pak BSP,

Anda benar juga pak,... PEMDA sebenarnya juga bisa berperan menekan BPD untuk 
menggunakan dana nganggur itu untuk hal2 yang lebih produktif dan menggerakkan 
perekonomian,... 

Setahu saya sih ada pemda (saya lupa nama kabupatennya, saya baca di tempo 
sudah lama) yang kesal mengetahui BPDnya pelit mengucurkan dana untuk kegiatan 
perekonomian rakyat (terutama UKM) dan pada akhirnya mengancam menarik dananya 
dari BPD itu dan memindahkannya di bank lain... dan akhirnya BPD itu setuju 
untuk lebih ekpansif lagi mengucurkan kreditnya untuk kegiatan produktif yang 
menggerakkan perekonomian rakyat,...  

Jadi sebenarnya , kalau mau, PEMDA pun bisa menekan BPD ... 



"[EMAIL PROTECTED]" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:                                  
Salam milister dan khusus mas Dwiagus,
 Mas Dwiagus menulis :
 Yang dipertanyakan mungkin bukan si Pemda-nya atau si pejabat Pemdanya,... 
Tapi BPD-nya,... 
kalau BPD-nya cukup kreatif sih, dana sebanyak itu gak semerta-merta harus 
masuk ke SBI,.....  bisa digulirkan ke kegiatan2 produktif lainnya,... dan gak 
harus di dalam kabupatennya,.. bisa ajah di luar kabupaten/kotanya ... 
Judulnya ajah: Bank PEMBANGUNAN Daerah,.... tapi kok banyak nangkring di 
SBI,... yang dipertanyakan ya kinerja dan kreatifitas si BPD-nya ini untuk 
memutar dana itu untuk kegiatan pembangunan,..... 

 Memang benar sekali bahwa keputusan bhw ini masuk ke SBI atau tidak itu bukan 
dari Pemdanya tetapi mutlak dari BPDnya. Masalahnya adalah BPD cenderung untuk 
bersikap hati2. Mereka cenderung menekan bad debt rationya. Sebagai contoh, BPD 
DIY. Saya benar2 kesal dengan direksinya. Mereka tidak mau untuk menggerakkan 
dananya bagi masyarakat sebagai modal murah. Mereka cenderung menyimpan di SBI 
(jadi tidak hanya propinsi kaya yg menyimpan di SBI, tetapi propinsi miskin spt 
DIYpun juga menyimpan di SBI. BeberapA kali dalam pertemuan saya mencoba 
mendorong diciptakan instrument pemberdayaan UMKM, tetapi hasilnya nihil.
 Jadi bukan pemdanya tetapi BPDnya. Nah pemda tidak mempunyai akses untuk 
menekan terjadinya penurunan SBI di daerah. Apakah ini berarti pemda tidak 
membelanjakan semua? Mereka membelanjakan semua, tetapi krn cashflow 
memungkinkan adanya absorbtion gap ini memungkinkan BPD bisa menggunakan SBI 
sebagai alat. Sekali lagi ini bukan dari pemda.
 Salam dari jogja
 bsp


     
                       


B. Dwiagus Stepantoro   
Jakarta, INDONESIA
http://bdwiagus.blogspot.com 
Just be open,... who knows lightning will strike!!



       
---------------------------------
Luggage? GPS? Comic books? 
Check out fitting  gifts for grads at Yahoo! Search.

Kirim email ke