya untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk
kota yang sangat tinggi. Padahal yang terjadi pertumbuhan kota tidak sebesar
itu. Besarnya angka hingga 5,7% tersebut akibat perluasan kota. Pada periode
1980-1990 telah terjadi sekitar 30 kota mengadakan perluasan kotanya sehingga
laju pertumbuhan hingga mencapai 9-11%. Pertumbuhan ini bukan berasal dari
migrasi dan "natural Increases", tetapi karena tambahan angka dari
bergabungnya banyak desa di kawasan administrasi kota yang baru. Selain itu
juga ditambah dari hasil penggabungan desa-desa yang
meng-urban. Akibatnya bila dihitung pertambahan penduduk kota, tanpa melihat
kasus perkasus, jadilah angka 5,7% tadi. Padahal kalau dihitung secara benar,
yang hanya berdasarkan "natural Increases" dan "migration", laju pertumbuhan
penduduk kota periode 1980-1990 bukan 5,7%, tetapi hanya sekitar 2,4% saja.
Kalau demikian, pada periode tersebut sebenarnya pertumbuhan kota-kota tidak
tinggi-tinggi amat. Hal yang sama juga terjadi pada periode 1990-2000
dikatakan laju pertumbuhan perkotaan sekitar 3,6%, padahal sebenarnya
pertumbuhan kota-kota periode 1990-2000 biasa-biasa saja, yaitu sekitar 1,4%,
sama dengan laju pertumbuhan penduduk nasional. Sampai sekarang Pemerintah dan
berbagai kalangan masih menganggap laju pertumbuhan penduduk kota itu tinggi
yaitu 3,6% hanya karena sumbernya BPS. BPS tidak salah karena BPS telah
mendefinsikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Kota. Kitanya saja yang
mau ambil gampangnya, tanpa mau tahu makna data penduduk.
4. Perkembangan terakhir, data penduduk kota-kota menunjukkan gambaran lain.
Kalau tidak teliti, para pengguna (termasuk Panner) bisa misleading. Laju
pertumbuhan kota-kota besar yang telah melampaui batas administrasinya
cenderung rendah. Bahkan periode 1990-2000 Yogyakarta sudah negatif, sementara
DKI Jakarta hanya 0,16%. Kemungkinan Jakarta periode 2000-2010 sudah negatif.
Hal ini bisa dimengerti karena perkembangan kota yang melampaui batas
administrasinya, data penduduk yang dimaksud hanya terbatas pada batas
administrasi saja yang sudah tidak bertambah lagi (tidak ada lahan yang kosong
untuk perumahan), sebaliknya daerah-daerah pinggiran, seperti Botabek, terjadi
pertumbuhan yang luar biasa, yaitu antara 4-6% pertahun. Oleh karena laju
pertumbuhan penduduk kota besar itu kecil, maka dalam perencanaan kota, data
penduduk tidak bisa dijadikan rujukan perencanaan kota. Yang jadi rujukan
lebih tepat fungsi kotanya, bukan jumlah penduduknya. Kalau
kota-kota besar laju pertumbuhannya sangat kecil, karena lahan sudah fully
occupied, beda lagi yang terjadi di kota-kota kecil. Kota-kota kecil ternyata
pertumbuhannya juga sangat rendah, bahkan sebagian besar sudah negatif.
Contohnya seperti laju pertumbuhan Madiun, Magelang, dan Sabang masing-masing
-0,39%; -o,62%, dan -0,33%. Mungkin Sabang akan lebih minus lagi akibat tsunami
2 tahun yang lalu. Anehnya, kalau Planner mendapat pekerjaan untuk kota-kota
kecil, ia tak berani menggunakan data sensus yang menunjukkan laju pertumbuhan
rendah atau negatif. Karena kalau negatif, buat apa dibuat rencana kotanya?
Contohnya rencana kota kota Blitar. Laju pertumbuhan kota Blitar hanya 0,03%,
lantas mengapa rencana kota Blitar yang dibuat konsultan menggunakan laju
pertumbuhan 3%? Dasarnya apa?
5. Yang paling krusial soal data penduduk adalah pilkada di kota-kota besar
seperti Pilkada di DKI Jakarta ini. Banyak warga Jakarta (berKTP Jakarta)
sudah tidak lagi tinggal di Jakarta. Mereka banyak yang tinggal di Botabek.
Makanya ada pemilih tetap yang ternyata sudah meninggal atau tak dikenal sama
tetangga. Sebaliknya yang tinggal di Jakarta juga belum tentu berKTP Jakarta,
baik itu gelandangan, ataupun orang-orang mampu yang tinggal di apartemen,
atau indekost. Data penduduk atas dasar KTP di Jakarta ini memang sudah tidak
ada maknanya lagi. Makanya sungguh tidak relevan Jakarta sebagai ibukota
negara, di mana properti di dalamnya banyak milik Pemerintah dan orang-orang
yang tidak tinggal di Jakarta, kepentingan Jakarta adalah kepentingan seluruh
bangsa, la koq pemilihnya hanya mereka yang berKTP Jakarta saja? Tapi apa
boleh buat, itu sudah kata Undang-undang.
Thanks. CU. BTS.
B. Dwiagus Stepantoro
Jakarta, INDONESIA
http://bdwiagus.blogspot.com
Just be open,... who knows lightning will strike!!
---------------------------------
Sick sense of humor? Visit Yahoo! TV's Comedy with an Edge to see what's on,
when.
