Selamat siang rekan-rekan milisers....

Saya tergugah dengan kata mutiara yang disampaikan oleh pak ross..

Mudah-mudah diskusi initidak mengarah kepada sikap skpetisme planner2 muda
terhadap profesi perencanaan... (FYI: banyak junior2 saya yang notabene baru
1 tahun lulus sudah join dengan milis ini)..

pertama-tama bicara soal data dan metode merencana. "What so called" data
yang buruk, sebenernya persoalan lama di negara ini yang tak kunjung
selesai-selesai. karena hal ini membutuhkan investasi yang amat besar.
apalagi data yang bersifat spasial..penyebabanya dua sebenarnya kondisi ini
terus belrlanjut 1) tidak ada dana 2) assyemtric information yang terus
dilanjutkan. UNtuk faktor pertama sepertinya tidak usah diperpanjang. Khusus
untuk yang kedua. belajar dari buku freakonomics, bahwa informasi di
beberapa tempat menjadi alokasi untuk menjadi sumber dana bagi bbeberapa
pihak. Ketiadaan informasi salah satu pihak, bisa mendatangkan income buat
pihak lain.. Saya tidak perlu berkata buka-bukaan bahwa informasi dan data
di negara ini menjadi komoditi yang tidak begitu saja di akses publik dan
harus ada biaya di sana. prinsip ekonomi sederhana.. sedih tapi teta[p
dipertahankan.. data sebagai dilihat sebagai cost-recovery goods dan bahkan
income generating goods untuk beberapa oknum... hal-hal ini mengakibatkan
rendhanya akuntabilitas data dan penyedia data di Indonesia. Saya tidak
pernah mengatakan data BPS itu salah by method, karena saya merencana masih
menggunakan data dari BPS. cuma akuntabilitas BPS beberapa tahun belakangan
rendah (contoh data kemiskinan yang dilansir belakangan ini)

Kedua mengenai metode merencana... Dunia perencanaan memang membutuhkan
pendekatan dan metode mutakhir dibanding stattisik sederhana seperti yang
disampaikan bapak Roos (saya tidak tega menyebutnya sebagai teknik anak SD).
Mungkin benar pendapat yang disampaikan pak BTS, bahwa kebiasaan mengkopi
dari terdahulu menyebabkan hal ini terus terjadi. saya sempat mensuarakan
ini pada postingan yang lalu soal pendekatan backwar-forward linkage untuk
mengilustrasikan upaya kesenjangan wilayah.. saya tidak katakan ini metode
kuno yang tidak patut dipakai lagi.. mudah-mudaha tidak ada orang yang
mengintrpetasikan seperti itu, karena kalau iya wah saya bisa kualat sama
dosen ekonomi wilayah saya. saya hanya menyatakan kita membutuhkan
pendekatan dan metode2 mutakhir yang mungkin saja bisa memberikan hasil dan
nuansa berbeda dari produk rencana ruang kita... Tapi sekali lagi, metode
mutakhir akhirnya membutuhkan data2 yang mahal lagi.. (jadi kaya ayam dan
telur nih)

nah persoalanya apakah dengan kondisi ini rencana yang dibuat menjadi
rencana yang akuntabel dan valid secara metode ??? saya sulit untuk
mengatakan iya.. walau kita juga sulit mendefine rencana buruk atau baik...
logikanya begini

DATA BAIK + PERENCANA BAIK (tidak copy paste, mutakhir, billing rate
memuaskan-meinjam isitilah delik) = RENCANA BAIK
atau

DATA BAIK +METODE BAIK= RENCANA BAIK
atau
DATA BURUK+METODE BURUK+DISEPAKATI MASYARAKAT=RENCANA BAIK

wah pilihan ini sangat tergantung kepada mahzab apa yang kita anut...
kondisi ini memang membuat kita pada akhirnya harus memilih untuk fokus
kepada dokumen rencanaya atau hasil perencanaannya..
mahzab saya sih lebih kepada hasil perencanaannya. i go along with mr roos
akbar.. Rencana yang disepakati masih lebih baik di banding rencana yang
baik..

saya tampaknya juga harus tidak sepakat dengan bung delik.. walau apa yang
dikatakannya memang benar dan kondisi riilnya menuntut hal seperti itu..
mungkin persoalan yang dikemukakan oleh bung delik bisa dijawab oleh IAP
sebagai organisasi profesi yang menaungi kita (walu saya bukan /belum
anggota IAP)

Menurut saya kondisi ini diubah melalui tiga institusi Pemerintah, Swasta
(konsultan dan perusahaan) dan sekolah perencanaan.. permasalahan ada di
tiga kelompok ini .. dan perbaikan harus dilakukan serentak.. karena apabila
hanya salah satu kelompok, maka yang ada hanya kepincangan

mungkin perubahan memang harus dilakukan saat ini dan oleh kita-kita juga...

saya menjawab tantangan bapak roos akbar.. cuma saya pribadi masih bingung
harus apa, selain poci-poci di milis ini

-catur-

On 7/6/07, Roos Akbar <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

  Delik dan rekan-rekan yang lain,
Saya kutipkan "kata mutiara" yang saya comot dari suatu milis:
*" If you are not prepared to resign or be fired for what you believe in,
then you are not a worker, let alone professional. You are a slave...
(Gardner, 2007)"*

