Dear Pak Roos, dan Pak BTS, dan rekan yang lainnya.
Efek menohok dari kritik terhadap planner dan process planning yang masih purba
seperti itu mungkin , mungkin bisa dgembargemborkan ke media massa,.... tulisan
ke kompas, mungkin?
atau Pak Eka Dj, bisa merangkum semua kegelisahan ini untuk dikirim ke media
massa??
Roos Akbar <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Delik
dan rekan-rekan yang lain,
Saya kutipkan "kata mutiara" yang saya comot dari suatu milis:
*" If you are not prepared to resign or be fired for what you believe in,
then you are not a worker, let alone professional. You are a slave...
(Gardner, 2007)"*
Artinya,
Jika kita memang concern pada soal masa depan planning ya kita harus
bisa mendudukannya dengan baik.
Memang setelah adanya UU Penataan Ruang yang dulu, hampir semua orang
bicara tentang tata ruang. Semua lidah dengan sangat fasih bicara
mengenai tata ruang. Namun itu semua tidak didasarkan pada pemahaman
tata ruang yang baik dan benar. Betul seperti kata pak BTS, kita juga
ikut menyumbang kesalahan tersebut karena mungkin kita berpikir jangka
pendek. Mohon maaf saya juga sependapat bahwa tata ruang menjadi "begini
ini" ya karena kita (planner) sendiri. Mari kita mulai dengan itu.
Banyak aspek yang harus dibenahi, saya sendiri mencoba secara konsisten
meneliti dan mengomentari tentang tata ruang dari segi datanya,
esensinya dsb. Alhamdulillah pendapat saya bahwa " Tata Ruang disusun
berdasarkan data yang ada saja dan bukannya data yang dibutuhkan" sudah
mulai diakui oleh beberapa pihak. Ya memang saya harus mohon maaf kalau
saya kadang sampai mengeluarkan kata-kata "pengkerdilan planning
process" pada teman-teman dalam beberapa kesempatan.
Saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti pengalaman rekan Benny.
Bahkan ada yang sampai mem-blacklist segala hehehe.... Tetapi setelah
ditelusuri lebih lanjut "plannernya" ternyata planner-planner instant
hehehe... Sukurlah blacklistnya tidak berlanjut.
Saya tidak menggeneralisir lho.... masih banyak produk tata ruang yang
baik (yang juga masih mengalami "hambatan" dalam implementasinya).
Makanya saya mengajak mari kita urai satu demi satu dan memperbaikinya
melalui tindakan nyata.
Salam,
Roos Akbar
Research Group in Urban Planning and Design
School of Architecture, Planning and Policy Development
Institute of Technology Bandung
email: [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]
Delik Hudalah wrote:
>
> Yth. rekan milis,
> Menyambung Pa benny, sebagaimana komentar saya terdahulu, akar
> permasalahannya adalah sejauh mana penghargaan konsumen (& masyarakat
> secara umum) terhadap peran disiplin planologi (& perencana). Sejauh
> mana mereka percaya terhadap pentingnya perencanaan. Ini diantaranya
> dimanifestasikan dgn reward yg konkret (upah) terhadap pekerjaan
> perencanaan, yg relatif rendah dibandingkan profesi2 lain. Akibatnya,
> untuk mencapai standar hidup yang sesuai dengan status sosial dan
> pendidikannya, perencana sering terpaksa melakukan proyek
> sebanyak-banyaknya dalam waktu bersamaan yang tentunya menurunkan
> kualitas rencananya itu sendiri.
>
> Persoalan lainnya adalah, profesi perencanaan ini bisa dikatakan
> paling dekat dengan birokrasi, sektor/ kelembagaan publik. Sementara
> kita tahu sektor yang satu ini merupakan sektor yang paling sering
> dipersalahkan dalam kegagalan manajemen bangsa ini, terutama terkait
> dengan KKN. Hal ini diperparah dengan s! ifat pekerjaan konsultasi
> perencanaan yang "abstrak", sehingga sangat mudah di mark up, artinya
> celah korupsi semakin banyak. Ujung-ujungnya, dana yang sampai ke
> perencana jauh lebih kecil dari nilai kontrak seharusnya.
>
> Alasan lainnya bisa jadi kultur bangsa kita yang memang tidak senang
> merencana. Ini diantaranya direfleksikan dengan kehidupan sehari-hari,
> berupa pepatah2. Misalnya orang Sunda bilang, "kumaha engke"
> (bagaimana nanti saja). Implikasinya, sektor-sektor yang berorientasi
> jangka panjang dan sifatnya abstrak sering dikesampingkan, misalnya
> sektor2 perencanaan dan penelitian. Sebagaimana pa Benny katakan, kita
> lemah di R & D. Ini sebenarnya berlaku di hampir semua lini sektor
> kebijakan. Kebijakan diambil lebih karena alasan politis, bukan hasil
> investigasi ilmiah (kalaupun ada, lebih sebagai subordinat).
>
> Di samping itu, tipikal negara berkembang & transisi adalah urbanisasi
> yang cepat dan sangat kompleks. Pada satu sisi, gap teori perencanaan
> masih besar, karena teori perencanaan masih didominasi pengalaman
> negara2 maju (dimana tingkat urbanisasi lebih manageable dan lebih
> "teratur"). Pada sisi lain, tipikal urbanisasi spt ini memang lebih
> sulit "direncanakan", sehingga pendekatan2 seperti manajemen, kadang
> lebih realistis.
>
> Mohon dikoreksi jika argumen saya ternyata salah, dan mohon dimaafkan.
>
>
> Salam hormat,
>
> Delik
>
> *//*
>
>
B. Dwiagus Stepantoro
Jakarta, INDONESIA
http://bdwiagus.blogspot.com
Just be open,... who knows lightning will strike!!
---------------------------------
No need to miss a message. Get email on-the-go
with Yahoo! Mail for Mobile. Get started.