Artinya,
Jika kita memang concern pada soal masa depan planning ya kita harus
bisa mendudukannya dengan baik.
Memang setelah adanya UU Penataan Ruang yang dulu, hampir semua orang
bicara tentang tata ruang. Semua lidah dengan sangat fasih bicara
mengenai tata ruang. Namun itu semua tidak didasarkan pada pemahaman
tata ruang yang baik dan benar. Betul seperti kata pak BTS, kita juga
ikut menyumbang kesalahan tersebut karena mungkin kita berpikir jangka
pendek. Mohon maaf saya juga sependapat bahwa tata ruang menjadi "begini
ini" ya karena kita (planner) sendiri. Mari kita mulai dengan itu.
Banyak aspek yang harus dibenahi, saya sendiri mencoba secara konsisten
meneliti dan mengomentari tentang tata ruang dari segi datanya,
esensinya dsb. Alhamdulillah pendapat saya bahwa " Tata Ruang disusun
berdasarkan data yang ada saja dan bukannya data yang dibutuhkan" sudah
mulai diakui oleh beberapa pihak. Ya memang saya harus mohon maaf kalau
saya kadang sampai mengeluarkan kata-kata "pengkerdilan planning
process" pada teman-teman dalam beberapa kesempatan.

Saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti pengalaman rekan Benny.
Bahkan ada yang sampai mem-blacklist segala hehehe.... Tetapi setelah
ditelusuri lebih lanjut "plannernya" ternyata planner-planner instant
hehehe... Sukurlah blacklistnya tidak berlanjut.

Saya tidak menggeneralisir lho.... masih banyak produk tata ruang yang
baik (yang juga masih mengalami "hambatan" dalam implementasinya).
Makanya saya mengajak mari kita urai satu demi satu dan memperbaikinya
melalui tindakan nyata.

Salam,
Roos Akbar
Research Group in Urban Planning and Design
School of Architecture, Planning and Policy Development
Institute of Technology Bandung
email: [EMAIL PROTECTED] <rakbar%40pl.itb.ac.id>;
[EMAIL PROTECTED] <rakbar%40bdg.centrin.net.id>

Delik Hudalah wrote:
>
> Yth. rekan milis,
> Menyambung Pa benny, sebagaimana komentar saya terdahulu, akar
> permasalahannya adalah sejauh mana penghargaan konsumen (& masyarakat
> secara umum) terhadap peran disiplin planologi (& perencana). Sejauh
> mana mereka percaya terhadap pentingnya perencanaan. Ini diantaranya
> dimanifestasikan dgn reward yg konkret (upah) terhadap pekerjaan
> perencanaan, yg relatif rendah dibandingkan profesi2 lain. Akibatnya,
> untuk mencapai standar hidup yang sesuai dengan status sosial dan
> pendidikannya, perencana sering terpaksa melakukan proyek
> sebanyak-banyaknya dalam waktu bersamaan yang tentunya menurunkan
> kualitas rencananya itu sendiri.
>
> Persoalan lainnya adalah, profesi perencanaan ini bisa dikatakan
> paling dekat dengan birokrasi, sektor/ kelembagaan publik. Sementara
> kita tahu sektor yang satu ini merupakan sektor yang paling sering
> dipersalahkan dalam kegagalan manajemen bangsa ini, terutama terkait
> dengan KKN. Hal ini diperparah dengan s! ifat pekerjaan konsultasi
> perencanaan yang "abstrak", sehingga sangat mudah di mark up, artinya
> celah korupsi semakin banyak. Ujung-ujungnya, dana yang sampai ke
> perencana jauh lebih kecil dari nilai kontrak seharusnya.
>
> Alasan lainnya bisa jadi kultur bangsa kita yang memang tidak senang
> merencana. Ini diantaranya direfleksikan dengan kehidupan sehari-hari,
> berupa pepatah2. Misalnya orang Sunda bilang, "kumaha engke"
> (bagaimana nanti saja). Implikasinya, sektor-sektor yang berorientasi
> jangka panjang dan sifatnya abstrak sering dikesampingkan, misalnya
> sektor2 perencanaan dan penelitian. Sebagaimana pa Benny katakan, kita
> lemah di R & D. Ini sebenarnya berlaku di hampir semua lini sektor
> kebijakan. Kebijakan diambil lebih karena alasan politis, bukan hasil
> investigasi ilmiah (kalaupun ada, lebih sebagai subordinat).
>
> Di samping itu, tipikal negara berkembang & transisi adalah urbanisasi
> yang cepat dan sangat kompleks. Pada satu sisi, gap teori perencanaan
> masih besar, karena teori perencanaan masih didominasi pengalaman
> negara2 maju (dimana tingkat urbanisasi lebih manageable dan lebih
> "teratur"). Pada sisi lain, tipikal urbanisasi spt ini memang lebih
> sulit "direncanakan", sehingga pendekatan2 seperti manajemen, kadang
> lebih realistis.
>
> Mohon dikoreksi jika argumen saya ternyata salah, dan mohon dimaafkan.
>
>
> Salam hormat,
>
> Delik
>
> *//*
>
>



--
Elkana Catur Hardiansah
development analyst
http://catuy.blogspot.com

Kirim email ke